Masuk Daftar
My Getplus

Sukarno Menyingkap Kejombloan

Bagaimana Bung Karno menyorot kapitalisme sebagai biang kerok kegagalan seorang lajang mendapat pasangan.

Oleh: Martin Sitompul | 31 Des 2020
Sukarno dan istrinya, Fatmawati. (ANRI).

Tahun baru atau saban hari lebaran kerap jadi ajang pertemuan keluarga besar. Pada momen itulah tali persaudaraan dipererat dengan mengunjungi kediaman sanak famili. Silahturahmi pun terjalin dengan saling bertanya kabar. Bagi orang tua kepada kerabat yang muda-mudi, lazim pula terlontar pertanyaan, “kapan menikah?” atau “siapa pacarnya sekarang?” Pertanyaan itu bisa jadi agak mengganggu bagi mereka yang masih betah melajang alias jomblo.

Perihal kejombloan ternyata telah memantik perhatian Sukarno sejak dulu kala. Bung Karno membedah kegelisahan itu ketika dirinya menulis risalah berjudul Sarinah pada 1947. Siapa nyana, menurut sang presiden, hubungan sepasang insan yang tidak berujung pernikahan penyebabnya tidak lain tidak bukan adalah kapitalisme.  

“Masyarakat kapitalistis zaman sekarang adalah masyarakat yang membuat pernikahan suatu hal yang sukar, sering kali pula suatu hal yang tak mungkin,” ujar Sukarno dalam Sarinah: Kewadjiban Wanita dalam Perdjoangan Republik Indonesia.

Advertising
Advertising

Belenggu “Pintu Belakang”

Kapitalisme menurut Sukarno adalah suatu pergaulan hidup yang timbul dari cara produksi yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi. Sementara itu, sektor-sektor produksi bertumpu kepada si pemilik modal. Dengan demikian, kapitalisme menyebabkan nilai tambah tidak jatuh kepada buruh atau kelas pekerja melainkan ke tangan kaum majikan.

Dalam pidato pembelaannya berjudul “Indonesia Menggugat” tahun 1930, Sukarno mengatakan kapitalisme merupakan cikal bakal imperialisme modern; penindasan manusia atas manusia. Sementara itu, dalam Fikiran Ra’jat 1932, Sukarno menyebut kapitalisme menuju kepada Verelendung, yakni menyebarkan kesengsaraan.

Baca juga: Ketika Fasisme Muncul di Muka Bumi

“Itulah kapitalisme, yang ternyata menyebarkan kesengsaraan, kepapaan, pengangguran, balapan-tarif, peperangan, -- pendek kata menyebabkan rusaknya susunan dunia yang sekarang ini,” tulis Sukarno dalam “Kapitalisme Bangsa Sendiri?” termuat di Fikiran Ra’jat terbitan 1932 yang dikutip dari Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1.

Lantas, bagaimana mungkin kapitalisme dapat menjadi benalu dalam percintaan? Sukarno menjawab bahwa pencaharian nafkah dan perjuangan hidup dalam masyarakat begitu berat. Banyak pemuda karena kekurangan nafkah tidak berani kawin ataupun kesulitan kawin. Perkawinan seolah hak istimewa bagi mereka yang punya kemampuan finansial mapan.

“Siapa yang belum cukup nafkah, ia musti tunggu sampai ada sedikit nafkah, sampai umur tiga puluh, kadang-kadang sampai umur empat puluh tahun,” kata Sukarno dalam Sarinah. Padahal, menurutnya pada periode itu seksualitas seseorang sedang menyala-nyala, berkobar-kobar sampai ke puncak jiwa.

Baca juga: Keluarga Berencana ala Bung Karno

Kesukaran menunaikan hasrat kodrati itu, lanjut Sukarno, bikin perjaka masygul terlena mencari jalan keluar lewat “pintu belakang”. Mereka akan tersesat dalam perzinahan dengan sundal ataupun perbuatan keji lainnya. Bagi laki-laki, laku amoral tersebut dianggap lazim atau lumrah. Tapi, perbuatan serupa mendatangkan celaka bagi kaum hawa.

Cap buruk dan hujatan akan melekat pada dahi perempuan yang terjebak di “pintu belakang”. Jari telunjuk masyarakat hanya menuding kepada perempuan saja namun tidak menunjuk kepada laki-laki; tidak menunjuk kepada kedua pihak secara adil. Begitu kira-kira pemikiran Sukarno.

Berat di Ongkos

Dalam Sarinah, Sukarno membayangkan kondisi masyarakat yang dia cita-citakan. Disitu, tiap-tiap lelaki bisa mendapat istri. Dan sebaliknya, tiap-tiap perempuan bisa mendapatkan suami. Namun, menurut Sukarno kapitalisme merintangi imaji itu.

“Tetapi kembali lagi kepada apa yang saya katakan tadi: masyarakat kapitalistis yang sekarang ini, yang menyukarkan sekali struggle for life bagi kaum bawahan, yang di dalamnya amat sukar sekali orang mencari nafkah, masyarakat sekarang ini tidak menggampangkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan,” kata Sukarno.

Baca juga: Kaum Anti Kemapanan

Sukarno merujuk keadaan di beberapa tempat. Di Batak, Sukarno mengutip tradisi uang “mangoli” atau disebut juga dengan “sinamot”. Di Lampung berlaku istilah adat “jujur” sedangkan di Bengkulu disebut adat “kulo”. Di Flores tradisi ini bernama uang “belis”. Semua itu pada hakikatnya adalah adat jual-beli perempuan.

Di Sumatra Selatan misalnya. Sukarno menyaksikan gadis-gadis tua yang tidak mendapat jodoh. Roman mukanya gadis-gadis itu seperti sudah tua, padahal mereka ada yang baru berumur 25, 30, atau 35 tahun. Jodoh yang tidak kunjung tiba lantaran adat yang memasang banyak penghalang, seperti uang hantaran yang selalu terlalu mahal. Adapun penyebab “muka tua” itu menurut Sukarno karena mereka terpaksa hidup sebagai gadis tua; “tak ada suami, tak ada teman hidup, tak ada kemungkinan menemui kodrat alami.”

Baca juga: Tiga Kisah Surat Cinta Para Pendiri Bangsa

“Alangkah baiknya sesuatu masyarakat yang mengasih kesempatan nikah kepada tiap-tiap orang yang mau nikah!,” demikian harapan Sukarno yang ditulisnya dalam Sarinah.

Bung Karno sendiri dalam perjuangannya sedari zaman pergerakan hingga menjadi presiden Indonesia senantiasa memusuhi kapitalisme. Dalam berbagai pidato, sistem itu disebutnya sebagai penjajahan dalam bentuknya yang baru. Seperti disebut sejarawan Ong Hok Ham dalam “Sukarno: Mitos dan Realitas yang termuat di Prisma, 8 Agustus 1977, kapitalisme bagi Sukarno berarah ke pemiskinan. Dan selain itu, tentu saja, mempersulit orang untuk menikah karena terkendala biaya.

TAG

sukarno perkawinan

ARTIKEL TERKAIT

Protes Sukarno soal Kemelut Surabaya Diabaikan Presiden Amerika Arsip Foto Merekam Jakarta di Era Bung Karno Di Sekitar Indonesia Menggugat Bung Karno di Meksiko Kabinet 100 Menteri dan Kabinet Merah Putih Kabinet 100 Menteri Dulu dan Kini Bowo Kecil Ditimang Bung Karno Evolusi Angkatan Perang Indonesia Bung Karno dan Jenderal S. Parman Penggila Wayang Pergeseran Kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto Melalui TAP MPRS 33/1967