Banjir besar melanda beberapa wilayah Jakarta pada Januari dan Februari 2020. Puluhan ribu orang terdampak dan harus mengungsi. Kerugian materi mencapai hampir Rp1 triliun. Bibit penyakit mengancam di wilayah terdampak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memberitahu bahwa potensi hujan lebat di Jakarta berlanjut sampai Maret 2020.
Banjir Jakarta adalah sejarah berulang. Pada bulan-bulan pembuka tahun, banjir kerap menerjang. Tengoklah sejenak ke awal 1960-an. Ketika itu Soemarno Sosroatmodjo baru saja usai ucapkan sumpah jabatan. Dia menjadi gubernur baru Jakarta pada siang 9 Februari 1960. Kemudian hujan deras turun pada malam hari.
Selama beberapa hari, hujan tak kunjung reda. Sungai Angke dan Grogol tak mampu lagi menampung hujan. Air memasuki dan meninggi di sejumlah permukiman jelata dan warga berada. Soemarno memperoleh ujian pertamanya sebagai gubernur, yaitu menghadapi banjir. “Rasanya seperti diplonco,” kata Soemarno dalam Dari Rimba Raya ke Jakarta Raya.
Baca juga: Saat Jakarta Dikepung Banjir
Banjir menghampiri tujuh kelurahan. Termasuk ke permukiman baru anggota parlemen dan badan intelijen di Grogol. Tinggi banjirnya sepinggang atau selutut orang dewasa. Warga memilih mengungsi. Sebab di rumahnya penuh serangga dan ular berbisa yang mencari tempat kering.
Kawasan sekitar Istana Negara nyaris ikut terendam. Tapi pemerintah memutuskan membuka Pintu Air Manggarai. Akibatnya permukiman di sekitar Pejompongan menjadi sasaran banjir.
Situasi di permukiman jelata sangat parah. Banjirnya sampai setinggi atap rumah. Ribuan rumah terendam dan hampir 40 ribu orang terdampak. Mereka memerlukan bantuan.
Tim Bantuan Pertama
Soemarno bergerak gesit. Dia pernah aktif di Palang Merah Indonesia (PMI). Karena itu, dia mengerahkan tenaga dan fasilitas di PMI untuk menolong korban banjir. Dia juga membentuk Team Asistensi Bencana Alam. Inilah inisiatif pertama dari pemerintah daerah untuk membantu korban banjir. Periode banjir sebelumnya, warga bergotong royong tanpa ada penanganan khusus dari pemerintah.
Pemerintah Kotapraja Jakarta bekerja menanggulangi dampak banjir Februari 1960 dengan melibatkan lima instansi: Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga, dan Departemen Keuangan. Tapi kerja itu tak cukup memuaskan warga Jakarta. Pemerintah Kotapraja kewalahan dan mengakui kelemahannya.
“Sebagai jawaban atas ketidakmampuan menangani banjir, pimpinan Kotapraja mengatakan bahwa banjir disebabkan oleh kekuatan alam,” catat Restu Gunawan dalam Kala Air Tidak Lagi Menjadi Sahabat: Banjir dan Pengendaliannya di Jakarta Tahun 1911–1985, disertasi pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
Beberapa hari kemudian banjir surut. Orang-orang kembali ke rumah dan membersihkan sisa lumpur. Jalan-jalan rusak. Bibit penyakit menguar.
Kerja pemerintah dalam menangani dampak banjir belum selesai. Mereka mulai mengeksekusi rencana pembuatan waduk seluas 105 hektar di Pluit untuk mengurangi limpahan air di kanal dan kali ketika musim hujan tiba nanti. Rencana ini telah muncul dari tahun 1957. “Tetapi pelaksanaannya belum juga dapat dimulai karena kesukaran anggaran,” kata Soemarno dalam Karya Jaya: Kenang-Kenangan Lima Kepala Daerah Jakarta 1945–1965.
Baca juga: Banjir di Kerajaan Tarumanegara
Pembuatan waduk mensyaratkan pula rekayasa aliran air pada kali dan kanal di sejumlah wilayah Jakarta. Perubahan itu akan mengarahkan aliran kali dan kanal ke waduk. Lalu dari waduk, air akan dibuang ke laut. Semua tahap pembangunan waduk akan selesai dalam 4 tahun. Ini berarti selama waduk belum jadi, warga Jakarta dibayang-bayangi banjir.
Tapi untunglah selama dua tahun setelah banjir Februari 1960, curah hujan cukup normal. Bahkan musim kemarau sepanjang dua tahun itu cenderung lebih panjang dari tahun 1960. Warga Jakarta hidup tenang.
Dalam dua tahun, pembangunan fisik melesat cepat demi Asian Games 1962. Jakarta berubah drastis. Rawa-rawa menjelma permukiman. Tanah merah nan lapang berkurang. Gedung-gedung baru berdiri. Jalanan bertambah panjang.
Asian Games 1962 berlangsung meriah. Mata dunia tertuju ke Jakarta. Puja-puji tersemat kepada kota ini berkat penyelenggaraan Asian Games. Warganya pun berbangga dan tersanjung. Tapi kebanggaan itu tak lama.
Hujan deras kembali mengguyur Jakarta pada Januari 1963. Sungai, kanal, dan kali meluap. Grogol menjadi lautan kecil. Begitu pula kecamatan lainnya.
Banjir mampir lagi di Jakarta. Kali ini cakupannya lebih luas. Tercatat sembilan dari 21 kecamatan di Jakarta terdampak banjir. “Terdapat seluruhnya 433.812 jiwa dari 3 juta penduduk Jakarta yang menderita akibat banjir,” catat Djaja, 2 Februari 1963.
Baca juga: Hidup di Kawasan Rawan Banjir
Soemarno membentuk Team Chusus Bandjir Ibukota untuk menyalurkan bantuan kepada korban terdampak. Jumlah anggotanya mencukupi, tetapi peralatan untuk menyalurkan bantuan sangat kurang. Misalnya, peralatan untuk mendirikan dapur umum berikut suplai bahan makanannya.
“Oleh karena itulah tidak seluruh mereka yang membutuhkan bantuan berhasil tertolong,” tulis Djaja.
Polisi berjaga di sejumlah tempat terdampak selama 24 jam. Dalam situasi kalut, ada saja orang yang mencuri harta benda di rumah kosong. Sebagian polisi juga berpatroli di tempat-tempat terdampak dengan menggunakan perahu karet. Bersama mereka, ikut pula petugas kesehatan untuk memberikan pengobatan dan perawatan kepada korban.
Tawaran bantuan dari negeri sahabat berdatangan. Howard Jones, Duta besar Amerika Serikat, menemui langsung pejabat daerah untuk mencari tahu apa saja kebutuhan para korban. Dia menyatakan Kedutaaan Amerika Serikat siap menyediakan kebutuhan tersebut.
Pesatnya Pembangunan
Seiring surutnya air di tempat-tempat terdampak, diskusi tentang penyebab dan pencegahan banjir mengemuka. Ir. Manuhutu, Direktur Djawatan Pekerdjaan Umum (DPU), mengatakan banjir Jakarta sebagai dampak dari pembangunan yang begitu pesat.
“Yang dimaksud beliau tentunya bukan pembangunan-pembangunan yang persiapan dan penyelenggaraannya sudah melalui rencana yang matang sesuai dengan city planning, melainkan pembangunan yang timbul sebagai akibat pertambahan jumlah penduduk yang luar biasa di Jakarta,” catat Djaja.
Penduduk Jakarta naik pesat. Ada 3 juta penduduk pada 1963. Padahal pada dekade 1940-an, Jakarta hanya berpenduduk 750 ribu orang. Pertambahan penduduk berarti peningkatan jumlah bangunan. Kemudian pertambahan bangunan mengakibatkan luas tanah beserta daya serap airnya berkurang.
Baca juga: Air Mengalir Sampai Banjir
Ketika tanah untuk menyerap air justru berkurang, curah hujan selama awal 1963 justru bertambah. Menurut catatan Djaja, 9 Maret 1963, curah hujan berkisar pada 790,6 mm per bulan. Tahun sebelumnya hanya sampai 300 sampai 600 mm per bulan.
“Hujan tahun ini di Jakarta merupakan suatu rekor yang hanya bisa diimbangi oleh rekor jatuhnya hujan di tahun 1891 ketika dalam satu hari turun kira-kira 200 mm air hujan.”
Djaja melanjutkan, peringatan tentang besarnya curah hujan pada awal 1963 sebenarnya telah disampaikan oleh G. Miles, seorang ahli cuaca berkebangsaan Australia. Tapi tak seorang pun pejabat daerah dan pusat menggubrisnya.
“Agaknya skeptis dan menyatakan bahwa di bulan-bulan yang disebut tadi bukan hal luar biasa apabila turun hujan lebat di Indonesia,” ungkap Djaja.
Rumah Panggung
Untuk mengatasi banjir di Jakarta, Soemarno hanya bisa berharap pada percepatan pembangunan waduk Pluit. Mesin pompa untuk mengalirkan air ke laut pun baru akan beroperasi pada Maret 1964.
Soemarno mencoba realistis. Selama waduk Pluit belum selesai, banjir masih akan terus datang di tahun-tahun berikutnya. “Jangan mengharapkan dulu bahwa kita akan terbebas daripadanya dalam tahun yang akan datang,” kata Soemarno dalam Djaja, 2 Maret 1963.
Seorang warga punya usulan sendiri untuk menghadapi banjir. Sembari menunggu pembuatan waduk dan sarana pendukungnya selesai, dia menyarankan pemerintah daerah mengeluarkan aturan tentang bentuk rumah agar menyerupai rumah panggung.
Baca juga: Cara Penguasa Jawa Mengelola Air
“Agar rumah-rumah yang ada dalam daerah banjir itu keseluruhannya didirikan (sedapat mungkin diperbaiki) sehingga terletak tidak lagi langsung di atas tanah, melainkan lantainya semuanya bertupangan tiang-tiang rumah itu sendiri, kurang lebih 1–1½ meter tingginya dari tanah seperti rumah-ruma yang hampir di mana kedapatan di luar Jawa,” tulis S.M. Latif dalam surat pembaca di Djaja, 2 Maret 1963.
Tapi usul warga itu sepertinya melesap begitu saja. Sementara pembuatan waduk Pluit ternyata keluar dari tenggat. Hingga akhir 1964, pembuatan waduk hanya mencapai 25 persen dari total pengerjaannya. Pembuatan waduk baru selesai pada masa Ali Sadikin menjabat gubernur (1966–1977).