Gubernur Jenderal Hindia Belanda Albertus Jacobus Duymaer van Twist, mengeluarkan besluit No. 14 tanggal 21 Januari 1874 yang memuat 23 pasal untuk menanggulangi masalah prostitusi. Pengendalian pelacur dilakukan dengan cara pemberian kartu.

Pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Goldman menyerang Malimpung, karena mendengar kabar bahwa La Sinrang berada di sana. Serangan itu ternyata sia-sia saja karena La Sinrang telah menghilang dari sana.

Dmitri Manuilsky, ketua utusan Republik Soviet Sosialis Ukraina di PBB, untuk kali pertama mengajukan masalah Indonesia kepada Dewan Keamanan yang bersidang di London.