Harmoko, mantan menteri penerangan Orde Baru selama tiga periode (1983–1997), meninggal dunia di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, pada Minggu, 4 Juli 2021. Semasa hidup, dia dikenal tokoh yang loyal pada Presiden Soeharto. Dia juga ikut mendukung kendali pemerintah atas pers dengan menerbitkan aturan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).
Karena andilnya ikut menopang kekuasaan Orde Baru, Harmoko menjadi salah satu tokoh yang sering muncul dalam cerita satire aktivis pro-Reformasi 1998. Misalnya dalam cerita perempuan yang mendatangi gedung Departemen Penerangan berulang kali meski sudah diberi tahu petugas gedung bahwa Harmoko tak lagi menjabat Menpen.
“Saya datang berkali-kali supaya berkali-kali pula saya dengar kabar gembira itu,” kata si perempuan dalam kumpulan cerita satire Mati Ketawa Cara Daripada Soeharto.
Meski fiksi, cerita itu menggambarkan sosok Harmoko di benak sebagian orang.
Ada lagi cerita yang bukan fiksi, melainkan lebih kepada kenangan kolektif orang tentang Harmoko. Orang sering mengingat Harmoko sebagai sosok yang selalu mengatakan “menurut petunjuk bapak presiden”, “ampat” untuk menyebut empat, dan “prosen” untuk kata persen.
Di balik loyalitasnya pada Orde Baru dan satire yang melingkupinya, Harmoko adalah orang yang sempat turut mengembangkan dunia pers. Dia suka membaca sejak kecil. Dia pernah membacakan isi koran kepada para pengungsi perang di Desa Tirtobinangun, Kertosono, Jawa Timur.
“Ketika itu saya masih kelas dua SR (Sekolah Rakyat)... Rakyat di pedesaan waktu itu meminta saya untuk membacakan. ‘Coba, baca ini, apa isinya...’ Mereka ‘kan orang-orang buta huruf semua,” sebut Harmoko dalam wawancara dengan Matra, Februari 1989.
Baca juga: Harmoko Hari-Hari Omong Konfrontasi
Orang-orang mendengarkan pembacaan Harmoko. Kepala mereka manggut-manggut. Dia lalu kepikiran untuk jadi jurnalis dan membuat koran. “Barang ini fungsinya besar sekali. Hebat benar, dari selembar kertas saja orang jadi tahu. Itulah yang membuat saya bercita-cita jadi wartawan,” sambung Harmoko, lelaki kelahiran 7 Februari 1939 di Nganjuk, Jawa Timur ini.
Cita-cita Harmoko kesampaian. Dia menjadi wartawan di harian Merdeka pada awal 1960-an ketika usianya 20-an tahun. Dia memulai dari jenjang kerja terbawah, reporter. Dia pergi ke sana-sini dan mewawancara sejumlah tokoh. Salah satunya Pangkostrad Mayjen TNI Soeharto (1963–1965).
Selain menulis reportase, Harmoko juga membuat kartun politik. Karikatur itu adalah wujud serangan Harmoko terhadap Sukarno dan PKI. Dia tak sejalan dengan langkah-langkah dua pihak itu. “Karikatur adalah salah satu senjata itu,” terang Motinggo Busye dan Rudjito S.K. dalam 50 Tahun Harmoko: Menatap dengan Mata dan Hati Rakyat Sebuah Biografi Sepintas Kilas.
Gara-gara perbedaan haluan, koran Merdeka ditutup. Harmoko sempat luntang-lantung setelah penutupan itu. “Untuk menyambung hidup, Harmoko sempat berjualan beras dan telur pada malam hari di daerah Gambir, Jakarta. Makan pun seadanya, nasi di warung Padang hanya dengan kuah-kuah saja,” urai Matra.
Angin berpihak pada Harmoko setelah peristiwa September 1965. PKI dan organ pendukungnya dihancurkan. Harmoko bisa bekerja sebagai wartawan lagi. Dia sempat menjadi pemimpin harian Merdeka pada 1966–1968 dan pemimpin redaksi mingguan Mimbar Kita pada 1968. Dia lalu memutuskan keluar dan mendirikan koran baru pada 1970: Pos Kota.
Harmoko tak membuat koran seperti Merdeka, Pedoman, Indonesia Raya, atau Kami yang pasarnya orang-orang terdidik dan golongan menengah. Dia ingin membuat Pos Kota sebagai koran masyarakat. “Yaitu koran untuk dibaca kalangan awam, golongan menengah, sampai rendah, dari kalangan tukang becak, tukang warung kopi, kuli,” urai Harmoko kepada Matra.
Harmoko meyakini kekuatan visual lebih mengena ke masyarakat. Berbekal keyakinan itu, dia membuat Pos Kota lebih banyak sajian visualnya. Racikannya ternyata berhasil. Pos Kota memikat banyak pembaca. “Koran berpangsa pasar menengah ke bawah terbesar,” tulis David T. Hill dalam Pers di Masa Orde Baru.
Baca juga: Harmoko dan Aneka Safari
Harmoko menceritakan tiga tujuan pendirian Pos Kota. Pertama, untuk menghilangkan buta huruf. Kedua, meningkatkan minat baca. Ketiga, menyebarkan informasi mengenai pemberitaan apa saja.
Pada awal terbitnya, Pos Kota memilih berita kriminalitas sebagai alat untuk memikat pembaca. Porsi beritanya memang hanya 25 persen dari seluruh berita, tapi penonjolannya sangat kuat. Dia juga menerapkan penggunaan bahasa sensasional dan mirip obrolan warung kopi. Mengikuti pangsa pasar mereka.
Setelah mendapat pasaran, Harmoko menaikkan sedikit mutu bahasa Pos Kota. “Lalu kita ubah dengan bahasa yang lebih baik, dalam rangka mendidik pembaca,” kenang Harmoko.
Selama mengasuh Pos Kota, Harmoko berupaya mengembangkan kualitas wartawan secara umum. Dia berpendapat profesi wartawan “nggak main-main”. Wartawan bukan kerja sekadar menulis.
“Seorang wartawan harus tahu persis landasan idiilnya bagaimana, landasan strategisnya apa, landasan konstitusionalnya apa, landasan profesionalnya apa, landasan juridisnya apa,” kata Harmoko. Singkatnya, bikin wartawan tak bisa seperti bikin telur ceplok.
Harmoko berusaha mempersempit ruang gerak wartawan amplop. Menurutnya, penertiban wartawan semacam itu dapat melalui seleksi dari penerbit dan penertiban dari organisasi pers.
Berkat racikannya di Pos Kota dan pandangannya tentang pembinaan pers, Soeharto kepincut dengan Harmoko. Soeharto melihat Harmoko dekat dengan rakyat dan mampu berbicara dengan bahasa mereka. Citra itu semakin lekat karena Harmoko selalu meminta orang agar memanggilnya dengan “Bung”, panggilan yang berkembang luas pada masa revolusi kemerdekaan. Maka Soeharto meminta Harmoko duduk sebagai menteri penerangan pada 1983.
Baca juga: Bung, Saudara Serevolusi
Ranah menteri penerangan menyentuh seluk-beluk kehidupan pers. Di sinilah Harmoko dapat berperan mendukung ide Soeharto tentang pers: Pers Pancasila, yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab. Dan Harmoko mendukung penuh ide itu.
Harmoko langsung membuat gebrakan saat awal menjabat. Dia mengeluarkan aturan tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Aturan ini memberikan wewenang kepada Harmoko untuk memberangus pers.
“Tanpa menyediakan ruang bagi media tersebut untuk membela diri atau menempuh jalur hukum lewat pengadilan,” sebut David T. Hill.
Kalangan pers mengecam keras aturan SIUPP. Salah satunya Teuku Yousli Syah dari Media Indonesia. Menurutnya, aturan itu bertentangan dengan UU Tahun 1982 tentang Pers yang menyebut “Pers Nasional tidak tunduk pada sensor maupun pemberedelan”.
Tapi Harmoko jalan terus dengan maunya. Sejumlah media akhirnya masuk ke liang kuburan karena aturan SIUPP. Contohnya Fokus, Prioritas, Monitor, Tempo, Editor, dan Detik.
Kalangan pers kecewa dengan sosok Harmoko yang berubah haluan. Harmoko yang menjadi menteri penerangan bukanlah Harmoko yang dulu wartawan. Semua latar belakang wartawannya jadi tak berarti. “Tak meninggalkan bekasnya sedikit pun,” ulas David T. Hill.
Baca juga: Pers Mahasiswa Menggugat Orde Baru
Tapi bagi Harmoko, tuduhan itu tak bisa diterima. Dia mengaku paling sedih kalau harus mengeluarkan SIUPP. “Bagaimanapun darah daging saya wartawan, tapi jabatan saya tidak bisa saya lepaskan karena melaksanakan peraturan dan perundangan yang berlaku,” begitu kata Harmoko berulang kali dalam banyak wawancara.
Harmoko juga tak mau menyebut pencabutan SIUPP sebagai pemberedelan. “Istilahnya bukan pemberedelan, tapi pelaksanaan peraturan,” kata Harmoko. Pemilihan kata ini adalah keahlian Harmoko. Dia bisa berbicara panjang lebar dengan bahasa yang halus. Dia menyebut gaya komunikasinya sebagai sambung rasa.
Fachry Ali dan Kholid Novianto dalam Politik Komunikasi Harmoko dari Rakyat ke Panggung Politik menyebut keputusan Harmoko bukanlah keputusan seorang diri. Melainkan telah pula berkaitan dengan elemen-elemen pemerintah lainnya secara keseluruhan.
Harmoko selesai menjadi menteri penerangan pada 1998. Dia kemudian menjabat Ketua MPR. Saat rakyat meminta Soeharto mundur dari presiden, Harmoko mendukungnya. Tapi itu tak mengurangi ingatan orang tentang Harmoko saat menjadi menteri penerangan. Sehingga dirinya sering jadi bahan olok-olok cerita satire. “Hari-hari omong kosong,” begitu olok-olok untuknya.
Setelah tak menjabat di pemerintahan, Harmoko menghabiskan waktunya dengan menulis kolom di Pos Kota. Dia juga menulis sejumlah buku. Sepertinya dia ingin membuktikan bahwa “darah dagingnya memang seorang wartawan”.