Masuk Daftar
My Getplus

Sukarno dan Trauma PRRI

Sejarawan Asvi Warman Adam mempertanyakan segala sentimen dan trauma PRRI yang ditimpakan hanya pada Sukarno.

Oleh: Randy Wirayudha | 09 Sep 2020
Presiden Sukarno dan para perwira Sumatra di Musyawarah Nasional, September 1957, salah satunya Kolonel Ahmad Husein (memberi hormat) yang setahun kemudian memimpin Pemberontakan PRRI (Foto: nationaalarchief.nl)

UNTUK kesekian kalinya sentimen terkait Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat mengorbit lagi. Disebutkan budayawan Minang Edy Utama yang dikutip BBC News Indonesia, Selasa (8/9/2020), luka lama itu menganga setelah Presiden Sukarno memerintahkan pasifikasi militer lewat “Operasi 17 Agustus”.

Implikasinya hingga sekarang merembet kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), parpol penguasa pemerintahan saat ini yang dianggap representasi dari Sukarno. Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pengarahan pasangan calon Pilkada, 2 September 2020, masih mempertanyakan mengapa rakyat Sumbar (Sumatera Barat) belum menyukai PDIP. Namun, kerunyaman muncul setelah muncul pernyataan Ketua DPP PDIP yang merangkap Ketua DPR RI Puan Maharani di hari yang sama.

“Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila,” kata Puan.

Advertising
Advertising

Sontak sejumlah nada sumbang dari para aktivis dan politisi Minang menerjang PDIP. Hal tersebut membuat PDIP Sumbar memutuskan urung terjun ke pertarungan pemilihan gubernur (pilgub) Sumbar.

Pernyataan Puan jadi bola liar lantaran tak disusul klarifikasi langsung. Ia membangkitkan lagi trauma PRRI yang disebutkan Edy berawal dari operasi militer yang dikerahkan Sukarno. Pernyataan Edy mendorong kita pada pertanyaan, benarkah luka lama PRRI itu gara-gara operasi militer perintah Sukarno?

Baca juga: Kemenangan "Tentara Sukarno" di Hari Lebaran

Sejarawan cum peneliti senior LIPI Profesor Asvi Warman Adam mempertanyakan fakta yang terkesan memojokkan Sukarno tersebut saat dihubungi Historia.

“Saya ingin mempertanyakan kenapa semua kesalahan ditimpakan pada Sukarno? Mereka kan ditangkap itu dengan surat penangkapan dari (Jenderal AH) Nasution. Di sini ada PKI yang membuat (permainan politik) dan ada Angkatan Darat juga. Jadi jangan semua ditimpakan bahwa Hamka ditangkap Sukarno. Ada juga pihak-pihak yang bermain di bawahnya, kekuatan politik lain seperti Angkatan Darat dan PKI,” ujar Asvi.

Pernyataan Asvi menunjukkan detail-detail dalam politik nasional era 1950-an tidak banyak diketahui publik saat ini. Akibatnya, opini yang berkembang di masyarakat cenderung “pukul rata” bahwa semua kesalahan ada di pundak Sukarno.

“Tapi memang mereka bersikap negatif terhadap Sukarno. Memang PRRI berdampak sampai ketika orang-orang Sumbar tak punya kesempatan memimpin di Sumbar. Menimbulkan trauma bagi orang di Sumbar dan jelas kemarahan terhadap pemerintah pusat diidentikkan dengan Sukarno. Saat kecil, saya juga merasakan hal itu, bahkan dikatakan Jawa dan Sukarno adalah pemerintah pusat yang menghancurkan PRRI,” imbuh Asvi yang kelahiran Bukittinggi 65 tahun lampau itu.

Kolonel Ahmad Husein (pojok kiri) dengan para petinggi Dewan Banteng, Desember 1956 (Foto: nationaalarchief.nl)

Senada dengan Asvi, George McTurnan Kahin dalam Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia menyatakan, keputusan mengerahkan kekuatan bersenjata untuk meredam PRRI di bawah Kolonel Achmad Husein sejatinya adalah hasil dari percampuran permainan politik pihak-pihak di sekitar Sukarno. Keputusan memilih opsi penggunaan militer sebagai solusi non-kompromis terhadap PRRI adalah buah dari tekanan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal AH Nasution dan Perdana Menteri (PM) Djuanda Kartawidjaja.

“Sukarno berada di bawah tekanan dari beberapa penasihat terdekatnya dan dari para pemimpin PKI untuk tak mengambil jalan kompromi. Baik PM Djuanda dan KSAD Nasution juga meninggalkan cara-cara untuk rekonsiliasi dan mendesak aksi militer terhadap PRRI,” ungkap Kahin.

Baca juga: Utusan Presiden RI Dikerjai Kala Berupaya Ambil Hati Pemimpin PRRI

Kesaksian bahwa opsi militer dalam penyelesaian PRRI tidak pernah dikeluarkan Sukarno juga dikatakan pengusaha asal Minang Hasjim Ning. Hasjim, yang merupakan keponakan Bung Hatta sekaligus sahabat Sukarno, dua kali diutus Sukarno ke Padang untuk menemui Ahmad Husein. Namun dua upayanya itu semua gagal. Oleh karena itu, sehari sebelum memulai safari luar negerinya pada Februari 1958, Bung Karno menyempatkan mampir ke rumah Bung Hatta untuk mendiskusikan penyelesaian kasus PRRI. Menurut Hasjim, Hatta menyarankan agar penyelesaian PRRI hendaknya tidak dilakukan dengan penggunaan kekerasan dan itu dituruti Sukarno.

“Pada hari keberangkatannya, Bung Karno menyampaikan pidato agar sepeninggalnya tidak ada tindakan kekerasan dilakukan, harus diupayakan agar tidak ada pertumpahan darah,” kata Hasjim dalam otobiografi berjudul Pasang Surut Pengusaha Pejuang.

PM Djuanda, yang dituntut mundur kabinetnya oleh PRRI, mengambil tanggung jawab aksi militer setelah upaya damai pemerintah pusat berbalas proklamasi berdirinya PRRI pada 15 Februari 1958, sebagai perwujudan ultimatum dalam Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara. Ultimatum berisi: pemerintah pusat didesak dalam lima hari sejak 10 Februari agar PM Djuanda mengembalikan mandat kabinetnya kepada Sukarno dan agar Sukarno membentuk sebuah Zaken Kabinet Nasional yang bersih dari unsur-unsur anti-Tuhan.

Ultimatum itu, lanjut Kahin, seolah jadi penolakan menohok bagi upaya-upaya Sukarno mendinginkan persoalan lewat cara persuasif. Dikatakan PM Djuanda kepada Duta Besar Amerika Serikat Howard P. Jones, ultimatum itu sebagai penolakan PRRI menjadikan Sukarno pasrah menyetujui langkah represif sebagaimana desakan pihak-pihak di sekitarnya.

Baca juga: Pesawat CIA dalam PRRI/Permesta

Di sisi lain, manuver PRRI di Sumatera juga dibekingi Amerika Serikat. Oleh KSAD Nasution, fakta tersebut dicap sebagai pemberontakan, bukan sekadar gejolak daerah yang menuntut otonomi lebih luas.

“Ada ultimatum, ada pergerakan bersenjata. Bahwa gerakan besenjata itu ada ditambah bantuan asing dari Amerika, itu jelas pemberontakan, tidak bisa dibantah lagi. Di situ juga ada perwira militer, ada Achmad Husein, ada Dahlan Djambek juga dan dibentuk Dewan Banteng. Jadi bahwa ada juga persoalan antara pimpinannya tentara di daerah dengan di pusat,” sambung Asvi.

Nasihat Ninik-Mamak Tak Didengar

Ultimatum PRRI membuat KSAD mengerahkan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) untuk memadamkan pergolakan tersebut pada 17 April 1958 lewat “Operasi 17 Agustus” yang dikomandani Kolonel Ahmad Yani. Klimaks perang saudara di Sumatera Tengah itu disesalkan banyak tokoh pendiri bangsa asal Minang seperti Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta.

Sjahrir sempat mengingatkan Sumitro Djojohadikusumo agar tak keliru mengambil sikap dalam mendukung PRRI. Sementara, Hatta sejak awal menentang opsi pasifikasi secara militer. Hal itu diwanti-wantinya kepada Jenderal Nasution. “Saya tidak setuju, bahwa tentara bisa melancarkan serangan terhadap para pemberontak. Itu adalah langkah yang salah,” kata Hatta, dikutip Dubes Howard Jones dalam bukunya, Indonesia, The Possible Dream.

Hatta sendiri dua kali mengirim utusan untuk membujuk Husein agar tidak melanjutkan gerakannya itu. Dalam pandangannya, apa yang dilakukan Husein adalah keliru. “Tindakan Husein itu sama dengan putsch militer. Itu sangat berbahaya bagi negara dan demokrasi. Penyelesaiannya mesti dengan penyelesaian politik. Bukan militer,” kata Hatta sebagaimana dikutip Hasjim Ning yang meminta masukan sesaat sebelum berangkat ke Padang diutus Presiden Sukarno menemui Husein.

Pasukan Angkatan Perang Repubik Indonesia (APRI) dalam pasifikasi militer terhadap PRRI (Foto: Perpusnas RI)

Sebagaimana Hasjim yang dua kali gagal membujuk Husein, dua utusan Hatta –yakni Baharudin Datuk Bagindo dan Bujung Djalil– pun semua gagal. Djalil bahkan sempat ditahan pasukan Husein. Sementara, Bachtar Lubis yang diutus KSAD Nasution justru berbalik mendukung PRRI. Akibatnya, pemerintahan Djuanda-KSAD Nasution memilih opsi militer dalam penyelesaian soal PRRI.

“Orang Minangkabau, biasanya sebelum berbuat apa-apa, bertanya kepada ninik-mamak (nenek-ibu). Tetapi apa yang dilakukan Ahmad Husein dan kawan-kawannya? Kata dan nasihat mamak sendiri tidak didengar, tetapi justru mamak Sumitro, mamak Syafruddin (Prawiranegara, PM PRRI), mamak (Kolonel Zulkifli) Lubis dan mamak (Kolonel Maluddin) Simbolon yang didengar. Inilah akibatnya,” kata Hatta menyesali penggunaan aksi militer untuk menumpas PRRI, dalam suratnya kepada Wakil KSAD Jenderal Gatot Subroto, dikutip Deliar Noer dalam Mohammad Hatta: Biografi Politik.

Baca juga: Kesaksian Hasjim Ning tentang Penyelesaian PRRI

Surat Hatta tertanggal 2 Mei 1962 itu turut menggambarkan situasi, stigma, dan trauma yang melekat di masyarakat Minang sebagai imbas berdirinya PRRI dan aksi militer penumpasannya. Selain mengakibatkan penangkapan beberapa tokoh yang dianggap terlibat, penguasa militer di Sumbar mengetatkan aturan militer. Bahkan, ekses dari penumpasan PRRI menimpa orang-orang Minang di perantauan seperti yang dialami Hasjim.

“Perang yang berlangsung di tanah kelahiranku menimbulkan banyak ekses yang macam-macam terhadap putra daerah Minangkabau yang menetap di Jakarta. Banyak di antara mereka yang ditahan dan diperiksa karena ada sangkaan bahwa mereka pendukung PRRI. Ada tindakan itu yang mempunyai dasar. Tapi banyak juga karena alasan dendam pribadi. Kejadian-kejadian tersebut menimbulkan juga berbagai persoalan bagiku. Banyak di antara mereka atau keluarga mereka yang datang mengadu kepadaku agar mengupayakan perlindungan. Sebaliknya, aku terkena juga oleh ejekan dan senda gurau yang memerahkan telingaku. Teman-teman yang bersimpati pada PRRI datang membawa ejekan,” kata Hasjim.

Walau kemudian aturan-aturan militer itu perlahan hilang, sentimen dan trauma yang dialami orang Minang tidak seketika musnah. Sentimen dan trauma yang mengendap itu, menurut Asvi, kemudian ditimpakan kepada Sukarno dan di masa kini kepada PDIP sebagai representasi Sukarno.

Solusi

Menurut Asvi, jasa-jasa besar orang Minang terhadap berdirinya republik menjadi sejarah tersendiri yang tak bisa ditawar. Tan Malaka, misalnya, sudah menerbitkan buku tentang republik meski sedang terasing di luar negeri. Sutan Sjahrir dan Moh. Hatta turut membidani kelahiran republik dan merawatnya ketika masih bayi lewat partisipasinya dalam kabinet dan parlemen.

Namun, jalannya sejarah itu kemudian berubah. “Titik baliknya memang sejak 1956 ketika Hatta mundur sebagai wakil presiden dan dua tahun kemudian meletus PRRI. Mereka kemudian lebih banyak di luar pemerintahan, menjadi oposisi. Ketika Prabowo menjadi calon presiden (capres) tahun 2014 dan 2019, trauma PRRI itu dibangkitkan lagi. Prabowo anak Profesor Sumitro, tokoh PRRI. Dua kali orang Minang di Sumbar itu kalah. Kalau terantuk di lubang jangan sampai dua kali,” sambung Asvi.

Baca juga: Meriam PRRI yang “Bikin Ngeri” A. Yani

Solusinya, kata Asvi, orang Minang mesti terlibat di pemerintahan dan harus melepas stigma dan trauma PRRI itu.

“Penting untuk menghilangkan trauma PRRI ketimbang memelihara atau bahkan menghidupkan kembali seperti kasus Prabowo waktu ikut Pilpres dua kali berturut-turut. Saya sendiri melakukan otokritik sebagai orang Minang yang tak berdomisili di Sumbar. Kenapa dua kali kalah dengan menggunakan sentimen PRRI?” paparnya.

“Ketika Hatta mundur, praktis orang-orang Minang keluar dari pemerintahan. Mestinya orang Minang masuk kembali, jangan hanya jadi pemilik rumah makan (Padang). Jadi harus ikut kembali di pemerintahan, di partai politik yang besar. Jangan di luar yang bisanya hanya mencemooh,” tandas Asvi.

TAG

sukarno mohammad-hatta prri prri-permesta sumatera-barat

ARTIKEL TERKAIT

Daerah Bergolak, Panglima Bergerak Hartini Dihina, Sukarno Murka Sukarno Ditembak Pistol FN di Istana Posisi Barlian dalam PRRI Ratu Elizabeth II Mengundang Bung Karno Ke London Kenaikan Harga BBM Masa Sukarno Tujuh Cerita Ringan Sukarno Kisah Jenaka Para Petinggi PRRI/Permesta Lima Cerita Ringan Sukarno Konflik Sukarno dengan Adam Malik