TIBA-tiba Presiden Sukarno marah pada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan Sekjen KAA Roeslan Abdulgani. Kemarahannya bermula saat dia temukan renovasi gedung yang semula bernama Concordia itu tak sesuai harapannya. Padahal penyelenggaraan KAA tinggal sebelas hari lagi.
Menurut wartawan senior Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil: Petite Histoire Indonesia jilid 2, keinginan Sukarno tak segera terlaksana karena Ali Sastroamidjojo tak segera mengucurkan dana renovasi sementara Roeslan tak bergegas menjalankan perintah Sukarno. “PM Ali tidak bersedia memberikan duit. Murah meriah saja. Dan Roeslan punya jadwal sempit,” tulis Rosihan.
Menemukan gedung belum sempurna ditata saat menginspeksi persiapan KAA, Sukarno menyindir Ali tak bakal mampu membikin revolusi. “Dengan sarjana hukum (SH) orang tidak bisa membuat revolusi,” ujarnya sebagaimana dikutip Rosihan. Setengah bercanda, Sukarno mengejek Ali yang sarjana hukum. Menurut presiden yang terkenal pecinta karya seni itu renovasi yang dilakukan Ali hanya membuat gedung terlihat seperti ruang pengadilan.
Dalam waktu yang serba mepet, akhirnya presiden menunjuk arsitek F Silaban untuk mendesain renovasi tersebut, sekaligus mengganti namanya menjadi Gedung Merdeka. Sukarno ingin menjadikan gedung itu tempat penyelenggaraan KAA yang megah dan membanggakan.
Memang bukan perkara mudah menjadikan Gedung Concordia sebagai tempat KAA. Jauh sebelum dikuasai pemerintah, gedung tersebut berfungsi ajang sosialita warga elite Belanda di Bandung. Societeit Concordia, demikian nama klab orang kaya Belanda itu, selalu disambangi para pengusaha perkebunan. Setelah kemerdekaan, kepemilikan tetap ada di tangan mereka dan enggan melepaskan kepemilikannya kepada siapa pun. (Baca: Societeit Concordia, Berpesta di Braga)
“Tetapi setelah mereka dihadapkan dengan kemungkinan pengambilalihan demi kepentingan negara, akhirnya gedung Concordia tersebut dijual kepada pemerintah,” kenang Ali Sastroamidjojo dalam Tonggak-Tonggak di Perjalananku.
Penanda kota Bandung peninggalan era kolonial itu merupakan karya arsitektur Van Gallen Last dan CP Wolf Schoemaker itu berdiri pada 1895. Semasa pendudukan Jepang, Gedung Concordia berubah nama menjadi Dai Toa Kaikan. Pemerintah militer Jepang menggunakannya sebagai kantor propaganda dan pusat kebudayaan. Ketika Jepang kalah perang, gedung itu lalu kosong hingga era Republik Indonesia Serikat (RIS) berdiri, di mana Negara Pasundan memfungsikan Gedung Concordia menjadi gedung pertemuan.
Bubarnya Negara Pasundan kembali membuat gedung terbengkalai. Oleh karena itulah ketika menjelang penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika, panitia lokal di bawah pimpinan Gubernur Jawa Barat Sanusi Hardjadinata memilih gedung Concordia dan Gedung Dana Pensiun (Pensioenfonds) menjadi dua gedung yang paling memungkinkan untuk dijadikan wahana perhelatan KAA.