PRIHATIN terhadap kemandekan seni rupa Indonesia, sejumlah seniman muda melakukan protes pada 1974. Mereka membuat pernyataan bersama yang ditandatangani 14 seniman, kemudian dikenal sebagai “Black Desember”.
Protes para seniman muda itu dipicu oleh hasil akhir Pameran Besar Seni Lukis Indonesia (PBSLI) pertama yang diselenggarakan Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta pada 18-31 Desember 1974 di Taman Ismail Marzuki –pameran tersebut kemudian diselenggarakan rutin tiap dua tahun; cikal-bakal Biennale yang bertahan hingga kini. Pameran yang diikuti 83 pelukis dan menampilkan 240 karya itu bertujuan mempresentasikan seni lukis terbaik dari Indonesia.
Dewan juri yang terdiri dari Popo Iskandar, Afandi, Rusli, Fajar Sidik, Sujoko, Alex Papadimetru, dan Umar Khayam lalu memilih “Matahari dari Atas Taman” karya Irsam, “Keluarga” karya Widayat, “Lukisan Wajah” karya Abas Alibasyah, “Pohon” karya Aming Prayitno, dan “Tulisan Putih” karya Abdul Djalal Pirous sebagai lima karya terbaik.
Dewan juri juga mengkritik beberapa karya seniman muda yang dianggap keluar dari pakem. “Usaha bermain-main dengan apa yang asal ‘baru’ dan ‘aneh’ saja, dapatlah dianggap sebagai usaha coba-coba, cari-cari, atau sekadar iseng, atau bukti langkanya ide dan kreativitas,” kata salah seorang juri sebagaimana diberitakan Angkatan Bersendjata, 27 Desember 1974.
Kritik tersebut, kata FX Harsono dalam artikel berjudul “Desember Hitam, GSRB, dan Kontemporer”, yang bernada mendiskriditkan para pelukis muda segera mendapat tanggapan dengan protes dan keluarnya Pernyataan Desember Hitam 1974. Muryotohartoyo, Juzwar, FX Harsono, B Munni Ardhi, M Sulebar, Ris Purwana, Daryono, Siti Adiyati, DA Peransi, Baharudin Narasutan, Ikranegara, Adri Darmadji, Hardi, dan Abdul Hadi WM langsung menandatangani Pernyataan Bersama sebagai bentuk protes.
“Yang menandatangi memang seniman muda. Mereka menandatangani Desember Hitam bukan karena tidak dimenangkan oleh dewan juri tatapi karena adanya kemandekan dalam seni lukis Indonesia karena depolitisasi,” kata kurator Jim Supangkat kepada Historia, Kamis (4/1/18).
Bagi para seniman “Black Desember”, kondisi tersebut sangat tak sehat bagi perkembangan seni rupa Indonesia. Dalam pernyataan Desember Hitam nomor lima dikatakan, yang menghambat pekembangan seni lukis Indonesia selama ini adalah konsep usang yang masih dianut oleh establishment dan seniman-seniman mapan. Demi keselamatan seni lukis Indonesia, maka sudah saatnya establishment tersebut diberi gelar kehormatan, purnawirawan budaya.
Para penandatangan Desember Hitam lalu membuat aksi simbolis berupa mengirim karangan bunga bundar, yang biasa digunakan dalam upacara pemakaman. Di atas bunga itu mereka meletakkan tulisan: “Kematian seni lukis Indonesia”.
“Saya kira (Desember Hitam –red.) mencerminkan konflik macam-macam. Dalam artian, lukisan yang mendapat penghargaan itu lukisan yang hanya memperlihatkan kecantikan. Dalam analisis saya, lukisan-lukisan yang mendapat penghargaan memperlihatkan gejala depolitisasi perkembangan seni rupa. Jadi artinya, itu kan terjadi awal 1970-an, di lingkungan para seniman ada ketakutan untuk menyentuh persoalan-persoalan sosial-politik,” kata Jim.
Lebih lanjut Jim menjelaskan, penandatanganan Desember Hitam tidak terkait dengan keberpihakan politik tetapi protes terhadap karya-karya yang dianggap tidak jujur. “Kalau orang sudah membuat karya ketakutan terus kemudian memuji-muji perkembangan Orde Baru dan sebagainya, itu kan karya tidak jujur. Nah itulah yang dikritik oleh Desember Hitam.”
Konflik tersebut kemudian menyatukan seniman muda baik di Yogyakarta maupun Jakarta untuk membentuk “Gerakan Seni Rupa Baru”. Mereka kemudian mengadakan pameran pertamanya di Taman Ismail Marzuki pada Agustus 1975. Ada 11 seniman yang ikut serta dalam pameran itu, di antaranya Siti Adiyati, Muryotohartoyo, FX Harsono, Jim Supangkat, B. Munni Ardhi, Bachtiar Zainoel, dan Hardi.