MENJELANG peringatan 150 tahun “Keti Koti”, penghapusan perbudakan di Suriname, Deputi Perdana Menteri cum Menteri Keuangan Belanda, Sigrid Kaag bertandang ke ibukota Paramaribo pekan ini. Agendanya berdiskusi dengan pemerintah Suriname sehubungan dengan rencana permintaan maaf resmi pemerintah Belanda terkait perbudakan di bekas jajahannya di Karibia: Suriname, Aruba, Curaçao, Bonaire, dan Sint Maarten.
Rencana itu berangkat dari hasil laporan delegasi tim riset sejarah perbudakan Belanda yang dipimpin anggota legislatif Kiki Hagen usai mengunjungi negeri-negeri itu medio Agustus 2022. Tim tersebut meriset dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan dari perbudakan masa lalu terhadap generasi saat ini sekaligus menentukan saran yang mesti dilakukan pemerintah kerajaan terkait aspek-aspek buruk dari warisan kolonial itu.
Di sisi lain, Caribbean Reparations Commission (CRC) yang mewakili masyarakat Karibia sudah lama menuntut permintaan maaf dan kompensasi kepada para mantan kolonialis. Tidak hanya Belanda tapi juga Prancis, Spanyol, dan Portugal. Menanggapi rencana Belanda, CRC menuntut permintaan maaf datang langsung dari Perdana Menteri Mark Rutte dan Raja Willem-Alexander plus kompensasi.
“Delegasinya terdiri dari para anggota dewan yang sebenarnya sulit ingin mengizinkan permintaan maaf. Kalaupun ada, mereka tak berniat memberi kompensasi. Permintaan maafnya juga harus dilakukan di Suriname oleh otoritas tertinggi: raja atau PM Belanda,” cetus Johan Roozer, ketua National Committee for the Remembrance of Slavery, dikutip Amsterdam News, 18 Agustus 2022.
Baca juga: Maaf dan Ganti Rugi Belanda atas Penjajahan di Indonesia
Sementara itu, kedatangan Menteri Kaag ke Paramaribo juga melanjutkan niat baik pemerintah Belanda usai kunjungan PM Rutte pada September lewat. Menurut Rutte, bab perbudakan yang menyakitkan tak boleh luput jika berbicara tentang sejarah bersama antara Belanda dan Suriname.
“Kita tidak bisa mengubah (sejarah) itu tapi kita bisa dan harus menghadapinya. Ini alasan saya datang ke Suriname. Pengakuan akan penderitaan dari perbudakan. Pengakuan akan perlawanan terhadap perbudakan. Dan tentu saja pengakuan akan dampak perbudakan itu sendiri di masa kini,” kata PM Rutte di hadapan Parlemen Suriname, dilansir NL Times, 14 September 2022.
Di Belanda, Raja Willem-Alexander berharap Peringatan Keti Koti ke-150 pada 2023 mendatang menjadi momentum melangkah ke depan tanpa melupakan sejarah pahit. Sang raja juga mengapresiasi bahwa pemerintah kota Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, serta pemerintah provinsi Noord-Holland, dan Bank Sentral Belanda lebih dulu melayangkan permintaan maaf terkait perdagangan budak.
“Jika kita ingin sebuah masyarakat yang tidak menyediakan tempat untuk rasisme dan diskriminasi, tempat di mana semua orang merasa didengar dan diapresiasi, kita harus bercermin secara terbuka terhadap bab-bab kelam dalam sejarah kita…menjelang peringatan penghapusan perbudakan ke-150 tahun di tahun depan, kita juga harus mengakui bab sejarah ini juga,” tutur Raja Willem-Alexander dalam pidatonya, disitat laman resmi kerajaan, 20 September 2022.
Baca juga: Robohnya Patung Tokoh Perbudakan dan Rasisme
Pada awal November, Parlemen Belanda menyetujui rencana permintaan maaf itu. Prosesnya akan digelar di beberapa tempat berbeda pada 19 Desember 2022 oleh tujuh anggota kabinet PM Rutte IV. Di Sint Maarten oleh Menteri Kesehatan, Kesejahteraan, dan Olahraga, Bonaire oleh Menteri Sosial dan Tenaga Kerja Karien van Gennip, Aruba oleh Menteri Muda urusan Kehakiman dan Keamanan Eric van der Burg, Curaçao oleh Menteri Muda urusan Relasi Kerajaan dan Digitalisasi Alexandra van Huffelen, Sint Eustatius oleh Menteri Muda urusan Pajak dan Administrasi Marnix van Rij, Saba oleh Menteri Muda urusan Kesehatan, Kesejahteraan, dan Olahraga Maarten van Ooijen, dan di Suriname oleh Menteri Muda urusan Perlindungan Hukum Franc Weerwind.
Namun, belum bisa dipastikan apakah PM Rutte atau Raja Willem-Alexander akan menyatakan permintaan maaf dari Den Haag. Terlepas dari itu, pemerintah Belanda juga berencana menggelontorkan 200 juta euro untuk sejumlah proyek pembangunan infrastruktur pendidikan di bekas koloninya serta 27 juta euro lainnya untuk membangun museum bertema perbudakan.
“Suriname adalah tempat di mana Belanda mempraktikkan perbudakan dalam skala besar. Di lain pihak rencana ini menimbulkan kekacauan di masyarakat Afro-Karibia. Kami sendiri ingin melihat sang raja yang meminta maaf secara langsung kepada para keturunan korban perbudakan yang berasal dari kalangan anak negeri dan Afrika,” ungkap Roy Kaikusi Groenberg, ketua Foundation for Honor and Reparations to the Victims of Slavery in Suriname, kepada Curaçao Chronicle, 28 November 2022.
Kelamnya Perbudakan di Suriname
Titik nol perbudakan Belanda di Karibia bermula dari lahirnya Geoctrooieerde Westindische Compagnie (GWC/Kongsi Dagang Hindia Barat) pada 3 Juni 1621. Dalam piagam pendiriannya terdapat pemberian yurisdiksi kepada GWC oleh pemerintah Republik Belanda untuk terjun dalam perdagangan budak trans-Atlantik di Afrika Barat, Amerika Utara, Karibia, dan Brasil. Namua berbeda dari VOC (Kongsi Dagang Hindia Timur), GWC tak berhak menggunakan militer. Ia hanya diizinkan menyewa jasa serdadu dan kapal-kapal perang bayaran dalam mempertahankan diri dari segala bahaya.
GWC beroperasi dengan pos-pos pentingnya di Nieuw Amsterdam (kini New York), Nieuw Holland (kini Recife), dan Slavenkust atau Pantai Budak Belanda (kini termasuk wilayah Ghana, Benin, Togo, dan Nigeria). Komoditas utama yang diperdagangkan dengan sesama kolonialis seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan Prancis yakni emas, gula, garam, dan budak.
Selain menyuplai budak ke kolonialis-kolonialis lain, GWC juga gencar menyediakan budak-budak untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan koloni Belanda sendiri, salah satunya di Suriname. Belanda mendirikan pusat koloninya, Nederlands Guiana, di Paramaribo pada 26 Februari 1667 pasca-Perang Anglo-Belanda Kedua (1665-1667). Berdasarkan Traktat Breda, Belanda berhak mengambilalih sejumlah wilayah yang diduduki Inggris, termasuk Suriname.
“Dan ekonomi koloni Suriname bergantung dari perbudakan di perkebunan-perkebunan. Para budaknya disuplai Kongsi Dagang Hindia Barat dari pos-pos dagangnya di Afrika Barat untuk dipekerjakan di perkebunan gula, kapas, dan indigofera,” ungkap Tom Streissguth dalam Suriname in Pictures.
Baca juga: Portugis Menyerah kepada VOC
Setelah GWC dibubarkan dan digantikan pemerintah Belanda, pada awal abad ke-19 para tuan tanah memprioritaskan kopi sebagai komoditas utama. Pun begitu, lanjut Streissguth, perlakuan terhadap para budak tak lebih baik dari era GWC. Jangankan ketika sudah di perkebunan, dalam proses perdagangannya pun para budak itu mengalami derita yang tak terperikan. Seperti juga para kolonialis lain, para pedagang budak Belanda biasanya menculik orang-orang Afrika untuk diangkut ke kapal dengan kondisi berjejalan tanpa makanan. Budak-budak perempuan jadi sasaran rudapaksa dan yang melawan bakal langsung dilemparkan ke laut.
Ketika sudah di perkebunan, para budak itu tak pernah diperlakukan laiknya manusia. Akibatnya banyak budak melarikan diri, saling berhimpun untuk kemudian melakukan perlawanan-perlawanan skala kecil. Seperti orang-orang Maroons dan Bushinengues yang melarikan diri sampai ke Guyana Prancis untuk mendirikan permukiman dan mempertahankan diri.
Belanda mesti mendatangkan banyak pasukan ekspedisi ke Suriname untuk mengatasinya. Salah satu yang tiba untuk mempasifikasi perlawanan para budak pelarian itu adalah Kapten John Gabriël Stedman. Ia merupakan perwira keturunan Skotlandia-Belanda yang ikut dalam ekspedisi pasukan Brigade Skotlandia dalam kurun 1772-1777. Dalam perjalanannya, ia menuliskan catatan hariannya yang kemudian dibukukan dengan tajuk Narrative of a Five Years Expedition against the Revolted Negroes in Suriname. Buku tersebut mengisahkan perjalanannya dalam meredam pemberontakan dan kesaksiannya akan kekejaman para tuan tanah dan keluarga mereka terhadap para budak.
“Suatu hari Nyonya S muak dengan tangisan seorang bayi budak. Nyonya S mendesak budak perempuan itu menyerahkan bayinya. Lalu ia (Nyonya S) membawa bayinya dengan satu tangan, dibenamkan ke air sampai tenggelam, kemudian ia lemparkan ke arus sungai. Setelah sang ibu berteriak ingin menyelamatkan bayinya, dia mencabuknya tanpa ampun,” kenang Kapten Stedman.
Baca juga: Pejuang Suriname yang Terinspirasi Kemerdekaan Indonesia
Buku itu diterbitkan di London pada 1796 dan menggemparkan masyarakat Eropa. Sejak saat itu koloni Belanda di Suriname mendapat reputasi sebagai tempat paling bengis soal perbudakan.
Di Inggris sendiri parlemen menghapuskan perdagangan budak pada 1807. Belanda, melalui dekrit Raja Willem I, baru berkenan menghapuskan perdagangan budak pada 1814. Imbasnya, banyak perkebunan di Suriname bangkrut.
Kendati perdagangan budak sudah dihapuskan, praktik perbudakan masih eksis setidaknya hingga 1 Juli 1863. Para budak itu masih diwajibkan bekerja dengan status kontrak selama 10 tahun sebelum akhirnya benar-benar menjadi “mardijker” pada 1873. Sejalan dengannya, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan-perkebunan yang ditinggalkan para budak, Belanda mendatangkan banyak pekerja kontrak dari British India dan Hindia Belanda.
Baca juga: Belanda Sembunyikan Sejarah Perbudakan di Indonesia
Berbeda dari perbudakan Belanda di Barat yang hampir final, soal perbudakan Belanda di bekas koloninya yang kini bernama Indonesia belum “disentuh”. Padahal, Di Hindia Timur –yang kemudian menjadi Hindia Belanda– sendiri, praktik perbudakan marak di wilayah-wilayah perkebunan, terutama di pinggiran Batavia (kini Jakarta) dan Sumatera Utara sejak era VOC. Para budak yang umumnya diambil dari Sulawesi dan Bali itu dipekerjakan secara paksa sepanjang abad ke-17-18 untuk persawahan, perkebunan, galangan kapal, dan pelabuhan.
“Belanda juga belum bertanya kepada keturunan budak Indonesia, kan?” kata Groenberg.
Jika di Karibia ramai polemik, di Indonesia isu soal perbudakan Belanda belum jadi perhatian khalayak ramai. Terlebih isunya tenggelam oleh perkara lain, utamanya kekerasan militer Belanda periode 1947-1949.
“Indonesia punya urusan-urusan yang lebih penting ketimbang masa lalu. Di satu kampus di Bogor, saya bertanya pada para mahasiswa dan kolega saya tentang perlunya Belanda meminta maaf atas perbudakan di Indonesia. Generasi mudanya memilih untuk lebih melihat ke depan. (Sedangkan) generasi usia 40-an dan yang lebih tua percaya bahwa Belanda harus minta maaf di semua bekas jajahannya, termasuk Indonesia. Pemerintah belum berkomentar. Media-media Indonesia juga belum menjadikannya topik pemberitaan,” tukas sejarawan Universtity of Sydney Prof. Budiman Minasny kepada Trouw, Selasa (13/12/2022).
Baca juga: Asa Jawa-Suriname Buyar di Negeri Asal