KENDATI memainkan peran penting, penampilan Sultan Hamengkubuwono IX (HB IX) di dalam buku sejarah tak sesering tokoh republik lainnya. Soal tentangnya paling dikaitkan dengan posisinya sebagai wakil presiden RI kedua atau Wapres pertama semasa Presiden Soeharto. Selebihnya hanya terdengar sayup-sayup dalam berbagai perbincangan soal sejarah dan sesekali politik di negeri ini.
Buku yang lumayan memberikan informasi tentang HB IX adalah Tahta Untuk Rakyat terbit pertama kali pada 1982. Buku yang disusun oleh para sahabat dekat HB IX seperti Mohammad Roem dan Mochtar Lubis itu memuat tulisan-tulisan mereka yang mengenal dekat HB IX dan juga kisah-kisah seputar kehidupan HB IX.
Namun sebagaimana buku “festschrift” yang ditulis oleh kalangan dekat HB IX, buku tersebut tak berjarak sama sekali alias kehilangan daya kritiknya. Maka penampilan HB IX pada buku tersebut tak lebih sebagai seorang yang menerima puja dan puji, nyaris tanpa cela sebagai manusia biasa.
Padahal biografi, kata Gerry van Klinken dalam “Aku yang Berjuang: Sebuah Sejarah Penulisan Tentang Diri Sendiri pada Masa Orde Baru” yang dimuat dalam Henk Schulte, Bambang Purwanto dan Ratna Saptari (ed.), Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia, harus menyentuh aspek pribadi tokoh yang ditulis dan tidak melulu menonjolkan hal-hal positif dari si tokoh.
Baca juga: Ketika Sultan Hamengkubuwono IX Masih Bernama Henkie
Dalam soal itu, John Monfries, penulis buku A Prince in a Republic mencoba untuk menelaah HB IX secara lebih kritis. Dia menyadari Sultan Yogyakarta itu bukanlah seorang yang terbuka dan tak termasuk tokoh publik yang banyak dikaji oleh para sarjana.
“Hamengku Buwono” kata Monfries, “kurang berkharisma dan tak jago berpidato seperti Sukarno, lincah seperti Adam Malik, bukan administrator yang ulet seperti Hatta, intelek seperti Sjahrir dan tak bergaya komandan seperti Nasution.” (Hlm. 3).
Menurut Monfries, HB IX memainkan peran penting dalam sejarah di republik ini. Ketika Jakarta semakin berbahaya bagi pemimpin republik, HB IX membuka pintu istananya di Yogyakarta untuk dijadikan pusat pemerintahan Republik Indonesia. Bahkan dia menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk menghidupi pemerintahan yang masih jabang bayi. Saat pemerintah Soeharto membutuhkan seorang lihai mengatasi krisis ekonomi, HB IX diundang untuk mengatasinya.
Penjaga Gawang
Karena banyaknya peran yang dimainkan oleh HB IX, banyak orang menjuluki HB IX sebagai “penjaga gawang” yang baik. Karena berkat dialah republik berhasil diselamatkan dari serangan luar dan dalam. Pada titik ini Monfries melontarkan kritik terhadap pemujaan peran HB IX yang terlampau berlebihan.
Tak mudah menulis HB IX terlebih karena kepribadiannya yang cenderung agak tertutup dan tidak termasuk kategori pencari ketenaran. Hal tersebut berpengaruh pada sumber penulisan yang juga cenderung tak banyak menyediakan informasi tertulis tentangnya. Khususnya mengenai peran penting dia di dalam berbagai peristiwa sejarah.
Pada bagian awal buku ini Monfries menyebutkan tentang dokumen sejarah yang menyebutkan kehadiran HB IX dalam beberapa peristiwa. Namun tidak pernah ada penjelasan peran penting apa yang dimainkannya. Dari sembilan dokumen notulensi rapat kabinet pada 1948 yang pernah disita Belanda, hanya satu yang memuat isi pembicaraan HB IX.
Baca juga: Membebaskan Sultan Hamengkubuwono IX
Untuk seorang yang berpendidikan tinggi, naskah pidato HB IX sejak masa kolonial sampai era kemerdekaan dipandang Monfries terlalu ortodoks. “Bahkan di antaranya cukup mengejutkan karena sama sekali kurang ilmiah atau tak merujuk pada referensi sejarah,” ujar Monfries dalam pengantarnya.
Karier HB IX yang panjang dan beragam menampilkan beberapa paradoks dan kontradiksi: dia seorang “pangeran di republik”; seseorang yang penting baik di tingkat daerah, nasional bahkan regional; seorang sultan yang tampak peragu namun berperan sebagai tuan ningrat di istananya; dia bergerak secara mudah antara dunia tradisi Jawa dan alam pergaulan barat yang modern. Selama 40 tahun lebih terlibat di dalam politik praktis namun tetap terlihat apolitis.
Monfries menyebutkan HB IX kerap ada di tengah-tengah peristiwa bersejarah tapi entah bagaimana ia mampu mengatur kesan kalau dirinya tak pernah ada kaitannya dengan peristiwa tersebut. Pada bab ketujuh, Monfries menjelaskan perihal tersebut. Dia mengambil contoh keterlibatan HB IX dalam peristiwa 17 Oktober 1952.
Baca juga: Sultan Hamengkubuwono IX Naik Takhta
Bagi Monfries, peran HB IX dalam peristiwa semikudeta itu cukup penting. Karena sebagai menteri pertahanan menurutnya HB IX melakukan berbagai upaya serius untuk mendamaikan tentara dengan para politikus parlemen. HB IX justru merasa dikhianati Presiden Sukarno yang menurut dia tidak berupaya serius dalam membangun demokrasi dengan mengangkat Bambang Supeno sebagai KSAD menggantikan Nasution (Hlm. 230).
Peran HB IX inilah yang yang luput dari pengamatan para sarjana pengaji peristiwa 17 Oktober 1952. “Cerita mengenai affair itu (yang pernah dibahas oleh Herbert Feith, Ulf Sundhaussen, Buyung Nasution, Harold Crouch dan Salim Said) pada umumnya merujuk kepada aktivitas para perwira senior Angkatan Darat dan hanya memberikan sedikit pembahasan mengenai peran HB IX. Ini bisa dimengerti karena TB Simatupang dan Nasution lebih nyata terlihat ketimbang HB IX,” ujar Monfries dalam buku ini.
Serangan Umum 1 Maret 1949
Bukan hanya itu, peran penting HB IX yang sempat jadi pembicaraan publik di Indonesia adalah seputar perannya di dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Perbincangan mengenai hal ini mengemuka pascakejatuhan Soeharto sebagai presiden. Versi sejarah yang mengkultuskan perannya mendadak dipertanyakan, termasuk tentang siapa pencetus serangan umum itu.
Pada masa Orde Baru, peran Soeharto sebagai penggagas serangan umum ditonjolkan bahkan sampai dibuat sebuah film untuk mengabadikan peran historisnya. Belakangan muncul keraguan tentang otentisitas idenya dalam serangan umum tersebut. Tersiar kabar bahwa penggagas serangan umum terhadap pihak Belanda di Yogyakarta justru datang dari HB IX sendiri.
Monfries menyinggung soal ini pada halaman 183–184. Menurutnya, pada pertengahan Februari 1949 HB IX langsung memanggil Jenderal Soedirman begitu mendengar pengumuman radio tentang sidang Dewan Keamanan PBB yang dijadwalkan berlangsung pada awal Maret. HB IX berencana menyampaikan idenya kepada Sudirman agar pasukannya menyerang Yogyakarta yang diduduki Belanda pada siang hari.
Baca juga: Meluruskan Fakta Pertemuan Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX
Namun Sudirman berhalangan hadir. Sebagai gantinya dia meminta HB IX untuk mengundang Soeharto, komandan wilayah Yogyakarta. “Mereka membicarakan serangan balik yang besar dan Soeharto menggenapi rencana operasi serangan itu agar cepat dan efisien, sebuah rencana yang mengundang kekaguman HB IX,” tulis Monfries.
Menurut Monfries pertemuan itulah untuk pertama kalinya HB IX bermuka-muka dengan Soeharto. Ide yang didiskusikan itu dilakukan pada 1 Maret 1949, tepat pukul 06:00 pagi hari. Serangan umum tentara itu ternyata memiliki dampak baik pada diplomasi delegasi Indonesia di sidang umum Dewan Keamanan PBB. Satu tanda bahwa Indonesia masih eksis dan pemerintahan berjalan sebagaimana adanya.
Selama puluhan tahun HB IX diam menyimpan kisah bahwa dia adalah bagian utama dari penyerangan bersejarah itu. Akibatnya pengajaran sejarah diberikan secara sepihak dengan mengkultuskan peran Soeharto. Lebih dari dua generasi menerima informasi sejarah yang sepotong-sepotong tentang serangan umum itu.
Melobi Negara Donor
Sebagai politikus yang menghindari konflik politik frontal, HB IX memilih untuk berada di pinggiran arena pertarungan. Monfries menyebut posisi HB IX sebagai ketua BPK di pengujung tahun 1963 adalah cara dia untuk tidak masuk ke dalam kabinet Sukarno di era Demokrasi Terpimpin.
“Dia lebih memilih berada di luar kabinet dan menerima pengangkatannya sebagai ketua BPK kendati dia harus kecewa saat pemerintah tak mengindahkan laporan penyelewengan keuangan di banyak lembaga pemerintah,”ujar Monfries pada halaman 241.
Monfries juga membahas peran penting HB IX sebagai pelobi ke negara-negara donor pascakejatuhan Sukarno. Sebagai menteri koordinator ekonomi dan keuangan di era awal Orde Baru, HB IX bertugas mempromosikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Tugasnya terbilang sukses. Pada 1967, Undang-Undang Penanaman Modal Asing diberlakukan untuk mendukung kebijakan investasi Orde Baru.
Baca juga: Riwayat Masuknya Modal Asing Ke Indonesia
Sebuah iklan dibuat untuk mengundang negara pemodal tanamkan uangnya di Indonesia. “5 years from now you could be sorry you didn’t read this ad” kata iklan berfoto dan bertandatangan HB IX yang dimuat New York Times, 17 Januari 1969 itu. Dampak iklan tersebut baru terasa berpuluh tahun kemudian: selain menghasilkan pertumbuhan ekonomi, juga membawa Indonesia menjadi negeri “taklukan” modal asing.
Buku ini berhasil memperkenalkan sosok HB IX yang selama ini tak banyak dibuka ke publik. Satu saja yang amat disayangkan tidak dibahas dalam buku ini adalah kehidupan pribadi HB IX dari dalam keratonnya: tentang bagaimana hubungan dengan istri-istrinya; anak-anaknya dan bagaimana seorang raja di dalam istana, pejabat tinggi sebuah negeri menghadapi persoalan di dalam rumah tangganya.