Indonesia harus kembali membangun visi kelautan. Sejarah membuktikan, bangsa Indonesia adalah penjelajah samudera yang mampu membawa pengaruh budayanya hingga ke Madagaskar.
Hal itu diutarakan diplomat senior sekaligus ahli hukum laut internasional, Hasjim Djalal dalam pidatonya berjudul “Visi Kelautan Indonesia dari Segi Sejarah” sebagai pembicara kunci dalam Seminar Nasional Indonesia (SNI) X di Jakarta, Selasa (8/11). “Kalau dilihat dari segi sejarah tidak ada keraguan,” ujar penasihat khusus menteri kelautan dan perikanan itu.
Hasjim menuturkan, dahulu bangsa Indonesia mampu mengembangkan teknologi pelayaran, mengembarai Samudera Hindia sampai Madagaskar. Tak cuma ke sana, orang Indonesia bagian timur pun sudah menjelajahi Samudera Pasifik hingga Kepulauan Paskah.
“Kita pernah membuktikan pada tahun 1986 kapal Pinisi dalam satu bulan mampu berlayar mengarungi Samudera Pasifik hingga ke Vancouver (Kanada) untuk membuktikan bahwa Indonesia memang pernah mengarungi Samudera Pasifik,” ujar Hasjim.
Bangsa Indonesia, menurut Hasjim, juga seharusnya tak lupa dengan ekspedisi ke utara. Keterkaitan Indonesia bukan hanya dari utara ke selatan, tapi juga dari selatan ke utara. “Kamboja jelas sekali keturunan Warman yang keterkaitannya erat sekali dengan Sriwijaya,” jelasnya.
Dari pengalaman sejarah itu, Hasjim menekankan bahwa visi kelautan Indonesia sebenarnya sudah ada. Sayangnya, visi ini memudar sejak zaman penjajahan. “Samudera dikuasai orang luar. Samudera Hindia oleh Portugis, Samudera Pasifik oleh Spanyol,” ucapnya.
Sejak itu, peranan bangsa Indonesia pun hilang. Kini, program pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia sangat penting sebagai momen mengembalikan peran negara ke dunia maritim, khususnya di Laut Cina Selatan, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.
“Sekarang pernahkah Indonesia melakukan ekspedisi sampai Antartika?” tanyanya. Sementara itu, negara-negara Eropa sudah banyak yang mengklaim teritorial di benua kutub selatan itu. Negara seperti Australia, Cili, Selandia Baru juga kini sudah memiliki teritorial di Antartika. “Makanya, visi saya dari sejarah yang luar biasa itu, Indonesia juga harus tahu bagaimana menghadapi Antartika,” kata dia.
Di Samudera Pasifik, Indonesia telah memiliki peran salah satunya dalam menetapkan areal konservasi yang melarang penangkapan ikan ilegal. “Sampai ke Hawai, daerah timur Pasifik. Jadi kita ada hak dan kewajiban mencegah ilegal fishing di Samudera Pasifik, bukan hanya di laut perairan kita saja. Kita mencoba memainkan peranan itu,” ujar Hasjim.
Namun, hingga kini eksplorasi kelautan yang belum digapai Indonesia adalah kekayaan di dasar samudera. Padahal, di dasar samudera tersimpan kekayaan mineral. Sejauh ini negara maju selalu mengatakan, yang berhak mengambil kekayan dasar laut di samudera lepas adalah mereka yang mampu mengambilnya. “Prinsip freedom of the sea. Boleh diambil kalau punya kemampuan, punya teknologi,” lanjut Hasjim.
Karena itu, akhirnya ada aturan setiap negara yang akan melakukan eksplorasi mineral di dasar samudera harus tetap membagi areal eksplorasinya yang sama nilai untuk negara berkembang. Maka, kini sudah saatnya visi kelautan Indonesia bukan hanya terkungkung pada perairannya sendiri. “Ada hak dasar samudera,” tegasnya.
Visi kelautan Indonesia bukan hanya mendatar, tetapi juga ke bawah. Bahkan, kata Hasjim, untuk melanjutkan sejarah maritim Indonesia yang panjang itu, Indonesia harus perjuangkan lima kesatuan nasional dalam hukum lautnya. “Daratnya, lautnya, dasar lautnya, udara dan seluruh kekayaannya, lima unsur itu visi kelautan kita,” papar dia.
Sayangnya, hingga kini belum ada keikutsertaan Indonesia untuk ikut mengklaim kekayaan mineral di dasar samudera. Di Samudera Pasifik, negara Jepang, Korea, Cina, Rusia, Inggris, Prancis, Italia, dan Jerman sudah lebih dulu mengklaim jatah areal eksplorasi. Singapura pun kini telah mendapatkan haknya.
“Hak kewenangan kita sudah ada. Harus kita perjuangankan!” serunya.