SEBUAH bungalow berdiri anggun. Ia dikelilingi taman bunga. Letaknya persis di pinggir jalan raya, di sudut tikungan jalan menuju Ciloto sebelum jembatan memasuki kota Cipanas. Di tempat inilah PKI menggelar Konferensi Nasional (Konfernas) tahun 1952, kali pertama sejak Aidit mengambil-alih kepemimpinan partai.
Pukul tujuh malam, Konfernas untuk SC se-Jawa Tengah resmi dibuka. Pidato pembukaan dan pengarahan disampaikan DN Aidit, sekjen CC PKI. Dia mengemukakan perlunya konsolidasi dan langkah-langkah operasional di bidang organisasi, ideologi, dan perluasan gerakan massa. Keesokan harinya, dilakukan pembahasan laporan semua SC mengenai daerah masing-masing dan usul pemecahannya.
Salah satu yang dibahas adalah gerilyawan Merapi Merbabu Complex (MMC), sisa-sisa dari kekuatan bersenjata kiri. CC menginginkan agar para gerilyawan MMC bergabung dengan kesatuan-kesatuan TNI. Alasannya, dalam keadaan partai legal, tak mungkin membiarkan gerilyawan semacam MMC tetap eksis.
“Saya sebenarnya tidak begitu pas (sreg) dengan pendapat tersebut. Tapi pada tingkat kemampuan saya waktu itu, saya tidak punya argumentasi teoritik yang cukup kuat dan mendalam untuk memberikan alternatif dan pendapat lain ke CC,” ujar Siswojo dalam memoarnya Siswoyo dalam Pusaran Arus Sejarah Kiri.
Tiga Bentuk Perjuangan
Di bawah Aidit, PKI lebih percaya pada perjuangan melalui jalur parlemen dan penguatan massa ketimbang meneruskan perjuangan bersenjata. Anggota laskar bisa memilih lebur ke partai atau masuk TNI. Dan bila mereka memilih masuk TNI, pemimpin komunis meminta mereka harus tetap menjalin kontak dengan PKI.
PKI menilai hubungan dengan TNI sangat penting. Anggota TNI bagian dari kekuatan revolusi. Mereka berasal dari rakyat dan menjadi anak-anak rakyat. Mereka punya daya hantam melawan imperialisme dan kapitalisme. Anggota TNI juga bagian dari kelas tertindas serupa buruh dan tani. Mereka perlu pendidikan politik tentang kesadaran kelas. Maka, PKI mendorong tentara melek politik dan berperan di dalamnya agar mereka tak menjelma jadi “budak-budak imperialis, alat penjaga kekayaan imperialis, tukang pukul, dan algojo daripada rakyat,” tulis Aidit dalam “Tentara dan Politik”, termuat di Bintang Merah, Januari 1951.
Baca juga: Palu Arit Selalu Bikin Sengit
Gagasan Aidit perihal TNI berlanjut masuk ke sidang pleno CC PKI pada 1954. Sidang ini menghasilkan rumusan Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP), yang menempatkan tentara setara dengan buruh dan tani.
Tak semua kader PKI menerima MKTBP. Siswoyo menilai tentara adalah alat borjuasi. Menyejajarkan tentara dengan buruh dan tani sama saja dengan mengaburkan konsep kelas. Tapi Aidit mengemukakan fakta banyak anggota partai mendekam di TNI. Jika partai mengabaikan fakta ini, berarti partai meninggalkan pula sebagian kekuatan revolusionernya. Gagasan Aidit menang. Ia resmi masuk sebagai salah satu program partai melalui Kongres tahun 1959 –teori yang kemudian terbukti keliru.
Menurut Rex Mortimer, TNI terutama Angkatan Darat tak bisa membiarkan dirinya larut ke dalam karakteristik rapi kategori kelas atau front persatuan nasional yang diusung PKI. “Kepemimpinan Angkatan Darat di Indonesia bukan hanya mengambil posisi politik yang independen dari pemerintah, namun sejauh bersinggungan dengan PKI, pandangan mereka cukup reaksioner,” tulis Mortimer dalam Indonesian Communism Under Soekarno.
Baca juga: Palu Arit di Ladang NU
Angkatan Darat (AD) mulai memainkan peranan penting dalam politik nasional setelah pengesahan hukum darurat perang (SOB) pada Maret 1957. Kegaduhan politik yang berlarut-larut di Konstituante membuka jalan bagi AD untuk memperkokoh posisinya. Dengan dorongan AD, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Permintaan PKI untuk mengadakan pemilu ulang buyar. Dengan terpaksa PKI mendukung Dekrit Presiden.
Dengan dalih SOB pula, AD berusaha membatasi kegiatan politik. Termasuk pelaksanaan Kongres PKI di Jakarta. Berkat campur tangan Sukarno, Kongres PKI pun berlangsung.
Dalam laporannya kepada Kongres, Aidit menyentil tentara. Menurutnya, kekuasaan militer memiliki segi positif, terutama di daerah-daerah bergolak. Namun ada sisi negatifnya seperti pengekangan hak-hak demokrasi atau campur tangan sejumlah perwira dalam perekonomian hingga politik. “Pada waktu-waktu yang diperlukan PKI dan rakyat bisa memberikan kekuasaan sampai batas-batas tertentu kepada Angkatan Perang yang patriotik, selama kekuasaan ini tidak disalahgunakan,” ujar Aidit.
Angkatan Kelima
Untuk membendung pengaruh TNI, Aidit memanfaatkan posisinya sebagai menteri koordinator dan wakil ketua MPRS. Dia mengkampanyekan Manifesto Politik, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme, Ekonomi, dan Demokrasi Terpimpin (Manipol-USDEK) ala Sukarno dan mendukung habis-habisan “Nasakomisasi” seluruh elemen masyarakat, termasuk TNI.
Sukarno senang dengan sikap Aidit. Maka dia menjadi lebih dekat ke PKI. Bahkan Sukarno mewajibkan seluruh elemen masyarakat mengenyahkan komunisme-fobia. Tak mau berkonfrontasi dengan Sukarno, TNI terpaksa turut mengkampanyekan Manipol dan seolah berupaya mewujudkan Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) dalam hidup keseharian di Angkatan Bersenjata. Indikasi ini terlihat dari undangan mereka kepada Aidit untuk berceramah di hadapan perwira dari empat Angkatan Bersenjata: Kepolisian, Udara (AURI), Darat, dan Laut (ALRI).
Sepanjang 1962-1964, Aidit menjelaskan bagaimana seharusnya hubungan PKI dan Angkatan Bersenjata. Menurutnya, PKI dan Angkatan Bersenjata tak perlu bermusuhan. “Yang menghendaki permusuhan PKI dan ABRI adalah orang-orang yang otak dan hatinya telah berdaki-berkarat tak dapat menyesuaikan diri dengan Manipol-USDEK,” kata Aidit kepada perwira dan siswa Sekolah Staf Angkatan Udara (Seskoau) pada 17 Maret 1964, dikutip Harian Rakyat, 23 Maret 1964.
Baca juga: Palu Arit di Ladang Minyak
Kepada para kader PKI, Aidit meminta menjauhkan sikap antimiliter. PKI perlu orang-orang dari militer. Mereka sadar partai dengan mudah dikalahkan andaikata terjadi adu kekuatan. Maka, Aidit membentuk Biro Chusus (BC) yang langsung di bawah arahannya. “Untuk menumbuhkan dukungan di kalangan militer,” tulis John Roosa dalam Dalih Pembunuhan Massal.
Pada 14 Januari 1965, dalam sebuah pertemuan dengan Sukarno dan pemimpin Nasakom, Aidit mengusulkan agar pemerintah mempersenjatai massa buruh dan tani. Alasannya, demi menghadapi serangan pasukan Inggris dalam masalah konfrontasi dengan Malaysia. Karuan pemimpin AD dan ALRI menentang keras. Kepolisian memilih berhati-hati. AURI mendukung.
Usul itu kemudian berkembang jadi isu Angkatan Kelima. Pemimpin AD dan ALRI bertekad menggagalkannya tapi kemudian terganggu oleh konflik internal ALRI. Ketegangan akhirnya mengerucut PKI lawan AD.
Huru-hara 1965 menjadi puncak ketegangan PKI dan TNI-AD. Dalam pandangan AD, PKI adalah dalang. Sebaliknya, PKI menilai oknum jenderal di AD sebagai penyebabnya. Kekuasaan Sukarno melemah, sedangkan AD menguat. Sehingga mudah bagi mereka untuk menyingkirkan PKI selama-lamanya dalam ranah kekuasaan di Indonesia.