Masuk Daftar
My Getplus

Membaca Ulang Sejarah Parlemen Indonesia

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) menjadi pondasi Parlemen Indonesia. Wujud cita-cita negara demokrasi.

Oleh: Andri Setiawan | 18 Okt 2021
Sidang KNIP di Malang pada 1947 membahas mengenai Perjanjian Linggarjati. (Wikimedia Commons).

Parlemen Indonesia menjadi salah satu topik yang jarang diulas dalam sejarah Indonesia. Sejak awal, narasi sejarah lebih menonjolkan bagaimana perang menjadi strategi dalam merebut kemerdekaan. Padahal, diplomasi juga turut andil dalam pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Dan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mengambil peran di dalamnya.

Untuk kembali melihat bagaimana sejarah KNIP menjadi pondasi Parlemen Indonesia, Museum DPR RI bersama Historia.id menggelar Pameran Daring bertajuk “Komite Nasional Indonesia Pusat: Mukadimah Parlemen Indonesia” yang dibuka pada Senin, 18 Oktober 2021.

KNIP dibentuk pada 29 Agustus 1945 dengan beranggotakan 137 orang. Lembaga yang diketuai Kasman Singodimedjo awalnya befungsi sebagai pembantu atau penasihat presiden. Melalui Maklumat Wakil Presiden nomor X, KNIP diserahi tugas-tugas legislatif serta turut menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebelum DPR dan MPR dibentuk.

Advertising
Advertising

Baca juga: Riwayat Nama Ruang dan Gedung Parlemen

Sejarawan Anhar Gonggong dalam gelar wicara pembukaan pameran ini di saluran Youtube Historia.id menyebut bahwa KNIP menjadi vital karena lembaga ini merupakan perwujudan cita-cita para pendiri bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka.

“Mulai generasinya Tjokroaminoto, kemudian generasinya Sukarno, Hatta, Sjahrir dan seterusnya. Ada satu hal yang menarik dari mereka. Mereka sudah berkomitmen, bahwa kelak kita merdeka, maka negeri ini, Republik yang akan kita tegakkan akan diatur pemerintahannya secara demokratis,” terangnya.

Anhar menjelaskan, bahwa Sukarno misalnya, telah menuliskan pikirannya perihal demokrasi pada 1933. Sukarno juga mewanti-wanti agar Indonesia kelak tidak jatuh pada sistem demokrasi liberal yang hanya mementingkan demokrasi politik dan mengesampingkan demokrasi ekonomi. Sukarno bahkan menyinggung hal ini lagi dalam pidatonya pada 1 Juni 1945.

Menurut Anhar, dari tulisan dan pidato Sukarno itu dapat dilihat bahwa Sukarno menganggap bahwa demokrasi menjadi tidak penting jika tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan rakyat.

“Jadi dalam pikiran Sukarno yang namanya demokrasi itu harus memberikan kesejahteraan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, perjalanan dari KNIP yang sedemikian itu dasar-dasar pemikirannya selalu bersumber daripada bagaimana meletakkan peranan rakyat,” jelas Anhar.

Baca juga: Volksraad, DPR ala Hindia Belanda

Sejak dibentuk, KNIP telah mengeluarkan keputusan-keputusna penting seperti mengubah sistem presidensial menjadi parlementer yang kemudian menjadikan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri pertama, terlibat dalam pembahasan Perjanjian Linggarjati dengan presiden dan wakil presiden, hingga meratifikasi hasil Konferensi Meja Bundar (KMB).

Meski perannya penting dalam satu episode sejarah Indonesia, KNIP ternyata terpinggirkan dalam historiografi sejarah Indonesia. Sejarawan dan dosen sejarah di Universitas Negeri Yogyakarta, Rhoma Dwi Aria Yuliantri menyebut bahwa sejarah KNIP tak banyak disinggung dalam buku sejarah di sekolah.

Rhoma melacak bagaimana buku sejarah di sekolah sejak Orde Lama hanya memberi sedikit porsi kepada KNIP. Bahkan pada buku Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) tahun 1992, Rhoma tak menemukan narasi mengenai KNIP. Buku sejarah era Orde Baru itu dipenuhi oleh narasi yang militeristik.

Baca juga: Serangan Terhadap Anggota Parlemen

KNIP setidaknya baru dibahas cukup lengkap dalam buku sejarah Kurikulum 2013. Meski demikian, narasinya masih perlu dikritisi. Kurikulum yang harusnya kontekstual itu tak menyinggung mengenai KNIP Daerah dan masih timpang gender.

“Dari tahun ‘52, ‘94, 2004, 2006, dan Kurikulum K13 ini tidak ada tokoh perempuan KNIP atau KNI yang dimasukan dalam buku sejarah,” tutur Rhoma.

Padahal, ada beberapa tokoh perempuan penting dalam KNIP seperti Soesilowati, Maria Ullfah yang turut dalam sidang-sidang KNIP, Rasuna Said (KNIP Sumatra Barat), Suwarni Pringgodigdo, hingga Mudigdo.

Baca juga: Maria Ullfah, Advokat Kaum Perempuan

Pameran daring “Komite Nasional Indonesia Pusat: Mukadimah Parlemen Indonesia” berusaha menampilkan kembali KNIP sebagai satu bab penting dalam sejarah Indonesia, khususnya Parlemen Indonesia. Memperkenalkan kembali tokoh-tokoh KNIP, memorabilia bersejarah terkait KNIP, keputusan-keputusan KNIP, hingga kronik bagaimana rangkain peristiwa bersejarah KNIP.

Informasi menganai pameran dapat dipantau melalui media sosial Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube Museum DPR RI @museumdpr.

TAG

knip parlemen

ARTIKEL TERKAIT

Ruang Kosong Historiografi Parlemen Indonesia Riwayat Nama Ruang dan Gedung Parlemen Perjuangan Mirabal Bersaudari untuk Hak Asasi Misteri Insiden Memali Mengirim Peti Mati Kisah Seorang Cucu Serdadu Desertir Jepang Cikal Bakal Batas Internasional Indonesia-Papua New Guinea Race, Islam and Power Bukan Catatan Perjalanan Biasa Koleksi Digital Anton Lucas Sikap Masyumi terhadap DI/TII