KOLONIALISME butuh pengetahuan memadai tentang masyarakat jajahan untuk melanggengkan kekuasaannya. Inilah yang melatarbelakangi kemunculan indologi, kajian tentang penduduk dan masyarakat di Nusantara.
Tesis yang diketengahkan penulis buku ini adalah indologi dipengaruhi dan mempengaruhi pembentukan negara kolonial Hindia Belanda. Alih-alih menjadi cermin realitas, para indolog justru mengambil bagian dalam membentuk Indonesia pada masa kolonial dan seterusnya.
Penelitian awalnya dilakukan oleh para misionaris. Namun, Belanda memikirkan situasi politik masa itu, yang bisa menimbulkan ketegangan antara misionaris dan pemimpin Muslim. Mereka yakin, mengganti peran misionaris dengan lembaga penelitian sekuler bisa meminimalisasi konflik tersebut. Lembaga penelitian juga lebih efisien ketimbang menggunakan jasa misionaris.
Pada 1778, VOC mendirikan lembaga penelitian ilmiah pertama di Hindia: Bataviasche Genootschap van Kusten en Westenscappen. Lembaga ini bergerak dalam bidang ilmu alam, sosial, dan humaniora. Tujuannya mengadvokasi persoalan pertanian, perdagangan, dan kesejahteraan sosial di Hindia.
Kendati deskripsi kehidupan sosial di Nusantara telah ditemukan dalam literatur-literatur para pedagang sejak berabad-abad lalu, baru awal abad ke-19 upaya melakukan kajian ilmiah tentang Hindia Belanda dilakukan. Salah satu literatur yang menandainya adalah History of Java karya Thomas Stamford Raffles. Karya ini ditulis sistematis dan menggunakan data yang lebih baik ketimbang tulisan para pedagang asing (seperti China, India, Arab) dan pendatang dari Eropa (seperti pelaut, misionaris, dan penerjemah Alkitab, khususnya yang hadir pada masa VOC).
Pada 1851, upaya penelitian itu dilembagakan dalam Royal Institute of Linguistics, Geography and Ethnology of the Netherlands Indies (Koninklijk Instituut Vor Taal-, Land- En Volkenkunde Van Nederlanche Indie/KITLV) di Leiden. Organisasi ini telah memberi sumbangan berarti dalam membangun pengetahuan tentang penduduk, kebudayaan, dan masyarakat Hindia Belanda melalui cabang ilmu indologie dan Indonesainistiek (studi tentang bahasa dan kebudayaan Indonesia). Selain untuk menjawab kebutuhan para intelektual untuk memahami Hindia Belanda, KITLV juga memenuhi kebutuhan pemerintah kolonial, baik akademik maupun praktis, dalam mengatur Hindia Belanda. Secara khusus, KITLV dirancang untuk menggantikan peran para misionaris.
Aktivitas KITLV dan para indolog tak terpisahkan dari kebijakan Belanda atau urusan-urusan negara kolonial. Sejak awal, KITLV memiliki hubungan keorganisasian dengan Koninklijk Academie, lembaga yang didirikan pada 1842 untuk melatih dan mempersiapkan para pejabat Belanda, baik sipil maupun militer, dengan bahasa dan kebudayaan Hindia Belanda. Sebuah lembaga serupa didirikan di Surakarta, Jawa Tengah, pada 1832 untuk melatih para birokrat rendah.
Menurut Hanneman Samuel dalam Genealogi Kekuasaan Ilmu Sosial Indonesia, kebanyakan pencetus dan pengembang indologi adalah para birokrat. Kegiatan indologi kian intensif sejak Politik Etis pada akhir abad ke-19 karena para birokrat diminta melakukan observasi untuk kebutuhan pribadi maupun administratif. Tugas birokrat bukanlah pengamat. Mereka harus meningkatkan taraf hidup masyarakat tak hanya dengan memenuhi kebutuhan hidup tapi juga menyelaraskannya dengan kepentingan dan kebijakan pemerintah.
Para indolog ini mencitrakan Hindia dan penghuningnya sebagai sesuatu yang inferior, yang berkebalikan dengan Belanda dan Eropa Barat. Bagaimanapun indologi berakar dari orientalisme abad ke-18 yang menyertai pembentukan negara kolonial di Hindia Belanda. Kita bisa menemukan ideologi itu dari karya-karya dan rekomendasi kebijakan para indolog Belanda; tak hanya Snouck Hurgronje, Boeke, dan indolog terkemuka lainnya tapi juga para birokrat Belanda.
Di sisi lain, desakan para indolog agar kesejahteraan masyarakat Hindia Belanda ditingkatkan memiliki andil besar bagi keputusan politik di Den Haag. Mereka menyuarakan pandangan mereka di Parlemen menjelang akhir abad ke-19 ketika terjadi perguliran politik di negeri Belanda. Implementasi Politik Etis membuka kesempatan bagi bumiputra untuk mengenyam pendidikan Barat. Semakin terdidik mereka semakin merasakan ketertindasan. Upaya para Indolog malah menjadi bumerang: tumbuh kesadaran nasional. Muncullah organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Komunis Indonesia.
Kemerdekaan Indonesia menandai era baru. Peranan peneliti Belanda menurun. Giliran Amerika yang mengambil andil dalam membentuk konsepsi tentang Indonesia. Istilah Indolog berangsur-angsur kehilangan popularitasnya dan digantikan oleh Indonesianis.
Ilmuwan Amerika mulai mengembangkan pengaruhnya dalam ilmu sosial dan sosiologi. Massachusetts Institute of Technology, Cornell University, dan Yale University memfasilitasi keterlibatan ilmuwan Amerika Serikat dalam skala besar. Pusat-pusat studi Indonesia itu juga menghasilkan Indonesianis non-Amerika dan membantu merampungkan pusat-pusat studi di luar negeri seperti Centre for Southeast Asian Studies di Monash University, Australia. Kita pun mengenal nama-nama seperti Clifford Geertz, George McT. Kahin, Benedict Anderson, dan Herbert Feith, untuk menyebut contoh.
Dampak penting dari penyebaran ilmu sosial melalui dunia keilmuan Amerika adalah terciptanya komunitas ilmuwan sosial di Indonesia. Komunitas ini merupakan bentukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, reputasi pendidikan tinggi Amerika, dan produk-produk intelektual para Indonesianis Amerika. Peran mereka terabaikan di masa Sukarno, juga kecil pengaruhnya dalam perumusan kebijakan.
“Sayangnya, saya melihat bahwa para sosiolog Indonesia memiliki visi yang kabur dalam menghasilkan pemahaman ilmiah untuk tujuan-tujuan rekayasa sosial. Mereka juga tidak terlalu ambil pusing soal merumuskan visi mereka sendiri tentang pembangunan Indonesia,” tulis Samuel.