DALAM debat calon gubernur DKI Jakarta putaran kedua, yang ditayangkan stasiun televisi nasional, Fauzi Bowo melontarkan pertanyaan kepada Joko Widodo: “Saat anda terpilih sebagai walikota, anda mengatakan, kepentingan warga Solo yang utama. Saat kita bertemu di Polda Metro Jaya anda bilang, kepentingan Jakarta dan warganya juga yang paling utama. Konflik batin apa yang ada, karena meski saya bukan orang Jawa, saya tahu roso itu sangat penting?”
Joko Widodo menyayangkan pertanyaan terkait perasaan dan kesukuaan (Jawa). Dia pun enggan menjawabnya, dan menyatakan dirinya maju dalam Pilkada DKI Jakarta karena peraturan undang-undang memperbolehkannya. “Kalau undang-undang tidak boleh ya saya tidak ke sini,” kata Jokowi.
“Dalam setiap pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum, wacana suku dan agama selalu menjadi sasaran tembak bagi pesaingnya,” kata Harry Tjan Silalahi dalam diskusi bertajuk “Faktor Jawa dalam Politik Indonesia,” yang digelar Institut Peradaban di gedung BPPT, Jakarta Pusat (19/9).
Menurut purnawirawan dan Ketua Bidang Penelitian dan Pengkajian Aliansi Kebangsaan, Saafroedin Bahar, kita patut bersyukur bahwa dalam proses nation and state building, khususnya sejak kebangkitan nasional pada awal abad ke-20, tidak terlihat tanda-tanda bahwa Jawa berambisi secara sadar untuk mendominasi suku-suku bangsa lainnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh paham kebangsaan yang dtransplantasikan dari budaya politik Barat tersebut diserap, diolah, dan dikembangkan oleh kaum intelektual berpendidikan Barat, yang sebagian di antaranya berasal dari luar Jawa.
“Dengan kata lain,” ujar Saafroedin, “dalam proses nation building Indonesia, komposisi elite politik Indonesia hampir seimbang antara yang berasal dari Jawa dengan yang dari luar Jawa.” Merekalah yang bersama-sama menyusun norma dasar negara yang fundamental: Pancasila dan UUD 1945.
“Sehubungan dengan itu, baik sengaja atau tidak, tokoh-tokoh elite Jawa berusaha sungguh-sungguh supaya komposisi kabinet terdiri dari representasi etnik Jawa dan luar Jawa, setidaknya sebagai perlambang persatuan Indonesia,” kata Saafroedin.
Dalam pidato 1 Juni 1945, kemudian jadi hari lahirnnya Pancasila, Sukarno memberikan tiga argumen nation building Indonesia: historis, teoritikal, dan geopolitik. Sebagai argumen historis, Sukarno menyebut Sriwijaya (luar Jawa) dan Majapahit (Jawa) sebagai contoh historis dari terbentuknya Indonesia. Sebagai argumen teoretikal, Sukarno mengutip pendapat Ernest Renan tentang pentingnya kehendak untuk bersatu dan Otto Bauer tentang adanya persamaan nasib. Dan sebagi argumen geopolitik, Sukarno menunjuk kenyataan bahwa seluruh kepulauan Nusantara adalah satu kesatuan.
“Sukarno menyampaikan kenyataan ini dengan menyatakan: ‘seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan kesatuan,” kata Saafroedin.
Kala Sukarno jatuh tahun 1966, Soeharto yang kental dengan budaya Jawanya, naik ke tampuk kekuasaan. Menurut rohaniawan Romo Franz Magnis Suseno, ketika Soeharto membawa budaya Jawa ke dalam istana, sebenarnya menampakkan dua kerapuhan. “Kerapuhan pertama adalah Jawa tidak dikenal feed back, orang Jawa tidak bisa dikritik dan kerapuhan kedua dalam budaya Jawa sangat lemah bicara mengenai suksesi atau pergantian kepemimpinan,” ujar Romo Magnis.
Meski begitu, Romo Magnis menegaskan, semua budaya tradisional, tidak hanya Jawa, akan memandang kekuasaan sebagai sakral, dan hal tersebut yang menghambat demokrasi. “Semua budaya lokal tradisional yang menyakralkan kekuasaan dipastikan tidak ada demokrasi di sana,” ujar Romo Magnis.
Pemerintahan Soeharto sangat erat kaitannya dengan kejawen, karena Soeharto sendiri mempelajari dan menjadikannya pegangan. “Secara intelektual, Soeharto ini tidak pernah makan sekolah, maka itu pelajaran yang dia pakai adalah mengenai pengalaman hidup, seperti konsep wayang yang sering dia jadikan rujukan,” ungkap Harry Tjan Silalahi.
Kekuasaan yang direngkuh Soeharto tak bisa dilepaskan dari jasa para mahasiswa angkatan 1966 yang kebanyakan dari luar Jawa. “Pernah dikatakan pada awal pemerintahannya bahwa Orba singkatan dari Orde Batak,” ujar moderator Salim Said. Berkebalikan saat dia lengser, “kebanyakan pemimpin mahasiswa 1998 berasal dari Jawa,” lanjutnya.
Setelah runtuhnya era kepemimpinan bergaya budaya Jawa, dengan Soeharto sebagai patron, Indonesia masuk dalam pusaran neoliberalisme. Saafroedin mencemaskan: “Pengaruh neoliberalisme dalam ideologi akan membawa Indonesia pada negara gagal (failure state).”