“…Jika pada saat mana pun di seluruh wilayah kerajaan ini ada orang yang berkhianat, bersekutu dengan pengkhianat, menegur pengkhianat atau ditegur oleh pengkhianat, sepaham dengan pengkhianat, tidak mau tunduk, dan tak mau berbakti, tak setia kepadaku dan kepada mereka yang kuserahi kekuasaan datu, orang yang berbuat demikian itu akan termakan sumpah.
Kepada mereka, akan segera dikirim tentara atas perintah Sriwijaya. Mereka sesanak keluarganya akan ditumpas!”
Begitu sejarawan Slamet Muljana dalam Sriwijaya menerjemahkan sebagian kalimat kutukan yang ada dalam Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur adalah satu dari enam prasasti kutukan Kedatuan Sriwijaya yang sejauh ini sudah ditemukan. Prasasti ini berasal dari 686 M.
Ada beberapa hal yang bisa diketahui lewat prasasti itu. Ini terutama yang berkaitan dengan ekspedisi militer Sriwijaya.
Pertama, pendapat Slamet Muljana bahwa Prasasti Kota Kapur menunjukkan hubungan antara Sriwijaya dan Pulau Jawa. Pada 686 M, Sriwijaya berusaha menundukkan Pulau Jawa. Sayangnya, kerajaan mana yang akan ditundukkan tak diketahui pasti. Nama kerajaannya tak disebut. Yang dinyatakan pada Prasasti Kota Kapur hanyalah bhumi Jawa.
“Tentara Sriwijaya berangkat ke Jawa pada hari pertama bulan terang bulan Waisaka 608 Saka. Piagam persumpahan Sriwijaya adalah follow up operasi militer Sriwijaya,” tulisnya.
Baca juga: Tiga Faktor yang Membuat Sriwijaya Jadi Kerajaan Kuat
Kedua, pendapat Nicholaas Johannes Krom, peneliti sejarah awal Indonesia asal Belanda, bahwa prasasti ini merupakan pernyataan pemilikian atas wilayah baru. Karena Prasasti Kota Kapur ini ditemukan di Pulau Bangka, di sebelah utara Sungai Menduk, artinya pada 686 M, Pulau Bangka sudah ditaklukkan.
“Sampai ke mana ekspansi itu pada akhir abad ke-7? Hal ini ditunjukkan justru dengan adanya prasasti-prasasti tadi,” tulis George Coedes, arkeolog asal Prancis, dalam Kedatuan Sriwijaya
Penyebutan bhumi Jawa dalam prasasti itu menimbulkan berbagai tafisran. Bagi Kern dan Blagden, bhumi Java berarti Jawa atau Sumatra. Sementara Rouffaer memilih Jawa. Namun, Krom lebih melihatnya sebagai Pulau Bangka atau bagian Nusantara yang kemudian oleh bangsa Arab dinamakan negeri Zabaj.
“Sebab, jika yang dimaksud Pulau Jawa, maka tak masuk akal mengapa ekspedisi yang dilancarkan untuk menyerbu bhumi Java disebut dalam prasasti yang ditemukan di Bangka,” kata Krom, sebagaimana dikutip Coedes.
Baca juga: Sriwijaya Tak Berkuasa hingga Thailand
Coedes lebih sepakat pada penafsiran bhumi Java harus dicari di luar Bangka. Itu tiada alasan untuk tidak mengidentifikasikannya sebagai negeri yang sudah selama-lamanya bernama Jawa. “Jika dalam sejarah Jawa benar-benar ada kurun waktu sebagian Pulau Jawa diserang oleh Sriwijaya, maka mungkin asal mulanya harus dicari pada ekspedisi 686 itu,” tulis Coedes.
Karenanya, bisa disimpulkan, prasasti itu tak menyebut perebutan wilayah sesudah perang. Prasasti Kota Kapur hanya memberitakan, pemahatannya terjadi pada saat balatentara Sriwijaya baru berangkat untuk menyerang bhumi Java yang tak takluk pada Sriwijaya.
“Jelaslah ekspedisi itu disebut sebagai contoh agar penduduk tempat prasasti itu didirikan, yaitu di Pulau Bangka, berpikir dulu kalau-kalau ada niat untuk memberontak terhadap kekuatan Sriwijaya,” kata Coedes.
Itu sebagaimana yang bisa ditafsirkan dari penutup prasasti. Kalimatnya, bahwa pada waktu prasasti itu dikeluarkan, tentara Sriwijaya berangkat ke bhumi Java. Alasannya, kata Slamet Muljana, karena Pulau Jawa tidak berbakti kepada Sriwijaya.
Baca juga: Raja-raja yang Bertakhta di Sriwijaya
Ceritanya, keberangkatan tentara Sriwijaya ke Jawa berakibat berkurangnya kekuatan pertahanan dalam negeri. Raja Dapunta Hyang yang ketika itu berkuasa pun takut kalau-kalau timbul pemberontakan di wilayah Sriwijaya sebagai usaha untuk memperoleh kemerdekaan mereka kembali atau sebagai balas dendam terhadap Sriwijaya.
“Pemberontakan yang mungkin timbul adalah pemberontakan di negeri bawahan,” catat Slamet Muljana.
Sebagai Kedatuan, Sriwijaya terdiri dari wilayah-wilayah yang dipimpin oleh datu. Mereka ini masuk ke wilayah Sriwijaya setelah mengakui kedaulatan Sriwijaya, yaitu Kedah, Ligor, Semenanjung Melayu, Kota Kapur, Jambi, Lamoung, dan Baturaja.
“Kedatuan dari kata datu atau orang yang dituakan. Dalam prasastinya tidak pernah menyebutnya sebagai kerajaan,” kata Ninie Susanti, arkeolog Universitas Indonesia.
Menurutnya, prasasti-prasasti semacam ini adalah salah satu cara Sriwijaya untuk menancapkan hegemoninya, “Isinya adalah ancaman bagi mereka yang berani melawan raja. Ini sebagai bukti bagaimana ia (Sriwijaya, red.) diakui,” ujar Ninie lagi.