Menteri BUMN pertama, Tanri Abeng, mendapat tugas berat dari Presiden Soeharto. Dia diminta menyelamatkan Garuda Indonesia yang akan dibangkrutkan oleh para kreditur asing. Dengan persetujuan Soeharto, dia pun mengganti seluruh direksi.
Tanri Abeng meminta Robby Djohan untuk menjadi direktur utama Garuda. Dia yakin sahabatnya itu dapat menyelamatkan Garuda dari kebangkrutan. Namun, guru para bankir itu malah menolak.
“Dia tak butuh kerjaan karena dia sudah kaya dan ingin pensiun,” kata Tanri Abeng dalam No Regrets.
Tanri Abeng membujuknya agar mau berbuat untuk negara. Akhirnya, Robby bersedia dengan syarat diberi kewenangan menentukan sendiri orang-orang yang akan membantunya dalam jajaran direksi. Salah satunya Emirsyah Satar. Namun, Emir menolak karena merasa sudah cukup dengan apa yang didapatnya sebagai CEO Niaga Finance Co. Ltd. di Hongkong.
Robby menyadari Garuda tak bisa membayar mahal. “Saat itu saja, mungkin Garuda hanya bisa menggaji dia sekitar Rp80 juta, sementara gaji dia di Hongkong bisa mencapai Rp500 juta per bulan,” kata Robby dalam swa.co.id. “Dengan teknik yang sama yang dilakukan Tanri ke saya, saya yakinkan Emir agar mau berkontribusi buat negara.”
Baca juga: Menteri BUMN Menyelamatkan Garuda Indonesia dari Kebangkrutan
Akhirnya, Emir menerima tawaran sebagai direktur keuangan Garuda. Dia mendampingi Robby dalam negosiasi utang Garuda dengan kreditur asing.
Selain negosiasi utang, Robby juga melakukan restrukturisasi Garuda. “Robby butuh uang Rp800 miliar untuk rasionalisasi karyawan. Dia berjanji selama satu tahun uang akan kembali. Ternyata, dalam delapan bulan saja utangnya telah dibayar,” kata Tanri Abeng.
Robby menjadi dirut Garuda tak sampai setahun (Februari-Oktober 1998). Namun, dia berhasil menyelamatkan Garuda dari kebangkrutan, untuk sementara. Tanri Abeng memintanya untuk memimpin proses merger empat bank bermasalah menjadi Bank Mandiri. Posisinya sebagai dirut Garuda digantikan Abdul Gani. Emir tetap pada posisinya sebagai direktur keuangan.
Baca juga: Dirut yang Menyelamatkan Garuda Indonesia dari Bangkrut
Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Rhenald Kasali, dalam kompas.com, antara tahun 1995-1998 Garuda rugi sekitar Rp5 triliun. Akan tetapi setelah diperbaiki Robby Djohan, pada 1999 bisa untung sekitar Rp0,4 triliun.
Namun, Garuda tetap terjerat oleh utangnya. Sehingga meminta pemerintah turun tangan.
Pada 11 April 2000, ketika Kwik Kian Gie, menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, memimpin delegasi Indonesia ke perundingan di Paris Club tentang penjadwalan ulang utang luar negeri multilateral, di lobi hotel sejak pagi, dia melihat seorang Indonesia yang masih muda. Siangnya, dia tanyakan kepada stafnya, apakah orang itu wartawan?
“Ternyata dia adalah Emirsyah Satar yang ketika itu menjadi direktur keuangan Garuda Indonesia,” kata Kwik Kian Gie dalam Menelusuri Zaman, Memoar dan Catatan Kritis.
Emir terbang ke Paris untuk menemui Kwik Kian Gie karena urusan yang mendesak. Kwik Kian Gie menerimanya dan ternyata soal utang Garuda dalam valuta asing yang sangat besar dan tidak mampu dibayar tepat pada waktunya.
“Sudah default (gagal bayar), tetapi masih diberi waktu untuk membayarnya. Kalau tidak, akan diumumkan ke seluruh dunia bahwa Garuda Indonesia bangkrut,” kata Kwik Kian Gie.
Kwik Kian Gie mengatakan kepada Emir bahwa sepulangnya ke Jakarta pemerintah akan mem-bailout (dana talangan) Garuda. Kwik Kian Gie dan Menteri Keuangan Bambang Sudibyo sepakat bahwa berapa pun, Garuda tidak bisa dibangkrutkan karena Garuda adalah flag carrier Indonesia. Garuda adalah lambang negara.
Baca juga: Teroris Membajak Pesawat Garuda
Sekembalinya ke Indonesia, Kwik Kian Gie melapor kepada Presiden Abdurrahman Wahid tentang hasil Paris Club sekaligus tentang kondisi keuangan Garuda. Gus Dur memanggil semua direksi Garuda, antara lain tentunya Direktur Utama Abdul Gani dan Direktur Keuangan Emirsyah Satar. Bambang Sudibyo juga hadir.
Gus Dur meminta Kwik Kian Gie berbicara atas nama pemerintah. Dia mengatakan bahwa Garuda adalah flag carrier sehingga akan segera di-bailout oleh pemerintah. Menteri keuangan tidak akan melakukan audit terlebih dahulu karena akan makan waktu sangat lama. Audit bisa belakangan.
“Namun, ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi, yaitu seluruh direksi harus janji bahwa setelah bailout ini mutlak tidak akan ada korupsi lagi,” kata Kwik Kian Gie.
Dengan bailout, Garuda selamat dari bangkrut. Namun, setelah Kwik Kian Gie menjadi kepala Bappenas (2001-2004) dan setelahnya, Garuda tetap terjerumus dalam utang-utang yang menumpuk.
“Dugaan saya besar kemungkinannya dikorup lagi,” kata Kwik Kian Gie. “Ketika menulis (buku) ini saya membaca bahwa mantan Dirut Emirsyah Satar terkena dakwaan korupsi oleh KPK. Menyedihkan!”
Baca juga: Awal Profesi Pramugari Garuda di Indonesia
Setelah lima tahun menjadi direktur keuangan Garuda (1998-2003), Emir pindah ke Bank Danamon sebagai wakil dirut. Dia kembali ke Garuda pada 2005 dan menjadi salah satu dirut Garuda terlama, hampir sepuluh tahun.
Sebelum masa jabatannya habis, Emir mengundurkan diri pada 2014. Tiga tahun kemudian, pada 16 Januari 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka kasus suap dan pencucian uang dalam pembelian pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC.
Dari hasil penyidikan, KPK menemukan aliran uang mencapai Rp100 miliar ke puluhan rekening. Penanganan perkara itu membutuhkan waktu cukup lama, sekitar dua tahun sebelas bulan. Akhirnya, pada 4 Desember 2019, KPK menyerahkan dua orang tersangka, Emirsyah Satar dan pengusaha Soetikno Soetardjo, ke penuntut umum dan segera akan disidang.