MULAI tahun ini, peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 ditetapkan sebagai hari besar nasional. Penetapan itu dikeluarkan Presiden RI Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara tertanggal 24 Februari 2022.
Dalam poin c keppres berbunyi: “bahwa peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, laskar-laskar perjuangan, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya,”
Serangan Umum 1 Maret 1949 (SUSM) ke ibukota Yogyakarta itu dinilai penting untuk menunjukkan pada dunia internasional bahwa Republik Indonesia sebagai negara berdaulat dengan tentara nasionalnya masih eksis. SUSM juga mematahkan propaganda Belanda yang mengklaim RI dan TNI sudah habis sejak Agresi Militer II (19 Desember 1948).
Baca juga: Agar Perlawanan Yogya Didengar Dunia
Akan tetapi, Keppres Nomor 2 Tahun 2022 ditanggapi sumbang oleh politikus Fadli Zon. Fadli menganggap nama Soeharto dihilangkan. Via akun Twitter-nya pada Rabu (3/3/2022), anggota Komisi I DPR RI itu meminta keppres itu direvisi agar tak meniadakan nama Soeharto.
“Pak Harto org kepercayaan Jend Sudirman. Perannya dlm Serangan Umum 1 Maret 1949 sangat besar n vital,” kata Fadli dalam cuitannya.
Menko Polhukam Mahfud MD pun menanggapi protes Fadli itu. Dalam keterangan persnya, Mahfud MD menyatakan keppres bukanlah buku sejarah yang harus menyebut satu per satu nama pelaku Serangan Umum 1 Maret, termasuk Soeharto.
“Dan yang disebut itu hanya pimpinan negara, presiden dan wakil presiden, kemudian Menhan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan kemudian Panglima Jenderal Soedirman sebagai penggerak. Yang lain tidak disebutkan, Pak Harto tidak disebutkan. Pak (Abdul Haris) Nasution, Pak (Alex) Kawilarang, Pak Oerip Soemohardjo tidak disebutkan,” ungkap Mahfud.
Baca juga: Setelah Serangan Umum 1 Maret
Hal senada diungkapkan sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Margana. Salah satu penyusun naskah akademik di balik keppres itu menilai, jika nama Soeharto ingin disebut maka ribuan pelaku lainnya pun tak boleh luput untuk disebut lantaran sama-sama bertaruh nyawa.
“Tapi keppres itu kan bahasa administratif, bukan sejarah. Kalau mau sejarah ya baca naskah akademiknya. Kalau sejarah enggak perlu keppres ya. Itu kan keppres untuk menjadikan hari besar nasional, bukan keppres tentang Serangan Umum 1 Maret. Yang enggak ngerti Fadli Zon itu kayak gitu. Jadi fokusnya pada penetapan sebagai hari besar nasional, bukan keppres tentang peristiwa Serangan Umum 1 Maret,” kata Sri Margana kepada Historia.
Dari Aspirasi Jadi Keppres
Keppres yang dipermasalahkan itu, Sri Margana berkisah, berhulu dari aspirasi beberapa kelompok masyarakat, terutama komunitas yang bergerak di bidang sejarah seperti Djokjakarta 1945 dan Paguyuban Wehrkreise III. Sejumlah komunitas itu menggelar pameran dan diskusi sejarah, serta aksi teatrikal atau reka ulang Serangan Umum 1 Maret. Langkah itu kemudian didukung pemerintah kota Yogyakarta dan provinsi DIY.
“Sudah bertahun-tahun jadi tradisi untuk memperingati sehingga kemudian muncul aspirasi dari komunitas-komunitas itu agar dijadikan hari nasional. Aspirasinya didengar HB X. Kemudian awal 2018 Ngarso Dalem (Sri Sultan HB X, red.) minta Dinas Kebudayaan DIY melakukan kajian akademis mengenai kemungkinan Serangan Umum 1 Maret sebagai hari besar nasional,” kata Margana.
Dinas Kebudayaan DIY lantas meminta bantuan kepada para akademisi UGM agar membuat kajiannya. Waktu yang diberikan sekira satu tahun. Margana lalu dipercaya memimpin timnya yang berisikan Julianto Ibrahim, Siti Utami Dewi Ningrum, Satrio Dwicahyo, dan Ahmad Faisol. Kajian akademis terkait lalu diserahkan ke Disbud DIY jelang seminar tingkat provinsi.
“Lalu kami juga ditanya, nanti kalau mau jadi hari besar nasional mau jadi hari apa? Kan setiap hari besar harus ada nomenklaturnya. Lalu berdasarkan kajian kami, saya mengusulkan agar harinya dinamakan Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Jadi usulan di UGM diajukan sebagai nomenklatur,” imbuhnya.
Baca juga: Peringatan Serangan Umum 1 Maret Menuju Hari Besar Nasional
Pada 2019, Gubernur DIY Sultan HB X bersurat kepada Sekretariat Negara (Setneg), dan mendapat balasan berupa usulan agar pengajuan hari besar nasionalnya didisposisi supaya inisiatornya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mendagri Tito Karnavian pun menyanggupinya. Kemudian pihak provinsi diminta melakukan sosialisasi skala nasional dalam bentuk Forum Group Discussion (FGD) dan seminar.
“Tapi karena pandemi, sempat berhenti hampir dua tahun. Baru tahun 2021 dimulai lagi dengan menggelar seminar tingkat nasional. Semua sejarawan hadir untuk mewakili. Ada yang dari Sumatera, Sulawesi, Pak Mahfud MD pun jadi pembicara juga. Mendikbud Nadiem Makarim diwakili (Dirjen Kebudayaan) Hilmar Farid. Bersamaan dengan seminar, dibuat dukungan semua provinsi lewat pernyataan tertulis tentang pengusulan itu,” sambung penulis buku Gelora di Tanah Raja: Yogyakarta Pada Masa Revolusi 1945-1949 tersebut.
Setelah semua syarat terpenuhi, usulan itu dibahas di lima kementerian: Kemendagri, Kemenkopolhukam, Kemenhan, Kemensos, dan Setneg. Hasil dari keputusan lima kementerian itulah yang melatari kelahiran keppres yang ditandatangani dan dikeluarkan Presiden Jokowi pada 24 Februari 2022 itu.
Gagasan dan Desain Serangan Umum
Dalam keppres disebutkan bahwa Sri Sultan HB IX sebagai penggagas SUSM. Hal itu bertolak dari kajian akademisnya yang mengkaji sekira 30 buku terbitan era Orde Baru hingga pasca-Reformasi tentang SUSM.
Peran penting HB IX terlihat sejak Agresi Militer II hingga serangan umum dilancarkan. A.H Nasution dalam Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, jilid 10: Perang Gerilya Semesta II menyebut pentingnya sikap HB IX yang enggan dibujuk proyek negara federal. HB IX tak peduli dengan beragam ancaman dari luar gerbang keraton dan perlakuan yang diterimanya bak tahanan rumah.
“Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengambil sikap sebagai seorang patriot sejati. Segala pancingan, bujukan, dan janji kebenaran yang hendak diberikan musuh semuanya ditolak beliau. Demikian pula setiap ancaman akan diserang dengan pesawat pembom, tank, dan meriam yang meraung-raung di sekeliling Kraton, tidak mengubah pendirian beliau. Komandan (T/Tijger) Brigade Van Langen, Panglima Divisi (B, Mayjen J.K) Meijer, Panglima Besar (Jenderal Simon) Spoor, Ketua BFO (Sultan) Hamid dan beberapa pemimpin pemerintah pra-federal Djajadiningrat, semua hendak menemui beliau tetapi semua kandas di pintu gerbang kraton. Sri Sultan tidak bersedia bertemu mereka,” tulis Nasution.
Sejak awal Februari 1949, lewat siaran-siaran radio BBC yang ia dengarkan di keraton, HB IX mengetahui tentang rencana forum PBB membahas permasalahan Indonesia pada bulan Maret. HB IX lalu membayangkan jika terjadi serangan mendadak oleh TNI dan diketahui PBB, maka itu akan jadi momentum tepat untuk menunjukkan RI dan TNI masih eksis.
Baca juga: Meluruskan Fakta Pertemuan Soeharto dan Sultan
Ide itu oleh HB IX lalu disuarakannya kepada Jenderal Soedirman lewat sebuah surat yang dikirim kurir ke tempat gerilya sang jenderal. Soedirman menyetujui gagasan HB IX tentang sebuah serangan kolosal.
“Pada permulaan Februari saya mengirim surat kepada Pak Dirman, minta izin agar supaya diadakan suatu serangan umum, akan tetapi pada siang hari, sudah barang tentu dengan segala risiko yang ada pada suatu serangan. Ini disetujui oleh Pak Dirman dan dinyatakan agar supaya saya berhubungan langsung dengan komandan yang bersangkutan, yaitu Soeharto,” ungkap HB IX, dikutip Colin Wild dan Peter Carey dalam Gelora Api Revolusi: Sebuah Antologi Sejarah.
Serangan kolosal itu akan jauh penting nilai strategisnya ketimbang serangan spradis terhadap terhadap pos-pos Belanda di kota Yogya dan sekitarnya yang acap dilakukan pasukan-pasukan republik. Setidaknya empat kali serangan dilakukan pasukan-pasukan di bawah pimpinan Kolonel Bambang Sugeng. Bambang merupakan panglima Divisi III yang membawahi tiga wehrkreise (kantong gerilya): Wehrkreise I (Banyumas, Pekalongan, Wonosobo), Wehrkreise II (Kendal, Kedu, Purworejo), dan Wehrkreise III (Yogyakarta).
“Melalui Perintah Siasat No. 4/SD/Cop/I tanggal 1 Januari 1949, memerintahkan Letkol M. Bachroen sebagai komandan Wehrkreise I, Letkol Sarbini komandan Wehrkreise II, dan Letkol Soeharto komandan Wehrkreise III, untuk segera mengadakan perlawanan serentak terhadap Belanda pada tanggal 17 Januari 1949 agar dapat perhatian dunia luar,” tulis Edi Hartoto dalam Panglima Bambang Sugeng: Panglima Komando Pertempuran Merebut Ibu Kota Djogja Kembali 1949 dan Seorang Diplomat.
Baca juga: Monumen Serangan Umum 1 Maret yang Ternoda
Setelah mendapat dukungan Jenderal Soedirman, pada 7 Februari 1949 HB IX minta bantuan komandan Sub-Wehrkreise (SWK) 101 Lettu Marsudi untuk mencari keberadaan Soeharto sang komandan WK III sekaligus Brigade X “Mataram”. Baru pada tanggal 13 Februari 1949 malam, Lettu Marsudi yang –jadi penghubung antara kraton dengan WK III– dibantu abdi dalem Hendro Bujono dan GBPH Prabuningrat (kakak HB IX) bisa mempertemukan Letkol Soeharto dengan HB IX di kediaman GBPH Prabuningrat, Ngejaman.
“Pak Harto disusupkan ke kota bertemu Sultan dengan menyamar memakai baju (beskap) Jawa, jam 11 malam hingga hampir jam 1 dini hari 14 Februari. Dan di situlah beliau merencanakan serangan umum seperti apa dengan cara apa. Sebetulnya lebih seperti perintah kepada Soeharto untuk melakukan serangan umum,” tutur Sri Margana.
Mulanya, hari-H serangan umum itu direncanakan tanggal 28 Februari. Rencana itu disampaikan HB IX kepada walikota Yogyakarta KPH Soedarisman Poerwokoesoemo di kepatihan pada 14 Februari pagi. HB IX berharap Soedarisman bisa menyiapkan sejumlah shelter (tempat perlindungan bagi warga), dapur umum, dan rumah-rumah penduduk untuk dijadikan tempat persembunyian tentara republik jelang serangan umum.
“Tapi pada saat perundingan itu, kepatihan digerebek Belanda itu. Sehingga rencana serangan umum yang seharusnya tanggal 28 (Februari) diganti jadi tanggal 1 Maret. Setelah itu, untuk mematangkan rencana serangan umum tadi, Pak Harto ketemu dengan Kolonel Bambang Sugeng. Kan sebelumnya Bambang Sugeng sudah membuat perintah siasat untuk empat kali serangan umum. Itu dikonsultasikan juga dengan Pak Dirman, Pak TB Simatupang (Wakil II Kepala Staf Angkatan Perang),” sambungnya.
Baca juga: Yogyakarta Usai Serangan Umum
Serangan umum, dengan demikian, desainnya merupakan hasil pemikiran kolektif di pimpinan TNI. Di dalamnya juga menyertakan pasukan Divisi II pimpinan Kolonel Gatot Subroto untuk menahan bantuan pasukan Belanda dari Solo, serta Magelang yang dibantu Brigade IX pimpinan Letkol Ahmad Yani.
“Itu kalau satu saja gagal, misalnya Pak Gatot gagal menahan (Belanda) di Solo, ya sudah gagal. (Serangan Umum 1 Maret) enggak akan berhasil. Jadi jangan dikira Serangan Umum 1 Maret lone ranger, semua kerjaannya Pak Harto, padahal enggak. Pak Harto walau memimpin di dalam kota kan juga karena diperintah, ditunjuk oleh atasannya,” ujar Sri Margana lagi.
Di pertemuan petinggi TNI itu pula disusun serangan-serangan terhadap kedudukan-kedudukan Belanda di dalam kota dari beberapa jurusan. Pelaksana serangan yakni pasukan gabungan dari TNI, laskar, dan kepolisian: SWK 101 dipimpin Lettu Marsudi di Prabeyo, SWK 102 pimpinan Mayor Sardjono di Pandak Bantul, SWK 103 pimpinan Letkol Soehoed di Gamping, SWK 103A pimpinan Mayor Ventje Sumual di Godean, SWK 104 Mayor Soekasno di Kalasan, SWK 105 Mayor Soedjono di Srimartani, serta SWK 106 Letkol Soedarto di Kulonprogo.
“Lalu Soeharto? Itu paling enggak jelas. Dalam komposisi serangan itu posisi dia ada di mana enggak jelas. Pak Harto tugasnya memimpin tapi dengan cara apa, dalam banyak dokumen enggak disebut. Baru diketahui dari kesaksian Pak Harto (Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya) yang saya kutip juga di naskah akademik. Menurut Pak Harto, waktu itu dia menyerang dari Kuncen, masuk ke Pathuk. Dari Pathuk terus gabung dengan pasukannya Sumual dan Sardjono, tapi itu katanya Pak Harto sendiri,” lanjutnya.
Alhasil serbuan mendadak tepat pukul 6 pagi pada 1 Maret 1949 itu membuat pasukan Belanda panik di berbagai kubu pertahanannya. Selama enam jam Yogyakarta sukses direbut dan dipegang pihak Republik. Baru pada petangnya Belanda kembali merebut Yogyakarta usai pihak republik mengundurkan diri.
“Sultan juga sebelumnya minta tempat-tempat tertentu agar tidak dirusak dan itu hebat lho. Kerusakannya dilaporkan oleh Komisi Jasa Baik dari Belgia, Amerika Serikat, dan Australia. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB, ternyata kerusakannya tidak signifikan. Jadi itu perang yang sangat heroik, perang besar, tapi tidak meninggalkan kerusakan signifikan secara fisik. Kalau enggak direncanakan (sultan), tidak bisa kita membuat Belanda tidak efektif menggunakan senjatanya yang besar-besar, tank-tank itu,” tandas Sri Margana.