DI Gedung Nationaalarchief, Den Haag, Belanda, Perdana Menteri (PM) Mark Rutte berbicara dengan hati-hati dan cermat di podiumnya Senin (19/12/2022) waktu setempat. Sesekali ia memerhatikan berlembar-lembar kertas di hadapannya sebelum memberi penekanan pada beberapa kalimat yang menyesali dan meminta maaf perihal dosa-dosa perbudakan negerinya di masa lampau.
“Di Arsip Nasional ini, sejarah berbicara kepada kita lewat jutaan dokumen. Dan meskipun kita tak bisa mendengar suara-suara dari masa lalu, cerita yang muncul dari semua dokumen itu tidak selalu indah. Justru seringkali buruk, menyakitkan, dan bahkan memalukan,” kata Rutte dalam pidatonya, dikutip laman resmi pemerintah Belanda.
Rutte, dalam lanjutan pidatonya, mengakui dan menyesali peran Belanda baik lewat kongsi-kongsi dagangnya maupun pemerintahnya 250 tahun silam yang terlibat dalam praktik perbudakan sekaligus perdagangan budak. Itu jadi catatan kelam yang menimbulkan banyak penderitaan tiada terperikan dan Rutte mengutuknya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
“Di tahun 1814 lebih dari 600 ribu budak Afrika, termasuk perempuan dan anak-anak, dikirim ke benua Amerika oleh pedagang budak Belanda. Kebanyakan dari mereka dibawa ke Suriname, Curaçao, St. Eustatius, dan tempat-tempat lainnya. Mereka diangkut dan diperlakukan seperti hewan ternak. Seringkali oleh Kongsi Dagang Hindia Barat (GWC) yang diizinkan pemerintah. Di Asia, antara 660 ribu dan lebih dari satu juta jiwa –kita belum bisa tahu berapa tepatnya, diperdagangkan di bawah wilayah Kongsi Dagang Hindia Timur (VOC),” sambungnya.
Baca juga: Suramnya Perbudakan Belanda di Suriname
PM Rutte mengakui banyaknya fakta bernoktah hitam itu. Setidaknya sampai 1814, kala pemerintah Belanda menghapuskan perdagangan budak –namun di Hindia Belanda (kini Indonesia) perbudakan baru dihapuskan pada 1860 dan di Suriname pada 1863.
“Dan oleh karena itu, saya menyampaikan permintaan maaf pemerintah Belanda. Hari ini saya meminta maaf. Awe mi ta pidi diskulpa. Tide mi wani taki pardon. Hari ini atas nama pemerintah Belanda, saya menyesali tindakan-tindakan negeri Belanda di masa lalu kepada semua orang yang diperbudak di masa lampau, di manapun di dunia, yang menderita akibat tindakan itu, sebagaimana juga kepada anak-cucu mereka di masa kini,” sambung Rutte.
Penyampaian maaf itu tentu bukan berarti Belanda akan menutup buku dan melupakannya. Belanda, kata Rutte, akan tetap membuka banyak pembicaraan mengingat perkara perbudakan selalu menimbulkan perdebatan di Belanda maupun di bekas-bekas jajahannya.
Oleh karena itu, Rutte mengajak semua pihak untuk berpikir jernih saat meriset dan mendiskusikan lebih lanjut soal perbudakan. Belanda sendiri akan sangat terbuka untuk berdialog melalui Dialooggroep Slavernijverleden atau Kelompok Dialog Sejarah Perbudakan.
“Ini langkah vital yang sekarang kita ambil bersama. Dengan saling berbicara dan mendengarkan, kita akan punya satu tujuan: mencari keadilan tentang masa lalu dan pemulihan saat ini. Sebuah koma, bukan titik. Buku tentang perbudakan menjadi sejarah bersama yang berisikan kekecewaan dan horor. Dan dengan rasa malu yang mendalam. Halaman-halamannya takkan begitu saja terhapus dengan permintaan maaf. Saya pribadi berharap kita bisa mengisi halaman-halamannya yang masih kosong dengan dialog, pengakuan, dan pemulihan,” tandasnya.
Baca juga: Pejuang Suriname yang Terinspirasi Kemerdekaan Indonesia
Permintaan maaf tersebut juga disampaikan langsung ke negeri-negeri bekas jajahan Belanda melalui utusan-utusan Rutte. Di Sint Maarten oleh menteri Kesehatan, Kesejahteraan, dan Olahragal; Bonaire oleh Menteri Sosial dan Tenaga Kerja Karien van Gennip, Aruba oleh Menteri Muda urusan Kehakiman dan Keamanan Eric van der Burg, Curaçao oleh Menteri Muda urusan Relasi Kerajaan dan Digitalisasi Alexandra van Huffelen, Sint Eustatius oleh Menteri Muda urusan Pajak dan Administrasi Marnix van Rij, Saba oleh Menteri Muda urusan Kesehatan, Kesejahteraan, dan Olahraga Maarten van Ooijen, dan di Suriname oleh Menteri Muda urusan Perlindungan Hukum Franc Weerwind.
Sementara itu, Raja Willem-Alexander baru akan menyampaikan perhatiannya terhadap isu perbudakan ini tepat pada 150 tahun peringatan “Keti-Koti” (penghapusan perbudakan di Suriname) di Amsterdam pada 1 Juli 2023.
Tentu Belanda bukan satu-satunya yang mau mengakui dosa-dosa perbudakan di masa lalu dan meminta maaf. Ada lima negara lain yang mengakui, menyesali, dan meminta maaf lebih dulu ketimbang Rutte.
Benin dan Ghana
Tak sepenuhnya perdagangan budak lintas Atlantik menjadi dosa para kolonialis Eropa. Para feodal lokal di Afrika, terutama di wilayah pesisir barat yang jadi pos-pos perdagangan budak, pun turut menanggung dosa. Negeri Afrika pertama yang mengakuinya adalah Benin, pada medio Desember 1999.
Penyesalan dan permintaan maaf itu disampaikan Presiden Benin Mathieu Kérékou di hadapan para delegasi di International Conference on Reconciliation. Selain meminta maaf atas keterlibatan orang-orang Afrika dalam perdagangan budak, Kérékou berharap bisa bekerjasama dengan negara-negara Afrika lain dalam rekonsiliasi dan pemulihan dampak-dampak perbudakan yang terasa sampai kini.
“Kita berutang pada diri sendiri untuk tidak melupakan mereka yang kehilangan nyawa, mengakui tanggung jawab bersama terhadap hal hina dan keji, merasa malu… Bagi orang Afrika, kesadaran ini membuka lebar jalan menuju permintaan maaf dan rekonsiliasi,” kata Kérékou, dikutip John B. Hatch dalam Race and Reconciliation: Redressing Wounds of Injustice.
Baca juga: Belanda Sembunyikan Sejarah Perbudakan di Indonesia
Benin yang pada abad ke-16 hingga 19 masih bernama Kerajaan Dahomey, jadi salah satu wilayah yang jadi kunci perdagangan budak dengan para kolonialis Eropa. Robin Law dalam “Dahomey and the Slave Trade: Reflections of the Historiography of the Rise of Dahomey” di Journal of African History mencatat, Dahomey yang punya kekuatan militer besar acap menyerang negeri-negeri tetangga untuk mengambil banyak tawanan. Dari sekira tiga juta tawanan kemudian sebagian kecilnya dijadikan tumbal untuk sejumlah upacara adat, sementara sebagian besar dijual pada para kolonialis Eropa untuk dibarter dengan sejumlah komoditas seperti antaranya tekstil, tembakau, minuman keras, atau senjata api berikut mesiunya.
“Atas permintaan maaf (Benin) di Konferensi Internasional untuk Perbudakan dan Rekonsiliasi itu, Presiden Ghana, Jerry Rawlings, juga menyampaikan permintaan maafnya kepada orang Afrika-Amerika dan orang Afrika lainnya atas keterlibatan negerinya dalam perdagangan budak,” ungkap Charles P. Henry dalam Long Overdue: The Politics of Racial Reparations.
Ghana yang di masa lalu dikuasai dua kekuatan lokal, Kekaisaran Ashanti dan Kerajaan Dagbon, terlibat perdagangan dengan bangsa-bangsa Eropa seperti Denmark, Swedia, Portugis, Jerman, Belanda, dan Inggris. Budak jadi salah satu komoditas utama dua kerajaan itu selain emas. Kastil-kastil era kolonial yang masih berdiri di pesisir Ghana merupakan saksi bisu para tawanan dua kerajaan itu yang kemudian dijual sebagai budak dalam kurun abad ke-15 hingga ke-18.
Inggris
Melalu PM Tony Blair, Inggris juga menyampaikan permintaan maafnya secara resmi terkait keterlibatan Inggris dalam perdagangan budak trans-Atlantik di abad ke-16 sampai ke-18. PM Blair menegaskan permintaan maafnya itu seiring menyambut kunjungan Presiden Ghana John Kufour pada Maret 2007.
“Sebenarnya saya sudah mengatakannya: kami meminta maaf. Dan saya menyampaikannya lagi sekarang. Bagi kami, hal terpentingnya adalah mengingat apa yang sudah terjadi di masa lalu dan untuk mengutuknya dan menyatakan bahwa hal itu sama sekali tidak bisa diterima,” kata PM Blair, disitat Reuters, 20 Maret 2007.
Baca juga: Robohnya Patung Tokoh Perbudakan dan Rasisme
Seperti kebanyakan negara Eropa, Inggris memulai keterlibatannya dalam perdagangan budak –baik budak Afrika maupun India– melalui persetujuan kerajaan pada 1663. Seratus lima puluh tahun berselang, Kerajaan Inggris pula yang mengakhiri perbudakan.
“Hingga abad ke-18, kapal-kapal dagang Inggris menjadi elemen terbesar di pusat rute yang mengangkut jutaan budak ke belahan bumi Barat. Kebanyakan dari para budak itu dikirim ke Karibia, di mana kerajaan memiliki koloni-koloni yang kaya akan komoditas gula,” ungkap Matthew Wyman-McCarthy dalam “British Abolitionism and Global Empire in the Late 18th Century: A Historiographic Review” yang tertuang dalam History Compass.
Parlemen Inggris baru melarang penggunaan kapal-kapal Angkatan Laut (AL) Inggris untuk pengangkutan budak serta pelarangan keterlibatan dalam perdagangan budak internasional pada 1807 lewat UU Perdagangan Budak. Lalu pada 1833, Inggris melarang praktik perbudakan di semua lahan pertaniannya lewat UU Penghapusan Perbudakan.
Amerika Serikat
Meski punya sejarah panjang, resolusi dan permintaan maaf resmi Amerika Serikat (AS) atas perbudakan baru terjadi di masa kepresidenan Barack Obama, presiden AS pertama dari keturunan Afrika. Resolusi dan permintaan maaf itu dipublikasi setelah pengsahan resolusinya oleh parlemen pada 30 Juli 2008 dan Kongres setahun berselang.
Parlemen dan Kongres AS mengesahkan Resolusi 194 dengan tajuk “Apologizing for the Enslavement and Racial Segregation of African-Americans”. Presiden Obama menyambut hangat momen bersejarah itu seiring peringatan “Juneteenth” atau Peringatan 19 Juni 1865, di mana para budak terbebas di akhir Perang Saudara (1861-1865).
“Orang Afrika-Amerika berkontribusi dalam perkembangan negeri ini dalam setiap aspek, bahkan ketika hak-hak dan kebebasan mereka masih terbelenggu. Dalam voting di Senat AS yang bersejarah yang mendukung permintaan maaf terhadap perbudakan dan segregasi itu, momen memperingati (Juneteenth) ini menjadi lebih signifikan,” tutur Presiden Obama, dilansir , 19 Juni 2009.
Baca juga: Perang Saudara dan Perbudakan
Budak sudah banyak didatangkan para saudagar Inggris maupun Spanyol ke AS ketika negeri itu masih jadi koloni Inggris di pertengahan abad ke-16. Budak-budak itu didatangkan dari Afrika maupun kantong-kantong pribumi Indian Amerika. Pun ketika AS sudah jadi negara merdeka pada 1776, perdagangan dan praktik perbudakannya masih terjadi dengan skala besar, terutama di negara-negara bagian Selatan.
“Sampai parlemen mengadopsi Amandemen ke-13, Konstitusi (AS) tidak melarang adanya perbudakan. Memang pada 1807 hadir UU Pelarangan Impor Budak yang ditandatangani Presiden Thomas Jefferson. Akan tetapi para delegasi (anggota parlemen) mengesahkan juga Klausul Budak Pelarian, di mana negara-negara bagian yang bebas budak dilarang membebaskan budak pelarian dari negara-negara bagian lain. Para budak pelarian yang ditangkap wajib dikembalikan kepada para pemiliknya,” ungkap Robert H. Baker dalam The Fugitive Slave Clause and the Antebellum Constitution.
Polemik tentang penghapusan perbudakan makin pelik sampai ketika Abraham Lincoln menjadi presiden pada 1860. Berkat usulan Lincoln, pada 8 April 1864 Kongres mengesahkan usulan penghapusan budak lewat Amandemen ke-13. Momen itu kemudian jadi salah satu faktor pecahnya Perang Saudara antara pihak Union yang pro-penghapusan budak dan Konfederasi yang pro-budak.
Libya
Terlepas dari kediktatorannya, pemimpin Libya Muammar al-Gaddafi jadi figur penting di dunia Arab yang mengakui dan meminta maaf terkait praktik dan perdagangan budak atas nama bangsa Arab. Gaddafi menyampaikannya di hadapan para pemimpin negara-negara Afrika saat pertemuan African Union pada Oktober 2010.
“Atas nama bangsa Arab, saya ingin mengutuk, meminta maaf, dan mengekspresikan kepiluan mendalam terkait tindakan beberapa orang Arab, terutama para hartawannya terhadap saudara-saudara bangsa Afrika. Mereka bahkan membawa anak-anak ke Afrika Utara, ke Jazirah Arab, dan wilayah Arab lainnya. Kami malu ketika mengingat hal ini. Kami malu akan perlakuan orang-orang Arab yang melihat saudara-saudara Afrika mereka sebagai budak inferior,” kata Gaddafi, disitat African Exponent, 29 Januari 2020.
Perbudakan di dunia Arab sudah jadi hal yang umum sejak masa pra-Islam. Hingga di masa Islam pun, banyak dari para budak itu berasal dari Afrika Timur yang didatangkan lewat perdagangan budak Trans-Sahara. Mereka dipekerjakan di proyek-proyek irigasi pertanian, pertambangan, perawatan hewan peliharaan, pekerja domestik, budak seks, atau prajurit militer.
“Budak-budak kulit hitam yang diperbudak selama 12 abad di dunia Arab antara 11,5-14 juta orang. Beberapa pihak lain memperkirakan angkanya mencapai 12-15 juta hingga abad ke-20,” ungkap Yves Beigbeder dalam Judging War Crimes and Torture.
Baca juga: Kala Budak Dibebaskan
Di masa Islam pun perbudakan bukan hal yang diharamkan meski Nabi Muhammad SAW sendiri memberi teladan dengan melarang perlakuan buruk terhadap budak serta memerdekakan budak sebagai tindakan yang bisa menghapuskan keburukan.
“Al-Quran dan hadits berulang-kali mendorong umat Muslim memperlakukan budak dengan baik dan (nabi) Muhammad mencontohkan lewat tindakan dan perkataannya. (Nabi) Muhammad sendiri membebaskan 63 budak dan istrinya, Aisyah, membebaskan 67 lainnya. Total di lingkungan keluarga dan kerabatnya, sebanyak 39.237 budak dimerdekakan. Budak di masa Islam biasanya merupakan tawanan perang tetapi para budak itu bisa menebus kemerdekaan mereka sendiri dengan menyepakati sebuah kontrak dengan tuannya atau mukataba,” tulis William Russell dalam Islam: A Threat to Civilization.
Adapun penghapusan budak di Afrika Utara lazimnya terjadi seiring masuknya kolonialis Eropa. Di Tunis, terjadi pada 1842 dan Aljazair pada 1848.