ISU RUU Cipta Kerja yang belum lama ini diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga perihal Pilkada 2020 menyebarkan lagi aroma oligarki. Sangitnya bau oligarki tak hanya jadi pembicaraan di ruang-ruang diskusi formal, tapi juga di beraneka media sosial.
Hingga lebih dari 20 tahun pasca-Reformasi di negeri ini, oligarki belum musnah meski sudah eksis semenjak zaman kuda gigit besi. Meski sederhanya oligarki merupakan sistem kekuasaan yang terpusat pada segelintir orang saja, kenyataannya yang terjadi lebih rumit daripada itu.
Menurut Vedi R. Hadiz dan Richard Robison dalam Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets, oligarki, terutama di Indonesia, adalah suatu sistem kekuasaan yang terstruktur di mana terjadi fusi antara kekuatan politik birokratis dan kekuatan ekonomi. Konseptualisasinya, oligarki jadi sistem di mana kekuatan birokrasi yang memegang kendali sumber daya ekonomi bisa bergandengan tangan dengan kelompok yang punya kepentingan bisnis untuk meraup keuntungan bersama.
“Oligarki yang ada di Indonesia sangat berkaitan erat dengan perkembangan kapitalisme di Indonesia. Kapitalisme sudah bersentuhan dengan Indonesia memang dari zaman Belanda tapi karena sifat dari struktur ekonomi kolonial itu sangat mercantil, dampaknya terhadap perubahan struktur sosial di internal masyarakat itu cenderung masih terbatas,” ujar Vedi dalam diskusi daring Historia.id bertajuk “Riwayat dan Praktik Oligarki di Indonesia”, Kamis (5/10/2020).
Baca juga: Omnibus Law dari Masa Lampau
Lima tahun pasca-Indonesia merdeka, warisan kolonial itu sempat ingin diberangus lewat Program Benteng dan sisten ekonomi “Ali-Baba”. Tujuannya, tulis Irvan T. Harja dalam Metakuasa Perdagangan Global, adalah membangun kelas pengusaha nasional dari kaum pribumi.
“Program-programnya di sektor perbankan komersil, pemerintah memberi bantuan dana kepada bank-bank swasta domestik. Di sektor manufaktur, dirancang Soemitro Djojohadikusumo dengan Program Darurat Ekonomi. Juga di sektor pertanian dengan memasukkan investasi asing,” ungkap Irvan.
Namun program-program itu secara umum kandas pada 1957. Menurut Vedi, akar oligarki kolonial di struktur sosial-ekonomi masyarakat Indonesia belum habis sepenuhnya. Tak peduli di masa itu juga muncul beragam ideologi yang dibawakan partai-partai politik.
“Tahun 1950-an ideologi banyak bermunculan karena konsolidasi negara pascakolonial belum terjadi secara penuh. Jadi antara merosotnya negara kolonial sampai dengan 1965 adalah masa di mana negara belum rekonsolidasi. Lalu Program Benteng itu juga gagal jauh sebelum 1965,” sambung Vedi.
Kegagalan Prorgam Benteng antara lain disebabkan oleh penyalahgunaan si pemegang wewenang. “Karena orang-orang yang diberikan fasilitas oleh negara itu menjualnya lagi. Bisnis yang sudah lebih tertanam kuat karena dia mempunyai posisi yang sudah lebih stabil karena dia lahir di dalam struktur sosial kolonial, jadinya dijual lagi. Tadinya kan ingin menggantikan orang-orang Tionghoa di kelas tengah yang dominan dalam bisnis. Karena di zaman kolonial mereka enggak boleh jadi petani, makanya masuk dalam perdagangan dan jadi perantara antara ekonomi tradisional dan modern yang dikuasai kolonial,” lanjutnya.
Oligarki, lanjut Vedi, melejit lebih pesat di masa Orde Baru (Orba). Pasca-Sukarno jatuh dan digantikan Soeharto, kapitalisme dengan perekonomian nasionalnya secara dahsyat menyerbu Indonesia dan mempengaruhi penataan kembali struktur sosial dan ekonomi domestik.
“Kita lihat di masa Orba muncul kelas kapitalis besar modern. Kelas borjuasi besar. Ini tidak mungkin berkembang tanpa hubungan dengan kekuasaan negara. Sampai sekarang pun hubungan bisnis dan politik terstruktur dengan cara yang berkaitan dengan asal-usulnya, bahwa bisnis besar diinkubasi oleh kekuasaan negara lewat kebijaksanaan-kebijaksanaan preferensi, proteksionisme, kredit, subsidi dsb.. Yang disebut-sebut sebagai bisnis-bisnis cukong itulah yang dimaksud sebagai kapitalisme Orba,” imbuh profesor kajian Asia di University of Melbourne itu.
Baca juga: Riwayat Politik Dinasti
Dengan fokus pada pembangunan ekonomi, pemerintahan Orde Baru mengesampingkan aspek-aspek lain seperti politik demi tujuan utamanya tersebut.
“Di zaman Orba situasi politik sudah enggak seperti 1950-an. Setelah masuk (zaman) Orba adalah representasi dari rekonsolidasi negara dari zaman kolonial. Lalu munculnya borjuasi besar sangat dimungkinkan karena ada situasi historis yang sangat spesifik, yaitu terjadinya boom minyak tahun 1970-an yang menyebabkan negara punya revenue yang besar, hingga memungkinkan memainkan peranan yang dominan untuk bisa memilih lahan bisnis apa yang dikembangkan, siapa yang boleh dan tidak boleh dikasih subsidi, kredit, dan proteksi,” tambah Vedi.
Oligarki dari pusat itu lantas menjamah sejumlah daerah yang lantas berkaitan erat dan aristokrasi. Walaupun begitu, di era Orba oligarki masih terpusat dan ujung-ujungnya tak pernah lari dari Cendana (kediaman Soeharto) dan kroni-kroninya.
Reinkarnasi Oligarki di Masa Reformasi
Kala terjadi geger 1998 yang bermula dari krisis ekonomi yang berujung Reformasi, oligarki sempat mati suri. Namun kemudian ia berreinkarnasi dan bertransformasi. Tak lagi tersentralisir, oligarki kemudian terdesentralisir hingga jamak memunculkan “raja-raja kecil”.
Hal itu tak lepas dari otonomi daerah (otda). Otda membolehkan pemerintah daerah turut menyediakan fasilitas yang memudahkan kemesraan hubungan keluarga-keluarga birokrasi politik dan keluarga bisnis. “Perkawinan” politik-bisnis itu lantas berfusi dalam kepentingannya dan melahirkan perusahaan-perusahaan.
“Apa yang mestinya terjadi di Krisis 1998 itu sebetulnya kan memberikan peluang untuk reorganisasi ekonomi politik secara fundamental karena oligarki pada waktu itu goyah. Ia sempat vakum antara Mei-Agustus 1998, di mana waktu itu kekuatan-kekuatan oligarki kalang kabut,” ujar Vedi lagi.
“Tapi tidak ada kekuatan civil society teroganisir yang koheren dan punya grassroot mencukupi, punya visi ideologis, serta agenda masa depan yang bisa menyatukan dan yang bisa mengisi kevakuman itu. Akhirnya setelah Agustus 1998, walau ada tantangan dari luar, reformasi dikendalikan kekuatan oligarki juga. Lalu dibentuk sedemikian rupa agar oligarki itu bertahan,” lanjutnya.
Baca juga: Kapitalisme "Unik" ala Indonesia
Cara yang digunakan untuk mengembalikan oligarki, sambung Vedi, adalah dengan menguasai demokrasi di Indonesia melalui partai-partai besar yang dikuasai kepentingan-kepentingan oligarkis. Lalu kekuatan-kekuatan oligarki berkendaraan partai politik yang di zaman Orde Baru selalu berujung pada Cendana, di era Reformasi sudah bisa bermanuver sendiri dengan lebih cair dan dinamis, hingga membangun kekuatan untuk saling berkompetisi antara satu kekuatan dengan kekuatan oligarki lain.
“Mereka saling bersaing menguasai instrumen-instrumen yang mengatur alokasi sumber daya politik dan ekonomi dan itu terjadi terutama di masa Pemilu dan Pilkada. Kalau kita lihat, partai ini kan yang ideologis sekali hampir enggak ada. Praktis semuanya, walau pakai retorika berbeda, pada dasarnya mereka himpunan dari aliansi-aliansi ekonomi politik dan mengorganisirnya untuk berkompetisi di arena politik formal,” terang Vedi.
Hal itu ibarat “naluri” bertahan oligarki di tengah terbukanya keran demokrasi di masa Reformasi. Oligarki ternyata tak seketika itu lenyap atas nama hak dan kesetaraan dalam demokrasi.
“Asumsi yang keliru bahwa oligarki tak bisa beradaptasi dengan demokrasi. Bahwa oligarki bertentangan dengan demokrasi. Tidak seperti itu. Karena di dalam semua masyarakat yang sistemnya demokratis, tidak ada social economy equality. Demokrasi memberi Anda hak politik yang sama, tapi kemampuan Anda menggunakan hak itu tidak sama dengan orang yang punya akses terhadap sumber daya ekonomi yang lebih dari Anda,” jelasnya.
Baca juga: Hikayat Ali-Baba
Di alam demokrasi, kekuatan-kekuatan oligarki itu juga menyusup ke sebagian besar civil society. Tujuannya agar civil society yang sejatinya bisa jadi pengimbang antara kekuatan bisnis dan politik tak jadi batu sandungan. Sejumlah civil society di Indonesia justru sudah disusupi dan menjadi proxy kekuatan oligarki di akar rumput.
“Karena oligarki di Indonesia tidak bisa dibatasi oleh kekuatan terstruktur dan teroganisir yang jadi pembatas terhadap operasi, jangkauan, dan kepentingannya. Misal kalau ada aliansi antara bisnis dan birokrasi di Swedia, ada tantangannya dari kekuatan serikat buruhnya yang berpusat pada civil society-nya, hingga jadi semacam pengimbang. Di Indonesia enggak ada,” tuturnya.
Ketiadaan penyeimbang itu membuat panas pertentangan politik, terutama di masa-masa menjelang pemilu.
“Ketika terjadi pertentangan politik, terutama di masa Pemilu, muncul mobilisasi massa dan belum tentu itu refleksi suatu gerakan civil society yang dalam benak banyak orang, tapi berkaitan dengan intra-oligarki competition. Jadi sudah disusupi, sudah dibajak untuk memobilisasi massa dengan anggapan atas dasar ideologis. Tapi yang menggerakkan belum tentu dimotivasi oleh pemikiran ideologis,” papar Vedi.
Baca juga: Deregulasi, Cara Orde Baru Mengerek Pertumbuhan Ekonomi
Pada akhirnya, oligarki menjadi sistem yang takkan pernah punah di Indonesia. Pasalnya semua partai penguasa pasca-Reformasi, meski dengan kepentingan berbeda yang tak lagi tersentralisir, justru jadi jembatan antara dunia politik dan bisnis.
“Kondisi seperti 1998 jarang sekali terjadi dalam sejarah. Kalau bicara bagaimana supaya oligarki itu punah atau hilang, sebetulmya memerlukan krisis lagi walau itu enggak menjamin. Nanti bisa ada kekuatan yang menandingi lagi, berulang lagi. Sehingga kita sekarang berada dalam suasana demokrasi tapi yang oligarkis,” tandasnya.