DI pengujung masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan perombakan kabinet. Pergantian terjadi pada tiga menteri. Menteri Energi dan SDM Arifin Tasrif digantikan oleh Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi/BKPM yang sebelumnya dijabat oleh Bahlil Lahadalia diisi Rosan Roeslani, eks Dubes RI untuk Amerika Serikat sekaligus ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly digantikan oleh politisi dan anggota DPR dari Gerindra Supratman Andi Agtas.
Dari tiga menteri yang diganti, dua di antaranya merupakan kader PDIP (Arifin Tasrif dan Yasonna Laoly). Keduanya dicopot sebelum periode masa jabatannya berakhir atau kabinet demisioner dua bulan lagi. Hal ini kian menyiratkan pecah kongsi yang terjadi antara Presiden Jokowi dengan PDIP. Apalagi Yasonna Laoly sendiri tidak tahu-menahu alasan pencopotan dirinya.
“Engga ada ...,” kata Yasonna. “Saya juga nggak mau. Ini jabatan kan amanah. Soal reshuffle, penggantian itu sepenuhnya kewenangan hak prerogatif Presiden. Karena memang kita sudah menangkap sense itu, dan saya sudah tahu. Saya katakan saya lebih dari siap,” terangnya dalam konferensi pers seperti dikutip dari kompas.com.
Baca juga: Menterinya Dibilang Goblok, Sukarno Tersinggung
Pencopotan pejabat tinggi sebelum periode tugasnya berakhir juga pernah terjadi di masa Orde Baru. Tak tanggung-tanggung, nasib itulah yang pernah dialami Jenderal "Benny" Moerdani semasa menjabat panglima ABRI merangkap pangkopkamtib. Hanya tinggal kurang dari sebulan lagi masa jabatannya selesai, Presiden Soeharto keburu mencopot Benny Moerdani.
Di masa Orde Baru, Jenderal Benny jadi sosok pejabat yang cukup disegani. Presiden Soeharto menunjuknya sebagai panglima ABRI dan pangkopkamtib periode 1983—1988. Sebagai panglima ABRI, Benny punya otoritas atas angkatan bersenjata, termasuk untuk menggerakkan prajurit. Begitupun sebagai pangkomkamtib, yang menguasai perangkat intelijen negara. Seyogianya, Benny merampungkan jabatan panglima ABRI (Pangab) bertepatan dengan Sidang Umum MPR pada Maret 1988. Namun, sejak bulan Februari, isu pencopotan Benny Moerdani dari posisinya kadung tercium oleh publik.
“Menurut rencana, 27 Februari mendatang ia akan menyerahkan jabatan Pangab kepada penggantinya, Jenderal TNI Try Sutrisno,” dilansir Harian Waspada, 23 February 1988.
Baca juga: Try Sutrisno, Benny Moerdani, dan Soeharto
Pengganti Benny sebagai panglima ABRI ialah Jenderal Try Sutrisno yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD). Sementara, posisi KASAD yang ditiggalkan Tri kemudian diisi Jenderal Edi Sudrajat yang sebelumnya menjabat wakil KASAD. Penggantian Benny Moerdani dari pucuk pimpinan ABRI sejatinya telah diperkirakan banyak pihak mengingat usianya yang telah memasuki masa pensiun (55 tahun). Tapi, pengumuman bahwa Benny diganti oleh Try begitu mendadak sehingga cukup mengejutkan khalayak.
Serah terima jabatan antara Benny dan Try berlangsung pada 29 Februari 1988 di Markas Besar ABRI, di Cilangkap, Jakarta Timur. Dua hari sebelumnya, 27 Februari, Try menjalani sumpah jabatan dan dilantik Presiden Soeharto menjadi panglima ABRI di Istana Negara. Serah terima jabatan di Mabes ABRI berlangsung singkat dan sederhana dengan pawai pasukan yang tidak banyak.
“Kita perlu hemat, karena itu tidak akan ada acara serah terima besar-besaran,” kata Benny dikutip Harian Neraca, 11 Februari 1988.
Ketika ditanya wartawan soal posisi apa yang akan diembanya setelah serah terima jabatan, dia hanya menjawab datar, “Saya tidak tahu. Semuanya terserah Presiden. Presiden sekarang tentu belum bisa karena nanti setelah ada pemilihan Presiden oleh MPR.”
Baca juga: Raja Intel Jadi Panglima ABRI
Menurut Kivlan Zen yang saat itu perwira TNI aktif, menjelang Sidang Umum MPR pada Maret 1988, beredar kabar bahwa Benny berambisi untuk mendampingi Presiden Soeharto sebagai wakil presiden. Untuk memuluskan maksud itu, Benny selaku panglima ABRI menyusun berbagai rencana dan siasat. Salah satu strateginya adalah menjadikan Fraksi ABRI di MPR sebagai lokomotif pencalonan dirinya.
“Rencana Jenderal Benny Moerdani untuk menjadi Wakil Presiden tercium dan berhasil digagalkan oleh Soeharto berkat laporan Prabowo Subianto. [..] Sebelum Sidang MPR digelar, Soeharto melakukan pergantian Panglima ABRI dari Jenderal Benny Moerdani kepada Jenderal Try Sutrisno. Pergantian ini menybabkan dukungan terhadap Jenderal Benny Moerdani berkurang dan akhirnya ia gagal menjadi Wapres,” jelas Kivlan dalam Refleksi Internal TNI-AD 1945—2021.
Sementara itu, pakar politik militer Indonesia Salim Said mengungkap hubungan Benny dengan Soeharto merenggang setelah Benny secara kritis mempersoalkan kegiatan bisnis anak-anak Soeharto. Di sisi lain, posisi Benny makin kuat setelah menguasai ABRI terutama dengan menggunakan semua jaringan intelijen. Soeharto khawatir Benny akan memengaruhi jalannya Sidang MPR yang salah satu agendanya mengangkat Sudharmono menjadi wakil presiden.
Baca juga: Mengawasi Anak-Anak Cendana
“Benny adalah korban dari kekuasaan tak terbatas yang pernah ikut dia bangun, kelola dan lindungi dengan sepenuh hati, tenaga, dan fanatisme,” kata Salim Said dalam Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto.
Senada dengan Salim, pengamat intelijen Diandra Megaputri Mengko berpendapat kekhawatiran Soeharto atas kemungkinan suksesi politik dari Benny ataupun kalangan militer mendorong Soeharto untuk mulai mengalihkan basis kekuatan politiknya demi menjaga kekuasaannya. Dari kelompok intelijen dan militer yang dipimpin Benny, Soeharto kemudian berpaling kepada kekuatan kelompok Islam moderat seperti ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang dipimpin B.J. Habibie dan kelompok partai politik seperti Golkar. Peralihan sikap Soeharto itu terlihat jelas ketika Benny dicopot dari jabatan panglima ABRI.
“Setelahnya Soeharto pun melakukan perubahan cukup besar pada struktur dan fungsi badan-badan intelijen,” catat Diandra dalam “Intelijen dalam Bangunan Orde Baru” termuat di kumpulan tulisan Intelijen dan Kekuasaan Soeharto.
Baca juga: Loyalis yang Disingkirkan
Pencopotan Benny memang kuat mengindikasikan memburuknya hubungan dengan sang presiden. Apalagi, setelah dicopot dari pucuk pimpinan ABRI, lembaga Kopkamtib yang juga dipegang oleh Benny kemudian dibubarkan Presiden Soeharto. Kendati demikian, Benny tak serta-merta didepak dari lingkaran kekuasaan rezim Soeharto. Pada kabinet berikutnya, Benny diangkat menjadi menteri pertahanan dengan peran dan kekuasaan yang tentu lebih kecil dari sebelumnya.