SEBELUM mundur dari jabatan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly sempat bikin gaduh. Yasonna menyebut artis peran Dian Sastrowardoyo terlihat sebagai orang bodoh. Pasalnya, Yasonna menganggap Dian gagal paham dalam menanggapi revisi RKUHP.

Meski dinista, Dian berlapang dada dan mengatakan akan terus belajar. Di sisi lain, Yasonna tetap menjadi pejabat publik karena berhasil melenggang ke parlemen sebagai anggota DPR. Sementara itu,  Presiden Joko Widodo tidak memberikan reaksi atau tanggapan apapun soal kelakuan salah satu anak buahnya itu.

Kalau Yasonna dalam kapasitasnya sebagai menteri mengolok-olok orang biasa macam Dian Sastro, maka di zaman Presiden Sukarno para menteri pernah mendapat cap goblok dari rakyat. Predikat itu tercetus dalam aksi demonstrasi mahasiswa pada Januari 1966. Mahasiswa marah karena terjadi kenaikan drastis harga bahan bakar. Kebijakan tersebut ikut mempengaruhi harga kebutuhan pokok lainnya.

“Harga bensin dinaikkan dari harga Rp.4 menjadi Rp.250 dan ini mengakibatkan kenaikan harga-harga. Yang paling terkena tindakan ini adalah Angkatan Darat kerena Angkatan Darat-lah yang paling banyak pakai bensin,” tulis Soe Hok Gie, aktivis mahasiswa UI dalam buku hariannya yang diterbitkan Catatan Seorang Demonstran.

Mahasiswa sebagai rakyat kecil biasa, juga terkena imbas kebijakan kenaikan harga. Sebagai kritik terhadap pemerintah, mahasiswa mogok kuliah dan melakukan unjuk rasa. Pada 10 Januari 1966, ribuan mahasiswa berdemonstrasi ke Sekretariat Negara memprotes kenaikan harga. Mereka yang tergolong ke dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) meminta agar kebijakan itu ditinjau kembali. Demonstrasi berlangsung sampai 15 Januari.

Soe Hok Gie mencatat cara-cara mahasiswa menyampaikan aspirasinya. Di bilangan Salemba Jakarta Pusat, mahasiswa menyetop mobil-mobil yang melintas hingga menyebabkan kemacetan. Mereka menempel pamflet atau poster yang bertuliskan aneka slogan: “Dekat-jauh dua ratus”, “Turunkan harga bensin”, “DPR banci”, “Ritul menteri-menteri goblok” Chaerul menteri goblok”. Sementara itu mahasiswa Fakultas Psikologi UI berdemonstrasi di sekitar Hotel Indonesia. Mereka melantunkan lagu Anak Ayam yang diplesetkan.

Tek, kotek-kotek-kotek

Ada menteri tukang ngobyek

Blok, goblok-goblok-goblok

Kita ganyang menteri goblok        

Selain itu, delegasi mahasiswa diutus untuk mendatangi menteri-menteri tertentu. Salah satunya adalah Chaerul Saleh, Wakil Perdana Menteri III merangkap Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan yang disebut-sebut biang keladi kenaikan harga. Beberapa nama menteri atau pejabat setara menteri yang ikut kena catut sebagai menteri goblok ialah Soebandrio (Wakil Perdana Menteri I merangkap Menteri Luar Negeri) dan Jusuf Muda Dalam (Gubernur BI).

“Mendengar tuntutan mahasiswa tersebut Chaerul Saleh mengatakan, ia bukan presiden, ia hanya pembantu presiden. Karena itu, ia menegaskan pula bahwa ia akan menyampaikan tuntuntan itu kepada presiden,” tutur  Cosmas Batubara, saat itu menjabat ketua Presidum KAMI dalam Cosmas Batubara: Sebuah Otobiografi Politik.

Pada 15 Januari 1966, Presiden Sukarno angkat suara. Dalam sidang paripurna Kabinet Dwikora di Istana Bogor, Sukarno berpidato mengecam aksi demonstrasi mahasiswa. Sukarno tersinggung menterinya dikatakan goblok. Cacian mahasiswa itu dianggapnya tidak sopan karena ditujukan kepada orang yang lebih tua.

“Ini yang membikin sedih kepada saya itu, ya maksudnya, sedih kepada saya, sampai ada ucapan-ucapan dari kalangan mahasiswa, ‘menteri goblok’. Lebih kasar daripada perkataan bodoh,” ujar Sukarno dalam pidatonya yang terhimpun dalam Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Sukarno 30 September 1965 – Pelengkap Nawaksara suntingan Budi Setiyono dan Bonnie Triyana.

“Karena itu saya meminta kepada pemuda-pemuda kita, mbok ya sabar, sampaikan kepada Bapak. Jangan sekonyong-konyong sudah mengatakan, menteri goblok dan lain-lain. Saya sakit hati.”

Dalam pidatonya Sukarno menumpahkan kemarahan sekaligus kesedihan. Dirinya juga tidak terima kehidupan pribadinya dan para menterinya disangkut-pautkan dengan tuduhan yang bukan-bukan. Tuduhan ini sehubungan dengan perilaku seksual dan poligami. Untuk mengajak mahasiswa terlibat dalam mengatasi persoalan harga, Sukarno menyisipkan tantangan:

“Siapa saja yang berani dan sanggup menurunkan harga dalam waktu tiga bulan akan diangkat menjadi Menteri Penurunan Harga. Tetapi jika gagal, ia akan ditembak mati,” demikian Sukarno menguraikan sayembara versinya.

Pada kenyatannya, tiada seorang pun mahasiswa yang mampu menyanggupi tantangan itu.*