PULUHAN orang yang mengaku dari sebuah organisasi kemasyarakatan, berkumpul di pelataran Taman Ismail Marzuki, Cikini-Jakarta Pusat. Bersama mereka, tampak pula belasan anggota dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Jakarta. Para anggota ormas dan anggota HMI itu menyatakan satu suara: bubarkan kegiatan BelokKiri.Fest.
Sedianya hari ini, 27 Februari 2016, sekelompok seniman dan aktivis akan membuka sebuah acara bertajuk BelokKiri.Fest. Kegiatan tersebut sebenarnya hendak menciptakan ruang diskusi dan ruang ekspresi seni yang berkaitan dengan istilah Kiri.
Festival ini, tulis siaran pers yang disebarkan panita BelokKiri.Fest (25/02), hendak membuka mata masyarakat akan betapa salahnya propaganda anti sejarah dari Orde Baru yang menempatkan gerakan kiri, komunisme, dan sosialisme dalam arti tertentu sebagai momok yang menakutkan.
Namun sore tadi, (27/02), pihak pengelola Taman Ismail Marzuki dan aparat kepolisian melarang acara tersebut untuk diselenggarakan di Galeri Cipta II, dengan alasan perizinan dan tema yang diusung.
“Kegiatan BelokKiri.fest sudah dihentikan oleh dua pihak yaitu pihak TIM dan pihak kepolisian,” ujar Dolorosa Sinaga, salahsatu penggagas BelokKiri.Fest, dalam keterangan persnya.
Soal perizinan, panitia sudah melakukan sesuai apa yang dikehendaki pihak pengelola TIM. Pada 18 Februari 2016, panitia melayangkan surat kepada Pusat Kesenian Jakarta, sebagai pengelola TIM. Hari berikutnya, PKJ mengeluarkan surat balasan kepada panitia, bahwa panitia harus mengurus sendiri perijinan kepada pihak kepolisian.
“Biasanya PKJ yang membuat izin kepada kepolisian. Tanggal 20 Februari, PKJ memberikan contoh surat izin ke kepolisian. Tanggal 22 Februari, panitia mengirimkan surat izin kepada Polsek dan mendapatkan cap. Kemudian surat izin yang sudah dicap itu diserahkan kembali kepada pihak PKJ,” ujar Agnes, salahsatu panitia, yang membacakan kronologi pelarangan acara.
Ternyata perizinan itu, bagi PKJ, masih kurang. PKJ menginginkan harus ada surat balasan dari Polsek di mana surat izin itu dibuat. Tangal 23 Februari, lanjut Agnes, baliho acara diturunkan pihak PKJ.
Kemudian pada 25 Februari 2016, panitia BelokKiri.Fest mengajukan surat izin ke Polres Metro Jakarta Pusat, namun pihak Polres meminta panitia untuk membuat surat izin langsung ke Polda Metro Jaya.
“Perizinan ini ditolak dengan alasan tidak memenuhi alasan administratif yang diatur oleh juklak kepolisian sebagai turunan dari undang-undang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum. Harus adapula izin terkait dari Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik-red), bahwa ideologi kiri tidak diperbolehkan dan harus ada paparan yang lengkap tentang isi acara dan harus diperiksa terlbih dahulu. Kemudian Polda juga menerima surat permohonan pengawalan dari ormas yang akan mengerahkan 500 orang untuk membubarkan acara,” lanjut Agnes.
Pada kesempatan itu, panitia mempertanyakan ketidakjelasan dari PKJ mengenai proses perizinan, dan sikap aparat kepolisian yang sudah membela kepentingan kelompok tertentu. Bukan hanya itu, panitia juga menyayangkan sikap beberapa ormas seperti Gerakan Pemuda Cinta Bangsa, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Pusat Brigade Pelajar Islam Indonesia, Front Aktivis Jakarta dan Himpunan Mahasiswa Lombok yang telah membuat penolakan dan diberitakan dibeberapa media daring.
“Kawan-kawan, kami akan melawan, namun bukan dalam bentuk kekerasan. Kami akan melawan dalam bentuk tetap menyelenggarakan diskusi-diskusi yang sudah diagendakan. Acara tetap kami jalankan, dan berpindah di gedung LBH Jakarta,” terang Dhyta Caturani, mewakili panitia BelokKiri.Fest.
[pages]