NAMA pria kelahiran Blora tahun 1912 ini mirip dengan nama seorang jenderal mayor Kementerian Pertahanan yang dieksekusi negara pada Desember 1948. Djokosudjono, nama pria ini, sejak usia 17 tahun sudah aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan ikut Partai Nasional Indonesia (PNI) dan aktif di serikat buruh. Di serikat buruh, antara 1931-1934 dia menjadi Sekretaris Persatuan Sarekat Sekerdja seluruh Indonesia. Dia pernah pula memimpin kongres buruh pertama di Surabaya.
Sekitar 1935, bersama Musso, Pamudji, dan Achmad Sumadi, Djokosudjono membangun Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam gerakan bawah tanah. PKI kemudian dikenal sebagai PKI Ilegal. Namun perjuangan mereka tetap terendus aparat kolonial yang sejak 1934 menggalakkan penindakan terhadap gerakan nasionalis. Pada 1938, Djokosudjono ditangkap aparat hukum kolonial dan dibuang ke Boven Digoel.
Untuk mencapai Boven Digoel yang terletak di pedalaman Papua, kala itu mesti ke Merauke dulu. Setelah itu dilanjutkan naik kapal sekitar 3 hari dari pelabuhan Merauke. Sebab, jalan darat belum ada.
Baca juga: Hari Tua Anggota DPR Termuda
Kesepian Digoel melahirkan stres di kalangan orang buangan. Siapa yang tak punya kesibukan rawan menjadi gila. Sementara, melarikan diri bukan hal yang mudah. Alam Papua terlalu berat bagi orang-orang kota, terutama yang berasal dari kota-kota ramai di Jawa, Sumatra, atau Sulawesi. Kesepian dan ganasnya alam Digoel cukup memenjarakan para penghuni yang isinya kaum pergerakan yang biasa disebut sebagai Digoelis itu.
Pendudukan Jepang “membebaskan” para Digoelis itu. Banyak dari para Digoelis beserta keluarga mereka dipindahkan ke Australia seiring pengungsian pemerintahan Hindia Belanda ke sana. Djokosudjono termasuk di dalamnya.
Di Australia, dia mendirikan PKI Foreign Section. Perjuangannya untuk memerdekakan tanah air dan melawan otoritas Belanda tak berhenti di Australia.
“Tepat pada saat Jepang kapitulasi dan revolusi pecah di Indonesia, ikut aktif mengatur perlawanan terhadap Pemerintah Belanda di Australia yang mau mengerahkan tentaranya menindas revolusi Indonesia sehingga usaha Belanda ini berantakan,” tulis buku Hasil Rakjat Memilih Tokoh-tokoh Parlemen (Hasil Pemilihan Umum Pertama 1955) di Republik Indonesia.
Baca juga: Siapa Dia Ketua Pemilu 1955?
Dia kemudian termasuk yang ditahan otoritas Belanda di sebuah kamp konsentrasi di Australia selama enam bulan. Simpati buruh kiri Australia yang mendukung kemerdekaan RI membuatnya terbebas dari sekapan pihak Belanda.
Djokosudjono berhasil pulang dari Australia ke Indonesia pada 1946. Meneruskan perjuangannya, dia kemudian ikut membangun PKI kembali. Selain itu, dia aktif di serikat buruh lagi dan aktif dalam Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI).
Usai penyerahan kedaulatan, Djokosudjono tetap aktif di politik. Dia kemudian ikut mencalonkan diri sebagai calon legislatif dalam Pemilu 1955. Menurut Hasil Rakjat Memilih Tokoh-tokoh Parlemen (Hasil Pemilihan Umum Pertama - 1955) di Republik Indonesia, Djokosudjono ikut pemilu di daerah pemilihan Jawa Tengah.
Jawa Tengah sejak awal sejarah RI menjadi basis dari PKI dan PNI. Setelah PKI mendapat 39 kursi dalam Pemilu 1955, Djokosudjono terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewakili PKI.
Baca juga: Fraksi ABRI Riwayatnya Dulu
Namun Djokosudjono menjadi anggota DPR hanya dari 1956 hingga 1959 saja. Sebab, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang didukung KSAD Jenderal Nasution membubarkan DPR dan Konstituante hasil Pemilu 1955. Namun Djokosudjono beruntung, dia kemudian menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR).
Di dalam partai, Djokosudjono duduk sebagai kepala Biro Kalimantan CC PKI. Buku Tandjungpura Berdjuang: Sedjarah Kodam XII/Tandjungpura, Kalimantan Barat menyebutkan Djokosudjono sekitar 20 September 1965 mengunjungi Kalimantan Barat untuk menghadiri rapat pleno (24-26 September 1965) yang diadakan PKI cabang Kalimantan Barat. Dua hari sebelum rapat pleno itu, Djokosudjono terlibat dalam rapat dewan harian cabang Kalimantan Barat.
Setelah G30S pecah, Djokosudjono kena imbasnya karena nama partainya tercoreng. Muhammad Abdul Chaq dalam MPRS Dalam Arus Perpolitikan Indonesia 1960-1971 menyebut Djokosudjono termasuk anggota DPRGR yang dipecat setelah Oktober 1965 dan sebagai anggota PKI (yang terlarang sejak 12 Maret 1966), dirinya ditahan juga. Tak ada lagi kabar jelas tentang Djokosudjono setelah itu.*