SETELAH Jepang melihat bayang-bayang kekalahan dari Sekutu, dan Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengumumkan janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari, sejumlah tentara Jepang memihak Indonesia. Di negeri sendiri, sikap mereka menjadi catatan hitam.
“Bahkan mereka yang lari dari kamp interniran dinilai pemerintah Jepang sebagai desertir, bahkan subversi,” ujar Aiko Kurasawa, guru besar Keio University, Jepang, dalam acara peluncuran dan diskusi buku Jejak Intel Jepang: Kisah Pembelotan Tomegoro Yoshizumi karya Wenri Wanhar, di aula Ir Sukarno, Universitas Bung Karno, Jakarta (13/9).
Pada Juli 1944, Jepang berada di ujung tanduk. Kepulauan Saipan jatuh ke tangan Sekutu. Garis pertahanan di Pasifik, yakni Kepulauan Solomon dan Kepulauan Marshall, bobol. Sebulan kemudian, Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengumumkan Indonesia diperkenankan merdeka di kemudian hari.
Berita tersebut menyebar. Pada Oktober 1944, Laksamana Muda Maeda berkunjung ke mess perwira Kaigun Bukanfu di Kebon Sirih 80 Jakarta. Kedatangannya ditunggu Tomegoro Yoshizumi, Shigetada Nishijima dan Sato Nobuhide. Mereka lalu berunding dan meruncingkan ide untuk mendirikan sekolah bagi kaum muda yang akan mengisi kemerdekaan.
Nama sekolah itu adalah Asrama Indonesia Merdeka. Sukarno mengajar gerakan nasionalis; Hatta mengajar gerakan koperasi; Ahmad Subardjo mengajar hukum internasional; Sutan Sjahrir mengajar prinsip nasionalisme dan demokrasi; Iwa Kusuma Sumantri mengajar perburuhan. Wikana sebagai kepala sekolah mengajar gerakan pemuda. Dan Nishijima bersama Yoshizumi, memberi ceramah tentang perang gerilya dan pertanian.
Di Sumatra Barat, beberapa tentara Jepang melatih penduduk Baso soal ketrampilan teknik, seperti memperbaiki mesin dan membuat senjata. Tak jarang penduduk diajarkan teknik bertempur. Ada tiga orang yang membantu rakyat Baso. “Mereka diberi nama Minangkabau. St. Marajo untuk si ahli mesin, St. Diateh untuk ahli pengobatan, dan Malin Kuning untuk si ahli ilmu sosial,” tulis Audrey Kahin dalam Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia, 1926-1998.
Simpati beberapa orang Jepang ini merupakan sikap pribadi, bukan cerminan sikap pemerintah Jepang.
“Seperti yang dilakukan Maeda dengan menyediakan rumahnya untuk menyusun naskah proklamasi merupakan inisiatif pribadi. Sikap ini bertentangan dengan kepentingan militer Jepang, terutama di Jawa yang dikuasai kalangan Angkatan Darat,” ujar Aiko.
Menurut Aiko, ada beberapa alasan kenapa beberapa orang Jepang membelot. Antara lain sikap putus asa sebab kalah perang; bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit; sudah memiliki keluarga atau menikahi perempuan Indonesia. Juga didorong rasa benci kepada Sekutu.
“Yoshizumi adalah orang yang paling kuat cita-citanya dalam mendukung proklamasi,” ujar Aiko.
Pemerintah Jepang memasukkan tentara yang menyeberang ke pihak Indonesia ke dalam catatan hitam. Sikap pemerintah Jepang baru melunak sekira 1990-an dimana ada usaha memulihkan nama baik mereka.