Pada awal 1950 Kopral Corputty termasuk serdadu Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) yang mudik ke Ambon. Kala itu, perang Indonesia-Belanda berakhir karena pada 27 Desember 1947 Kerajaan Belanda terpaksa mengakui kedaulatan RI. Reputasi Corputty sebagai tentara cukup mentereng di Ambon.
Corputty, menurut Tessel Pollmann & Juan Seleky dalam Verhaal van de Molukkers, berasal dari satuan baret merah KNIL. Pasukan payung itu terlibat dalam Operasi Gagak yang merebut Bandara Maguwo sebelum pasukan baret hijau memasuki kota Yogyakarta. Mereka (baik baret merah dan baret hijau) tidak kenal ampun kepada siapa pun yang mendukung Sukarno, bahkan mereka berani menembaknya.
Kedatangan Corputty dan kawan-kawannya lengkap dengan bedil-bedil mereka di Ambon itu tak disia-siakan Dr Christiaan Robert Steven Soumokil, politisi sipil mantan jaksa agung dan menteri kehakiman Negara Indonesia Timur (NIT) yang hendak mendirikan negara baru di Kepulauan Lease yang meliputi Pulau Ambon. Soumokil tiba di Ambon pada April 1950 dan mendirikan Republik Maluku Selatan (RMS). Serdadu senior seperti Sersan Thomas Nussy, Pembantu Letnan Dominggus Sopacua, hingga Kopral Corputty kemudian dilibatkan di dalam Angkatan Perang (AP) RMS.
Pada 1950, AP RMS sangat sulit dikalahkan oleh tentara Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) dari Pulau Jawa. Dieter Bartels dalam Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku Jilid 2 menyebut APRI mengerahkan 17 batalyon atau sekitar 11.000 personel untuk melawan AP RMS yang jumlahnya sekitar 1.500 serdadu saja. AP RMS menderita sekitar 500 orang terbunuh, sedangkan APRI yang terbunuh jumlahnya 10 kali lipat. Keadaan itu sempat membuat Letnan Kolonel Slemat Rijadi frustasi sekitar Oktober 1950, bahkan ia sendiri gugur pada 4 November 1950 di dekat benteng Nieuw Victoria, Ambon.
Meski sempat kesulitan, APRI akhirnya menduduki Ambon. Tentara RMS seperti Corputty pun terpaksa menyeberang dan bergerilya ke Pulau Seram, utara Pulau Ambon.
Di AP RMS, Corputty yang cukup disegani sebagai bekas kopral KNIL bukan lagi seorang kopral, melainkan seorang letnan kolonel. Tak diketahui apakah ada atau tidak kaitan antara kenaikan pangkat luar biasa itu dengan fakta bahwa RMS tidak didukung oleh satu pun orang-orang Ambon yang ketika di KNIL sudah menjadi letnan kolonel alias Overste.
RMS punya taktik bertempur lebih baik dari APRI. Namun, secara strategi RMS tidaklah baik. Alhasil, posisinya terjepit selama belasan tahun di Seram. Belum lagi, AP RMS tidak solid karena penuh dengan keributan para pemimpinnya.
“Tentara ini sebagian besar terdiri dari kader. Yang satu tidak mau berada di bawah yang lain. Baretten tidak menghiraukan pimpinan tentara dan hanya mematuhi komandan-komandan mereka sendiri, yaitu Sersan Nussy dan Kopral Corputty serta Pattipeilohy,” tulis Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil (Petite Histoire) Indonesia Vol. 1.
Sebaliknya, pemerintah pusat di Jakarta memilih menyelesaikan RMS dengan pendekatan lunak. Orang-orang Ambon yang mendukung Republik Indonesia dilibatkan betul.
“Dalam mencari jalan menyelesaikan masalah RMS di gunung-gunung di Seram, Gubernur Maluku menginstruksikan Kepala Bagian Politik dan stafnya untuk melancarkan sistem pendekatan bapak (Gubernur) dan anak (mereka yang ada di hutan),” catat IO Nanulaita dalam Mr. Johannes Latuharhary: Hasil Karya dan Pengabdiannya.
Kala itu gubernur Maluku masih dijabat Johannes Latuharhary. Ia dijadikan gubernur oleh Presiden Sukarno sejak awal kemerdekaan.
Metode “Bapak-anak” yang digunakan pemerintah pusat cukup efektif. Overste Corputty tergerak hatinya untuk menyerah kepada pemerintah RI. Koran De Tijd tanggal 3 Juli 1952 menyebut Kantor Penerangan Staf Umum Angkatan Darat di Jakarta mengumumkan, Corputty bersama anak buahnya menyerah pada 21 Mei 1952. Overse Corputty, menurut Report on Indonesia Volume 3, menyerah bersama 167 pengikutnya dengan membawa 46 Owen Gun, 79 Lee Enfiels, 11 Bren Gun, dan 6 Sten Gun. Namun, penyerahan itu tak berjalan lancar.
“Tetapi karena terjadi insiden penembakan ‘overste’ tersebut maka lenyaplah kepercayaan mereka yang masih ada di hutan pada pemerintah. Terhentilah sistem pendekatan itu,” catat Nanulaita.