DALAM sejarah Majapahit, kedudukan raja tidak semata-mata diperuntukkan bagi pria. Seorang perempuan juga dapat menjadi raja bahkan bergelar maharaja. Setidaknya ada tiga perempuan yang pernah duduk di singgasana Majapahit.
Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnuwardhani, raja perempuan pertama Majapahit merupakan putri Krtarajasa dari Gayatri, putri bungsu Krtanagara. Dia bergelar maharaja dengan nama abhiseka, Sri Maharaja Sri Wisnuwardhani. Sebelumnya, dia berkuasa di Kahuripan karenanya dikenal dengan Bhre Kahuripan. Dia kemudian diangkat menjadi raja pada 1328 M menggantikan kakaknya, Jayanagara.
Prasasti Genen II (1329 M) memberitakan, pada awal pemerintahannya, Tribhuwana masih dibimbing oleh ibunya, Gayatri. Dengan bantuan Gadjah Mada, sebagaimana diberitakan Nagarakrtagama, dia berhasil memadamkan pemberontakan di Sadeng dan Keta pada 1331 M.
Nagarakrtagama juga menyebut Tribhuwana mengeluarkan prasasti berisi pembangunan candi pendharmaan bagi Prapancasara. Dia mengeluarkan prasasti ini sebagai kepala negara sekaligus kepala kerabat.
Sebagai kepala kerabat juga, bersama enam anggota kerabat lainnya, dia mengeluarkan keputusan membangun Candi Singhasari. Prasasti Singhasari dari 1351 M menguraikan pembangunan candi ini untuk memperingati mahabrahmana dan bekas patih Singhasari yang gugur bersama dengan Raja Kertanagara.
Tribhuwana memerintah selama 22 tahun. Dia menyerahkan pemerintahannya pada putranya, Hayam Wuruk pada 1350 M.
Raja perempuan kedua adalah Kusumawarddhani yang disebut prabhu stri dalam Pararaton. Dia menggantikan suaminya, Wikramawardhana. Kusumawarddhani lahir dari Paduka Sori yang dinikahi Hayam Wuruk sehabis Perang Bubat pada 1357 M. Putranya, Bhre Wirabhumi, tak berhak menduduki takhta karena anak dari selir.
“Setelah Raja Sri Rajasanagara mangkat pada tahun 1389, yang menjadi raja Majapahit ialah suami putri Kusumawarddhani, bernama Wikramawardhana, putra Bhre Pajang, kemenakan Hayam Wuruk,” tulis Slamet Muljana dalam Tafsir Sejarah Nagarakrtagama.
Wikramawardhana mengambil hak takhta istrinya, Kusumawarddhani. Hal ini, menurut Slamet Muljana, mungkin disebabkan adanya ketakutan akan timbul perebutan kekuasaan antara sang putri dengan Bhre Wirabumi.
“Pasalnya memang, itulah yang kemudian menjadi pangkal perselisihan antarkeluarga yang melemahkan Majapahit. Perang antara Wikramawardhana dengan Bhre Wirabumi akhirnya tetap terjadi pada 1406,” tulis Slamet Muljana dalam Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara.
Pada 1400 M, Wikramawardhana mundur dan menjadi pendeta. Penggantinya tak begitu jelas hanya ada keterangan bahwa yang memerintah Majapahit adalah seorang rani atau prabu stri.
Istilah itu, menurut Slamet Muljana, bisa berarti Kusumawarddhani yang memang punya hak atas takhta Majapahit. Namun, bisa juga Suhita, anak Kusumawarddhani dan Wikramawardhana.
Namun, dugaan kuat istilah itu menunjuk Kusumawarddhani. Sebab, Bhre Tumapel, putra selir dari Wikramawardhana, dan Hyang Parameswara, suami Suhita, memihak kepada Bhre Wirabhumi. “Seandainya pada waktu itu yang memerintah Majapahit adalah Dewi Suhita, bagi Hyang Parameswara tak ada alasan memihak Bhre Wirabhumi,” tulis Slamet Muljana.
Kusumawarddhani memerintah dengan singkat hanya tiga tahun (1427-1429 saka).
Raja perempuan ketiga adalah Dewi Suhita, anak kedua Kusumawarddhani dan Wikramawardhana. Dia memerintah selama 18 tahun (1429-1447). Tak memiliki keturunan, dia mewariskan takhtanya kepada saudara seayah, Sri Kertawijaya yang memerintah empat tahun (1447-1451 saka).
Di lingkungan kerajaan, perempuan biasa mengisi gelar putri mahkota hingga sebagai raja. Jabatan putri mahkota, berada langsung di bawah raja. Pada masa Singhasari dan Majapahit, mereka biasa disebut Rajakumari.
Hak atas kerajaan diberikan kepada putra atau putri raja yang lahir dari permaisuri. Jika permaisuri tidak mempunyai putra, hak itu dialihkan kepada putrinya. Jika tidak memiliki keturunan, hak itu diberikan kepada keturunan raja yang lahir dari selir, atau kepada kerabat yang paling dekat dengan raja.
Dalam suksesi Majapahit, putra dan putri mahkota tidak selalu naik takhta. Misalnya, Kusumawarddhani tak menggantikan ayahnya menjadi penguasa Majapahit. Dewi Suhita pun naik takhta tanpa lebih dulu menjadi putri mahkota. Dia dinobatkan sebagai pengganti ayahnya, karena kakaknya yang menjadi putra mahkota, Bhra Hyang Weka sing Sukha, diperkirakan meninggal ketika masih anak-anak.
Begitu pula dengan Dyah Sawitri Mahamisi sebagai putri mahkota digantikan oleh adik laki-lakinya, Dyah Suraprabhawa Singhawikramawarddhana. Dia digantikan karena meninggal sebelum naik takhta.
Dewan Petimbangan Agung
Selain sebagai raja, Tribhuwana juga salah satu anggota Dewan Pertimbangan Agung. Dalam prasasti Gadjah Mada, anggota dewan ini disebut Bhatara Saptaprabhu yang terdiri dari tujuh orang. Sementara dalam Nagarakrtagama, dewan ini disebut pahem narendra yang terdiri dari sembilan orang.
“Perbedaan ini terjadi karena pada waktu prasasti Gajah Mada dikeluarkan pada 1237 M, Nagarakrtagama belum ditulis dan kedua adik perempuan Hayam Wuruk belum menikah,” tulis Titi Surti Nastiti dalam Perempuan Jawa, Kedudukan dan Peranannya dalam Masyarakat Abad VIII-XV.
Badan ini bertugas untuk memberikan pertimbangan hal sulit kepada sang raja. Dalam Nagarakrtagama disebutkan, para anggota dewan ini melakukan rapat saat Gadjah Mada wafat tahun 1286 saka, untuk mencari penggantinya.
Di sini, tokoh perempuan yang diperhitungkan tak cuma Tribhuwana. Selain ayah Hayam Wuruk, Kretawardana; Wijayarajasa, Raja Wengker; Rajasawardhana, Raja Matahun; dan Singawardhana, Raja Paguhan; ada juga bibi Hayam Wuruk sebagai Bhre Daha, Rajadewi Maharajasa; dan adik perempuan Hayam Wuruk, Bhre Lasem dan Bhre Pajang.
“Pemilihan pengganti Patih Gadjah Mada sudah pasti seratus persen ada dalam kekuasaan Hayam Wuruk. Meski begitu, dia tetap memanggil rapat untuk membicarakannya,” tulis Slamet Muljana dalam Menuju Puncak Kemegahan.
Pada 1364 M, dewan ini terdiri dari sembilan orang termasuk Hayam Wuruk. Jumlahnya disesuaikan jumlah anggota kerabat yang ada.
“Dewan Pertimbangan Agung itu bersidang setiap kali Sri Baginda Raja akan mengambil keputusan mengenai perkara penting yang menghendaki kebulatan pendapat dari para kerabat,” tulis Slamet Muljana dalam Tafsir Sejarah Nagarakrtagama.
Pemerintah Daerah
Pada masa Majapahit terdapat penguasa daerah bergelar Bhattara i, Bhra i, atau Bhre. Mereka membawahi daerah lungguhnya atau disebut watak atau wisaya. Jabatan mereka berubah dari masa Singhasari, yaitu Bhumi, nagara, atau rajya.
Tokoh perempuan banyak disebut sebagai penguasa daerah. Prasasti Waringin Pitu dari 1369 saka (1447 M) menyebut kerajaan daerah yang menjadi kekuasaan Kerajaan Majapahit. Dari 14 kerajaan daerah, sembilan di antaranya dipimpin perempuan: Jayawarddhani Jayeswari menguasai Daha. Dyah Wijayaduhita Wijayendudewi menguasai Jagaraga. Dyah Wijayakumara Rajasawarddhana menguasai Kahuripan. Dyah Suragharini Manggalawarddhani menguasai daerah Tanjungpura. Dyah Sureswari menguasai Pajang. Dyah sudharmmini Rajanandaneswari menguasai Kembang Jenar. Dyah Suryyawikrama Girisawarddhana menguasai Wengker. Dyah Sawitri Mahamisi menguasai Kabalan. Dyah Suraprabhawa Singhawikramawarddhana menguasai Tumapel. Dyah Sripura Rajasawarddhanadewi menguasai Singhapura. Dyah Samarawijaya Wijayaparakrama menguasai Mentahun. Dyah Pureswari Rajasawarddhanendudewi menguasai daerah Wirabhumi. Dyah Wijayakrama Girindrawardhana menguasai Keling. Adapun Dyah Suyadita Kamalawarnnadewi menguasai Kalinggapura.
“Peguasa daerah yang merupakan kerabat dekat raja banyak yang masih berhubungan sebagai saudara sepupu. Di antara mereka ada juga yang terikat perkawinan,” tulis Titi Surti Nastiti.
Khusus kerajaan daerah Lasem, wilayah ini didominasi oleh penguasa perempuan. Daerah ini melingkupi bagian utara Kerajaan Majapahit dan sebelah barat negara daerah Matahun, yaitu daerah Lasem sekarang.
Bahkan, menurut Nagarakrtagama dan Pararaton semua penguasa Lasem adalah perempuan. Beberapa di antaranya bergelar Bhre Lasem. Sri Rajasadhitedudewi sebagai Bhre Lasem I, adik perempuan Hayam Wuruk. Kusumawarddhani sebagai Bhre Lasem II yang dalam Pararaton disebut Bhre Lasem sang ayu atau Bhre Lasem yang cantik. Nagarawarddhani sebagai Bhre Lasem III yang dikenal dengan Bhre Lasem sang alemu atau Bhre Lasem yang gemuk. Selanjutnya yang disebut sebagai Bhre Lasem adalah putri Bhre Wirabhumi. Sedangkan Bhre Lasem terakhir adalah putri Bhre Pandan Salas yang diperistri Bhre Tumapel.
“Di dalam perundangan Majapahit memang tidak disinggung soal perempuan berstatus inferior hingga tak boleh memegang jabatan tinggi,” tulis Denys Lombard dalam Nusa Jawa: Jaringan Asia.