KENDATI dipercaya menjabat ketua Panitia Kongres Bahasa Jawa oleh pemerintah Hindia Belanda, Pangeran Prangwadono (kemudian menjadi Mangkunegoro VII) tak terlalu acuh. Bersama beberapa anggota Boedi Oetomo (BO) cabang Surakarta, dia –yang sejak awal menggagas agar diadakan pembahasan kebudayaan dalam bentuk kongres– justru lebih antusias membahas hal lebih besar.
“Mereka berpendapat bahwa yang perlu diselenggarakan bukan Kongres Bahasa Jawa seperti yang dikehendaki pihak Batavia, tetapi Kongres Kebudayaan untuk memperbincangkan masalah kebudayaan Jawa,” tulis Nunus Supardi dalam Bianglala Budaya: Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan 1918-2013.
Pemerintah pusat di Batavia sebelumnya memutuskan membuat Kongres Bahasa Jawa. Gagasannya datang dari teosof terkemuka Van Hinloopen Labberton. Keseriusan pemerintah dibuktikan dengan dibentuknya panitia yang anggotanya antara lain Dr. Hoesein Djajadiningrat, sejawaran dan doktor bumiputra pertama lulusan Leiden Universiteit; Dr. FDK Bosch, dan Dr. B. Schrieke, plus Dr. Hazue sebagai anggota kehormatan. Mereka lalu menunjuk Prangwadono menjadi ketua kongres.
Namun, Prangwadono dan para kaum terpelajar BO Surakarta telah bertekad membuat kongres kebudayaan Jawa sehingga tak acuh pada keinginan pemerintah. Kegigihan mereka membuat pemerintah mengalah. “Pihak Batavia memutuskan untuk membiarkan para anggota BO di Surakarta mengambil langkah sendiri dalam mengatur penyelenggaraan kongres. Akhirnya mereka menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Jawa dan bukan Kongres Bahasa Jawa.”
Sarat Debat
Izin pemerintah menjadi dasar para intelektual BO Surakarta membentuk panitia kongres. “Pelaksanaan dan organisasinya diserahkan selanjutnya kepada satu panitia tersendiri, lepas dari Budi Utomo,” ujar Margono Djojohadikusumo, ayah begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo, yang hadir di kongres tersebut, dalam memoar berjudul Kenang-Kenangan dari Tiga Zaman: Satu Kisah Kekeluargaan Tertulis. R. Sastrowidjono dipercaya menjadi ketua panitia itu.
Namun, perdebatan mengiringi persiapan kongres. Sebagian golongan menghendaki kehadiran para intelektual Eropa dalam kongres yang akan dihelat. Kubu lain justru menolak dengan alasan tak ingin orang asing mencapuri kebudayaan Jawa. Pada rapat kedua, kedua kubu sepakat menolak kehadiran intelektual Barat. Perdebatan baru selesai ketika semua sepakat pada saran Prangwadono. Dia mengusulkan, intelektual Eropa sebaiknya diizinkan terlibat dalam kongres tetapi sebatas sebagai penasihat –meski realitasnya para intelektual Barat di kongres kemudian ada yang menjadi pemrasaran.
Silang pendapat kedua terjadi ketika pembahasan topik kongres. Dr. Radjiman Wedyodiningrat bersikukuh agar kongres membahas tentang pendidikan yang menitikberatkan pada pendidikan kebudayaan asli Jawa. Pandangan itu dengan tegas ditolak Sastrowidjono sang ketua panitia yang justru menitikberatkan pada pendidikan Barat. Prangwadono dan Wuryaningrat memilih pendidikan Barat dan Jawa sekaligus.
Kehadiran Hoesein Djajadiningrat, doktor bumiputra pertama lulusan Leiden Universiteit pertama, di dalam persiapan itu makin menambah sengkarut. Putra bupati Banten itu mengarahkan agar kongres tak hanya memperbincangkan budaya Jawa.
Kompromi akhirnya dicapai setelah Prangwadono menyarankan agar topik kongres diperuas. Kongres, kata Prangwadono, sebaiknya membahas masalah bagaimana memajukan kebudayaan Jawa. Dengan begitu, peran pendidikan dalam memajukan kebudayaan tetap termuat di dalamnya. Sementara, arahan Hoesein Djajadiningrat membuat peserta kongres datang dari beragam etnis, bukan hanya orang Jawa.
Setelah melalui jalan berliku penuh perdebatan, panitia pun memutuskan kongres dihelat pada 5-7 Juli 1918 di bangsal Kepatihan Keraton Surakarta. Sembilan orang (lima intelektual Jawa dan empat intelektual Belanda) dipilih menjadi pemrasaran. Kongres tersebut, yang akan dihadiri para pemrasaran berkapasitas dan peserta berintegritas, akan menghadirkan perdebatan ilmiah pertama yang melibatkan intelektual bumiputra, terutama antara Soetatmo dan Tjipto Mangoenkoesoemo.
“Jika ditinjau kembali, debat itu sesungguhnya mempunyai jangkauan yang lebih luas daripada jangkauan debat pada waktu berdirinya Volksraad, terutama karena dalam perdebatan itu Tjipto dan Soetatmo Soerjokoesoemo membahas masalah bagaimana menempatkan makna pergerakan dalam sejarah dan kebudayaan Jawa dan bagaimana sikap di alam pergerakan, justru di masa pergerakan sedang bergejolak kembali. Memang, pada tahun 1918 pergerakan berada pada satu titik yang menentukan,” tulis Takashi Shiraishi dalam “’Satria’ vs ‘Pandita’, Sebuah Debat dalam Mencari Identitas”, dimuat dalam Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang yang dieditori Akira Nagazumi. (Bersambung)