Sewaktu memasuki Tapanuli, masyarakat setempat mengelu-elukan pasukan Brigade B. Pasukan ini dipimpin oleh Mayor Bedjo, yang dikenal sebagai “Jadel” atau orang Jawa kelahiran Deli. Setelah Perjanjian Renville, Brigade B dan sejumlah pasukan pejuang Republik lainnya hijrah dari Sumatra Timur.
“Penduduk Tapanuli, terutama sekali di Tapanuli Utara, menyukai dan memuji sikap dan tindakan yang diperlihatkan oleh Brigade B di bawah pimpinan Mayor Bedjo,” catat Kementerian Penerangan dalam Republik Indonesia: Provinsi Sumatra Utara.
Bedjo memimpin kelompok laskar Napindo Medan Utara ketika menghadapi tentara Inggris di Medan dalam pertempuran “Medan Area”. Pasukannya kemudian ditarik ke dalam TNI dengan nama kesatuan Brigade B. Pasukan yang dipimpin Bedjo berasal dari berbagai kelompok laskar, di antaranya Napindo, Pesindo, Hisbullah, dan Barisan Merah.
Orang-orang Tapanuli menyambut baik kedatangan Bedjo dan pasukannya yang datang pada pertengahan 1948. Keadaan berubah setelah pecah Perisitiwa 10 September 1948 di Padang Sidempuan. Insiden bermula ketika Bedjo memerintahkan Kapten Payung Bangun untuk menangkapi sejumlah pejabat sipil dan militer setempat. Operasi penangkapan itu menewaskan Kapten Koima Hasibuan, komandan Batalion I Brigade XI. Kapten Koima terbunuh sewaktu mempertahankan markas batalionnya dari pasukan Payung Bangun.
“Peristiwa tersebut menimbulkan kegoncangan yang hebat, tidak saja di kalangan Angkatan Bersenjata tetapi di kalangan rakyat juga sudah timbul rasa antipati kepada pihak sebelah, karena Kapten Koima adalah tergolong putra terbaik di Tapanuli Selatan,” ulas Liberty Malau dan H. Mansyur dalam Perang Semesta: Sektor-1 Sub.Terr-VII Ko. Sumatra.
Baca juga: Perang Saudara di Tapanuli
Dalam biografi Bedjo yang ditulis Edisaputra, perintah penangkapan itu dicetuskan Bedjo karena mencurigai Mr. Kolonel (Tituler) Abdul Abbas. Saat itu Mr. Abbas menjabat sebagai komandan Sub Komandemen Tapanuli dan Sumatra Timur Selatan. Bedjo keberatan dengan kebijakan Mr. Abbas terutama dalam pelaksanaan kebijakan reorganisasi.
Menurut Bedjo, Mr. Abbas hendak melucuti kesatuan-kesatuan yang hijrah dari Sumatra Timur. Selain itu, Bedjo mensinyalir Mr. Abbas secara pelan-pelan berupaya menjauhkan para komandan yang berpengaruh dari anak buahnya. Untuk mengatasi itu, Bedjo mengadakan pertemuan dengan Komandan Brigade A Mayor Saragih Ras dan Komandan eks Banteng Negara Mayor Liberty Malau di Sipirok. Pertemuan juga dihadiri petinggi Napindo seperti Jacub Siregar dan M. Saleh Umar.
“Keputusan yang diambil ialah: melakukan penangkapan terhadap Komandan Sub Komando Mr. Abbas dan tokoh-tokoh sipil dan militer yang diduga akan bertindak melindungi mereka,” tulis Edisaputra dalam Bedjo, Harimau Sumatera dalam Perang Kemerdekaan.
Baca juga: Duel Preman Medan Zaman Perang Kemerdekaan
Bedjo yang tadinya sehaluan dengan Malau malah terlibat perselisihan satu sama lain. Lama-kelamaan, perseteruan di antara mereka memicu pertempuran bersenjata antar pasukan masing-masing. Perang Bedjo-Malau ini, menurut Maraden Panggabean, gara-gara jarahan berupa senjata-senjata yang berasal dari Batalion III Brigade XI yang tidak dibagikan Liberty Malau kepada Bedjo. Letkol Maraden Panggabean saat itu menjabat sebagai komandan Resimen I Brigade XI Komandemen Sumatra. Dia termasuk salah satu perwira yang ditangkap dalam peristiwa 10 September 1948.
“Saya, pada waktu itu menggambarkan pihak yang bertentangan ini sebagai iblis dan setan. Satupun diantaranya jangan ditemani, karena bagaimanapun suatu ketika kita akan ditelan juga,” kata Maraden dalam otobiografinya Berjuang dan Mengabdi.
Saling serang, gempur, dan lucut-melucuti berlangsung di antara anak buah Bedjo dan Malau. Keadaan ini berlangsung sejak pertengahan September hingga November 1948. Dalam pertempuran di Sipirok, pasukan eks Banteng Negara kehilangan 11 orang anggotanya yang gugur menghadapi pasukan Brigade B. Pasukan Malau bersama pasukan ALRI dan sisa-sisa pasukan Brigade XI dan XII, kemudian balas menyerang kedudukan Brigade B di Sibolga.
Baca juga: Butet, Nyanyian Pilu di Tengah Perang
Sementara itu, markas pasukan Malau di Tarutung silih berganti diduduki Brigade B yang dibantu Brigade A. Kota Tarutung yang bercuaca sejuk itu mendadak berubah menjadi kota panas. Suasana “panas” bukan karena perubahan cuaca, melainkan akibat asap mesiu pertempuran sesama saudara sebangsa. Bedjo berketetapan bahwa yang dia hadapi adalah penjahat dan pengacau-pengacau keamanan. Rakyat Tapanuli yang tadinya simpati berubah jadi antipati terhadap Bedjo dan pasukannya. Terlebih lagi karena rakyatlah yang paling menderita dari perang saudara tersebut.
Pertikaian antara Bedjo dan Malau menyebabkan Residen Tapanuli dr. Ferdinand Lumbantobing turun tangan. Pada 27 Oktober 1948, Ferdinand menyurati Bedjo untuk gencatan senjata dan penghentian permusuhan. Dalam surat itu, Bedjo juga diminta supaya tidak memasuki Sibolga. Di akhir suratnya, Ferdinand meminta Bedjo menahan diri sembari menunggu penyelesaian dari pemerintah.
Bedjo tampaknya kurang begitu menggubris imbauan sang residen. Kedegilan Bedjo terbukti ketika Brigade B justu kembali berhasil merebut Sibolga yang sebetulnya masih wilayah Malau. Ferdinand sendiri bersama keluarganya lebih memilih menyingkir ke Tarutung, basisnya Liberty Malau. Pada 28 Oktober 1948, Kota Tarutung dipenuhi pamflet-pamflet yang diterbitkan Dinas Penerangan Batalion VI Sub Komando Tapanuli dan Sumatra Timur Selatan. Disiarkan berita bahwa, “Bedjo cs tetap bertindak menjadikan Tapanuli lautan api dan darah.”
Baca juga: Perang Salib Zaman Revolusi
“Bedjo cs tidak mau berunding, tidak peduli kepada pemerintah resmi dari pemerintah Negara Republik Indonesia, tidak suka menaati permintaan Residen Tapanuli, tidak ambil peduli kepada perintah Komisaris Negara Sumatra. Bedjo cs tetap teror, anarkis, bertindak liar tidak patuh kepada perintah dan peraturan negara. Dia tetap mau berkuasa dan pembakar dan mengalirkan darah sebanyak-banyaknya di Tapanuli,” demikian isi selengkapnya edaran tersebut.
Krisis di Tapanuli merembet pula ke partai-partai politik yang memihak ke kubu tertentu, PNI di Tapanuli Utara cenderung menyokong Malau sedangkan PNI di Tapanuli Selatan memihak Bedjo. Parkindo di Tapanuli Utara menyokong Malau sementara Masyumi di Tapanuli Selatan menyokong Bedjo. Peluang rujuknya Bedjo-malau kian kecil. Sementara itu, tentara Belanda dikabarkan akan melancarkan agresi militernya yang kedua.
Ketua Komisariat Pemerintah Pusat untuk Sumatra Teuku Mohammad Hasan kemudian mengirim pesan kawat ke pemerintah pusat di Yogyakarta. Pesan itu disambut oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta merangkap perdana menteri. Hatta merencanakan kedatangannya ke Tapanuli pada November 1948.
Baca juga: Teuku Hasan Yang Terpaksa Jadi Gubernur
Dalam memoarya, Hatta menyatakan prihatin atas sengketa antara Bedjo dan Malau. Situasi di Tapanuli disebutnya sudah seperti pertentangan antara Utara dan Selatan. Setibanya di Padang Sidempuan, Hatta berpidato di radio, menyerukan agar pertempuran dihentikan segera. Terkhusus kepada Bedjo dan Malau, Hatta perintahkan mereka untuk menghadapnya esok hari di kantor karesidenan di Sibolga. Bedjo patuh, tapi Malau lebih memilih diwakili oleh Residen Ferdinan Lumbantobing. Saat itu Sibolga dipenuhi oleh pasukan Brigade B. Kendati demikian, Malau berjanji bersedia menjalankan keputusan yang ditetpakan Bung Hatta.
Pada 28 November 1948, Hatta didampingi oleh Kolonel Hidayat dan Letkol Alex Kawilarang berunding dengan Bedjo dan Ferdinand. Hatta terlebih dahulu memberi kesempatan kepada Residen untuk menerangkan pendirian Malau. Setelah mendengarkan pendapat mereka masing-masing, Hatta menujuk Kawilarang, perwira dari Divisi Siliwangi, untuk membereskan keadaan.
“Mulai hari itu kuangkat Kawilarang menjadi Panglima Sumatra Utara, Malau dan Bedjo bertugas dan bertanggung jawab kepada Kawilarang. Pasukan ALRI yang ada di pantai juga tunduk kepada Kawilarang. Polisi yang ada di Sibolga untuk sementara waktu juga demikian pula. Akhirnya aku ucapkan, bahwa putusan yang baru diambil itu dijalankan segera dengan taat,” kenang Hatta, sebagaimana dituturkannya dalam Memoir.
Baca juga: Bung Hatta dan Rakyat Tapanuli Selatan
Bedjo tunduk sepenuhnya pada putusan Hatta. Begitu pun Residen Lumbantobing yang menyatakan persetujuannya atas nama Malau. Sementara itu, Kawilarang juga bersedia atas tugas barunya sebagai panglima di Sumatra Utara yang membawahkan para komandan setempat. Perang saudara di Tapanuli akhirnya mereda setelah Bung Hatta berperan mendamaikan Bedjo dan Malau.