BUNG Hatta wakil presiden sekaligus perdana menteri resah dan jengkel. Para komandan militer di Tapanuli bikin ulah. Hatta mendapat kabar tersebut dari Gubernur Sumatra, Teuku Mohammad Hasan.
“Aku menerima kawat dari Gubernur Teuku Hasan di Bukit Tinggi, meminta aku datang ke sana menyelesaikan persengketaan antara Mayor Malau dan Mayor Bejo, yang sudah terjadi sebagai perang utara-selatan,” tutur Hatta dalam memoarnya Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi.
Ribut-ribut di Tapanuli sebenarnya sudah terdengar sejak September 1948. Mayor Liberty Malau, komandan Brigade Banteng Negara (termasuk laskar Naga Terbang dan Legiun Penggempur) memegang kawasan utara. Di selatan, terdapat Brigade B (termasuk laskar Harimau Liar) yang dipimpin Mayor Bejo. Beberapa pentolan laskar terkemuka tergabung di kedua pasukan itu.
Baca juga: Timur Pane, Lakon Sang Bandit
Entah sebab apa, pasukan Bejo dan Malau saling baku tembak, gempur-menggempur, dan lucut-melucuti. Panglima Komandemen Sumatra Letjen Suhardjo Hardjowardoyo tidak sanggup menangani. Setiba di Bukit Tinggi, Hatta mengutus Letkol Alex Kawilarang membereskan situasi Tapanuli.
“Selama hampir dua bulan perang antara Bejo dan Malau itu berkecamuk dengan hebatnya,” tulis Edisaputra dalam Sumatra dalam Perang Kemerdekaan.
Kawilarang Dihadang
Pada November 1948, Kawilarang berangkat ke Tapanuli. Para stafnya turut mendampingi, Mayor Ibrahim Adjie dan Letnan K. Hutabarat. Sekira 15 km di sebelah selatan Sibolga, rombongan Kawilarang dicegat sekelompok pasukan “Utara”. Melihat tanda pangkat Kawilarang, mereka memberi hormat. Pasukan itu mengawal Kawilarang sampai Sibolga.
“Kepada Adjie saya sebut mereka crusades, karena mereka memakai sehelai kain (lap) yang diikatkan di kepalanya dengan memakai tanda palang. Maklumlah, provokasi agama sudah menyebar waktu itu,” kenang Kawilarang dalam otobiografi A.E. Kawilarang untuk Sang Merah Putih.
Menurut Kawilarang perang saudara di Tapanuli itu bersoal pada kekuasaan belaka. Baik pasukan Bejo dan Malau semula sama-sama datang dari Sumatra Timur. Semuanya berteman baik sebagai rekan seperjuangan dalam front Medan Area hingga agresi Belanda pertama. Setelah Perjanjian Renville, semuanya berkumpul di Tapanuli yang di kemudian hari menimbulkan gesekan.
Baca juga: Gerilyawan Aceh di Medan Area
Pertikaian dimulai dengan meletusnya provokasi-provokasi antara tentara dan eks laskar. Setelah hijrah ke Tapanuli, timbul pertentangan antara pasukan yang berasal dari Tapanuli dan pasukan pendatang. Malahan sampai muncul dikotomi antara “Batak Raya” dan kelompok yang berasal dari daerah lain. Sentimen agama pun turut terbawa-bawa dan semakin memperuncing keadaan.
“Saya rasa provokasi-provokasi itu datang dari avonturir politik yang menghasut beberapa komandan untuk bermusuhan terhadap pasukan lain,” kata Kawilarang. Menurut Edisaputra, isu negara Batak Raya dihembuskan oleh Kol. Tituler Mr. Abas yang hendak memisahkan diri dari Republik Indonesia.
Pembagian Sektor
Sebagai utusan dari pemerintah pusat, Kawilarang bergerak untuk menengahi pihak yang bertikai. Dia menemui Residen Tapanuli Ferdinand Lumbantobing meminta keterangan. Kemudian menemui Malau lalu Bejo. Semuanya dilaporkan kepada Bung Hatta dan Panglima Komandemen Sumatra yang baru Kolonel Hidayat ketika mereka tiba di Sibolga.
Pagi hari 28 November 1948, Hatta, Hidayat, Kawilarang, Ferdinand Lumbantobing, dan Bejo berkumpul urun rembug. Untuk mengatasi keributan di Tapanuli, Hidayat meminta saran Kawilarang. Menurut Kawilarang bukan perkara sulit. “Bubarkan brigade-brigade dan bentuklah sektor-sektor,” kata Kawilarang yang kemudian membagi sektor berikut komandannya.
Sektor I komandannya Mayor Bejo, wilayah operasi meliputi Tapanuli Selatan. Sektor II komandannya Mayor Malau, wilayah operasi Tapanuli Utara. Sektor III komandannya Mayor Selamat Ginting, wilayah operasi Dairi . Sektor IV komandannya Kapten O. Sarumpaet, wilayah operasi Sibolga. Sektor S komandannya Mayor Husein Lubis, wilayah operasi pesisir Sibolga. Tiap pasukan sektor tidak diperkenankan melangkah ke batas kecuali ada keperluan penting. Itupun tanpa membawa senjata. Selain itu, pasukan-pasukan tiap sektor ditetapkan sedemikian rupa untuk memenuhi syarat melaksanakan perang gerilya. Demikian rencana Kawilarang.
Baca juga: Dua Panglima Bersimpang Jalan
Bung Hatta menyetujui gagasan Kawilarang. Mulai hari itu juga, Kawilarang diangkat sebagai Panglima Sumatra Utara. Malau dan Bejo bertugas dan bertanggung jawab kepada Kawilarang. Bejo dan Malau, via Residen Lumbantobing menerima putusan itu. Pasukan ALRI yang ada di pantai Sibolga juga tunduk kepada Kawilarang. Polisi yang ada di Sibolga untuk sementara waktu juga demikian.
“Akhirnya aku ucapkan bahwa putusan yang baru diambil itu harus dijalankan segera dengan taat,” ujar Hatta.
Hatta lega, masalah di Tapanuli dapat terselesaikan. Tidak lupa dia mengucapkan selamat bertugas kepada Kawilarang seraya berharap supaya dia melaksanakan tugasnya dengan baik. Setelah Bung Hatta memungkasi titahnya, maka usailah episode "perang salib" di Tapanuli.