PERINGATAN 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) akan berlangsung 22-24 April 2015 di Bandung, Jawa Barat. Selain melahirkan Dasa Sila Bandung, KAA menumbuhkan semangat solidaritas di antara negara-negara Asia dan Afrika.
Sebagai tindak lanjut dari KAA, pada Desember 1957, Mesir menjadi tuan rumah Konferensi Setiakawan Rakyat Asia-Afrika, yang dihelat di Universitas Kairo. Dari konferensi ini terbentuklah Afro-Asian’s Peoples Solidarity Organization (AAPSO). Negara-negara peserta akan mendirikan organisasi setiakawan di wilayahnya lalu mengirimkan wakilnya ke Kairo.
Di Indonesia, Komite Perdamaian Indonesia (KPI), badan nonpemerintah yang mendukung gerakan internasional pelarangan senjata atom, membentuk Organisasi Indonesia untuk Setiakawan Asia-Afrika (OISRAA) pada 1960. Para pendiri OISRAA adalah Anwar Tjokroaminoto (Partai Syarikat Islam Indonesia), KH Sirajuddin Abbas (Perti), Njoto (PKI), Mansur (PNI), dan Sunito (DPR GR).
Rapat pleno menunjuk Utami Suryadarma, rektor Universitas Res Publica, sebagai ketua umum dan Ibrahim Isa sebagai sekretaris jenderal. OISRAA berbagi kantor dengan KPI di Jalan Raden Saleh No. 52, Jakarta. Isa ditunjuk sebagai wakil OISRAA di AAPSO.
OISRAA aktif mengkampanyekan dan menggalang dukungan demi pembebasan Irian Barat. Antara lain melobi pemerintah Mesir untuk menutup Terusan Suez dari kapal-kapal perang Belanda yang bertujuan ke Irian.
OISRAA juga membantu perjuangan kemerdekaan negara-negara Asia dan Afrika. “OISRAA mendukung perjuangan Aljazair melawan Prancis, Vietnam Selatan melawan Amerika Serikat, dan menentang apartheid di Afrika Selatan,” ujar Vannessa Hearman, pengajar Indonesian Studies di University of Sydney, kepada Historia.
Berkat lobi OISRAA, Departemen Luar Negeri RI memberi lampu hijau agar Front Pembebasan Nasional (FLN) Aljazair, Kongres Nasional Afrika, dan Front Nasional Pembebasan Vietnam Selatan membuka kantor perwakilan di Jakarta. FLN Aljazair, misalnya, punya kantor perwakilan di Jalan Serang, yang dikepalai Lakhdar Brahimi (kini diplomat senior PBB). Melalui Brahimi, bantuan Indonesia mengalir ke unit-unit perjuangan Aljazair.
Menurut Ibrahim Isa, keberhasilan OISRAA tak bisa lepas dari peran Presiden Sukarno. Sukarno mengutus Dubes Keliling RI Supeni Pudjobuntoro untuk menemui Pangeran Kamboja Norodom Sihanouk. Tujuannya, Sihanouk bersedia meminta Presiden Prancis Charles De Gaulle agar melarang kaum kanan Prancis menjadikan Aljazair sebagai negara apartheid.
“Mula-mula Sihanouk ragu, tapi kemudian meneruskan pesan tersebut kepada De Gaulle,” ujar Isa. Aljazair akhirnya merdeka pada Juli 1962.
Terkait Afrika Selatan, lobi OISRAA ikut menentukan tindakan yang diambil pemerintah Indonesia. “Pada 19 Agustus 1963 Indonesia menutup hubungan diplomatik dan perdagangannya dengan Afrika Selatan serta menutup pelabuhan-pelabuhannya dari kapal-kapal Afrika Selatan,” tulis J.A. Kalley dan E. Schoeman dalam Southern African Political History.
OISRAA juga berhasil meyakinkan negara-negara Asia, Timur Tengah, dan Afrika untuk mengirimkan perwakilan ke Konferensi Internasional Anti Pangkalan Militer Asing (KIAPMA) di Jakarta pada 17 Oktober 1965.
Selanjutnya, selain menjadi salah satu panitia, OISRAA mengkampanyekan Konferensi Trikontinental (Asia, Afrika, Amerika Latin) di Havana, Kuba, pada 3-12 Januari 1966. Namun justru di Kuba-lah OISRAA mengalami titik balik, yang tak lepas dari dampak perubahan politik di Indonesia.
Kendati OSIRAA mendapat kepercayaan dari Presiden Kuba Fidel Castro dan dianggap sebagai perwakilan Indonesia yang sah oleh negara-negara peserta konferensi, Indonesia mengirim delegasi lain yang diketuai Brigjen Latief Hendraningrat.
Keterusterangan wakil OISRAA mengenai dualisme kepemimpinan di Indonesia membuat Jenderal Soeharto berang. Para anggota OISRAA harus kehilangan paspor dan tak bisa pulang ke Indonesia. Isa harus hidup di pengasingan. Di dalam negeri, para pegiatnya ditangkap, dibunuh, atau hilang seperti Njoto, salah satu ketua OISRAA.
Melemahnya Sukarno ikut meredupkan OISRAA.