ORGANISASI mahasiswa yang beperan penting dalam pelaksanaan Kongres Pemuda I (1926) dan II (1928) adalah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Ia didirikan oleh mahasiswa RHS (Sekolah Tinggi Hukum) dan Stovia (Sekolah Tinggi Kedokteran) di Batavia, serta THC (Sekolah Tinggi Tekhnik) di Bandung. Pendirinya antara lain Soegondo Djojopoespito, Sigit, dan Soewirjo. Didirikan pada 1925, PPPI baru diresmikan pada September 1926.
“PPPI satu-satunya perkumpulan mahasiswa di Batavia yang anggotanya semuanya adalah mahasiswa yang beraliran nasionalis,” kata anggota PPPI, Ide Anak Agung Gde Agung, dalam memoarnya, Kenangan Masa Lampau. “Di dalam perkumpulan mahasiswa ini, masalah nasionalisme, kolonialisme, dan perjuangan kebangsaan dibicarakan secara serius dan tidak ada waktu dan kesempatan bagi para anggota perhimpunan ini untuk berfoya-foya atau mengadakan pesta-pesta.”
PPPI, disebut dalam 45 Tahun Sumpah Pemuda, mengusahakan persatuan Indonesia dan ini berarti PPPI berpolitik dan “PPPI bukan merupakan korps mahasiswa Indonesia yang mau bersenang-senang saja. PPPI harus berjuang untuk kemerdekaan tanah air. Di samping berjuang, anggota-anggotanya harus tetap rajin belajar agar mendapatkan ilmu yang diperlukan buat perjuangan.”
Baca juga: Kisah rumah tempat lahirnya Sumpah Pemuda
PPPI cepat populer karena ketika itu jumlah mahasiswa bumiputera sangat sedikit dan penerimaannya sangat ditentukan oleh kemampuan intelektual. Selain itu, para pelajar sekolah menengah menganggap mereka sebagai saudara tua, di samping karena banyak anggota PPPI menjadi pemimpin organisasi pemuda lainnya. “Dengan demikian, wajarlah kalau PPPI menjadi pemimpin dari organisasi-organisasi pemuda lainnya,” tulis Leo Suryadinata dalam Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia.
PPPI berusaha menyatukan berbagai organisasi pemuda dengan membentuk sebuah pengurus pusat organisasi-organisasi pemuda. Dalam kepengurusan ada Moh. Tabrani (Madura), Bahder Djohan (Sumatera), Soemanto (Jawa), Jan Toule Soulehuij (Ambon), dan Paul Penontoan (Manado). Mereka mewakili berbagai organisasi pemuda berlatar belakang etnis. Pengurus mengadakan Kongres Pemuda I di Jakarta pada 30 April-2 Mei 1926.
Dalam kongres tersebut, PPPI mengusulkan dibentuk organisasi pemuda hasil fusi: Perhimpoenan Massa Moeda Indonesia. Kelompok lain mengusulkan pembentukan sebuah organisasi pemuda di samping organisasi-organisasi pemuda yang ada. Kedua usul ini ditolak kongres karena masih kuatnya sentimen kedaerahan dan kesukuan.
Baca juga: Tionghoa dalam Sumpah Pemuda
PPPI kemudian juga memprakarsai Kongres Pemuda II pada 27-28 Oktober 1928 di Jakarta. Susunan panitia kongres mewakili berbagai organisasi: Ketua Soegondo (PPPI), Wakil Ketua Djoko Marsaid (Jong Java), Sekretaris Muhammad Yamin (Jong Sumatranen Bond), Amir Sjarifuddin (Jong Bataks Bond), Pembantu I Djohan Muh. Tjai (Jong Islamieten Bond), Pembantu II R. Katjasungkana (Pemuda Indonesia), Pembantu III Senduk (Jong Celebes), Pembantu IV J. Leimena (Jong Ambon), dan Pembantu V Rohyani (Pemuda Kaum Betawi).
Soegondo mengajukan kembali usul PPPI dalam Kongres Pemuda I mengenai pembentukan organisasi yang tunggal. Usul ini kandas karena bakal mengakibatkan pembubaran berbagai organisasi pemuda yang harus dibicarakan dulu oleh masing-masing organisasi. “Namun, keinginan bersatu sangat menonjol. Pada 28 Oktober dikeluarkan resolusi Sumpah Pemuda,” tulis Leo.
Federasi organisasi pemuda yang diusulkan PPPI akhirnya terwujud dalam Indonesia Moeda, gabungan Jong Java, Jong Celebes, Pemoeda Soematera, Pemoeda Indonesia, dan Sekar Roekoen. PPPI sendiri enggan bergabung karena Indonesia Moeda tidak politik. Langkah ini ditempuh karena pemerintah kolonial Belanda tengah menekan berbagai pergerakan sebagai akibat pemberontakan PKI pada 1926-1927. Namun, Indonesia Moeda pada akhirnya juga menjadi radikal.
Baca juga: Kata pemuda zaman kolonial tentang Sumpah Pemuda
Sebagai organisasi politik, PPPI mengadakan berbagai kegiatan di antaranya rapat umum menentang penangkapan pemimpin-pemimpin PNI, memprotes didirikannya Monumen Van Heutz yang menumpas perlawanan rakyat Aceh, mendukung aksi Ki Hajar Dewantara menentang Undang-udang Sekolah Liar (Wilde Scholen Ordonantie), ikut serta dalam Kongres Rakyat Indonesia dalam rangka Aksi Indonesia Berparlemen; dan mendesak agar jumlah akademisi dalam jabatan pemerintah ditambah.
Untuk menarik para mahasiswa dari arena politik, pada 1933 guru-guru besar Belanda mendirikan Universitas Studiosorum Indonesiensis dan Studenten Islam Studieclub yang tidak berpolitik. PPPI pun memperlunak gerakannya.
PPPI juga menyuarakan perlawanannya melalui majalah Indonesia Raya. Namun, pada 1940 Indonesia Raya dilarang terbit karena memuat karangan berjudul “Eereschuld der Indonesische Intellectuelen” (Utang Kehormatan dari Intelektual Indonesia) yang dianggap menyerang pemerintah. Akhirnya, PPPI seperti semua organisasi lainnya dipaksa membubarkan diri oleh pemerintah militer Jepang. Ia tidak hidup lagi sesudah Indonesia merdeka.
