KEMBALI DIA BERHASIL: pelbagai kepala berita koran-koran Eropa pada Juni 2009 memuat rencana Geert Wilders untuk mengusir “jutaan, puluhan juta” Muslim Eropa kalau mereka macam-macam dan menyebabkan masalah. Ucapan ini dilontarkan sang pemimpin PVV (singkatan bahasa Belanda untuk Partai Kebebasan) di Denmark, karena di sana, seperti juga di Amerika Serikat, oleh banyak orang dia dianggap sebagai pahlawan internasional bagi kebebasan berpendapat. Di luar negeri, Wilders merasa lebih bebas bicara, manakala dia menyinggung topik-topik yang disukainya: ancaman islamisasi terhadap dunia Barat yang bebas, diawali dengan ‘Eurabia’. Alternatifnya —deportasi, pengurungan atau pengusiran kaum Muslim— di luar negeri selalu disambut dengan tepuk tangan meriah para hadirin yang langsung pula berdiri. Di Denmark dia menegaskan bahwa demokrasi di Barat berada di ambang keruntuhan, karena ‘imigrasi massal dan tingginya angka kelahiran penduduk yang beragama Muslim’. Di Los Angeles, Wilders menegaskan bahwa Islam di Eropa masa kini telah berseru supaya ‘kita dimusnahkan’ saja.
Pertanyaannya tetap: mengapa Wilders berbuat begitu? Dari mana dia memperoleh dorongan yang begitu menggebu-gebu? Adakah konteks —ideologis, historis— yang pas bagi Wilders? Walaupun sudah begitu banyak upaya menempatkan sang wakil rakyat di dalam aliran politik tertentu, tetap saja tidak ada analisa yang memuaskan. Tahun-tahun belakangan Wilders dilukiskan sebagai fasis, rasis, populis, udik, xenofob, liberal tulen, ekstrim kanan, radikal kanan dan juga sebagai rasis Islam. Dia lebih jauh ketimbang ekstrim kanan biasa seperti Jean-Marie Le Pen dan Filip Dewinter, demikian menurut beberapa pakar politik. Meindert Fennema, pakar politik Universiteit van Amsterdam, menegaskan bahwa usul-usul Wilders kadang-kadang menggelisahkan karena jauh melebihi batas apa yang pantas di sebuah negara hukum — klasifikasi yang oleh Wilders sendiri disebut sebagai ‘rengekan di pinggiran’ dan hasrat orang untuk menganggapnya sebagai setan. Sesudah itu Wilders menyebut dirinya sebagai ‘pejuang kebebasan Belanda’; sebelum itu dia lebih senang menyebut diri sebagai ‘demokrat sejati’.
Sesuatu yang harus diterima oleh khalayak ramai, para politisi dan para pakar politik —tentu saja selain kekerasan verbalnya— adalah masa lampaunya sebagai anggota partai konservatif VVD, kemudian asal usulnya dari Limburg, di selatan (ini selalu ditekan-tekankannya) dan rambutnya yang diblonda secara ekstrim. Sebagai politikus dia tampaknya seperti jatuh dari langit: bom molotov buatan sendiri dari Venlo, yang tidak pas dalam pelbagai tradisi politik dan karena itu sulit pula untuk menjinakkannya secara politis. Bagi banyak orang Belanda (terutama yang tinggal di Randstad yaitu wilayah perkotaan mencakup Amsterdam, Den Haag, Rotterdam dan Utrecht), asal usul Wilders di Limburg merupakan semacam wilayah pinggiran, dari sana apa saja bisa muncul; sebuah wilayah dengan adat istiadat sendiri dengan budaya yang tidak umum. Prasangka semacam ini justru menghalangi pencarian wawasan mendalam terhadap fenomena Wilders. Mengapa melihat lebih jauh dari sekedar Limburg bisa menawarkan kerangka yang lebih jelas? Mungkin karena partai konservatif VVD sebagai ibu kandung PVV, partai yang dipimpinnya, bisa memberi pencerahan baru bagi missi Wilders? Sementara itu rambut Wilders yang dicat pirang telah merupakan gejala politik yang, sayangnya, tidak dianggap serius.
[pages]
PADA BULAN JUNI 2009, dalam sebuah artikel di harian Trouw, ahli silsilah Roel de Neve dikutip mengenai asal usul genetis Wilders. Dari asal usul Indo Belanda, demikan menurutnya, kemungkinan besar Wilders punya nenek moyang orang Asia yang juga beragama Islam. Sebagian asal usul Wilders memang Indo, demikian berita ini, tetapi perumusan seperti ini tidak tepat, karena ‘asal usul Indo’ sudah berarti berdarah campur, tidak perlu lagi sebagian atau sepenuhnya. Wilders itu Indo. In Nederland Door Omstandigheden alias di Belanda lantaran keadaan, demikian plesetannya di masa lampau. Harian de Volkskrant bereaksi dengan sentilan satiris. Wilders ditampilkan sebagai cowok yang penuh gejolak, kecanduan lagu hit Ramona yang dibawakan oleh kelompok penyanyi Indo Blue Diamonds. Lebih lanjut digambarkan Wilders marah-marah karena setelah 16 kali mendengarkan, jukebox yang memutar Ramona dimatikan. Lebih jauh dari kisah fantasi ‘Indo’ ini, tidak bisa ditemui lagi dalam media massa Belanda. Ini patut disayangkan karena yang lebih menarik dari sekedar asal usul genetis Wilders adalah budaya keindoannya yang belum pernah diungkap, karena ini bisa tampil di permukaan sebagai asal usul gagasan politiknya. Mungkinkah sejarah pasca kolonial dan sejarah keluarga Wilders telah membuatnya seperti sekarang ini, baik dari segi cita-cita politik maupun pendirian politiknya. Apakah Wilders termasuk dalam warisan budaya Indo yang sampai sekarang belum juga dibongkar di Belanda?
Wilders sendiri, dengan risi, selalu menghindari latar belakang Indonya. Arthur Blok dan Jonathan van Melle, penulis biografi Wilders yang berjudul Veel gekker kan het niet worden (kira-kira berarti “Lebih gila lagi tidak bisa”) terbitan 2008, ketika bertanya tentang latar belakang Indo itu, Wilders datang dengan kisah yang lepas-lepas dan tidak berkaitan satu sama lain. “Ayah ibu saya adalah seorang mayor KNIL (tentara kolonial Hindia Belanda) dan dia dikirim ke sana. Orang tua ibu saya adalah orang Belanda, tetapi dia punya banyak saudara perempuan, dan salah satunya menikah dengan seorang Indo. Sejauh yang saya tahu dan ingat, dua saudara sepupu dan seorang paman yang berasal dari Indonesia. Ibu saya pernah menetap selama tiga bulan di Hindia Belanda, dan sesudah itu pindah ke Prancis, ketika ayahnya, kakek saya, harus kembali ke Hindia. Semua anak perempuannya, termasuk keluarga yang terbentuk karena pernikahan, juga harus ikut ke Hindia. Karena itu dalam keluarga saya terlihat pengaruh Indo. Pada akhir pekan, kadang-kadang kami mendatangi kakak ibu saya yang lama tinggal di Hindia untuk menggoreng krupuk.”
Dari penelitian di Nationaal Archief terungkap bahwa penjelasan ini ternyata cuma berdasarkan separuh kebenaran, isapan jempol dari interpretasi longgar, tapi itu nanti saja. Sekarang pertanyaannya adalah mengapa Wilders menutup-nutupi dan menyembunyikan asal-usul Indonya?
Bukanlah kebetulan kalau dalam karier politik Wilders masalah teritorial dan kemungkinan dampak geografis yang ditimbulkannya —seperti migrasi— punya peran sentral. Bisa dikatakan semua itu merupakan kendaraan politiknya. Pada tahun 1990an, menyusul perkawinannya dengan seorang diplomat Hungaria, Wilders menyibukkan diri dengan sentimen jahat seputar hilangnya wilayah Hungaria akibat Perang Dunia Pertama. Dia juga menaruh perhatian sangat khusus pada politik dalam negeri Israel, negeri yang katanya sendiri dicintainya dengan dalam. Cinta itu sudah muncul dini: setelah ujian SMU, Wilders berangkat ke Israel dan menetap di sana selama dua tahun di kibuts (pemukiman Yahudi) di lembah sungai Jordan yang dipersengketakan. Obsesi geopolitisnya menjadi tampak jelas ketika terjadi perpecahan dengan VVD, yang disebabkan oleh pendirian fraksi VVD dalam parlemen Belanda tentang kemungkinan keanggotaan Turki dalam Uni Eropa. Wilders menolak Turki, karena baginya sebagai ‘negara Muslim’ Turki tidak bisa bersatu dengan budaya Eropa — lebih dari itu, begitu ramalannya, ‘mereka semua akan datang ke sini juga’.
Sejak itu, tampaknya Wilders memampatkan semua masalah politik hanya pada masalah penjagaan perbatasan, sensus dan migrasi pada umumnya. Displacedness atau pemindahan yang tak dikehendaki selalu berulang-ulang muncul sebagai motif latar belakang argumennya dan bukan kebetulan juga bagi sejarah keluarganya yang tersembunyi. Sejarah pelbagai keluarga Indo hampir semuanya mencerminkan pelbagai tragedi sepanjang abad 20: pengucilan, pengadilan, kekerasan dan perpisahan paksa merupakan bagian tak terpisahkan dari pengalaman para orang tua Indo, para kakek nenek Indo dan para kakek nenek buyut Indo. Titik beratnya adalah Perang Dunia Kedua, perang yang membuat orang, demikian sejarawan Mark Mazower, “memindahkan orang lain untuk mengkonsolidasikan tapal batas politik”. Di Hindia Belanda, politik Asia Raya yang dilancarkan Jepang telah menyebabkan, misalnya, kehadiran orang kulit putih di tempat-tempat umum terhapus sama sekali, karena mereka diinternir di dalam pelbagai kamp. Langkah-langkah pendudukan rasistis yang dilancarkan oleh Jepang sangat mempertajam masalah identitas yang sudah begitu lama dihadapi oleh kalangan Indo, karena mereka berada pada posisi yang tidak jelas yaitu ‘kelas antara’.
Barang siapa mengenal dengan baik masyarakat Indo di Belanda, bukannya tidak diketahui umum bahwa pada masalah perbatasan ini Wilders memperoleh banyak dukungan dari generasi tua Indo Belanda. Dia juga secara terbuka atau tidak mendapat dukungan kalangan totok tapi terutama kalangan Indo sendiri. Bagi mereka Wilders adalah seorang pemberani, seorang pemberontak dan seorang yang memporakporandakan segalanya. Ketakutan atas kedatangan kalangan Islam, dan fenomena mutikultur menandai secara mencolok banyak aktivitas politik orang-orang Indo di Belanda sejak akhir tahun 1970an.
Sentimen ini menjadi lebih serius pada 1980 dengan didirikannya Centrumpartij atau partai tengah oleh seorang Indo bernama Henry Brookman yang waktu itu bekerja di Vrije Universiteit, Amsterdam. Partai ini mengkritik kebijakan pemerintah terhadap kalangan minoritas dan menampilkan diri sebagai partai anti imigrasi yang nasionalistis; anggota inti partai pusat yang menamakan diri NCP, pada 1980 menyerang orang-orang Maroko yang melakukan mogok makan di gereja karena menolak diusir dari Belanda. Pada masa ini, orang-orang Indo Belanda merasa ‘terpojokkan’ oleh pemerintah yang menganggap mereka sebagai kalangan berbudaya minoritas, padahal kebelandaan mereka, kefasihan mereka berbahasa dan berbudaya Belanda dan keterikatan mereka kepada wangsa Oranje merupakan kebanggaan orang Indo. Bayangan bahwa mereka akan masuk dalam satu kelompok dengan pendatang Muslim Turki dan Maroko, saudara sekeyakinan dengan orang Indonesia yang setelah peristiwa berdarah —disebut zaman Bersiap— mengusir mereka dari negeri kelahiran, bagi banyak orang Indo merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima. Ini bisa dibaca pada edisi lama Moesson, majalah khusus orang-orang Indo.
[pages]
PADA AKHIR 1950an, Moesson masih bernama Onze Brug (jembatan kita) dan buletin ini masih sepenuhnya terarah pada pembangunan dan pengembangan Nieuw-Guinea (sebutan Belanda bagi Papua) sebagai ‘tanah asal’ orang Indo. Selama tahun-tahun krisis menjelang Perang Dunia II, muncul gagasan untuk membuat Nieuw-Guinea yang masih merupakan rimba belantara menjadi bumi orang-orang Indo. Ketika berlangsung penyerahan kedaulatan kepada Indonesia tahun 1949, gagasan ini mulai goyah, karena Indonesia menuntut sisa wilayah kolonial Belanda. Makna simbolisnya besar, terutama bagi kalangan Belanda Indo. Pada 1951 pecah krisis pemerintah, setelah ketua fraksi partai konservatif VVD, Pieter Oud, memilih untuk mempertahankan Nieuw-Guinea bagi Belanda, ini berlawanan dengan kehendak Dirk Stikker menteri VVD yang duduk dalam pemerintahan. Keberhasilan kampanye VVD pada 1948 karena seluruhnya diarahkan kepada politik Hindia: pada pelbagai poster pemilu terlihat wajah Soekarno dan di bawahnya tertera: ‘Anda sudah muak?’ Untuk tahun-tahun berikutnya sayap kolonialistis dalam partai konservatif VVD berhasil mempengaruhi pendirian partai. Masalah Nieuw-Guinea juga merupakan pendirian utama Jong Conservatief Verbond (Ikatan Konservatif Muda), sebuah partai baru dipimpin oleh Feuilletau de Bruyn yang keturunan Indo. Mereka memprogramkan penurunan pengeluaran negara, pengurangan peran partai politik dan perlawanan terhadap sosialisme. Ketika pada 1962 akhirnya Belanda melepas Nieuw-Guinea, maka ini menyebabkan ketidaksenangan besar di kalangan warga Indo, karena dalam hal ini Soekarno kembali meraih kemenangan.
Menarik untuk mengamati betapa kalangan Indo ini terus-terusan melibatkan diri pada pembentukan partai baru berdasarkan azas-azas nasionalistis konservatif dan neo-kolonialisme, terutama jika dibandingkan dengan gerak gerik kalangan progresif. Fokus mereka selalu saja terpusat pada perlindungan dan pengawasan perbatasan negara serta mengucilkan di dalam dan/atau mencegah dari luar kelompok etnis tertentu. Pada tahun 1930an, di Hindia Belanda, relatif banyak orang Indo menjadi anggota partai fasis NSB (70% dari keseluruhan anggota). Ini dimungkinkan karena watak partai ini yang nasionalistis Belanda ekstrim, tapi juga karena kekhawatiran besar bagi bangkitnya nasionalisme Indonesia.
Di koloni, NSB punya karakter lain yang tidak rasistis, dan juga tempat yang berbeda jika dibandingkan dengan di Belanda sendiri. Partai ini memberi kesempatan kepada kalangan Indo untuk menjadi diri sendiri dan saling menunjukkan bahwa mereka ingin lebih ‘Belanda ketimbang orang Belanda’ dan bahwa mereka sepenuhnya mengidentifikasikan diri dengan warisan budaya Belanda dan dengan apa yang disebut oranje-blanje-bleu alias dinasti Oranje. Yang tidak harus dilupakan adalah bahwa kalangan elit kolonial pada waktu itu sepenuhnya berkulit putih. Karena di Hindia NSB mementingkan pemerintah yang otoriter, seperti juga selamanya menjaga koloni bagi negeri induk Belanda, maka banyak orang Belanda di Hindia melihat partai ini sebagai jalan keluar dalam menghadapi ancaman pemberontakan kalangan inlanders yang beragama Islam. Dalam perlawatannya yang sukses di Hindia Belanda pada 1935, Anton Mussert, pemimpin NSB, sampai dua kali mengadakan audiensi dengan gubernur jenderal B. C. de Jonge.
Sebelum NSB mencari anggota, di Batavia sudah berlangsung pertemuan pertama NIFO, singkatan Nederlandsch-Indische Fascisten Organisatie alias Organisasi Fasis Hindia Belanda, di bawah pimpinan mayor purnawirawan Rhemrev. Dia juga sangat menghendaki pengurangan pengaruh kalangan bumiputra pada pemerintahan Hindia dan pemulihan peran orang Belanda di koloni, tetapi dia memperoleh tidak begitu banyak pendukung.
Kalau pada tahun-tahun menyusul Perang Dunia Kedua orang masih bersikukuh mempertahankan kesatuan national (berpegang teguh pada Hindia Belanda dan kemudian Nieuw-Guinea), maka setelah asimililasi para keturunan Indo di Belanda, banyak politisi dan aktivis konservatif kalangan Indo ini memusatkan perhatian pada multikulturalisme dan imigrasi Muslim. Maka, politikus terkenal pertama yang secara terbuka menentang kebijakan orang asing dan masyarakat multikultural adalah tokoh partai konservatif VVD, Frits Bolkestein, yang beribu seorang Indo. Dia tampak menonjol karena pada zamannya Bolkestein adalah satu-satunya komisaris Uni Eropa yang dengan keras menentang kemungkinan Turki menjadi anggota Uni Eropa. Selain itu, ketika menjabat menteri muda perdagangan internasional (seperti dilaporkan oleh acara Reporter yang disiarkan oleh lembaga penyiaran KRO) Bolkestein juga menentang peningkatan hubungan perdagangan dengan Indonesia, dia sudah kena tuduhan serupa ketika bekerja di Indonesia untuk konglomerat minyak Shell. Di bawah bimbingan Bolkestein, pada 1998 Wilders terpilih menjadi anggota de Tweede Kamer yaitu parlemen Belanda untuk fraksi konservatif VVD, setelah selama bertahun-tahun ia menulis pidato Bolkestein.
Bangkitnya partai fasis NSB di Hindia pada tahun 1930an, tidak hanya disebabkan oleh patriotisme kalangan Indo dan kekhawatiran nasionalisme Indonesia. Krisis ekonomi dirasakan sangat mendalam di Hindia Belanda, karena itu seruan supaya muncul pemimpin yang otoriter serta tegas bertindak semakin kuat saja. Karena penutupan banyak perusahaan, jumlah pengangguran semakin meningkat. Gaji pegawai negeri sering diturunkan, sesuatu yang dengan keras menimpa kalangan Indo karena banyak di antara mereka yang bekerja untuk pemerintah kolonial. Sejak sekitar 1900 di Hindia Belanda kelompok ini dihinggapi ketakutan karena semakin tingginya ancaman meletusnya revolusi Indonesia. Karena merupakan keturunan campuran, tidaklah pasti apakah setelah pergantian kekuasaan, masih akan ada tempat untuk mereka di negeri kelahiran. Bagi mereka Eropa adalah sesuatu yang abstrak di awang-awang, sebuah tempat untuk verlof (cuti) bagi amtenar kelas tinggi.
Kekhawatiran dan ketidakpastian ini juga dipupuk oleh kenyataan bahwa semakin banyak orang Indonesia yang memperoleh pekerjaan rendahan yang semula disiapkan untuk kalangan Indo. Ini terjadi karena orang Indonesia semakin terdidik, dan juga karena mereka memperoleh gaji lebih rendah jika dibandingkan dengan orang Eropa bagi pekerjaan yang sama. Di balik ancaman semakin tersingkirnya orang Indo ini, muncullah rencana ‘tanah asal Nieuw-Guinea’, yang propagandanya dilansir oleh NENASU singkatan bahwa Belanda untuk Penerbitan Nasional Sosialistis Belanda. Selama periode ini pemerintahan kolonial melakukan penghematan besar-besaran pada semua pengeluarannya, yang menyebabkan kesempatan kerja makin memburuk, bagi siapa saja. Pada 1932 berlangsung demonstrasi besar-besaran di Batavia, dengan spanduk-spanduk yang memasang tulisan “Pemerintah membuat PNS menjadi pemberontak!” Adalah beresiko kalau seorang PNS pada zaman seperti ini cuti ke Eropa dan ini dialami oleh Johan Ording, kakek Geert Wilders.
[pages]
DI HET NATIONAAL ARCHIEF (arsip nasional) Den Haag, di antara banyak dokumen menguning milik Commissariaat voor Indische Zaken (Komisariat Masalah Hindia) —yang langsung berada di bawah menteri koloni— terdapat kumpulan dokumen yang sangat tebal, seluruhnya tentang Ording. Dokumen terakhir bertahun 1935, dan tampaknya baru pada musim panas 2009 dokumen-dokumen ini dbuka untuk umum.
Ording yang kelahiran Utrecht (Belanda tengah), menjabat wakil inspektur pengawasan keuangan pada provinsi Jawa Timur. Setengah tahun pertama periode verlof-nya, akhir 1933, dilewatinya di Nice (Prancis selatan). Sesudah itu dia tiba di desa Grubbenvorst, dekat Venlo, Belanda selatan, bersama dengan istrinya Johanna (berasal dari keluarga Indo yang sudah lama berakar di Hindia) dan tujuh anak mereka yang masih kecil-kecil. Karena alasan-alasan ekonomi, Ording untuk sementara menetap di Grubbenvorst yang begitu terpencil. Sementara dia berada di Nice, di Soerabaja dia kembali dinyatakan bangkrut. Pada akhir 1934, secara tak terduga-duga dia memperoleh telegram yang berisi berita bahwa karena dianggap tidak mampu maka dia dipecat. Kepadanya dianjurkan supaya secepatnya mengajukan permohonan pensiun. Pensiun itu sendiri tidak pernah diterimanya, sehingga ia mengalami kesulitan keuangan yang besar. Kembali dia dinyatakan bangkrut. Yang lebih gawat lagi, bersama keluarganya Ording, ini baru menjadi jelas kemudian, tidak lagi memperoleh penggantian biaya kembali ke Hindia, karena dia kelahiran Belanda. Istri dan anak-anaknyalah yang lahir di Jawa.
Bagi Johanna yang waktu itu tengah mengadung, menetap di Belanda pasti merupakan sesuatu yang tidak disukainya. Sebagai anak keluarga Meijer yang sudah beranak pinak di Hindia, Johanna jelas terbiasa dengan hidup mewah dikelilingi pembantu. Itu berarti membesarkan anak-anak (yang tertua 13 tahun) akan merupakan tugasnya; pengalaman baru di lingkungan asing. Kemungkinan besar dia hampir tidak faham dialek setempat. Bulan-bulan pertama keluarga Ording masih menerima dana kecil sebagai tunjangan sementara dari Hindia, tapi masih dipotong karena harus melunasi hutang. Dua bulan setelah Johanna melahirkan, pada Januari 1935, aliran dana kecil ini berhenti, tanpa pemberitaan apapun. Ording dan keluarganya terpaksa mengemis, dan masih ada juga ancaman akan dikeluarkan dari rumah yang mereka tinggali. Ia menulis kepada Komite Krisis Nasional supaya memperoleh bantuan.
Walaupun sudah berulang kali meminta penjelasan, Ording tidak juga mendengar mengapa dia, setelah 17 tahun bekerja sebagai pegawai kolonial, dinyatakan tidak cocok untuk tugasnya. Dia memang sudah pernah secara pribadi menyatakan mengalami masalah keuangan besar dan menghadapi kebangkrutan (menurutnya karena istrinya untuk sementara tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya). Selain itu, tak lama sebelum berangkat, dia dipekerjakan pada posisi lain. Baru sesudah ia pergi dari Hindia, terungkap bahwa Ording kembali berhutang besar ketika berhenti berlayar untuk sementara dan berada di Soekabumi (di kota Jawa Barat ini ibu Wilders lahir sebagai anak ketujuh keluarga Ording, mungkin di rumah orang tua Johanna). Di Soekaboemi juga dimulai penyidikan pro-iustitia terhadap tuduhan bahwa suami-istri Ording telah melakukan flesschentrekkerij (penipuan). Kemudian menjadi jelas bahwa Ording merugikan beberapa orang yang menghutangkan uang kepadanya, tidak hanya di Hindia Belanda, tetapi juga di Nice tempatnya singgah selama cuti. Penilaian prestasi kerjanya selalu lebih dari cukup dan menurut berita dinas, ‘kapasitasnya bukanlah tidak baik’.
Dengan begitu Ording tidak pernah tahu mengapa dia tidak menerima pensiun dan mengapa tunjangan pengangguran sementara kecil tiba-tiba dihentikan; dia tidak menerima berita apapun, tidak dari Hindia Belanda, tidak dari Den Haag. Karena putus asa, pada bulan April 1935 dia mengirim surat yang begitu dramatis kepada menteri jajahan Hendrikus Colijn, meminta supaya keluarganya pada saat-saat terakhir ini ‘diselamatkan dari pemusnahan seluruhnya’. ‘Sekarang provinsi Jawa Timur membiarkan saya dan keluarga, terdiri dari delapan anak-anak yang masih kecil, selain saya dan istri, ke tangan lembaga bantuan kemiskinan. Sekarang ini, yang mulia, keluarga saya terancam kelaparan.’ Atas anjuran gubernur jenderal De Jonge, Colijn akhirnya memutuskan untuk menolak permintaan pensiun yang diajukan oleh Ording. Menurut gubernur jenderal, di Hindia Belanda, Ording telah ‘berbuat tidak pantas yang gawat’, sehingga dia tidak berhak lagi memperoleh pensiun. Dari Jawa Timur datang laporan bahwa dia ‘tidak bisa membereskan pekerjaan’, dan bahwa dia ‘secara keuangan dan moral sepenuhnya tidak bisa dipercaya’ dan bahwa ‘dia sekaligus istrinya terbiasa hidup besar pasak daripada tiang’. Bahwa Ording tidak bisa mempertahankan diri terhadap tuduhan-tuduhan dari luar Belanda ini, tidak mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pemerintah kolonial.
Untuk memberi kekuatan yuridis kepada keputusan ini, Colijn masih menggunakan tipu muslihat yang licik. Karena terhadap Ording tidak bisa dinyatakan bahwa dia tidak cocok bagi semua bentuk dinas pemerintahan di Hindia, maka dia tidak bisa memperoleh pensiun pada waktu diPHK, apa yang disebut ‘non-valeurspensioen’. Lebih dari itu, demikian alasan Colijn, aturan ini toh sudah ditarik sebulan setelah pemecatan Ording, jadi tidak perlu diterapkan padanya. Dengan cara yang licik ini, dengan apa yang disebut ‘kebijakan penyesuaian’, penguasa kolonial melakukan penghematan atas gaji karyawan selama tahun-tahun krisis, dengan ‘pemberontakan’ merupakan dampak tak terhindari.
Semua ini bagi Johanna yang waktu itu berusia 33 tahun (dia terbiasa dengan hidup nyaman di koloni tropis) pasti merupakan pengalaman yang sangat traumatis, demikian pula bagi delapan anaknya. Dia jatuh dalam kemiskinan yang pahit, terpisah dari keluarga dan tanah kelahirannya, tanpa secuilpun harapan untuk bisa kembali. Lebih dari itu, secara licik dia diusir dari tanah kelahirannya. Ayahnya, yang tidak dilihatnya kembali, tutup usia pada 1942 di Soekaboemi. Ibunya bisa selamat dari pendudukan Jepang dan periode Bersiap (kekerasan terhadap kalangan Belanda dan Indo), dan pada 1946 sebagai migran pasca kolonial bergabung dalam keluarga Johanna, sampai dia meninggal pada usia 82 tahun. Kembali ke Hindia Belanda seperti zaman dulu sudah tidak mungkin lagi bagi siapapun. Indonesia sekarang hanya untuk orang Indonesia, walaupun tidak semua orang di Belanda ingin memahaminya.
Di Belanda Ording kembali berhasil membangun karir, kali ini dalam penjara militer. Ketika berpangkat mayor dia memimpin Fort Honswijk, tempat mengurung para collaborateurs yaitu mereka yang bekerjasama dengan nazi Jerman ketika Belanda mereka duduki semasa Perang Dunia Kedua. Di sana juga berlangsung deportasi ratusan orang Belanda anggota NSB dan SS ke Nieuw-Guinea. Ording juga memimpin penjara Scheveningen dan kemudian penjara Leeuwarden. Walaupun dia pada akhirnya memperoleh rehabilitasi, mungkin saja pengalaman pahit cutinya telah meninggalkan beban pada anak-anaknya. Pada 1961, dua tahun sebelum cucu mereka Geert lahir, Ording dan istrinya kembali tinggal di Venlo. Menurut Wilders kakek neneknya itu tinggal ‘pada jarak setengah kilometer’ darinya dan dia sering berkunjung. Ording tutup usia pada 1976; enam tahun kemudian —Geert berumur 18 tahun— giliran Johanna yang meninggal dunia.
Alhasil, baik ibu Wilders maupun neneknya dan nenek buyutnya berada di Belanda tatkala Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang dan kekuasaan Belanda resmi berakhir pada bulan Desember 1949, ketika berlangsung ‘penyerahan kedaulatan’ (yang dipaksakan itu). Luka lama akibat Perang Dunia Kedua harus disingkirkan untuk memberi tempat pada perubahan pasca kolonial, perubahan pada tapal batas serta warga penghuni: proses ini diiringi oleh terganggunya rasa keadilan dan banyak kebencian. Kebencian terakhir ini mucul dalam bentul lobby Hindia di Den Haag dan munculnya karier politik dan amtenar kalangan yang disebut ‘Indische jongens’ alias cowok-cowok Hindia sejak awal 1950an.
Walaupun pemerintah Belanda mempersulit orang-orang Indo ini untuk berangkat ke Belanda, karena konon mereka terlalu ‘berorientasi Timur’, sebagian besar tetap berhasil tiba di Belanda. Mereka dikabarkan merasa ditolak di Indonesia tapi juga tidak diterima di Belanda. Satu dari lima orang Indo ini beremigrasi lebih lanjut, ke Amerika Serikat, Kanada atau Australia. Mereka yang toh tetap tinggal di Indonesia, pada 1957, ketika krisis Irian memuncak, tetap diusir keluar oleh Sukarno.
[pages]
DALAM KERANGKA KONSERVATIF DAN KOLONIALISTIS, ucapan dan pendirian politik Wilders cocok dengan pendirian politisi Indo lain yang diutarakannya lebih dari setengah abad silam. Patriotisme, memperkuat dan menjaga cakupan pengaruh Belanda, kaidah dan budaya serta kepercayaan mendalam pada negara bangsa sebagai obat manjur (seperti julukan ‘negeri asal’ Papua pada waktu itu). Bagi Wilders ‘kembali kepada keadaan seperti dulu’ sering merupakan thema yang berulang-ulang dan kadang-kadang mengarah pada kejutan. Misalnya pada 2008 dia dengan serius mendesak kembali bersatunya Vlaanderen (wilayah Belgia yang berbahasa Belanda) dengan Belanda, sehingga di atas peta akan muncul Belanda Raya yang selalu dianggap mitos (dulu NSB juga sempat memperjuangkan hal ini).
Waktu itu, di harian sore NRC Handelsblad, Wilders menulis, “Tiba saatnya untuk menunjukkan kepemimpinan demi memperbaiki kesalahan sejarah yang sudah menahun. Inilah saatnya”. Dalam nuansa yang sama pada 2009 dia minta menteri luar negeri Maxime Verhagen supaya mempercepat pembubaran Belgia yang tak terhindarkan lagi. Pada saat yang sama dia mengumumkan bahwa “kedaulatan Belanda sebagai bangsa sudah dirongrong”. Wilders juga mendesak pemindahan kedutaan besar Belanda di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, ‘sebagai hadiah kepada Israel’, karena menentang perjanjian asosiasi antara Uni Eropa dan Suriah dan menyerukan pemanggilan duta besar Belanda dari Arab Saudi, karena ‘mereka ikut campur dalam soal kebebasan berpendapat’ (ini berkenaan dengan kunjungan menteri luar negeri Belanda Bernard Bot ke Riyad setelah ribut-ribut soal karikatur di koran-koran Belanda). Kunjungan delegasi parlemen Belanda ke Arab Saudi pada 2008 disimpulkannya sebagai ‘kunjungan hura-hura berdalih politic correct ke negara terbelakang, barbar dan Islam fasis’. Berkali-kali dia mengajukan pertanyaan (kepada menteri luar negeri) mengenai ‘langkah-langkah Indonesia’ terhadap orang-orang Papua.
Yang menarik adalah juga pendiriannya terhadap affair Westerling, ketika banjir darah ini jadi pembicaraan umum. Di bawah komando kapten Raymond Westerling pada 1946 ribuan rakyat tak berdosa dibunuh waktu berlangsung operasi kontra teror di Sulawesi Selatan. Pada 1950 Westerling melakukan kudeta yang gagal terhadap Sukarno, lagi-lagi banyak jatuh korban tewas. Pemerintah Belanda (dengan politikus VVD Dirk Stikker pada jabatan menteri dalam negeri) pada tahun yang sama memutuskan tidak akan mengadili Westerling atas kejahatan perang ini; keputusan yang sampai sekarang tetap didukung Wilders. Pada 2003 Wilders membela Westerling dengan berkata, ‘pada zamannya itu harus dilakukan’.
Penolakan Wilders terhadap imigrasi dan kehadiran orang Muslim (dia menggunakan istilah ‘tsunami muslim’ da ‘kolonis Maroko’), terhadap agama Islam dan multikulturalisme secara umum selalu merupakan tema utamanya. Hal ini kemudian juga disampaikannya di luar negeri. Lebih dari itu sekarang semakin beralasan untuk menempatkan Wilders sebagai pembalas dendam pasca kolonial, betapa dia begitu terobsesi untuk memulihkan perubahan geopolitik dan demografis setelah Perang Dunia Kedua dan ‘memulihkan kesalahan-kesalahan historis’. Balas dendam dan patriotisme ekstrim dalam bentuk ‘mempertahankan budaya sendiri yang dominan’, ‘penyelamatan nilai spesifik Eropa’ dan ‘mengurangi Islam’ merupakan penggerak neokolonialnya, yang tampaknya cuma ditiru dari kalangan fasis NSB Indo. Tapi tidak hanya NSB Indo yang mengilhaminya, kelompok-kelompok seperti sayap kanan kolonialis dalam tubuh partai konservatif VVD, Jong Conservatief Verbond (Ikatan konservatif muda), Centrumpartij (partai tengah) menyebarkan patriotisme budaya reaksioner dan disatukan dengan xenofobia. Dalam manifesto Wilders yang berjudul ‘Kies’ alias pilih, tertera imbauan yang mengkhawatirkan berikut:
Belanda yang mempertahankan identitasnya sendiri dan bangga terhadapnya, tidak membiarkan diri diambil alih atau menyesuaikan diri pada budaya-budaya asing, atau (sic) jati diri dibiarkan kabur sampai hanyut dalam lembaga-lembaga supra nasional.
[pages]
BAHWA WILDERS TERANG-TERANGAN BEROPERASI dalam dimensi politik pasca kolonial tanpa orang sadar terhadapnya, juga menjelaskan bagaimana orang Belanda menyikapi masa lampau kolonialnya. Membisu, menyangkal, melupakan dan melengos pada hal lain merupakan motto selama bertahun-tahun. Karena itu tidak ada lagi yang bisa membayangkan bahwa peristiwa seputar Hindia Belanda yang terjadi lebih dari 50 tahun silam sekarang ternyata masih berdampak pada kehidupan politik sehari-hari. Padahal dulu itu lebih dari setengah juta orang Belanda terlibat langsung dalam pendudukan Jepang, perang kolonial dan perpindahan orang sebagai akibatnya. Ini adalah kejadian yang sangat membekas pada kehidupan mereka dan karenanya juga tak bisa mereka lupakan. Begitu juga anak-anak mereka, sejumlah orang ini sampai sekarang masih mengidap problematis perang yang terwariskan, sesuatu yang disebut trauma generasi kedua. Apa dampak jangka panjang pengalaman orang Indo diperlakukan sebagai warga negara kelas dua —baik di koloni maupun kemudian di Belanda— belum pernah diteliti. Tetapi bahwa pencarian problematis terhadap jati diri Indo ini terus saja berlangsung, juga pada generasi kedua, akan langsung terlihat di internet. Karena sepinya pembahasan tentang berakhirnya kolonialisme, maka peristiwa pecahnya perang dan periode jangka panjang yang mengawalinya sekarang menjadi sumber masalah bagi apa yang bisa disebut sebagai politics of displacedness atau kira-kira politik pemindahan yang tak dikehendaki.
Maka adalah sebuah langkah brilyan yang diambil Wilders untuk memblondakan rambutnya. Karena ternyata hanya itulah yang dibutuhkan di Belanda untuk mencampakkan keindoannya untuk kemudian sebagai ‘pria Venlo’ masuk dalam arena politik. Seorang politikus Belgia atau Prancis dengan agenda neokolonial yang relatif sama menghadapi resiko besar dikenali pada tahap awal sebagai pembalas dendam pasca kolonial yang tidak berbahaya. Pada kedua negara politik dalam dan luar negeri dilihat berdasarkan perspektif jangka panjang, di dalamnya lobby lama (Aljazair, Kongo, Rwanda) langsung dikaitkan dengan politisi baru — baik oleh para politisi itu sendiri maupun oleh para pakar politik dan sejarawan kolonial. Contoh yang paling belakangan terjadi di Belgia, berkaitan dengan genosida 1994 di Rwanda, adalah perdebatan tentang apa yang disebut ‘revisionisme genosida’ yang terjadi juga karena dorongan politik. Debat seperti ini terjadi, sedikit banyak, di pelbagai negara sekeliling Belanda yang pernah merupakan penguasa koloni, tapi tidak pernah terjadi di Belanda. Karena warisan politik Indo yang dengan tahu dan mau memasukkannya ke dalam buku lupa, maka Belanda buta terhadap simbol dan retorika yang pernah untuk jangka waktu lama begitu menentukan imperialismenya sendiri. Ini adalah kesimpulan yang menyedihkan.
Bukankah sesuatu yang penting, melainkan sesuatu yang ironis kalau Wilders dituduh menyebarkan kebencian, sementara dulu haatzaai-artikelen alias pasal-pasal penyebar kebencian itu dimasukkan ke dalam kitab undang-undang hukum pidana Hindia Belanda hanya supaya bisa meringkus Sukarno dan kawan kawannya, dan ini tidak dipahami di Belanda. Ini juga yang terjadi tahun 2008, ketika setelah mengeluarkan film Fitna, Wilders dinyatakan persona non grata oleh Indonesia. Dia tidak boleh lagi mengunjungi negeri ibunya. Ini masih dilanjutkan dengan penyerbuan konsulat Belanda di Medan, pembakaran bendera Belanda dan tuntutan para demonstran supaya semua orang Belanda diusir keluar. Sangat besar godaan untuk melihat Wilders sebagai pembalas dendam kakek-neneknya, Johan dan Johanna Ording. Tetapi bisa juga Wilders adalah kasus ekstrim bagi orang Indo yang terasing dari jati dirinya sendiri. Model rambutnya yang ekstrim itu jelas merupakan buktinya.
[pages]
Post Scriptum:
Begitu banyaknya reaksi yang masuk tatkala artikel di atas terbit pada de Groene Amsterdammer edisi 4 September 2009, terdapat beberapa surat biasa maupun surat elektronik yang cukup menarik.
Salah satunya berkaitan dengan pelbagai alasan mengapa orang Indo mencat pirang rambut mereka. Bahwa sudah ada preseden di masa lampau bagi alasan politik untuk menyembunyikan keindoan seseorang ternyata dari reaksi yang saya terima dari Athens, Ohio, Amerika Serikat, dari sejarawan profesor Bill Frederick. Ia mengabarkan bahwa ketika melakukan penelitian arsip terhadap periode 1945-1950 di Jawa Timur dia mendapati ada orang-orang Indo yang memblonda rambut mereka sebelum melakukan kekejaman bersama orang-orang Indonesia. Para penjahat berambut pirang ini melakukan tindakan keji di Surabaya selama periode Bersiap (1945-1950), dan sebagai kaki tangan para Pemoeda mereka melakukan perampokan, penculikan dan pembunuhan baik terhadap sesama orang Indo, maupun Belanda totok dan warga Tionghoa. Menurut Frederick orang-orang Indo pirang ini bergabung dalam gerombolan teroris politik Sabaroeddin yang waktu itu ditakuti banyak orang dan mendapat julukan ‘de Beul’ alias algojo. Maklum dia melakukan pembunuhan keji di Jawa Timur dengan korban baik orang Indo, totok maupun orang Indonesia sendiri dan kalangan militer Britania-India. Frederick beranggapan bahwa ‘rasisme’ yang ditunjukkan oleh Indo-Indo berambut pirang ini harus bisa, seperti rambut pirang mereka, melindungi mereka dari kekerasan orang-orang Indonesia terhadap orang Indo yang meledak selama periode Bersiap. Tanpa pengetahuan mendalam dan terperinci terhadap tempat dan waktu, akan sangat sulit untuk bisa memahami strategi bertahan hidup yang paradoksal ini. Hanya tragedinya yang terlihat dengan jelas di balik masa lampau yang begitu kelam.
Soal sejarah kakek Wilders yang bernama Johan Ording, ternyata berbeda dengan apa yang tertera dalam arsip. Bahwa pada banyak dokumen itu tercantum kata ‘rahasia’ dan untuk melihatnya seorang peneliti harus memperoleh izin khusus dari tingkat tinggi di Den Haag, menimbulkan dugaan pada diri saya, tapi itu tidak terlihat dari dokumen, bahwa ini —tentunya— adalah upaya untuk menutup masa lampau kolonial.
Dan memang itulah yang terjadi. Untuk itu saya diberitahu oleh anggota keluarga seorang pria yang pada 1933 mengungkap kasus penggelapan dan korupsi, dia adalah wakil kepala bagian pengawasan keuangan provinsi Jawa Timur, namanya J. van Dijk (anggota keluarga yang mengabarkan hal ini tidak ingin diungkap namanya). Datang dari Negeri Belanda, tuan Van Dijk pada 1931 menduduki jabatan adjunct-inspecteur (wakil inspektur) dan tangan kanan pimpinannya yaitu Ording sendiri, yang waktu itu sudah 14 tahun berada di Hindia. Setelah beberapa saat, Van Dijk yang lurus dan taat beragama serta waktu itu berusia 26 tahun mendapati bahwa Ording tidak pernah menjalani verlof atau cuti ke Belanda—bisa jadi ini adalah indikasi bahwa ada (yang bersangkutan terlibat dalam) praktek-praktek kecurangan. Sebagai wakil Van Dijk akan dengan cepat mendapati kalau terjadi hal-hal yang tidak wajar pada pembukuan atau kontaknya dengan pihak lain.
Van Dijk yang secara teratur menulis surat kepada orang tuanya di Belanda tentang apa yang terjadi di tempat kerjanya (tanpa menyebut nama pihak yang terlibat), diam-diam meneliti apa yang terjadi dan pada awal 1933 mengungkap adanya ‘kecurangan besar’ yang menyebabkan penangkapan beberapa anak buahnya, sedangkan Ording yang juga terlibat dalam kasus ini harus menjalani cuti ke Belanda. Pada tahun 1960an, Van Dijk memberi tahu anggota keluarganya (yang juga adalah seorang akuntan) tentang kecurangan atasannya dan pelbagai kotoran lain yang berhasil dibersihkannya. Kemungkinan besar, beberapa pejabat tinggi provinsi Jawa Timur terlibat dalam kecurangan ini, yang menjelaskan mengapa terhadap masalah ini tidak diambil tindakan tegas dan mengapa pula Ording tidak kena PHK, tetapi dia diberhentikan dengan hormat, bahkan memperoleh tunjangan pengangguran dan kemudian di Belanda kembali mendapat pekerjaan pada dinas pemerintahan. Lebih dari itu, Ording juga memperoleh sedikit perlindungan menteri koloni Colijn yang sampai 1939 juga menjabat perdana menteri, ini menyebabkan Colijn memiliki wewenang lebih besar. Sebagai orang yang sudah lama bekerja, Ording mungkin tahu banyak hal yang memberatkan atasannya sehingga dia tidak kena PHK atau dituduh melakukan tindak kriminal. Apakah pengumuman mendadak pada Maret 1933 tentang kepergian gubernur Jawa Timur G. H. de Man —belum lagi dua tahun menjabat— berkaitan dengan korupsi besar-besaran ini, tidaklah jelas bagi saya. Yang jelas karier De Man di Hindia waktu itu berakhir.
Van Dijk yang setelah kepergian Ording diangkat sebagai pimpinan dinas pengawasan keuangan, sementara itu sudah membiasakan diri dengan situasi Hindia dan bertindak sangat hati-hati. Misalnya dia tidak ikut makan kue kalau ada anak buahnya yang ulang tahun, karena takut diracun. Dari surat-suratnya bisa dibaca bahwa baru pada akhir 1939 kasus penggelapan ini akhirnya dibawa ke pengadilan dan sebagai saksi ahli dia harus menghabiskan banyak waktu. Van Dijk yang tidak begitu suka pada apa yang disebutnya ‘pembukuan à la Hindia’ sementara itu mendapati lebih banyak lagi kasus kecurangan, seperti misalnya ‘kecurangan Tionghoa’ pada dinas pajak. Tentang cara ketat yang diterapkan Van Dijk dalam memimpin bagian pengawasan keuangan provinsi Jawa Timur berkali-kali diajukan pertanyaan di Volksraad (parlemen Hindia yang anggotanya ditunjuk, bukan dipilih) di Batavia. Pembagian Jawa menjadi tiga provinsi, gagasan baru Colijn, baru saja terlaksana pada 1933 dan rentan bagi penyelewengan serta kecurangan para pegawai negeri; tampaknya Colijn berkepentingan juga bahwa hal ini sesedikit mungkin terungkap.
Diterjemahkan dari bahasa Belanda seperti dimuat pada mingguan De Groene Amsterdammer No. 36, Tahun 133, 4 September 2009, halaman 22-27.
[pages]