Setelah adanya semangat dari Solferino dalam menolong korban perang atau bencana, maka setelah 1863 organisasi palang merah bermunculan. Termasuk di Hindia Belanda.
Mula-mula, seperti disebut Nieuwe Courant edisi 19 Oktober 1948 dan De Locomotief edisi 21 Oktober 1948, dibentuk Komite Palang Merah Batavia pada 8 Oktober 1870. Tentu saja palang merah di Hindia Belanda didominasi oleh orang-orang Belanda.
Pada 21 Oktober 1873, statuta Palang Merah Hindia Belanda disahkan berdasar keputusan pemerintah Hindia Belanda. Gerakan kepalangmerahan itu hendak diperkenalkan di seluruh nusantara. Organisasiya dinamai Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie (NERKAI).
NERKAI tak melulu berisi orang Belanda. Orang Indo (campuran) maupun orang bumiputra ada yang menjadi anggotanya. Setelah makin banyak orang bumiputra yang menjadi dokter atau setidaknya mengenyam sekolah, serta semakin gencarnya pergerakan nasional Indonesia, keinginan orang Indonesia untuk mengadakan organisasi palang merah untuk orang Indonesia sendiri pun akhirnya muncul pada 1938, menjelang Perang Dunia II.
“Dr. Senduk dan aku mencoba menyusun gagasan itu di Sukabumi untuk diajukan kepada penguasa setempat. Tetapi pemerintah kolonial entah karena masih terlalu rendah pandangannya terhadap bangsa Indonesia, atau karena khawatir apabila bangsa Indonesia akan menyalahgunakan organisasi itu, untuk tujuan merugikan pemerintah Belanda,” aku dr Bahder Djohan dalam Bahder Djohan, Pengabdi Kemanusiaan.
Perjuangan dr. Bahder Djohan dan dr. Rumondor Cornelis Lafrand Senduk, keduanya lulusan STOVIA Jakarta, harus melalui jalan panjang untuk terbentuknya organisasi palang merah untuk orang Indonesia sendiri. Peluang Senduk dan Djohan untuk menyatakan idenya itu datang pada 1940 di kongres NERKAI di Jakarta. Namun gagasan mereka ditolak.
Toh, mereka tak patah arang. Mimpi boleh dijegal, namun semangat kepalangmerahan tetap tumbuh dengan jalan yang lain.
“Sebagai mahasiswa kedokteran kami membentuk organisasi yang disebut Penolong Korban Perang disingkat Pekope bersama dengan banyak badan-badan sosial yang ada. Maksudnya adalah untuk mempersiapkan diri mengadakan sistem tolong menolong dalam keadaan perang. Secara kongkrit tugas saya adalah memberi pelajaran (kursus) PPPK di kampung-kampung,” aku dr Satrio dalam Perjuangan dan Pengabdian: Mosaik Kenangan Prof. Dr. Satrio, 1916-1986. PPPK yang dimaksud adalah Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), belakangan lebih sering disebut Pertolongan Pertama (First Aid) saja.
Perkope tak hanya didirikan oleh sekalangan di satu tempat saja. Banyak anak bangsa lain yang juga memiliki jiwa kemanusiaan tinggi membuat Pekope di tempat-tempat mereka. Selain dr. Bahder Djohan-RCL Senduk dan dr. Satrio, ada dr. Moewardi yang –sayangnya– hanya dikenal sebagai korban PKI 1948 saja.
Dr Moewardi, yang juga lulusan STOVIA, merupakan pemimpin Barisan Banteng. Dia telah mengamalkan ilmunya untuk kemanusiaan dengan memimpin Pekope di masa Perang Dunia II. Organisasi yang dipimpin Moewardi itu pada awal 1942 telah seperti Palang Merah Indonesia (PMI) meski PMI belum ada. Koran Pemandangan (17 Januari 1942) menyebut Pekope tak hanya memiliki barisan pemberi pertolongan pertama saja, tapi juga bagian perawatan anak dan perempuan, registrasi penduduk, penguburan ala Islam, pengadaan makanan, bahkan pemadam kebakaran dan pencari pekerjaan untuk korban perang pun Pekope punya.
Pekope adalah organisasi perorangan atau kelompok berbasis sukarelawan yang berfokus pada pekerjaan perang. Menjelang Jepang datang, Pekope didirikan di pelosok-pelosok daerah. Akibatnya Pekope yang lebih merakyat itu lebih familiar di kalangan masyarakat daripada NERKAI.
Namun tetap saja, seperti diberitakan Bataviaasch Nieuwsblad tanggal 26 Februari 1942, Pekope tidak diakui oleh pemerintah kolonial. Dengan kata lain, Pekope bukan lembaga resmi pemerintah seperti organisasi bahaya udara alias Lucht Bescherming Dienst (LBD) atau NERKAI sehingga pengurusan dan pendanaannya tidak dibantu pemerintah.
Pemerintah hanya merasakan manfaatnya di masa darurat menjelang hingga beberapa saat setelah kedatangan balatentara Jepang. Adanya manfaat yang didapatkannya itu membuat pemerintah mau berbagai dengan memberi bantuan keuangan kepada Pekope. Itupun setelah Mr Mohammad Yamin menuntut kepada pemerintah agar memberi bantuan keuangan kepada Pekope.
Setelah tentara Jepang menduduki Indonesia, NERKAI yang buatan pemerintah Hindia Belanda dibubarkan di seluruh nusantara oleh tentara Jepang. Ketiadaan NERKAI dengan perannya tidak masalah buat Jepang, sebab ada Pekope yang membantu rakyat sipil. Bahkan, menurut buku Sejarah Kesehatan Nasional Indonesia JIlid 3, Pekope makin ditingkatkan dengan makin banyaknya dokter yang melatih para muda-mudi dalam hal mengadakan pertolongan pertama.
Di zaman pendudukan Jepang, dr Senduk mengusulkan lagi pendirian palang merah untuk orang Indonesia kepada penguasa militer Jepang. Lagi-lagi ditolak.
Setelah Indonesia merdeka, rencana pendirian palang merah barulah bisa lebih diwujudkan. Dr. R. Mochtar, dr. Bahder Johan, dr. Joehana, dr. Marjuki, dan dr. Sitanala ditunjuk menjadi panitia pembentuk palang merah—yang disebut Panitia Lima. Di bawah Menteri Kesehatan dr Boentaran dan Wakil Presiden Mohamad Hatta Palang Merah Indonesia (PMI) akhirnya terbentuk pada 17 September 1945.
PMI dibangun dr Sitanala di Ambon dan dr Senduk di kawasan Indonesia Timur. Namun bersamaan dengan itu, pecah Perang Kemerdekaan antara 1945-1949. Perang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang coba dimusnahkan oleh Belanda itu diikuti dengan kembali aktifnya NERKAI. Maka di wilayah yang sama itupun ada dua organisasi palang merah yang beroperasi.
Kondisi tersebut berlangsung hingga Konferensi Meja Bundar (KMB), 1949. Setelah Belanda harus mengakui kemerdekaan Indonesia dan tentara serta aparat sipil Belanda harus angkat kaki dari Indonesia, maka Nerkai pun bubar untuk selamanya. Perannya lalu dimonopoli PMI yang terus mengerjakan pekerjaan kemanusiaan hingga saat ini.