Beberapa minggu terakhir ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan harga tiket pesawat terbang yang naik gila-gilaan menjelang mudik Lebaran. Tiket kelas bisnis dari Bandung ke Medan, misalnya, mencapai Rp21 juta. Seberapa pun para perantau Sumatera di Jawa bekerja keras dan menabung untuk pulang kampung, jumlah sebanyak itu tetap saja terasa sangat berat dan sulit diterima. Akibatnya, kini terjadi penurunan tajam pemudik berpesawat sekaligus lonjakan drastis pemudik yang menggunakan bus, kereta, dan kapal, serta kendaraan pribadi, termasuk sepeda motor yang dinaiki dua hingga empat orang, plus barang-barang.
Sejak awal kelahirannya, mudik naik pesawat memang sudah mahal. Setelah kemudian sempat terjangkau, harganya belakangan ini naik lagi.
Ada beberapa pertanyaan yang menarik soal mudik berpesawat ini. Kapan sebenarnya masyarakat Indonesia mulai mudik dengan pesawat? Siapa saja yang memilih pesawat untuk mudik dan apa maknanya? Bagaimana dinamika mudik dengan pesawat dalam beberapa dekade terakhir di Indonesia?
Dari pengamatan saya, mudik dengan pesawat hampir tidak pernah dibicarakan orang pada dekade 1950-an hingga 1970-an. Di era 1960-an, pemudik di kota-kota besar di Jawa, khususnya Jakarta, lebih banyak menggunakan kereta api. Ini tidaklah mengherankan, mengingat jaringan kereta di Jawa sudah terbentuk sejak seabad sebelumnya, ketika Belanda membangun rel dan stasiun untuk menghubungkan kota-kota di seantero Jawa. Tapi, mudik dengan kereta di tahun 1960-an itu jauh dari kata nyaman, karena sulitnya mendapatkan tiket, kondisi kereta yang buruk, serta kriminalitas sepanjang perjalanan.
Baca juga: Cerita Mudik Tahun 1960-an
Di era 1970-an kereta tetap menjadi primadona, ditambah dengan bus antarprovinsi serta kapal laut (Lebaran zaman 1980-an, bahkan ada yang memakai truk untuk mengangkut orang yang berlebaran berkeliling kota). Menjelang Lebaran mudah saja bagi kita melihat serbuan calon pemudik ke stasiun, terminal, dan pelabuhan. Foto-foto di halaman depan surat kabar menjelang Lebaran tiba-tiba menjadi sangat dramatis, menggambarkan masyarakat yang menyemut di stasiun, terminal, pelabuhan serta di dalam bus, kereta, dan kapal.
Mereka tak hanya digambarkan berdesakan dengan sesama calon penumpang, tapi juga dengan koper dan kardus-kardus besar berisi pakaian dan oleh-oleh untuk keluarga. Berbagai problem transportasi selama mudik yang dibicarakan publik juga berkaitan dengan transportasi darat, misalnya kecelakaan lalu lintas maupun kehadiran calo tiket kereta yang sulit diberantas.
Bandara jarang disebut. Bandara juga bukan tempat yang diinspeksi pejabat kala itu dalam rangka memastikan mudik berjalan lancar. Mereka umumnya melakukan peninjauan ke stasiun, terminal, dan pelabuhan.
Baru di era 1980-an publik mulai menyebut-nyebut kapal terbang sebagai salah satu alternatif untuk bisa bertemu keluarga di Hari Raya. Itupun jumlah penumpangnya belum terlalu banyak, setidaknya dibandingkan dengan bus atau kereta api. Menjelang Lebaran tahun 1984, misalnya, Garuda Indonesia Airlines (GIA) menurut berita Kedaulatan Rakyat, 28 Juni 1984, hanya menyediakan satu pesawat ekstra ke Yogyakarta untuk menampung penumpang yang tidak mendapat kursi di pesawat reguler. Maskapai Merpati bahkan tidak menyediakan pesawat tambahan sama sekali, memperlihatkan bahwa meskipun sudah memasuki masa mudik, namun jumlah penumpang pesawat masih relatif normal.
Baca juga: Akhir Bandara Kemayoran
Setahun kemudian, pemudik berpesawat masih minim. Gambarannya bisa kita lihat di laporan arus mudik di Tempo, pada 29 Juni 1985. Penduduk kota terbesar di Indonesia, Jakarta, diperkirakan berjumlah 7,5 juta jiwa. Yang mudik pada Lebaran tahun itu tercatat 927.000. Sebagian besar (650.000 orang) mudik naik bus dan 267.400 naik kereta api. Sisanya sekitar 9.600 orang kemungkinan besar merupakan penumpang kapal laut dan pesawat. Jadi, pemudik berpesawat tahun itu hanya sekitar satu persen (pemudik bersepeda motor tidak dihitung saking banyaknya).
Statistik nasional juga menggambarkan minimnya pemudik berpesawat. Perkiraan pemerintah menjelang Lebaran tahun 1987 adalah sebagai berikut. Jumlah pemudik diperkirakan 8,6 juta orang. Rinciannya: 5,2 juta memakai jalur darat, 1,3 juta naik sepur, dan 2,1 juta orang dengan jalur perairan. Penumpang pesawat jauh lebih sedikit dibandingkan dengan angka-angka gigantik di atas. Kursi untuk penumpang pesawat domestik hanya disediakan sekitar 25.000 kursi saja.
Salah satu daerah yang banyak menerima pemudik berpesawat di era itu adalah Medan, Sumatra Utara (Sumut). Perantau asal Sumut memang cukup banyak di Jakarta. Kompas, 18 April 1990, memberitakan bahwa jumlah penumpang pesawat yang turun di Bandara Polonia beberapa hari sebelum Lebaran tahun 1988 berjumlah 11.645 (di musim mudik 1989 menjadi 12.383). Kapasitas ruang tunggu Polonia sangat terbatas (500 orang), yang menandakan bahwa bandara memang tidak dipersiapkan untuk menampung penumpang mudik yang melimpah. Bisa dibayangkan bila ada pesawat yang terlambat datang atau mengalami penundaan keberangkatan di musim mudik saat itu.
Baca juga: Merayakan Lebaran di Masa Lampau
Lalu, siapa saja pemudik di pesawat di era 1980-an? Koran Kedaulatan Rakyat, 28 Juni 1984, (Lebaran tahun itu jatuh pada 30 Juni) menyebut bahwa pada musim mudik tahun itu pemudik yang naik pesawat ke dan dari Yogyakarta umumnya pejabat asal Yogyakarta yang berdinas di luar Jawa. Sebagai pejabat, naik pesawat yang tiketnya mahal tentu tidak berat bagi mereka. Pelajar, yang pastinya berasal dari kelas atas, juga menjadi penumpang pesawat di musim mudik masa itu. Ada golongan ketiga yang naik pesawat, yang kala itu diistilahkan sebagai “swastawan”, yakni pekerja partikelir yang sukses. Yang tak kalah menarik adalah kelompok penumpang lainnya yang naik pesawat Bouraq dari Kalimantan ke Yogyakarta. Mereka adalah para transmigran asal Yogyakarta dan sekitarnya yang sudah makmur di Kalimantan, dan pulang kampung saat mudik.
Penggunaan pesawat oleh pemudik mematahkan imej yang sudah lama tertanam di benak kaum urban di kota besar di Jawa, khususnya Jakarta, pada masa itu bahwa mudik Lebaran adalah “tradisi pembantu”. Kini, sang majikan pun bahkan mudik.
Pada era 1980-an ini pula muncul satu indikasi lain yang menunjukkan mulai lahirnya minat pada mudik dengan pesawat: iklan maskapai penerbangan beberapa hari menjelang Lebaran. Iklan semacam ini belum ada di dekade-dekade sebelumnya. Sebagai gambaran, iklan alat transportasi yang lazim menjelang Lebaran di era 1970-an adalah ikan kereta api, mobil minivan dan sepeda motor. Pendeknya, iklan-iklan yang mengajak pemudik memakai jalur darat.
Baca juga: Sindiran Lagu Hari Lebaran
Situasi berubah di dekade berikutnya. Salah satunya bisa dilihat di Kedaulatan Rakyat, 25 Mei 1987, lima hari sebelum Lebaran tahun 1987. Maskapai penerbangan Merpati, dengan slogannya, “Terbang bersama Merpati, cara bepergian yang ekonomis”, mempromosikan rute-rute penerbangan mereka, yang merupakan kota-kota dengan arus perpindahan penduduk yang banyak (karena pekerjaan, studi, dan lainnya), mulai dari Palembang, Bandung, Yogyakarta, Banjarmasin, Ujung Pandang, hingga Ambon. Jelas Merpati berharap agar para pemudik dari kota-kota ini memakai pesawat mereka untuk mudik yang tinggal beberapa hari lagi.
Mulai beralihnya pemudik menggunakan pesawat terbang di era 1980-an disebabkan oleh banyak faktor. Secara ekonomi, pemerintah dan masyarakat Indonesia sedang menikmati pertumbuhan ekonomi nasional yang lumayan tinggi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1989 nyaris menyentuh angka 7 persen. Ini juga tampak menjelang Lebaran, dengan meningkat tajamnya jumlah uang yang dibelanjakan masyarakat. Pembangunan di sektor transportasi udara, khususnya bandara di berbagai kota, juga memberi pengaruh penting.
Redaksi Kompas, dalam tajuk rencananya tanggal 23 April 1990 (Lebaran 1990 jatuh pada 27 April), menangkap dengan baik lahirnya fenomena pemudik berpesawat. Mereka menyebut dua contoh ekstrem bagaimana masyarakat Indonesia membelanjakan uangnya menjelang Lebaran. Di titik ekstrem pertama, ada golongan masyarakat bawah yang terpaksa menghabiskan seluruh uangnya untuk berlebaran di kampung. Contohnya pembantu rumah tangga. Di titik ekstrem satunya, kata redaksi, “ada kelompok masyarakat yang membelanjakan uangnya dalam jumlah besar termasuk pulang ke tempat asal bersama seluruh keluarga dengan menggunakan pesawat udara”. Dengan kata lain, mudik naik pesawat kala itu sangat tidak lazim karena hanya bisa dilakukan kalangan ekonomi teratas di Indonesia, kalangan the haves yang lebih mementingkan pulang daripada memikirkan uang menjelang Lebaran.
Baca juga: Kesedihan di Hari Lebaran
Laporan Tempo tanggal 11 April 1992 (Lebaran tahun itu jatuh pada 4 April), mengonfirmasi perspektif di atas. Dengan nada takjub, Tempo memberitakan tentang kehebohan masyarakat mudik naik bus, kereta api dan kapal, yang pada intinya bermuara pada kepadatan, kesemrawutan, dan ketidaknyamanan. Tapi berbeda dengan mudik naik pesawat. “Di udara,” kata Tempo, “cerita agak lebih enak. Di sini tak ada jejal menjejal penumpang.” Mudik berpesawat, dengan demikian, telah mendefinisikan ulang perjalanan mudik.
Problem dengan mudik berpesawat hanyalah “calo yang bersimaharajalela”. Bayangkan, ada penumpang yang berjuang keras dan berkorban banyak untuk dapat tiket pesawat lewat calo, untuk kemudian kaget ketika mengetahui bahwa pesawat yang dinaikinya rupanya tidak penuh.
Menariknya, operasi kependudukan untuk mencegah pemudik membawa ke kota saudara atau temannya di kampung setelah Lebaran (alias operasi yustisi) tidak menyentuh bandara. Di tahun 1990, operasi yustisi tidak dilakukan setelah Lebaran atau pada masa arus balik, melainkan sebelum Lebaran, tepatnya saat pemudik akan pulang kampung.
Baca juga: Menentukan Hari Lebaran pada Masa Kolonial
Menurut Tempo (28 April 1990), operasi ini dijalankan oleh Badan Koordinasi Penertiban dan Pengendalian Urbanisasi (Bakoppur) Pemda DKI Jakarta. Petugas Bakoppur mendatangi Terminal Pulogadung dan mengajukan beberapa pertanyaan pada pemudik, mulai dari identitas, tujuan mudik, dan kemungkinan si pemudik membawa keluarga ke Jakarta setelah Lebaran. Tujuannya jelas mencegah urbanisasi ke Jakarta. Tapi, tidak ditemukan laporan yang menyebutkan bahwa pertanyaan interogatif semacam itu diajukan kepada pemudik yang naik pesawat terbang tahun itu. Ini mengindikasikan dua hal: 1) minimalnya kemungkinan penumpang pesawat membawa keluarganya untuk berurbanisasi di Jakarta, 2) bilapun membawa keluarga ke Jakarta, diasumsikan bahwa calon pendatang baru ini memiliki keterampilan dan kemampuan finansial yang baik untuk bertahan hidup di Jakarta. Pemudik berpesawat, dengan demikian, otomatis dianggap dari kalangan berada.
Baru di tahun 2000-an mudik berpesawat sedikit turun kelas, di mana kaum kelas menengah urban Indonesia pun bisa duduk di kursi pesawat untuk pulang kampung. Situasi ini dimungkinkan oleh meluasnya kelas menengah di kota-kota besar Indonesia serta perang tarif pesawat yang membuat harga tiket pesawat lebih terjangkau. Namun, melihat harga tiket pesawat di hari-hari menjelang Lebaran tahun 2019 ini, bisa jadi mudik berpesawat kembali menjadi fenomena awal 1990-an, ketika yang bisa pulang kampung naik si burung besi itu hanyalah kelas pejabat serta konglomerat. Rakyat biasa kembali mudik naik bus, kapal, dan sepeda motor.
Penulis adalah dosen Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta & PhD di Universiteit van Amsterdam.