Selain menjarah manuskrip, bermacam benda budaya, dan batuan benteng ketika menaklukkan Yogyakarta, Inggris juga mengambil uang emas dan perak dari keraton. Sejarawan Peter Carey, dalam dialog sejarah “Repatriasi Benda Bersejarah dari Negeri Penjajah” live di saluran Youtube dan Facebook Historia, Rabu (5/8/2020), menyebut jumlahnya 800.000 dolar Spanyol.
Uang itu dibagi menjadi dua bagian: 400.000 dolar digunakan untuk membayar tunjangan (prize money) bagi perwira-perwira yang tidak tewas dalam perang, 400.000 dolar sisanya dikirim ke Benggala untuk diberikan kepada keluarga perwira dan prajurit.
Dalam istilah Inggris harta tersebut disebut loot (jarahan) yang berasal dari kata India. Dan yang terjadi di Yogyakarta, loot ini dipakai untuk memberi tunjangan kepada pasukan Sepehi. Mereka diberi persentase dari harta jarahan. Di mana dalam serangan ke Keraton Yogyakarta itu, Inggris mengerahkan sekitar seribu prajurit yang sebagian besar merupakan pasukan Sepehi dari India.
Baca juga: Empat Jenis Jarahan Inggris dari Keraton Yogyakarta
Peter menjelaskan, 800.000 ribu dolar Spanyol pada waktu itu setara dengan 150.000 poundsterling. Dalam kurs saat ini nilainya mencapai 11,5 juta poundsterling. Jumlah tersebut setara dengan 350 kilogram emas.
Peter juga menanggapi hitungan 57.000 ton emas yang dilontarkan pihak keturunan Sultan Hamengku Buwono II. Menurutnya, hal itu mungkin ditafsir dari beragam kekayaan yang diraup Inggris selama berkuasa di Jawa.
Selain menjarah Keraton Yogyakarta, Inggris juga menguasai wilayah-wilayah seperti Pacitan, Kedu, Jipang, Rajegwesi, hingga Mojokerto. Wilayah-wilayah tersebut kemudian menjadi landasan sistem perpajakan Inggris untuk membiayai ekspedisi militer.
“Jadi seumpamanya mau membuat satu penilaian, juga mungkin harus dipertimbangkan aneksasi dari teritorium, aneksasi dari tanah,” kata Peter.
Baca juga: Tantangan Mengembalikan Prasasti dari Inggris
Ia mencontohkan wilayah Kedu yang sangat kaya saat itu. Pada tahun 1824, misalnya, wilayah Kedu pernah menjadi jaminan atas pinjaman 350 juta gulden pemerintah Belanda ke bank swasta Kolkata. Pinjaman itu dibuat untuk menjalankan roda pemerintahan yang hampir bangkrut. Untuk itu, menurut Peter, perlu adanya kajian yang rinci mengenai harta kekayaan yang akan dituntut.
“Dan pekerjaan rumahnya adalah untuk betul-betul dengan teliti membuat salah satu tafsiran yang tepat mengenai apa sebenarnya nilai inti, nilai inti dari tanah, nilai inti dari benda-benda budaya, nilai inti dari 800.000 dolar Spanyol. Supaya ada semacam dakwaan seperti teman kami yang mendakwakan Belanda kepada penghakiman di Belanda mengenai Rawagede,” jelasnya.
Dalam kasus Rawagede, kata Peter, gugatan yang diajukan berhasil dimenangkan karena argumentasinya kuat. Kasus yang diajukan juga disertai data hasil penelitian yang akurat. Alhasil, setiap janda korban pembantaian Rawagede mendapat kompensasi.
“So you have to make a case. Tidak sim salabim ya. It’s not mie instan. Sesuatu yang harus dengan tekun dan teliti membuat salah satu tafsiran, membuat salah satu daftar. Dan daftar itu nanti melalui jaringan diplomasi, melalui jaringan politik, antara Jokowi dengan Boris Johnson. Jaringan antara duta besar di London dan front office. Ada pengajuan,” jelas Peter.
Baca juga: Wacana Pengembalian Benda Jarahan Inggris
Peter menyarankan tiga hal yang harus dilakukan. Pertama, dilakukannnya provenance research mendalam yang akan membuktikan bahwa benda-benda yang berasal dari Keraton Yogyakarta merupakan hasil rampasan atau bukan. Kedua, harus ada penilaian keuangan. “Bisa menggembor-gemborkan 57 ribu ton emas. Lima puluh tujuh ribu ton emas adalah miliar poundsterling ya, billion ya. Tidak mungkin setara dengan 800.000 dolar Spanyol. Jadi miliar itu datang dari mana?” katanya.
Menurutnya, harus ada sejarawan seperti Thomas Lindblad untuk membuat satu perincian setiap tahun berapa hasil kekayaan yang diraup Inggris selama empat tahun menguasai Jawa. Penilaian dilakukan pada daerah-daerah yang dikuasasi Inggris, dari Kedu hingga Mojokerto.
Yang ketiga, jelas Peter, perlunya dukungan dari pihak pengacara, sejarawan, budayawan serta dari pihak keraton agar tuntutan tepat pada sasaran.