SETELAH menginstruksikan nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo membuat pernyataan yang mengejutkan dalam acara silaturahmi dengan para purnawirawan TNI dan perwira aktif di Markas Besar TNI pada Jumat, 22 September 2017. Dia menyebut berdasarkan informasi intelijen A1, ada institusi di luar militer yang memesan 5.000 senjata.
Akun Pusat Penerangan TNI @Puspen_TNI mencuit pernyataan Panglima TNI itu yang di-mention oleh akun TNI AU @_TNIAU: “5 ribu pucuk itu banyak lho, gimana cara ‘ngumpetinnya’? Dan apakah penyataan Panglima ini memang benar? Krn dari @Puspen_TNI blm ada ket.”
Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma TNI Jemi Trisonjaya kemudian mengeluarkan press release (24/9/2017) meminta maaf atas mention admin twitter TNI AU dan menyatakan bahwa “Admin TNI AU tidak menyanggah kebenaran isi pernyataan dari Panglima TNI selama itu memang benar pernyataannya dan mendapat izin dari beliau atau puspen TNI, karena organisasi TNI jalur komandonya adalah tegak lurus, sehingga masyarakat jangan menginterpretasikan ke arah lain dari pernyataan airmin di Twitter.”
Wajar saja bila admin TNI AU mempertanyakan ribuan senjata itu mengingat TNI AU pernah dituduh melakukan black flight ke Tiongkok untuk mengambil 25.000 pucuk senjata cung dengan pesawat Hercules.
Pada 2 Oktober 1965, Panglima Kostrad Mayjen TNI Soeharto memperlihatkan senjata cung kepada Presiden Sukarno di Istana Bogor. “Banyak laskar Pemuda Rakyat (organisasi pemuda PKI, red) mengadakan kegiatan dan latihan di sekitar Pangkalan Udara Halim dan mereka juga memiliki senjata api yang kelihatannya seperti yang dimiliki Angkatan Udara,” kata Soeharto dalam otobiografinya, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya.
Baca juga: Anak-anak Soeharto ingin menguasai seluruh pembelian senjata untuk TNI
Men/Pangau Laksdya Udara Omar Dani membantahnya. “Saya kira, tidak betul. Bapak Presiden. Tidak betul itu senjata milik Angkatan Udara.”
Komodor Udara Leo Wattimena angkat bicara, “tidak mungkin, karena semua senjata Angkatan Udara harus didaftar dan diberi nomor inventaris dan disimpan dalam gudang.”
Menurut Soeharto setelah memeriksanya, Leo mengakui senjata itu milik Angkatan Udara. “Mungkin mereka mencurinya dari gudang. Kami akan meneliti lagi, Bapak Presiden,” kata Leo.
Sementara itu, Kolonel Udara Wisnu Djajengminardo, mantan komandan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, mengatakan bahwa “senjata cung bukan hanya milik AURI, Angkatan Darat juga punya. Yang jelas, itu bukan dari gudang di Halim. Saya tidak menyimpan cung,” kata Wisnu dalam wawancara dengan Tempo, 14-20 Juni 1999.
Senjata cung itu dijadikan bukti keterlibatan AURI dalam peristiwa G30S. Hal itu tercantum dalam dakwaan Omar Dani bahwa AURI mengadakan black flight ke Tiongkok untuk mengambil 25.000 pucuk senjata cung.
Kepada interogator, Omar Dani menjelaskan bahwa penerbangan dari Indonesia ke Tiongkok harus melapor terlebih dahulu kepada Singapore Control dan kemudian ke Hongkong Control, sehingga tidak mungkin terjadinya black flight.
“Ah, itu kan peraturannya, AURI kan sering mengadakan black flight,” kata sang interogator.
“AURI hanya mengadakan black flight untuk menjebak foreign intruders, penyelundup/penyusup asing, seperti waktu operasi melawan PRRI dan Permesta, yang mempergunakan pesawat dan penerbang asing,” kata Omar Dani. PRRI dan Permesta didukung oleh CIA (Dinas Intelijen Amerika Serikat).
Baca juga: Pilot CIA yang membantu PRRI/Permesta ditembak jatuh di Ambon
Para interogator masih ngotot bahwa AURI tentu membawa senjata secara gelap dari Tiongkok. Omar Dani pun menjelaskan, “andaikata AURI mau mengangkut 25 ribu senjata, yang seberat kira-kira 3 kg per pucuk senjata, maka yang diangkut adalah minimal 75 ribu kg, itu belum bungkusnya, belum amunisinya, yang menjadikan kesemua yang harus diangkut hampir 150 ribu kg. Ini berarti paling sedikit harus ada minimal 15 sortie (terbang pulang-pergi sebuah pesawat, red).”
Omar Dani kembali dari Tiongkok pada 20 September 1965, jadi masih ada sembilan hari sampai 1 Oktober 1965. “Apakah ada 15 sortie dalam jarak waktu itu? Yang ada adalah flight C-130 ke Tiongkok untuk Seskau (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara),” kata Omar Dani.
Dengan penjelasan itu, para interogator tidak bisa apa-apa lagi, tapi tetap bertanya: “Kalau dengan Garuda bagaimana?”
“Tanya sendiri kepada Garuda,” jawab Omar Dani.
Baca juga: Cerita dua mantan menteri, Omar Dani dan Bang Pi'i, dalam tahanan rezim Orde Baru
Menurut Omar Dani, pada pokoknya para interogator dalam hal teknis kurang, bahkan tidak menguasai bahannya. Karena mereka diberi tugas untuk mencari dan membuktikan kesalahan para terdakwa dengan cara apapun, maka mereka mencari-cari pada hal-hal yang nonteknis, atau ngotot, bahwa yang mereka katakan itu harus benar, dan yang dikatakan tersangka pasti bohong, pasti salah.
Lantas, bagaimana sebenarnya soal senjata cung itu? Pada akhir 1964, Waperdam I merangkap Menteri Luar Negeri Dr. Soebandrio berkunjung ke Tiongkok. Dia didampingi Menteri Penerangan Achmadi, Deputi Operasi Men/Pangad Mayjen TNI Moersjid, Men/Pangal Laksdya Laut RE Martadinata, Deputi Operasi Men/Pangau Laksda Udara Sri Muljono Herlambang, dan Men/Pangak Irjen Pol. Soetjipto Joedodihardjo. Perdana Menteri Chou En Lai menawarkan 100.000 pucuk senjata ringan kepada Indonesia.
“Setelah tiba di tanah air, tawaran bantuan senjata dari Tiongkok tersebut dilaporkan kepada Presiden/Pangti ABRI di hadapan forum rapat KOTI (Komando Operasi Tertinggi, red). Semua yang hadir setuju menerima tawaran itu, termasuk Men/Hankam KSAB Jenderal TNI AH Nasution. Sebanyak 100.000 pucuk itu untuk keempat angkatan,” kata Omar Dani.
Omar Dani kemudian berangkat ke Tiongkok sepengetahuan Presiden Sukarno. Tujuannya selain mengurus senjata itu, juga untuk mengurus pesawat MIG-19 untuk Pakistan. Dalam perang India-Pakistan, Indonesia dan Tiongkok membantu Pakistan dengan pesawat MIG-19. Dia juga menjajagi kemungkinan mencari substitusi bagi keperluan AURI karena pada waktu itu pengiriman material dari Uni Soviet kurang lancar.
Baca juga: Alasan Indonesia Mendukung Pakistan daripada India
“Bapak (Sukarno, red.) telah menyetujui saya mengurus senjata tersebut adalah untuk keperluan Dwikora (konfrontasi dengan Malaysia, red.), yang berarti bahwa senjata tersebut dipakai oleh AURI,” kata Omar Dani.
Akhirnya, karena pernyataan Panglima TNI menimbulkan kegaduhan, pada Minggu, 24 September 2017, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan bahwa institusi yang memesan senjata adalah Badan Intelijen Negara sebanyak 500 pucuk bukan 5.000 pucuk dari PT Pindad untuk keperluan sekolah intelijen.
Setelah ada klarifikasi dari Menkopolhukam itu, akun twitter TNI AU pun berkicau: “Wilayah udara RI pagi ini aman! Tidak ada black flight!”