PROSES perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia belum bisa dilakukan saat ini. Hal itu diutarakan Direktur Utama Freeport Indonesia Tony Wenas baru-baru ini.
“Jadi ini masih belum ada pembicaraan formal yang terjadi lagi, tetapi lebih kepada pembicaraan informal,” ujar Tony Wenas, dikutip bloombergtechnoz.com, 27 Februari 2025.
Kendati begitu, raksasa pertambangan asal Amerika Serikat (AS) itu masih beroperasi. Salah satunya dengan melanjutkan eksplorasinya di tambang bawah tanah Kucing Liar.
“Kucing liar tetap kita garap, itu kira-kira sekitar 230.000 ton biji per hari,” sambung Tony Wenas.
Freeport masuk dan beroperasi di Indonesia sejak 1967, setelah adanya perubahan politik di Indonesia pasca-keluarnya Supersemar tahun 1966. Supersemar yang sejatinya merupakan wewenang teknis pengamanan dari Sukarno ke Soeharto, faktanya digunakan Soeharto untuk tujuan politis. Peta dunia bisnis di Indonesia pun ikut berubah akibatnya, dengan kekuatan Barat mendominasi.
Freeport Sulphur Company (kini PT Freeport Indonesia) menjadi salah satu yang amat diuntungkan dengan perubahan itu. Freeport, yang beberapa tahun sebelumnya terjegal oleh politik Sukarno, rupanya belum bisa melupakan Papua, lebih tepatnya gunung biji yang disebut Ertsberg Jean Jacques Dozy.
Kala itu, Freeport dipimpin Langbourne William. Pebisnis asal Richmond, Virginia, AS itu pun amat antusias begitu mengetahui perubahan situasi politik di Indonesia.
“Dia mendengar tentang perubahan keadaan di Indonesia yang menggembirakan dari dua pejabat tinggi Texaco. Texaco berhasil mempertahankan usahanya di Indonesia tetap berjalan, termasuk pada waktu terjadinya pengusiran modal asing di zaman Sukarno,” catat George A Mealy dalam Grasberg.
Texaco berbisnis minyak di Riau lewat perusahaannya, Caltex. Kunci keberhasilan perusahaan Amerika itu tak lain adalah seorang Ambon nan lincah bernama Julius Tahija, ketua Pacific Indonesia Business Association (PIBA).
Tahija merupakan mantan letnan kolonel TNI dan sebelumnya adalah kapten KNIL. Selain mantan tentara, Tahija juga pernah menjadi menteri sosial dalam Negara Indonesia Timur (NIT).
Pengalamannya yang luas membuat Tahija punya banyak kawan di dalam pemerintahan Republik Indonesia. Hal itulah yang menarik banyak pihak asing yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Indonesia datang padanya.
“Pada akhir 1966 rombongan eksekutif Freeport berkunjung ke Jakarta. Mereka ingin tahu tentang negara kita yang aneh ini. Sebagai Ketua PIBA saya memberikan saran, menjawab pertanyaan dan menolong mereka,” aku Tahija dalam Melintas Cakrawala.
Menemui “orang dalam” sangat penting dalam bisnis di Indonesia. Pengaruh pejabat dalam bisnis besar sangatlah penting. Kala itu banyak pejabat terganti, namun untuk urusan tambang dan minyak masih tetap orang yang sama, yakni Tahija.
“Tahija mengatur pertemuan di Amsterdam antara pejabat Freeport dengan Jenderal Ibnu Sutowo yang pada waktu itu menjabat Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia,” catat Mealy.
Soal potensi Ertsberg rupanya juga sudah diketahui Ibnu Sutowo. Pihak pemodal Jepang pernah mendekati Sutowo untuk mengelola kawasan Ertsberg. Namun, Sutowo kemudian lebih percaya pada Freeport.
Berbekal Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No. 11 tahun 1967 tentang Pertambangan, yang di dalamnya mengatur Kontrak Karya, Freeport yang dipimpin Forbes Wilson kemudian bisa beroperasi di Indonesia. Sejak 1967 itulah Freeport menggali dan mengambil biji tembaga di Timika, tampat operasionalnya. Sejak 1991, Kontrak Karya Freeport dengan pemerintah RI terjadi lagi dalam penambangan emas.
Ketika petinggi Freeport mencari orang Indonesia yang bisa menjembatani Freeport dengan pemerintah Indonesia, Julius Tahija memilih Mr Ali Budiardjo, seorang pengacara yang mantan pejabat pemerintahan pula.
Sejak muda, Ali Boediardjo sudah tergolong orang penting. Itu bisa dilihat dari adanya nama dan riwayat singkat hidupnya dalam buku terbitan Gunseikan (pemerintahan-militer Jepang) berjudul Orang Indonesia Terkemoeka di Djawa. Disebutkan di sana, pria kelahiran Yogyakarta, 4 Juni 1913 itu sempat sebentar bekerja di Sekretaris Negara pemerintah kolonial di Bogor usai lulus dari Recht Hogeschool (RHS) tahun 1937 dan pada zaman Jepang bekerja di Shihobu (Departemen Kehakiman). Pada 1950, ketika Julius Tahija baru masuk TNI, Ali adalah sekretaris jenderal (sekjen) pertahanan RI.
“Pada tahun 1966 beliau (Ali Boediardjo) mendirikan biro pengacara dan Freeport menjadi pelanggan asing pertamanya,” sebut Mealy.
Seiring perjalanan waktu, hubungan Ali dengan Freeport semakin dekat. Pada 1974, Ali dijadikan presiden direktur (presdir) Freeport Indonesia menggantikan Forbes Wilson. Ali menjadi presdir Freeport Indonesia hingga 1986, ketika digantikan Usman Pamoentjak. Tahija sendiri, yang dikenal sebagai pemilik Bank Niaga, sempat menjadi komisaris Freeport Indonesia.