Debat yang kini tengah berkecamuk di Belanda tentang istilah “bersiap” beralih menjadi diskusi politik budaya tentang jati diri Belanda. Sudah waktunya menunjuk konteks sejarah kekerasan itu.
Apa yang masih bisa ditambah lagi setelah ribut-ribut soal istilah “bersiap”? Keributan ini diawali dengan terbitnya artikel dalam harian NRC Handelsbald yang ditulis oleh salah satu penggagas pameran Revolusi! di Rijksmuseum, sejarawan Indonesia Bonnie Triyana. Dalam artikel itu dia menjelaskan bahwa istilah “bersiap” tidak begitu tepat. Kemudian muncul diskusi tentang sensor, rasisme, dan wokeness. Dalam minggu-minggu belakangan ini, istilah “bersiap” tidak pernah begitu sering bergema.
Istilah “bersiap” muncul cukup lama setelah peristiwanya dan beredar di kalangan kolonial Belanda untuk menjuluki fase pertama revolusi Indonesia. Pada bulan-bulan itu banyak orang Belanda/Indo (berdarah campuran Indonesia Belanda) yang diancam dan dibunuh oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia. Saksi mata menuturkan pelbagai kisah mengerikan tentang mutilasi dan pembunuhan. Dalam beberapa tahun belakangan beredar jumlah korban yang mencapai puluhan ribu orang, tapi tanpa ada bukti. Secara keseluruhan diperkirakan lima sampai enam ribu orang tewas, mungkin lebih, mungkin kurang.
Baca juga: Istilah "Bersiap" yang Problematik
Banyak orang Indo Belanda sangat mengidentifikasi diri dengan “bersiap”. Itu terjadi karena perkembangan dalam cara mereka di Belanda mengingat-ingat kelompok sendiri –untuk melawan ketidakperdulian yang mereka alami dan melawan penyia-nyiaan pemerintah Belanda yang tidak pernah membayar gaji kalangan militer dan pegawai negeri Hindia Belanda semasa pendudukan Jepang.
Tonggak penting pengkristalan “bersiap” bagi masyarakat Indo adalah Wet Uitkeringen Burger-Oorlogslachtoffer (UU korban perang) tahun 1984, yang mengakui dampak “bersiap” secara hukum.
Kata-kata memberi makna, tapi juga frame (kerangka) yang membahayakan sejarah. Di Indonesia, istilah “bersiap” tidak dikenal. Peristiwa kekerasannya sendiri diakui. Misalnya, pemimpin perlawanan dan menteri Abu Hanifah pernah menulis tentang “halaman hitam” dalam sejarah revolusi. Pada kenyataannya kekerasan itu tidak terbatas hanya terhadap kalangan Indo-Belanda, dan juga tidak berhenti pada awal 1946.
Baca juga: "Bersiap" Zaman Berdarah
Di sepanjang zaman Revolusi 45, terlihat bahwa kekerasan seperti ini, terarah kepada kalangan kaya, kaki tangan dan mata-mata Belanda, serta warga minoritas. Orang-orang Belanda waktu itu disekap dalam kamp interniran kalangan Republik, atau bermukim di kota-kota yang terlindungi, sehingga mereka tidak lagi menjadi korban. Dari segi pengalaman mereka, gelombang kekerasan sudah berakhir. Sejarah menentang pengkhususan kekerasan sebagai perlawanan etnis yang terutama hanya terarah pada orang Belanda.
Di tengah masyarakat Belanda yang didatangi oleh orang-orang Indo (ketika mereka tiba di Belanda), “bersiap” akhirnya punya hidup sendiri, dilepas dari latar belakang Revolusi Indonesia yang lebih luas lagi. Maka dari itu benar kalau Bonnie Triyana berpendapat bahwa pengertian “bersiap” mengandung konotasi kolonial, bahkan “bermuatan rasistis”. Ini butuh penjelasan, karena orang Belanda langsung kejang-kejang begitu mendengar kata rasisme. Dengan memampatkan pengalaman zaman revolusi menjadi hanya orang Belanda sebagai korban dan hanya orang Indonesia yang melakukan kekerasan, maka tidak hanya dimunculkan hierarki dalam penderitaan, tetapi juga hierarki dalam peradaban.
Ini adalah pandangan stereotip kolonial dengan unsur rasisme yang jelas. Lebih dari itu pendirian seperti ini juga menyangkal bahwa kekerasan itu benar-benar muncul tatkala pasukan Belanda datang dan bertindak agresif penuh gelora merebut kembali Indonesia. Tanpa konteks militer dan kolonial ini kekerasan massal itu tidak akan pernah bisa dipahami.
Baca juga: Kisah Revolusi Kemerdekaan Indonesia dalam Pameran
Lalu bagaimana dengan “sensor” yang konon dilakukan oleh Rijksmuseum? Perlu disadari bahwa pameran ini berkisar tentang Revolusi Indonesia secara keseluruhan, warisan visual dan begitu bermacamnya pengalaman beberapa orang. Dalam pameran tidak banyak penjelasan –juga dalam rangka membuka kesempatan bagi penafsiran mandiri. Para penyusun telah membuat pilihan yang bisa dipertanggungjawabkan secara historis dengan cara tidak menggunakan istilah yang membeda-bedakan para korban. Maka tidak benar kalau disebut ada istilah yang dihapus. Mereka tidak menyangkal bahwa telah terjadi kekerasan, sebaliknya mereka justru menunjukkan bahwa itu merupakan bagian dari dinamika kekerasan yang lebih luas lagi dan bukan hanya orang Belanda, melainkan juga ribuan orang lain menjadi korban.
Bonnie Triyana dituduh melakukan propaganda politik Indonesia, tapi itu omong kosong saja dan membuktikan pendirian bahwa pendapat orang Indonesia harus selalu dicurigai. Pada tahun 2011 dalam berkala Historisch Nieuwsblad sudah saya tegaskan bahwa istilah “bersiap” hanya memberikan perspektif sejarah yang sempit. Di pihak lain, Bonnie Triyana sendiri justru mencurahkan perhatian bagi istilah “bersiap” dalam situs Historia online (historia.id). Dia lebih mandiri dari para pengkritiknya yang terus-terusan berpikir dalam kerangka kolonial: diri sendiri yang benar dan orang Indonesia yang berbohong, seperti kelompok kecil yang menyebut diri dengan nama kedodoran, Federasi Indo-Belanda dan melaporkan sejarawan Indonesia ini kepada polisi.
Baca juga: Masa "Bersiap" dan Ironi Belanda
Tetapi masih ada satu hal lain. Orang-orang ini membuat debat sejarah menjadi konflik sejarah tentang ancaman terhadap diri sendiri. Rijksmuseum, melalui ucapan Taco Dibbits, direkturnya, bertekuk lutut menghadapi ofensif politik budaya murahan ini. Ia berjanji tidak akan bersikap woke (progresif masa kini: antirasis, pro-LGBT, dan mendukung gerakan Black lives matter), dan istilah “bersiap” tidak akan dilupakan. Di sini tampak Rijksmuseum menganggap dirinya sebagai pengikat nasional yang kerepotan dalam menggulati perannya sendiri tatkala membahas kolonialisme. Kurator Indonesia dikorbankan, termasuk pertimbangan legitim yang sebenarnya sudah dibikin oleh tim kurator.
Adalah masuk akal saja jika para korban “bersiap” mengutamakan pengalaman mereka sendiri. Pengalaman itu memang harus diakui, tapi juga harus dilengkapi dengan konteks sejarahnya. Saya tidak melihat bagaimana bisa menjadi masalah kalau disebut bahwa bukan hanya orang Belanda, melainkan juga orang-orang berlatar belakang etnis lain menjadi korban dinamika kekerasan yang sama. Debat yang timpang ini berkaitan dengan cara bagaimana orang Belanda menyikapi peristiwa di Indonesia. Diskusi ini menunjukkan bahwa pendapat orang-orang Indonesia masih dianggap sebagai “politik” dan disingkirkan karena dianggap “tidak relevan”. Dari segi ini tidak banyak yang berubah sejak 1945.
Penulis adalah sejarawan Universiteit Utrecht dan profesor sejarah Universiteit van Amsterdam.
Tulisan ini sebelumnya dimuat di nrc.nl pada 19 Januari 2022. Alih bahasa oleh Joss Wibisono.