Sediono Tjondronegoro, Guru Besar Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor (IPB) telah berpulang, Rabu, 3 Juni 2020. Kontribusinya dalam bidang agraria mendapuknya sebagai salah satu begawan agraria di Indonesia.
Hidup dalam tiga zaman berbeda, bagaimana perjalanannya?
Sediono Mommy Purwodo Tjondronegoro lahir di Purwodadi, Jawa Tengah pada 4 April 1928. Ibunya, Sumilah merupakan keturunan bupati di Kebumen. Sementara ayahnya, Sutiyoso Tjondronegoro pernah menjadi bupati Semarang.
Sejak kecil Sediono sering berpindah-pindah tempat tinggal mengikuti ayahnya. Ia menempuh sekolah dasar Europese Lagere School (ELS) di Rembang, Purwokerto, dan lulus di Tegal pada 1937. Ia kemudian melanjutkan ke Hogere Burger School (HBS) Malang. Namun, baru satu setengah tahun, Jepang menduduki Indonesia dan sekolah-sekolah Belanda ditutup.
Pelajar Pejuang
Sediono melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jakarta dan Surabaya. Pada masa inilah, ketegangan politik dunia menarik Sediono dalam perjuangan kemerdekaan. Dalam politik, ia pun mulai membangun sikap sendiri.
“Prinsipnya, kepada siapa kita harus berpihak, yakni pada lapisan terbawah dan tertindas itulah menjadi dasarnya,” kata Sediono dalam otobiografinya Mencari Ilmu di Tiga Zaman dan Tiga Benua.
Baca juga: Pembersihan Mahasiswa IPB dan UI
Pasca Proklamasi 1945, Sediono bergabung dengan Barisan Keamanan Rakyat (BKR) dan kemudian masuk Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) di Surabaya. Ia menjadi kepala regu memimpin pengepungan sekolah HBS di Jimerto dan berhasil memukul mundur tentara Gurkha.
Pada masa itu, Sediono bersama TRIP ikut dalam berbagai pertempuran dari Surabaya, Mojokerto, hingga Malang. Pada 1947, ia dan kawan-kawannya mundur ke Blitar karena Agresi Militer Belanda pertama. Ia pun diminta orang tuanya melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Tinggi (SMT) dan kemudian SMA darurat di Jakarta.
Baca juga: Sejarah Reforma Agraria (1)
Setelah lulus SMA darurat, pada 1948-1949, Sediono kembali turun ke medan pertempuran. Kali ini ia membantu pengiriman obat-obatan, makanan, dan peluru kepada Divisi Siliwangi di Jawa Barat.
Pasca Konferensi Meja Bundar (KMB) Belanda menawarkan beasiswa untuk pemuda-pemuda Indonesia, Sediono adalah salah satu pemuda yang mendapat kesempatan itu. Ia memilih pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Politik dan Sosial di Gemeentelijke Universiteit Amsterdam.
Baca juga: Sejarah Reforma Agraria (2)
Pada 1957, sebagai sarjana muda, Sediono bekerja paruh waktu sebagai calon asisten profesor sosiologi non-barat W.F. Wertheim. Setelah mendapat gelar doktorandus, ia diangkat sebagai peneliti hingga 1963 ketika pulang ke Indonesia.
Di Tanah Air, Sediono melamar ke IPB karena ingin mempelajari masyarakat pedesaan. Pada 1966, ia melanjutkan studi di Department of Rural Sociology Universitas Wisconsin dan kembali ke IPB pada 1968.
Jalan Seorang Ilmuan
Di IPB, Sediono sering melakukan penelitian ke berbagai daerah yang merupakan tugas dari Departemen Pertanian. Dari penelitian pangan, irigasi hingga persoalan transmigrasi. Sementara itu, ia menyelesaikan disertasinya pada 1977.
Dalam disertasinya, Sediono melihat bahwa sentralisasi pemerintahan Orde Baru telah menyebabkan disintegrasi ikatan kekerabatan atau sodalis di desa-desa. Ikatan ini butuh waktu agar bisa berubah menjadi besar. Namun, Orde Baru melakukan intervensi program dan menginginkan perubahan langsung yang justru menyebabkan disintegrasi.
“Saat itu kajian saya yang dimaksudkan sebagai kritik dan usul koreksi tidak memunculkan debat, sebab ditulis ketika Orde Baru sangat kuat,” kata Sediono.
Baca juga: Jeritan Petani di Tanah Sendiri
Namun, sebagai ilmuan Sediono tetap sering diminta membantu kementrian-kementrian pemerintahan Soeharto. Baik di bidang pangan dan pertanian maupun lebih luas, ekonomi. Ia juga menjadi Asisten Menteri V dan Sekretaris Dewan Riset Nasional (DRN) higga 1996.
Di luar hubungan dengan pemerintahan, Sediono juga aktif dalam penelitian-benelitian bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun organisasi-organisasi peneliti. Kajiannya banyak berkaitan dengan pangan, pertanian dan pedesaan, energi hingga ekologi.
Sediono seringkali mengkritik permasalahan agraria di Indonesia. Menurutnya, sasaran pembangunan nasional seperti pemerataan, keadilan, kedaulatan dan ketahanan pangan serta penanggulangan kemiskinan di Indonesia tidak akan dapat dicapai bila struktur agraria masih timpang.
“Reforma agraria dalam arti makro dan komprehensif karena itu perlu diselesaikan setelah lebih dari 40 tahun terhenti. Karena itu sektor pertanian kita belum mandiri tidaklah mengherankan bahwa generasi muda tidak tertarik lagi dan negara menjadi importir pangan yang semakin mengkhawatirkan karena sasaran-sasaran pembangunan tersebut di atas semakin sulit diwujudkan,” terangnya.
Baca juga: Lumbung Padi yang Jadi Kawasan Industri
Menurut Sediono, strategi pembangunan nasional harus dimulai dari pemantapan sektor agraria, apalagi Indonesia merupakan negara agraris. Jika tidak, tertinggalnya sektor pertanian menyebabkan Indonesia menjadi pengimpor bahan pangan.
Sediono juga seringkali menyoroti masalah industrialisasi dan sengketa lahan. Pembukaan hutan untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu biang sengketa.
“Dalam proses itu banyak hutan yang sudah dibuka memunculkan sengketa dengan penduduk setempat. Sebab mereka merasa bahwa wilayah dan hutan yang dibuka itu adalah milik masyarakat adat,” sebutnya.
Saat ini, persoalan agraria masih terus terjadi di Indonesia. Konflik lahan dan berbagai isu pangan dan pertanian juga belum terselesaikan. Sementara itu, Sediono Tjondronegoro, profesor yang berdiri bersama para petani kini telah pergi.