Anggota Perhimpunan Indonesia, sekira tahun 1924-1927. (KITLV).

PERHIMPUNAN Indonesia menempati posisi unik dalam sejarah. Ia adalah perkumpulan anak bangsa yang pertama kali menyandang nama Indonesia untuk menunjukkan aspirasi kemerdekaan.

Perhimpunan Indonesia (1924), semula bernama Indische Vereeniging dan didirikan pada 1908, mulanya perkumpulan mahasiswa biasa. Namun ia berubah jadi radikal sejak Nazi-Hitler berkuasa di Jerman pada 1933, kemudian menggetarkan Eropa, dan menduduki Belanda pada 1940. Perhimpunan Indonesia berkembang menjadi organ politik yang gigih dan efektif. Ia menggalang mahasiswa-mahasiswa Indonesia agar bersatu melawan fasisme.

Sepanjang kurun menuju 1940, mereka bersekutu dengan kelompok-kelompok perlawanan Belanda di sekitar media Vrij Nederland, De Waarheid, Het Parool, dan De Vrije Katheder, membantu mencetak koran-koran tersebut secara ilegal, karena mereka bertekad menempatkan perjuangan melawan fasisme sebagai agenda utama.

Pada akhir 1930-an hingga 1940-an, Perhimpunan Indonesia aktif dalam kegiatan politik kaum perlawanan anti-Nazi: mengerahkan, merekrut, dan mengorganisasi sesama mahasiswa, menyebarkan pamflet, serta melindungi dan menyembunyikan orang-orang yang menjadi sasaran Nazi –kaum Yahudi dan lain-lain.

Dalam edisi khusus Jubileum (HUT ke-30) majalah Indonesia Merdeka, pimpinan Perhimpunan Indonesia menyatakan: “Agresi fasis tahun-tahun belakangan ini mengancam Belanda maupun Indonesia. (Dalam kondisi itu) kerjasama antara rakyat Indonesia dengan gerakan nasionalnya dan Belanda yang demokratis, atas dasar kesetaraan dan saling-menghargai, merupakan satu-satunya jalan untuk membebaskan kedua rakyat negeri tersebut dari bahaya yang mengancam mereka. (Karena) rakyat tidak dapat memenuhi kewajibannya tanpa adanya hak-hak demokratis mereka, maka Perhimpunan Indonesia bercita-cita menuju perombakan yang demokratis berdasarkan kesetaraan di bidang ekonomi, politik dan militer.”

Jadi, Perhimpunan Indonesia memandang kerjasama kedua bangsa dan rakyat (Belanda dan Indonesia) sebagai kerjasama “menyelamatkan kemanusiaan” dari kekejaman Nazi. Dengan demikian, Perhimpunan Indonesia menunjuk bahwa tujuan “Indonesia merdeka” hanya dapat dicapai dengan memerangi fasisme. Namun seruan Perhimpunan Indonesia mengenai kerjasama itu ditampik begitu saja oleh pemerintah Belanda.

Maka, bagi Perhimpunan Indonesia, masalah yang utama adalah menyadarkan sesama Indonesia di Belanda maupun di Indonesia agar terlibat dalam perjuangan melawan fasisme. Seruan ini bukan hanya ditujukan kepada para mahasiswa Indonesia yang kebanyakan berada di Leiden, kota yang menjadi markas Perhimpunan Indonesia, tetapi juga pelaut-pelaut Indonesia yang bekerja pada perusahaan-perusahaan kapal Belanda di Rotterdam. Akibat pendudukan Jerman, pekerja Indonesia di perusahaan Rotterdamse Lloyd menganggur dan mereka inilah yang mendapat penyuluhan politik oleh para mahasiswa dari Perhimpunan Indonesia cabang Rotterdam.

Paling kurang lima anggota Perhimpunan Indonesia menjadi korban Nazi: Djajeng Pratomo dan adiknya, Gondho, jadi pekerja-paksa di kamp Dachau meski akhirnya selamat; tiga orang tewas di kamp; dan Irawan Surjono tewas ditembak polisi Nazi (SS) ketika mengangkut pamflet di Leiden.

Sementara itu, Perhimpunan Indonesia juga cemas akan simpati yang berkembang di Indonesia terhadap peran Jepang. Menurut pimpinan Perhimpunan Indonesia, rakyat Indonesia harus menyadari bahwa industrialisasi yang dijalankan Jepang berarti pula ekspansi kekuatan fasis ke selatan, termasuk Indonesia.

Karena itu, isu tentang hubungan Sukarno dengan tentara pendudukan Jepang menimbulkan dilema. Djajeng dalam hal ini masih mempercayai Sukarno, karena dia menyadari bahwa Belanda berkepentingan untuk mendiskreditkan pemimpin Indonesia sebagai “boneka Jepang”.

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Perhimpunan Indonesia memutuskan bahwa sebagian besar anggotanya kembali ke tanah air; belakangan sebagian dari mereka tewas menyusul Peristiwa Madiun (1948). Sebagian lainnya, termasuk Djajeng, tetap berada di Belanda untuk memimpin majalah Perhimpunan Indonesia, yang berganti nama menjadi Indonesie, dan melanjutkan kegiatan politik. Djajeng sempat bertugas mewakili Kementerian Penerangan Republik Indonesia di Belanda.

Dengan riwayatnya yang heroik sekaligus bersetiakawan internasional, perjalanan Perhimpunan Indonesia selaku wahana politik Indonesia mencerminkan sebuah era yang sarat perubahan dan tantangan fundamental –bagi Eropa maupun bagi Indonesia sebagai suatu bangsa baru.*