DUNIA museum di negara-negara bekas kolonialis menjadi gempar ketika Presiden Prancis, Emmanuel Macron, bicara soal isu dekolonisasi dan pengembalian benda-benda jarahan pada 2017. Belanda ikut merespons meski niat baiknya sudah dijajaki tiga tahun sebelum itu.
Upaya repatriasi di abad ke-21 justru telah dimulai oleh Belanda, tepatnya ketika Rijksmuseum pada 2014 “memediasi” keluarga Gubernur Jenderal Hindia Belanda periode 1833-1836, Jean Chrétien Baud, untuk mengembalikan sebuah pusaka Pangeran Diponegoro, yakni tongkat ziarah Kiai Cokro. Tongkat itu 170 tahun disimpan para keturunan Baud. Pada 2 Februari 2015, tongkat itu diserahterimakan secara resmi dari pihak keluarga kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Anies Baswedan yang mewakili Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Pengembalian tongkat Kiai Cokro itu menjadi pembuka babak baru kerjasama di bidang kebudayaan terkait pengembalian benda-benda bersejarah asal Indonesia. Terakhir, benda warisan Nusantara yang dijarah kolonialis Belanda dipulangkan dalam jumlah cukup besar pada 1970-an.
Baca juga: Alkisah Tongkat Pusaka Pangeran Diponegoro
Menurut Dubes RI untuk Belanda periode 2015-2020, I Gusti Agung Wesaka Puja, kala berbincang di program “Dialog Sejarah: Ada yang Mau Pulang” di akun Youtube Historia, 28 Juli 2023, seruan Macron hanya salah satu pemantik Belanda memulangkan benda hasil rampokan era kolonial. Ada beberapa faktor lain yang mendorong isu repatriasi koleksi asal Indonesia bergulir dengan cepat.
Pertama, karena adanya perubahan hubungan Indonesia-Belanda yang semakin baik, terutama dalam konteks repatriasi dan konteks bagaimana memelihara dan memperlakukan benda-bendanya. Kedua, perkembangan di seluruh Eropa pasca-seruan Macron yang berkaitan dengan program-program repatriasi. Ketiga, semakin kuatnya pengakuan ketidakadilan sejarah terhadap benda-benda di museum.
“Keempat, UNESCO kan mempunyai fokus dan juga perhatian besar terhadap program-program repatriasi ini. Kelima, adanya kesadaran generasi muda di Belanda yang sudah mulai mempertanyakan, kenapa hasil jarahan yang secara ilegal dibawa ke Belanda harus dipamerkan di museum-museum Belanda? Sudah ada kesadaran, critical point, mereka mempertanyakan itu,” jelas Puja.
Baca juga: Repatriasi Artefak Indonesia dan Virus Dekolonisasi
Pemulangan Koleksi Museum yang Bangkrut
Modalitas. Itulah yang diresahkan Direktur Jenderal Kebudayaan RI Hilmar Farid soal isu repatriasi. Dalam program “Belanda Kembalikan Ratusan Benda Pusaka tapi Tak Ada Ganti Rugi Korban Westerling” di akun Youtube Akbar Faizal Uncensored, 17 Juli 2023, Farid menguraikan bahwa Belanda sejak 1970-an memulangkan benda-benda bersejarah Indonesia sebagai good-will atau kemurahan hati Belanda sebagai hadiah.
“Padahal (benda-benda bersejarah, red.) itu milik kita. Mereka kasih (sebagai good-will) sampai yang terakhir, November 2016, Perdana Menteri (Belanda) Mark Rutte bilang ke Presiden Jokowi, ada keris dari Bugis dan bahwa itu hadiah dari kami. Modalitasnya selalu begitu. Mereka berbaik hati mengembalikan. Saya masuk (menjabat Dirjen Kebudayaan) 2016, saya pikir ada yang salah arrangement-nya begini,” kata Hilmar.
Terlepas soal “hadiah” keris Bugis, di tahun yang sama muncul lagi usulan pengembalian benda-benda lain yang dijarah. Jumlahnya sampai belasan ribu. Asalnya dari koleksi dari Museum Nusantara di kota Delft yang gulung tikar dan ingin koleksi itu dikembalikan begitu saja.
Baca juga: Menuntut Repatriasi Jarahan Belanda Usai Bertikai
Kesepakatan antara kedua negara sudah diambil lebih dulu pada 2015. Pekerjaan Rumah (PR) ini yang lantas dikritisi Hilmar kala mulai menjabat dirjen kebudayaan pada 2016.
“Proses pertama yang saya tangani adalah koleksi (Museum) Delft yang tutup karena (pemerintah) kotanya enggak punya duit mengelola dan dihibahkan. Tahun 2016 saya proses. Mereka bilang punya belasan ribu objek. Saya bilang, nanti dulu! Kita enggak punya kapasitas menampung semua. Kita juga bukan kayak, ‘oh museumnya tutup, diserahin deh ke Indonesia.’ Nah kita enggak mau. Jadi posisinya saat itu saya juga critical terhadap proses ini,” lanjutnya.
Hal serupa diamini Puja. Kalaupun ada objek sejarah yang dikembalikan, mestinya modalitasnya adalah kesetaraan. Pihak Indonesia juga berhak untuk memilih objek mana saja yang layak dipulangkan karena punya nilai historis yang penting bagi Indonesia.
“Ya, ada koleksinya sekitar 12 ribu itu mau diserahkan saja ke Indonesia. Tapi enggak begitu dong caranya. Masak you enggak butuh, sekarang mau dibuang lagi ke Indonesia? Harus ada proses risetnya yang berkaitan sejarahnya, aspek kultural yang penting,” sambung Puja.
Akhirnya pada kesepakatan finalnya, hanya sebanyak 1.499 benda seni dan bersejarah yang direpatriasi. Ribuan benda itu diklasifikasikan dalam tujuh kelompok: koleksi prasejarah, etnografi, arkeologi, numismatik dan heraldik, geografi, keramik, dan sejarah. Yang paling banyak adalah berbentuk tekstil, wayang kulit, wayang golek, mata uang, litografi, foto, perhiasan, dan senjata kuno.
Baca juga: Repatriasi "Mulus" Usai Normalisasi
Ribuan koleksi itu sejak tiba pada November 2019 disimpan di gudang khusus Museum Nasional Jakarta. Alasannya untuk adaptasi perbedaan iklim di Belanda dan di Indonesia.
“Benda-benda yang selama ini berada di iklim Eropa (supaya) bisa kembali beradaptasi dengan iklim tropis meskipun awalnya dari sini,” terang Kepala Bidang Perawatan dan Pengawetan Museum Nasional Ita Yulita kepada Historia.
Bagi Ditjen Kebudayaan yang mewakili pemerintah Indonesia, repatriasi ribuan koleksi Museum Delft itu menjadi pelajaran berharga. Khususnya dalam menyikapi modalitas dan proses repatriasinya agar tak lagi seperti sebelumnya.
“Bulan Mei 2019, kita (RI-Belanda) diskusi. Ini modalitas pengembaliannya seperti apa dan saya mau posisi yang setara. Jadi benda-benda yang dikembalikan, it’s not for you to decide. Jadi pengalaman dengan Delft, saya bilang pada (pihak) Belandanya, this is not how to do it, jangan begini caranya. Kita punya ahli, Belanda juga, kita mestinya diskusi dalam proses ini,” tandas Hilmar.
Baca juga: Belanda Kembalikan Ribuan Benda Bersejarah