BEBERAPA pekan terakhir, masyarakat ramai membicarakan isu beras plastik. Sebetulnya gonjang-ganjing soal beras tak terjadi kali ini saja. Pada awal era Orde Baru baru persoalan beras sudah menjadi buah bibir masyarakat. Meningkatnya kebutuhan akan beras yang tidak diimbangi kapasitas produksi padi yang memadai, mendorong pemerintah untuk mencari jawaban atas persoalan tersebut.
Maka pemerintah datang dengan ide beras “Tekad”, singkatan dari tela (ubi jalar), kacang dan djagung (ejaan lama dari jagung). Beras Tekad dibuat dari campuran ketiga bahan tadi dengan cara menumbuk dan menggilingnya sehingga hasilnya menyerupai bulir-bulir beras.
Untuk mewujudkan rencana itu, Presiden Soeharto memanggi Emil Salim, membahas tentang pentingnya memperkenalkan beras sintetis kepada masyarakat. Emil menolak usul tersebut. Menurutnya, seperti ditulis Thee Kian Wee dalam Recollections: The Indonesian Economy, 1950’s-1990’s, beras sintetis tidak berhasil di beberapa negara. Sebab, yang mengambil keuntungan hanyalah penjual dari mesin-mesinnya saja yang pandai melobi.
Beras Tekad, yang muncul sekira tahun 1968, merupakan sumber makanan nonberas yang ditetapkan oleh pemerintah, selain bulgur dan terigu. Penyediaan beras dalam negeri pada 1968 hingga tiga bulan pertama 1969 sebesar 1,5 juta ton, terdiri dari 600.000 ton produk dalam negeri, 600.000 ton impor dan 300.000 ton sisa persediaan 1967.
“Sedangkan produksi dalam negeri dari bahan pangan pengganti beras, yaitu beras tekad telah mulai dilakukan secara besar-besaran oleh pabrik-pabrik beras tekad di Bandung dan Jogjakarta. Masalah penyediaan beras tidak dapat dilepaskan daripada penyalurannya pada rakyat jang membutuhkannya; dalam hal ini persiapan-persiapan pengangkutan ke tempat-tempat konsumen itu telah dilakukan sebaik-baiknya. Dalam hubungan ini saya menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk bersiap-siap menggunakan juga tepung, bulgur dan beras tekad sebagai bahan pangan di samping beras,” ujar Soeharto seperti terekam dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI Djenderal Soeharto didepan Sidang DPR-GR 16 Agustus 1968.
Sejak tahun 1967, tulis P. Soepono dalam “Beras Tekad: A Dilemma” dimuat Agro-Ekonomika, 1970, pemerintah telah mengivestasikan hingga Rp5 miliar melalui dana dari Bank Negara. Badan Urusan Logistik atau Bulog yang berdiri 1967, pun menunjuk swasta untuk mengurusi produksi beras tekad, yaitu PT Mantrust.
Mantrust pun berhasil mendapatkan dana pinjaman dari pemerintah sebesar Rp2,6 miliar, untuk menjalankan produksi beras Tekad itu. Pabriknya pun dibangun di Bandung dan Yogyakarta, seperti pabrik GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia) Medari yang disulap menjadi pabrik beras Tekad.
Rupanya, proyek pengadaan beras ini tanpa didahului riset dan perencanaan yang matang. Akibatnya, tulis Soepono, harga produk tersebut meningkat terlalu cepat dan pasokan tidak cukup. Pemerintah pun mengalami dilema menghadapi proyek beras Tekad ini. Maju terus melakukan produksi dengan menggelontorkan subsidi kepada produsen atau berhenti produksi dengan kerugian materi dan pengetahuan tentang beras sintetis.
Sedari awal, penunjukan PT Mantrust menjadi rekanan Bulog untuk memproduksi beras Tekad pun bermasalah. Alih-alih karena kemampuan dan pengetahuan tentang produksi beras sintetis, penunjukkan mereka lebih karena kedekatan antara kedua pemimpinnya. Ahmad Tirtosudiro, kepala Bulog pertama adalah kawan dekat Tan Kion Liep atau Teguh Sutantyo, direktur PT Mantrust. Perusahaan itu, tulis Richard Borsuk dalam Liem Sioe Liong’s Salim Group: The Business Pillar of Suharto’s Indonesia, kemudian dikenal sebagai rekanan tentara untuk penyuplai makanan prajurit.
Kasak-kusuk penggelapan uang negara dalam proyek beras Tekad pun diendus harian Indonesia Raya. Pada Agustus dan September 1969, Indonesia Raya membongkar skandal Mantrust dalam pemberitaanya. Besarnya gelontoran dana dari pemerintah dituding tak sebanding dengan jumlah produksi yang dikeluarkan. Begitu pula dengan pembangunan pabrik dan pengadaan mesin-mesin pembuat beras Tekad yang tak setara dengan jumlah dana sokongan dari pemerintah.
Kejadian tersebut membuat beras Tekad lama-lama hilang dari peredaran. Masyarakat pun kembali mengkonsumsi beras biasa. Beras Tekad, terlepas dari niat pemerintah menangani pasokan beras masyarakat, ternyata bermotif bisnis bagi sebagian kalangan. Kebijakan yang lahir tanpa riset mendalam itu justru mendatangkan masalah ketimbang solusi.
Hingga hari ini, tak banyak yang ingat tentang bentuk atau bahkan rasa dari beras Tekad ini. Popularitasnya kalah dengan bulgur yang juga marak dikonsumsi tahun 1970-an. Ada yang bilang warnanya putih layaknya beras yang disosoh dari gabah; lalu bentuknya mirip segitiga. Dan kabarnya, kalau tidak segera disantap hingga setengah hari maka lembek seperti bubur kental.
[pages]