Sejak resmi berdiri sebagai sebuah negara, Republik Indonesia (RI) telah dipimpin oleh tujuh orang tokoh. Dalam kurun 75 tahun terakhir, rakyat telah merasakan pergantian penguasa dari berbagai latar belakang berbeda. Dimulai pada 1945 oleh Presiden Sukarno, hingga Presiden Joko Widodo pada 2014 lalu. Masing-masing tentunya membawa kebijakan yang berbeda.
Selain ketujuh tokoh tersebut rupanya Indonesia masih memiliki dua tokoh lain yang pernah menduduki kursi tertinggi pemerintahan di republik. Mereka adalah Sjafruddin Prawiranegara dan Mr. Assaat, dua tokoh politik terkemuka semasa pergerakan. Sebagai catatan keduanya menduduki posisi tersebut saat situasi di dalam negeri sedang dalam kondisi darurat.
Sjafruddin mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera sebagai upaya mempertahankan kedaulatan setelah Presiden Sukarno dan jajarannya di Yogyakarta berhasil dilumpuhkan pihak Belanda. Sementara Mr. Assaat menduduki kursi pimpinan sebagai pejabat (acting) presiden Republik Indonesia (27 Desember 1949 - 15 Agustus 1950) ketika Sukarno menjadi presiden Republik Indonesia Serikat (RIS).
Baca juga: Ketika Tan Malaka Ingin Jadi Presiden
Banyak kalangan kemudian menganggap keduanya pantas masuk ke dalam daftar presiden Indonesia, bersanding dengan nama-nama presiden lain. Meski sejarah tidak mencatat Sjafruddin dan Mr. Assaat sebagai presiden resmi republik ini, perjuangan mereka nyata adanya. Dalam suatu kesempatan sejarawan Taufik Abdullah, seperti dikutip Mumuh Muhsin Z dalam MR. Sjafrruddin Prawiranegara (1911-1989): Sang Penyelamat Eksistensi Negara Proklamasi Republik Indonesia, pernah mengatakan:
“… apa yang disebut pahlawan sebenarnya tidak ada dalam sejarah, karena pahlawan tidak muncul dalam peristiwa sejarah atau pun dalam tindakan seseorang dalam suatu peristiwa sejarah. Pahlawan merupakan soal penilaian atau pun pengakuan pada waktu kemudian dari orang lain terhadap tindakan yang dilakukan seseorang. Selanjutnya penilaian atau pun pengakuan itu dikukuhkan oleh negara”.
Berikut riwayat dua presiden yang terlupa tersebut.
Sjafruddin Prawiranegara
Kurun 1945-1949 merupakan masa peralihan terpenting bagi RI sebagai sebuah negara. Kemerdekaan yang telah lama dicita-citakan akhirnya berhasil diraih. Perjuangan menghilangkan kolonialisme dari bumi pertiwi berbuah manis. Sorak-sorai bergema di seluruh negeri, simbol kelahiran negara baru yang merdeka.
Suka cita rakyat itu rupanya tidak berlangsung lama. Pada periode tersebut kedaulatan republik yang baru merdeka ini diuji. Keinginan Belanda menancapkan kembali kolonialisme mengusik ketenangan. Rakyat tidak tinggal diam. Mereka berbondong-bondong menghimpun kekuatan untuk menghalau sang penjajah. Genderang perang kembali ditabuh, menandai perjuangan baru sebagai rakyat merdeka.
Baca juga: Sjafruddin Prawiranegara: Sebenarnya Saya Seorang Presiden
Belanda melancarkan dua kali agresi dalam kurun 1946-1949. Seluruh daerah bergejolak. Tidak ada yang mampu menghindari peperangan. Pemerintahan di Jakarta pun terpaksa dipindah sementara ke Yogyakarta agar roda politik dapat terus berjalan. Tetapi pada agresi militer Belanda ke-2, pemerintahan RI di Yogyakarta berhasil dilumpuhkan. Sukarno-Hatta dan sejumlah menteri tertahan, tidak bisa menjalankan pemerintahan.
Itulah keinginan Belanda. Meyakinkan dunia bahwa negara bernama Indonesia sudah tidak ada. Tetapi mereka keliru. Demi menjaga eksistensi Indonesia di mata dunia, didirikanlah PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 1948. Adalah Sjafruddin Prawiranegara, tokoh republik yang ditunjuk untuk menduduki kursi pimpinan dalam menjalankan pemerintahan darurat tersebut.
“PDRI bukan saja membantu menopang modal semangat juang, tetapi juga membuat Belanda lebih sulit lagi menghindari tanggapan-tanggapan terhadap tindakan-tindakan yang hendak diajukan oleh PBB,” ungkap Mumuh.
Sjafruddin Prawiranegara dilahirkan di Banten pada 28 Februari 1911 dari pasangan Raden Arsjad Prawiraatmadja dan Noer’aini. Diceritakan George Kahin dalam In Memoriam: Sjafruddin Prawiranegara (1911-1989), ayah Sjafruddin bekerja sebagai asisten Wedana di Anyar Kidul, Karesidenan Banten. Dia sempat bersekolah di Europeeche Lagere School (ELS). Kemudian menempuh pendidikan lanjutan di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), dan Algemeene Middlebare School (AMS), serta pendidikan tinggi di Rechts Hoge School (RHS).
Baca juga: Penyesalan Sjafruddin Prawiranegara
Sejak masih bersekolah di RHS Sjafruddin sudah aktif di dalam organisasi mahasiswa bernama Unitas Studosorum Indonesiensis (USI). Menurut Rudolf Mrazek dalam Engineers of Happy Land: Technology and Nationalism in a Colony, USI lebih banyak melakukan kegiatan yang menunjang studi dan rekreasi. Hal itu semata dilakukan untuk menekan kecenderungan radikalisme di antara mahasiswa RHS. Tetapi meski kegiatan USI hampir tidak menyentuh ranah politik, Sjafruddin tetap menaruh perhatian pada pergerakan. Melalui berbagai bacaan di buku dan surat kabar, dia memahami makna nasionalisme.
“Sjafruddin adalah seorang Muslim dan seorang patriot, dan dia benar-benar menolak pemerintahan Belanda seperti yang berkembang di Hindia. Dia coba memastikan posisi orang Indonesia di dunia modern, dan menolak gagasan Belanda,” tulis Mrazek.
Selama masa gawat tahun 1948, Wakil Presiden yang juga merangkap Perdana Menteri Mohammad Hatta mengadakan rapat kabinet. Sukarno dan sejumlah menteri yang hadir sepakat untuk mengabari (melalui siaran telegram) Sjafruddin di Bukit Tinggi dan memintanya mendirikan pemerintahan darurat, membentuk kabinet, serta mengambil alih pemerintah pusat. Akan tetapi telegram itu tidak pernah sampai di tangan Sjafruddin. Jaringan radio yang dirusak Belanda menghalangi mandat tersebut.
Dalam kebuntuan koordinasi dan komunikasi itu suasana bisa menjadi lebih buruk. Banyak pihak, kata Mumuh, secara spontan bisa mendirikan pemerintahan darurat dengan mengatasnamakan keselamatan Republik Indonesia. Tidak terbayangkan bagaimana perpecahan yang akan muncul di antara rakyat andai hal itu terjadi.
Baca juga: Nasib Keluarga Ketika Sjafruddin Prawiranegara Dipenjara
“Akan tetapi dalam kenyataannya tidak terjadi demikian. Mr. Sjafruddin Prawiranegaralah yang mengambil inisiatif, dan pihak-pihak lain mengakui serta menaatinya. Ini adalah firasat tajam Mr. Sjafruddin Prawiranegara,” kata Mumuh.
Ketika mendirikan PDRI pada Rabu pukul 04.30 pagi tanggal 22 Desember 1948, Sjafruddin tidak menamakan dirinya “presiden” melainkan “ketua”. Alasan itu diungkapkannya di dalam harian Pelita, 6 Desember 1978: “Mengapa saya tidak menamakan diri Presiden Republik Indonesia tetapi Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia? Yang demikian itu disebabkan karena saya belum mengetahui mandat Presiden Sukarno, dan karena didorong rasa keprihatinan dan kerendahan hati… Tapi andai kata saya tahu tentang adanya mandat tersebut niscaya saya akan menggunakan istilah ‘Presiden Republik Indonesia’ untuk menunjukkan pangkat dan jabatan saya.”
Sjafruddin pernah menduduki beberapa jabatan structural penting selama kurun 1946-1951: Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, Gubernur Bank Indonesia, Wakil Perdana Menter, dan sebagainya. Sjafruddin jugalah yang diketahui mengusulkan agar Indonesia memiliki uang sendiri, ORI (Oeang Republik Indonesia) menggantikan uang Javasche Bank, uang pemerintah Hindia Belanda, dan uang Jepang.
Sjafruddin Prawiranegara wafat pada 15 Februari 1989 di usia 77 tahun.
Mr. Assaat
Mr. Assaat gelar Datuk Mudo lahir di Jorong Pincuran Landai, Kenagarian Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Agam, Sumatera Barat, pada 18 September 1904. Diceritakan Marthias Dusky Pandoe dalam Jernih Melihat Cermat Mencatat: Antologi Karya Jurnalistik Wartawan Senior Kompas, sewaktu kecil Assaat menempuh pendidikan di sekolah agama Adabiah Padang dan MULO Padang.
Baca juga: Tuntutan Merdeka 100%
Selesai dengan sekolah dasar dan menengahnya, Assaat kemudian merantau ke Batavia. Di sana dia melanjutkan sekolah tingginya di School tot Opleiding van Indlandsche Artsen (STOVIA). Tetapi dia tidak menaruh minat kepada dunia kedokteran sehingga memutuskan pindah ke sekolah tinggi hukum RHS. Di Negeri Belanda Assaat berhasil memperoleh gelar meester in de rechten (Mr).
Setelah kembali ke Tanah Air pada 1939, Assaat banyak terlibat di dalam kegiatan oragnisasi pergerakan, yakni Jong Sumatranen Bond dan Perhimpoenan Indonesia Moeda. Di sinilah dia mulai terlibat dalam berbagai kegiatan politik kebangsaan bersama tokoh pergerakan lain. Assaat terkenal aktif dan vokal dalam bersuara sehingga namanya cepat dikenal orang.
“Fakta sejarah menyatakan lagi, Assaat adalah patriot demokrat yang tidak kecil sahamnya dalam menegakkan dan mempertahankan RI. Dia setia memikul tanggung jawab sejak awal kemerdekaan sampai tahap akhir penyelesaian revolusi,” ungkap Pandoe.
Sejak 1945, Assaat telah aktif sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Salah satu tugasnya adalah membantu mengontrol jalannya pemerintahan, serta mendampingi presiden. Kemudian pada 1947, Assaat dicalonkan sebagai ketua KNIP dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang sebelumnya memang sudah dijabatnya.
Roda perpolitikan di dalam negeri yang terus bergejolak mengantarkan Mr. Assaat pada jabatan yang tidak terduga, yakni acting Presiden RI. Tugasnya adalah memimpin pemerintahan RI ketika negara ini resmi mengadopsi bentuk serikat. Penyerahan mandat kursi kepresidenan RI dari Sukarno ke Mr. Assaat terjadi lantaran Sukarno telah memegang jabatan presiden di pemerintahan Republik Indonesia Serikat, didampingi Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri.
Baca juga: Aksi Dunia Untuk Indonesia Merdeka
Diberitakan surat kabar Merdeka, 30 Desember 1949 pelantikan Mr. Assaat sebagai acting Presiden RI dilakukan di Istana Kepresidenan Yogyakarta pada 27 Desember 1949. Sukarno memimpin langsung upacara pelantikan tersebut. Selain penyerahan mandat, dalam sidang tahun 1949 itu juga BPKNIP secara resmi mengumumkan pemberhentian Sukarno dan Hatta sebagai Presdien dan Wakil Presiden RI. Juga penyerahan kedaulatan RI kepada RIS.
Setelah penyerahan mandat, Mr. Assaat membentuk pemerintahan yang berkedudukan di Yogyakarta. Dia dibantu oleh beberapa tokoh republik dalam menjalankan tugasnya. Menurut Pandoe, selama memimpin pemerintahan RI di Yogyakarta Mr. Assaat berjasa dalam menandatangani pendirian Universitas Gadjah Mada (UGM).
“Mr. Assaat tidak mau dipanggil Paduka Yang Mulia, tapi kalau mau, panggil Bung Presiden saja,” tulis Pandoe.
Di dalam catatan Departemen Penerangan termuat Daerah Istimewa Jogjakarta, pengembalian jabatan presiden RI ke tangan Sukarno terjadi pada 15 Agustus 1950. Peristiwa itu ditandai dengan pembacaan Piagam Pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Sukarno saat rapat gabungan DPR, Pemerintahan RIS, dan Senat. Piagam itu diputuskan berdasar persetujuan anggota RIS, DPR, dan BP-KNIP. Siang harinya, Sukarno tiba di Yogyakarta untuk menerima kembali mandat yang sebelumnya diberikan kepada Mr. Assaat. Hari itu juga mandat acting presiden resmi dikembalikan dari Assaat ke tangan Sukarno.
Mr. Assaat sempat diasingkan ke Bangka akibat kegiatannya selama masa pergerakan. Dia juga pernah duduk di beberapa jabatan penting –selain ketua KNIP-BPKNIP dan acting Presiden RI– seperti Anggota Parlemen, serta Menteri Dalam Negeri di Kabinet Natsir. Mr. Assaat meninggal dunia pada 16 Juni 1976 di usia 72 tahun.