Gubernur Jenderal Hindia Belanda Limburg van Stirum menyebut Van Rossen dari kepolisian Den Haag, Belanda, sebagai polisi yang sangat bersih. Ia pun diminta datang ke Batavia untuk menggantikan Komisaris Besar Polisi Boon pada 1918. Ternyata, penilaian gubernur jenderal keliru. Ia bukan polisi bersih, tetapi polisi kotor.
Selama menjabat Komisaris Besar Polisi Batavia merangkap komandan wilayah polisi lapangan Batavia dan Banten, Van Rossen telah memperkaya diri dengan memainkan pos anggaran kepolisian. Caranya dengan mengalihkan sebagian uang yang tersedia karena kekosongan jabatan dan menyalahgunakan kebijakan kepegawaian dengan mengangkat pegawai untuk sementara dan segera memecatnya. Ia berhasil menggelapkan uang kepolisian dalam jumlah sangat besar, lebih kurang satu juta gulden.
Sejarawan Belanda Marieke Bloembergen dalam Polisi Zaman Hindia Belanda dari Kepedulian dan Ketakutan mengungkapkan, penyelidikan terhadap Van Rossen dilakukan oleh Asisten Residen Batavia J.J. van Helsdingen. Setelah mendapatkan informasi dari dalam korps kepolisian, ia mengumpulkan cukup bukti. Van Rossen mengaku bersalah dan ditahan pada 8 September 1923.
Baca juga: Polisi Zaman Kumpeni
Atas nasihat residen Batavia, Van Helsdingen telah mengawasi tindak tanduk Van Rossen dan kepolisian Batavia sejak November 1922. Kecurigaan terhadap Van Rossen terpicu oleh harta kekayaan yang dimilikinya tidak wajar sebagai seorang polisi. “Ia memiliki mobil Hudson warna merah, rumah dengan interior mewah, dan sebuah vila di Belanda,” tulis Marieke.
Penyelidikan terhadap kepolisian Batavia bermula dari tuduhan agen kepala Muller bahwa atasannya, W.J. Kelder, kepala reserse unit candu dan kepala pengawas polisi, terlibat penyelundupan candu. Tuduhan itu sulit dibuktikan, tetapi Kelder kemudian dipecat karena menyelewengkan pembukuan. Sanksi skors kepada Muller yang ternyata kecanduan morfin dan penangkapan kepala reserse Tjoa Bok Seng, memunculkan pengaduan-pengaduan lain.
Van Rossen diduga membiarkan penyelundupan opium untuk melacak dan memeras para penyelundup. Kendati buktinya tidak cukup kuat, namun Van Helsdingen mendapatkan bukti penggelapan anggaran kepolisian yang dilakukan Van Rossen. Ia dituntut hukuman enam tahun penjara pada 8 Februari 1924.
Baca juga: Skandal Polisi Curup
Setelah menahan Van Rossen, Van Helsdingen mendapat perintah resmi untuk menyelidiki secara tuntas organisasi dan pengelolaan anggaran kepolisian terutama di kota-kota besar. Bekerja sama dengan dinas akuntansi, ia juga berwenang menelaah administrasi korps kepolisian daerah di Jawa dan luar Jawa.
Marieke menyebut Van Helsdingen berhasil membongkar lebih banyak lagi kasus-kasus penyelewengan di kepolisian. Pembukuan di kepolisian Semarang, Surabaya, Jogjakarta, Solo, Manado, dan Makassar ternyata tidak dibuat dengan benar; bahkan di empat kota terakhir karena penyalahgunaan keuangan.
Selain itu, polisi-polisi kotor juga memeras tempat-tempat perjudian dan pelacuran. Di Batavia, kantor polisi Senen menerima setoran 2.000 gulden setiap bulan dari 15 tempat perjudian dan pelacuran. Di Medan, seorang ajun komisaris besar dan sejumlah pengawas polisi terbukti memperkaya diri dan keluarga dengan memeras pusat-pusat perjudian.
“Terbukti pula bahwa mereka memiliki mobil-mobil mewah dan kuda-kuda pacu, berfoya-foya menghadiahkan istri dan anak-anak perempuan mereka dengan perhiasan emas,” tulis Marieke.
Baca juga: Mengadili Jenderal Polisi
Penyelidikan Van Helsdingen berhasil menindak para perwira kepolisian, seperti Komisaris Besar Polisi Missert dan H. de Waard, kepala sekolah kepolisian dan kepala depo pelatihan dan pendidikan polisi lapangan di Bogor, dipecat pada akhir September 1932.
Setelah itu, sepanjang tahun 1924 banyak anggota kepolisian yang ditindak, seperti tiga komisaris polisi (B.K. Noorman dari Batavia, J.W. van Maanen dari Surabaya, dan G.E. Meijer dari Surakarta) dipecat. Namun, sepertiga dari “daftar nama pegawai kepolisian yang tidak dapat dipercaya” sebagaimana disusun Van Helsdingen, tidak dipecat tetapi hanya dimutasi, seperti dialami A. Buwalda, tangan kanan Van Rossen, dan kepala pengawas polisi J. Scheepmaker, komandan reserse wilayah Batavia.
Selain menindak polisi-polisi kotor, kepolisian di bawah pimpinan Komisaris Polisi P. Dekker bersama Kapten Retering dan Letnan Drost dari Marsose, ditugaskan menangani perjudian dan pelacuran di Batavia. Sebanyak 15 pusat perjudian dan rumah pelacuran ditutup; seorang letnan Tionghoa dan empat kepala wilayah pecinan yang terlibat dalam perjudian dan pelacuran juga dipecat.
Menurut Marieke, Van Helsdingen berpendapat bahwa dalam pembersihan kepolisian yang pertama-tama perlu dilakukan adalah membersihkan noda-noda yang paling menonjol, yaitu para perwira Eropa yang melanggar hukum. Bahkan, pengganti Van Rossen sebagai pemimpin kepolisian di Batavia diambil dari luar kepolisian, yaitu kontrolir Otto Treffers.*