Pilih Bahasa: Indonesia

Sengketa Masa Lalu

Apakah permintaan maaf bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi di masa lalu antara Jepang dan Korea?
Historia
Historia
pengunjung
5.1k

SEJARAH bermula dan berakhir di sini. Pada 1869, Kaisar Meiji memerintahkan pembangunan Shokonsha –kini dikenal dengan nama Kuil Yasukuni– untuk mengenang jiwa warga Jepang yang berkorban bagi negara sejak 1853.

Kini, lebih dari 2.466.000 nama, dari Perang Boshin hingga Perang Dunia II, terlepas dari pangkat atau status sosialnya, tercatat di kuil ini. Ada nama-nama tentara bekas jajahannya (Korea dan Taiwan) yang terbunuh dalam perang. Ada pula nama 14 orang yang dinyatakan sebagai penjahat perang Kelas A setelah Perang Dunia II, termasuk Perdana Menteri Jenderal Hideki Tojo yang dieksekusi pada 1948. Dua kali setahun, di musim semi dan musim gugur, sebuah ritual diadakan, di mana kaisar memberikan persembahan untuk mereka.

Tapi bagi perdana menteri Jepang, berkunjung ke Yasukuni adalah sebuah masalah. Negara tetangga mereka, China dan Korea, akan meneriakkan protes karena bagi mereka penghuni Yasukuni adalah penjahat perang. Mengunjungi Yasukuni berarti menghormati penjahat perang. Inilah kesadaran kolektif yang terpatri dalam pikiran rakyat China dan Korea.

Menurut Boryano Rickum, doktor sejarah pendudukan Jepang di Indonesia dari Institut f r Politische Wissenschaft der RWTH Aachen, China dan Korea lebih lama berada di bawah pendudukan Jepang ketimbang negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia atau Thailand. “Selama orang-orang itu masih hidup, Anda akan menemukan tuntutan politik bahwa Jepang harus meminta maaf untuk apa yang mereka lakukan. Tengoklah apa yang terjadi di Korea, China, dan Taiwan ketika politisi Jepang mengunjungi kuil Yasukuni di Tokyo: orang dan rezim politik di sana selalu bereaksi dengan menyuarakan protes,” kata Boryano kepada Majalah Historia Online melalui surat elektronik.

Pada 1985, Perdana Menteri Yasuhiro Nakasone melakukan kunjungan resmi sejak perang. Juli 1996, mantan Perdana Menteri Ryutaro Hashimoto melakukan apa yang dia sebut kunjungan pribadi pada hari ulang tahunnya. Junichiro Koizumi mengunjungi kuil enam kali sejak menjabat perdana menteri pada 2001.

Baru-baru ini Perdana Menteri Naoto Kan, bukannya mengunjungi Kuil Yasukuni, justru menyampaikan permintaan maaf atas apa yang dilakukan militer Jepang terhadap rakyat Korea Selatan di masa lalu selama 1910-1945. “Hari ini adalah pertama kalinya seluruh menteri dalam kabinet Jepang tak menghadiri upacara peringatan di kuil Yasukuni yang terletak di Tokyo, setidaknya dalam 25 tahun terakhir,” tulis BBC Indonesia, 15 Agustus 2010.

Sekalipun bukan kali pertama, permintaan maaf itu tetap sulit untuk menghapus pengalaman sejarah yang berbeda dari kedua negara. Masih banyak ganjalan yang sering menganggu hubungan kedua negara.

Sengketa atas kepulauan tak berpenghuni, Pulau Takeshima/Dokdo, belum terselesaikan hingga kini. Isu ini pernah memanas pada 2005 setelah Dewan Prefektur Shimane mengesahkan peraturan yang menyatakan kepulauan itu merupakan bagian wilayah Shimane. Duta Besar Jepang untuk Korea waktu itu, Toshiyuki Takano, mempertegas klaim itu. Pernyataan Takano memicu gelombang demonstrasi di Seoul. Rakyat Korea Selatan turun ke jalan mengepung kantor Kedutaan Besar Jepang.

Menurut Koran Tempo, 16 Maret 2005, otoritas Shimane menyebutkan, berdasarkan catatan sejarah Jepang, pada pertengahan abad ke-17, kepulauan yang dulu dinamai Matsushima itu menjadi milik sebuah keluarga di Provinsi Hoki, yang kini berada di wilayah Prefektur Tottori, timur laut Shimane. Kepulauan itu merupakan hadiah dari Shogun Tokugawa. Sementara Korea Selatan mengacu pada manuskrip Samguk Sagi –teks sejarah tertua Korea yang masih tersisa, memuat riwayat tiga kerajaan di Korea pada abad ke-12: Goguryeo, Baekje, dan Silla–, pada abad ke-6, Silla telah mengklaim pulau itu, kemudian tiga abad kemudian menjadi wilayah protektorat Goguryeo.

Pada 1905 Jepang mengklaim pulau itu, dan menjadikannya pangkalan angkatan laut pada Perang Dunia II. Setelah Sekutu menguasai Jepang pasca-Perang Dunia II, Jenderal Douglas MacArthur tak memasukkannya ke dalam wilayah Jepang. Pada 12 Januari 1953, Korea Selatan mengirim tentara untuk menduduki Dokdo. Kontak senjata pun terjadi dengan angkatan laut Jepang. Masalah klaim mereda setelah kedua negara menormalisasi hubungan pada 1965.

Tapi isu itu tetap menjadi api dalam sekam. Agustus lalu, sebagaimana dikutip Inter Press Service, 4 Agustus 2010, Tokyo hendak mengeluarkan sebuah buku putih pertahanan (defense white paper) tapi kemudian menundanya untuk menghindari friksi dengan Korea Selatan.

Buku sejarah di sekolah-sekolah Jepang juga memicu protes China dan Korea Selatan. Hingga pada 2001-2005, para dosen, pengajar, dan pengamat sejarah dari China, Jepang, dan Korea Selatan membuat buku Mirai o hiraku rekishi (Membuka masa depan melalui sejarah) mengenai ketiga negara untuk memperbaiki hubungan dan menjelaskan kepada masyarakat di ketiga negara tentang apa yang terjadi di masa lalu. Buku ini dicetak dalam tiga bahasa, ditujukan untuk masyarakat dan pelajar. Tapi buku ini tetap tidak diperkenalkan oleh Departemen Pendidikan Jepang di sekolah-sekolah.

Belum lagi masalah kompensasi atas penderitaan warga Korea Selatan yang menjadi korban Perang Dunia II, yang saat ini rata-rata berusia 80-an.

Selama tak berkaitan dengan masa lalu, Jepang dan Korea Selatan bekerjasama dengan baik. Inter Press Service mencatat kedua negara tak mempersoalkan berbagi teknologi dan investasi dalam perekonomian masing-masing, yang menumbuhkan perdagangan bilateral yang kini mencapai 35 milyar dolar per tahun. Dan ketika Seoul menuding Korea Utara atas tenggelamnya sebuah korvet Korea Selatan, Tokyo bergabung dengan Korea Selatan dan pemerintah AS untuk mengambil sikap terhadap Pyongyang.

Permintaan maaf mungkin tak menghapus begitu saja pengalaman sejarah yang berbeda dari kedua negara. Selain masih banyak yang mesti diselesaikan terkait masa lalu, masih ada kesenjangan persepsi antara warga kedua negara. Hasil survei suratkabar Asahi yang dirilis Juni lalu, sebagaimana dikutip Inter Press Service, menunjukkan 97 persen responden Korea Selatan menjawab “tidak” sementara hanya 30 persen responden Jepang mengatakan “ya” ketika menjawab pertanyaan apakah kedua negara bisa menyelesaikan perbedaan di masa lalu.

Menurut Boryano, Korea Selatan tak hanya memiliki memori kolektif yang gelap sehubungan dengan pendudukan Jepang. Mereka juga memiliki kesadaran kolektif sebagai “pecundang” dan “korban” dari ekspansi Jepang yang agresif. Sebagai negara kalah dalam perang –yang bahkan tak pernah dimulai–, tak mudah untuk melupakan apa yang terjadi di masa lalu. “Kondisinya akan terus begini sampai seluruh generasi di masa perang meninggal dunia,” kata Boryano.

Di sisi lain, banyak orang Jepang masih percaya bahwa perang mereka “demi kebaikan” karena melawan kolonialisme Eropa di Asia. “Jadi, Jepang sendiri menghadapi kesadaran kolektif (tipikal) pelaku (kejahatan). Mereka tak ingin mengingat apa yang mereka lakukan. Mereka ingin melupakan kesalahan mereka.”

Maaf saja tak cukup.

 
Terpopuler di Historia 
Majalah
Laporan Khusus
Majalah Historia Cetak
berikutnya
 
Nomor 34 Tahun 3
Murba Partai Terakhir Tan Malaka
Pembahasan mengenai Tan Malaka sudah sering dimuat di berbagai media massa. Tak berbilang banyaknya orang membahas bapak republik itu di..
 
Komentar anda
Historia
Historia