Aula Istana Merdeka biasa menjadi tempat pelantikan pejabat tinggi negara. Namun, pada 20 Januari 1959, upacara pelantikan berlangsung lebih istimewa dari biasanya. Hari itu, Mr. Laili Rusad dilantik sebagai Duta Besar Berkuasa Penuh untuk Kerajaan Belgia dan Luksemburg.
“Dengan pelantikan itu, maka Mr. Rusad adalah wanita Indonesia pertama yang menjabat sebagai duta,” lansir Harian Umum, 21 Januari 1959.
Pelantikan Laili Rusad mendapat perhatian dari beberapa pejabat tinggi negara. Perdana Menteri Juanda, Menteri Luar Negeri Soebandrio, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prijono, Menteri Veteran Chaerul Saleh, Menteri Pelayaran Moch. Nazir adalah para tokoh yang hadir pada acara pelantikan Ibu Dubes. Selain itu, turut hadir pula Sekjen Kementerian Luar Negeri Suwito Kusumowidagdo, para kepala Direktorat Kementerian Luar Negeri, seluruh pegawai wanita Kementerian Luar Negeri, para pemuka dan tokoh wanita Jakarta.
Baca juga: Howard Jones, Duta Besar AS Karib Sukarno
Presiden Sukarno dalam amanatnya mengatakan Mr. Laili Rusad adalah wanita Indonesia pertama yang diangkat sebagai duta besar di luar negeri. Sebagai diplomat berpengalaman, Mr. Laili mengemban kepercayaan penuh dari presiden untuk menjalankan tugas yang baru dengan sebaik-baiknya. Sukarno menambahkan, Mr. Laili tidak hanya bertanggung jawab kepada pemerintah, bangsa Indonesia, namun juga terhadap kaum perempuan Indonesia.
“Seluruh pandangan bangsa Indonesia dan wanita Indonesia ditujukan kepada saudara, dan oleh karena itu jalankanlah sebaik-baiknya,” kata Sukarno kepada Laili Rusad dikutip Harian Umum.
Suratkabar Malaysia Berita Harian, 14 Maret 1959, mewartakan Raja Belgia Baudoin menerima Laili Rusad berikut surat kepercayaan sebagai duta besar pada 13 Maret 1959. “Puan Rusad ialah wanita pertama mengepalai utusan diplomat di Brussel,” sebut Berita Harian.
Baca juga: Dokter Perempuan Pertama Indonesia
Sebelum ditunjuk jadi duta besar, Laili Rusad telah malang melintang di kancah diplomatik. Mulai bertugas di Departemen Luar Negeri sejak 1949. Waktu itu Laili menjadi duta pada delegasi tetap Indonesia di PBB yang dipimpin Mr. Soedjarwo Tjondronegoro. Laili bersama delegasi Indonesia lain bertugas memperjuangkan kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka, terutama mengenai persoalan hukum internasional. Salah satunya agenda tentang status wilayah Irian Barat yang masih sengketa dengan eks penjajah Belanda.
Laili Rusad seperti disebut Ganis Harsono pernah memimpin delegasi Indonesia dalam Komisi Empat di Sidang Umum PBB 1955. Komisi itu menangani masalah daerah-daerah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri. Bila Laili berhalangan hadir, Ganis yang selalu datang mewakili. Ganis sendiri saat itu bertugas sebagai atase pers kedutaan Indonesia di Amerika. Dalam memoarnya, Ganis menempatkan Laili, seniornya itu, sebagai insan dalam alas ketiga piramida elite Indonesia.
“Pada alas ketiga piramida terdapat mereka yang kebanyakan terdiri dari orang-orang bertitel dari sekolah-sekolah tinggi Belanda, atau orang-orang yang self-made men yang berkat bakat dan kemampuannya menduduki posisi cukup penting di dalam ataupun di luar pemerintahan,” catat Ganis dalam Cakrawala Politik Era Sukarno.
Laili Rusad lahir di Padang, Sumatra Barat pada 19 September 1916. Ayahnya Rusad Datuk Perpatih Baringek adalah orang Minangkabau terkemuka. Di masa kolonial, Rusad merupakan sekretaris Dewan Minangkabau kemudian menjadi residen Sumatra Barat setelah Indonesia merdeka. Sementara ibunya, Hasnah Manan, menjadi siswa perempuan MULO pertama di Padang, namun tak sampai lulus karena menikah dengan Rusad. Laili merupakan putri sulung dari pasangan ini.
Baca juga: Mengenal Rohana Kudus, Wartawan Perempuan Pertama yang Jadi Pahlawan Nasional
Pada 1941, Laili menyelesaikan pendidikannya di Rechtshoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) Batavia. Atas pencapaian itu, Laili layak membubuhkan gelar Meester in de Rechten (Mr) pada namanya. Dalam Almanak Sumatera terbitan 1969, nama Laili Rusad tercatat sebagai wanita Sumatra Barat pertama yang mendapat titel sarjana hukum. Dia sempat bekerja sebagai pegawai Dewan Kehakiman di Padang. Namun, kesempatan menjadi hakim belum terbuka bagi perempuan. Keadaan itulah yang kemudian menuntunnya berkarier di jalur diplomat.
Pada 1950, Laili melanjutkan sekolah ke London untuk mendalami studi hukum internasional. Dalam direktori Kumpulan Peraturan-peraturan untuk Pemilihan Konstituante, Laili masuk sebagai calon anggota Konstituante dari PNI untuk daerah pemilihan Sumatra Tengah. Dia gagal terpilih sebagai anggota Konstituante tapi karier diplomatnya kian menanjak. Pada 1956, Laili menjabat wakil ketua Direktorat PBB pada Departemen Luar Negeri. Tiga tahun kemudian, dia menggantikan Wiwoho sebagai duta besar untuk Belgia dan Luksemburg. Cukup lama Laili bertugas mewakili Indonesia di kedua negara itu. Atas dedikasinya, pemerintah Belgia dan Luksemburg menganugerahi Laili bintang tanda jasa.
“Sekembalinya dari luar negeri tahun 1964, Nn Laili menjabat Kepala Direktorat Hukum (Internasional) di Deparlu sampai saat ini diangkat kembali menjadi duta besar di Wina pada pertengahan April yang lalu. Keberangkatan sebagai duta besar yang kedua kalinya di Wina, Austria tahun ini, juga untuk menandatangani hasil Konferensi Atomik sedunia,” ulas Majalah Mutiara, Mei 1967.
Baca juga: Supeni, Kim Il-sung, dan Ganefo
Pada 14 April 1967, Laili Rusad kembali menjadi duta besar untuk kali kedua. Kali ini pemerintah mengangkatnya sebagai duta besar berkuasa penuh untuk Austria. Dia bertugas di Wina hingga 1970, kemudian memasuki masa pensiun. Di masa senjanya, pemerintah Indonesia menyematkan Bintang Jasa Utama kepada Laili tahun 1995.
Laili Rusad, duta besar wanita Indonesia pertama itu wafat pada 2003. Setelah namanya, muncul sederet wanita Indonesia yang mengikuti jejak sebagai diplomat dan duta besar. Beberapa nama seperti Supeni Pudjobuntoro dan Titi M. Tanuwidjaja. Dan nama teranyar, Retno Marsudi, duta besar Indonesia untuk Belanda yang kemudian menjadi menteri luar negeri wanita Indonesia pertama. Retno menjabat menteri luar negeri selama dua periode (2014—2024).