Hasil pencarian

THE sky hanging above the Center for Science and Technology Research (Puspiptek) in Serpong, South Tangerang, was getting dimmer. Under the light drizzle, I walked toward Building 31 which houses the G.A. Siwabessy (RSG-GAS) Multipurpose Reactor. To enter the building, I had to go through two strict screening checkpoints. If the visitor is interested in viewing the reactor core and the Main Control Room (RKU) on the second floor, they have to pass another inspection. The RKU is in the shape of an irregular pentagon where a large panel is installed on each of the three walls. Several young operators are observing the indicators shown on the panels and monitor screens. Through the glass of the RKU room, I could see the ground floor of the reactor core and the nuclear reactor that have been operating since 1987.

PAGI hari di hari pertama bulan Maret 1954. Di Kepulauan Marshall, Pasifik, langit begitu cerah. Anak-anak berlarian gembira lalu berenang. Seorang pemuda asyik memetik kelapa. Nelayan paruh baya setia di perahunya menunggu peruntungan dari datangnya ikan. Namun, keindahan itu berubah seketika. Langit kelam. Cahaya memberkas lalu membesar dan menjalar cepat. Dentuman membahana. Gumpalan debu membentuk cendawan.  “Amerika Serikat baru saja menguji bom hidrogen yang ratusan kali lebih kuat daripada senjata apapun yang pernah ada sebelumnya,” tulis Richard Alan Schwartz dalam The 1950s . “Kekuatan ledakannya setara lebih dari lima juta ton TNT.”  Castle Bravo, bom hidrogen (termonuklir) milik AS itu, meledak sekira pukul 06.45 di Pulau Bikini, Kepulauan Marshall. Kawah berdiameter lebih dari 100 meter langsung memenuhi pulau tempat uji coba. Hijau pepohonan lenyap berganti hamparan kegersangan. Penduduk sekitar terkontaminasi zat radioaktif. Laut dan udara dalam jarak bermil-mil tercemar. Sejumlah negara melayangkan protes.

LANGIT kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Serpong Tangerang Selatan mulai temaram. Di tengah gerimis, saya melangkahkan kaki menuju Gedung 31 yang menaungi Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy (RSG-GAS). Saya harus melewati dua pos pengecekan ( screening ) cukup ketat untuk masuk gedung. Pengecekan lanjutan dilalui jika ingin menengok teras reaktor dan Ruang Kendali Utama (RKU) di lantai dua. RKU berbentuk pentagon (segilima) tak beraturan. Tiga bidang dindingnya melekat tiga panel besar. Beberapa operator muda mengamati indikator di panel dan layar-layar monitor. Lewat kaca di dinding RKU, saya melihat ke lantai dasar teras reaktor dan reaktor nuklir yang mulai beroperasi pada 1987 itu.  RSG-GAS adalah reaktor untuk penelitian yang tak menghasilkan listrik. Dayanya hanya 30 megawatt (MW). Sementara reaktor untuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) bisa mencapai 1400 MW. Kendati demikian prinsip kerjanya hampir sama.

GURUN Lop Nur di kawasan Xinjiang, China yang tenang mendadak bergetar hebat hari itu, 16 Oktober 1964. Sekira pukul 3 petang, bom atom “Miss Qiu” dari Project 596 yang dipasang di atas menara buatan setinggi 102 meter meletup dahsyat. Kekuatannya yang 22 kiloton TNT lebih besar dari dua bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 1945 hingga menciptakan “awan jamur” setinggi 909 meter di atas permukaan laut.    “China meledakkan bom atom pada pukul 15.00 pada 16 Oktober 1964 dan oleh karenanya jadi uji coba (senjata) nuklir pertama yang sukses. Ini jadi pencapaian besar bagi China dalam memperkuat pertahanan nasionalnya dan dalam menentang kebijakan serta ancaman nuklir imperialis Amerika Serikat,” bunyi pernyataan pemerintah China dalam buku Break The Nuclear Monopoly, Eliminate Nuclear Weapons.   “Miss Qiu” merupakan alat uji ledak nuklir fisi uranium-235 yang digarap tim peneliti pimpinan fisikawan Deng Jiaxian dalam program “Dua Bom, Satu Satelit”. Kesuksesan China sebagai negara Asia pertama yang memiliki bom atom di awal era perlombaan senjata nuklir itu turut jadi perhatian Presiden Sukarno.

PROYEK penulisan ulang sejarah nasional Indonesia gagasan Kementerian Kebudayaan RI masih menyisakan sejumlah persoalan. Salah satunya disuarakan anggota Komisi X DPR RI Puti Guntur Soekarno yang mempertanyakan sejarah mengenai masa pemerintahan Presiden Sukarno. Dalam kerangka rancangan jilid ke-8, sejarah Indonesia di era Bung Karno disajikan dengan tajuk “Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi”.    Memang tidak dipungkiri bahwa di masa pasca-perang kemerdekaan, Indonesia beberapa kali direcoki oleh konflik di beberapa wilayah. Namun, menurut Puti Guntur, di masa Bung Karno itu pula titik awal Indonesia punya beberapa prestasi yang diakui dunia internasional.    “Kita harus secara jujur dan jernih melihat bahwa di dalam masa pemerintahan Sukarno, di sinilah juga masa di mana kita membangun jati diri dan identitas kita sebagai suatu bangsa. Di masa ini pun dengan negara yang masih baru merdeka kita punya capaian-capaian, di mana Indonesia dapat dilihat oleh dunia sebagai negara yang sangat memperjuangkan pembukaan UUD 1945 kita, tidak adanya penjajahan di atas dunia. Di mana Konferensi Asia-Afrika, lalu kemudian adanya Gerakan Non-Blok, gedung yang kita pakai di sini dikatakan sebagai salah satu proyek mercusuar Bung Karno, ini adalah gedung di mana representasi Indonesia bisa berdiri dengan tidak terkooptasi hegemoni arus Rusia dan Amerika (Serikat) ketika itu,” tegas cucu Bung Karno itu dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Kemenbud, 26 Mei 2025, yang ditayangkan akun Youtube TVR Parlemen .

ISTILAH zakenkabinet  berasal dari bahasa Belanda. Konsepnya mengacu pada sejarah pemerintahan di Belanda. “Prinsip ini dalam praktik demokrasi di Belanda terjadi ketika para menteri terpilih karena kemampuan teknisnya ketimbang basis kekuatan politiknya,” tulis Herbert Feith dalam The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia .  Bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia pernah memiliki beberapa zakenkabinet . Yang pertama berasal dari masa Revolusi Fisik. Ini masa awal Indonesia mencicipi sistem pemerintahan parlementer. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan perdana menteri. Dalam sistem ini, peran partai politik (parpol) sangat menonjol. Parpol berhak mengisi kabinet dan parlemen untuk menjalankan pemerintahan.  Sedangkan presiden hanya bertindak sebagai kepala negara. Wewenangnya antara lain menunjuk formatur, baik perorangan maupun kelompok. Formatur bertugas menyusun kabinet dan memilih perdana menteri dengan memperhatikan kekuatan parpol. Formatur kemudian menyerahkan susunan kabinet ke presiden untuk disahkan. Tapi kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, bukan presiden. Kabinet bisa jatuh oleh mosi parlemen. Selama kurun 1945–1948, tercatat ada lima kabinet koalisi parpol. Semua tak bertahan lama. Parlemen menjatuhkan mereka.

ADA kemiripan antara Joseph-Désiré Mobutu, yang populer sebagai Mobutu Sese Seko, dengan Soeharto. Keduanya sama-sama cerdas dan berkuasa selama 32 tahun. Keduanya juga sama-sama pernah menjadi sersan tentara kolonial di negeri masing-masing. Soeharto di tentara kolonial Hindia Belanda Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL), sementara Mobutu di tentara kolonial Belgia di Kongo, Force Publique (FP).   Namun, Soeharto dikenal pendiam dan tidak suka membuat perkara di masa muda. Dia masuk tentara karena perkara menyambung hidup. Sementara, Mobutu adalah siswa cerdas di Ecole Moyenne Mbandaka. Dia hobi membaca. Tak hanya suratkabar, buku-buku “berat” juga dibaca Mobutu. Penulis kesukaannya adalah Jenderal Charles De Gaulle dari Perancis, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Nicollo Machiavelli dari Italia yang menulis The Prince . Jadi Mobutu muda lebih intelek daripada Soeharto muda.   “Dia rajin membaca dan terkesan dengan apa yang dibacanya,” catat Dave Renton dkk. dalam The Congo  Plunder and Resistance.

SOEBRONTO LARAS, bos PT Indomobil, ingin mengubah visi mobil rakyat dari berbentuk Kijang (Kerjasama Indonesia-Jepang) menjadi sedan. Sebab, konotasi Kijang dan Suzuki Carry adalah mobil niaga atau mobil barang yang dijadikan mobil penumpang. “Obsesi saya adalah membuat mobil rakyat atau yang saya sebut Mobira,” kata Soebronto dalam memoarnya, Meretas Dunia Otomotif Indonesia. Soebronto menggandeng Mazda agar mau menjadi pioner membuat sedan di Indonesia. Selama ini semua sedan yang masuk cuma dirakit dan terkena bea masuk yang sangat tinggi. Sementara itu, Kijang dan Suzuki Carry dibebaskan dari pajak dan bea masuk. Untuk menghindari bea masuk, komponen-komponennya akan dibuat di Indonesia. Mazda setuju namun tidak bisa membuat model sedan baru. Sehingga dipilih model Mazda 323 Familia yang diproduksi pada 1978 sampai 1980.

VOLVO menjadi trending topic karena tak apa-apa setelah ditabrak oleh Fortuner dari belakang di tol dalam kota arah ke Tanjung Priuk, Jakarta, Selasa (15/9). Volvo 960GL tahun 1997 itu hanya penyok sedikit, sedangkan muka Fortuner hancur. Warganet pun membandingkan ketangguhan mobil Eropa dan Jepang. Volvo masuk Indonesia sejak setengah abad lalu. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) Volvo adalah PT Central Sole Agency milik Salim Group, perusahaan yang didirikan oleh Liem Sioe Liong alias Sudono Salim yang dekat dengan Presiden Soeharto. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan mobil impor harus dirakit di dalam negeri, Salim Group mendirikan PT ISMAC (Indo-Swedish Motor Assembly Corporation), perusahaan patungan bersama PT. Pembangunan Jaya dan A.B. Volvo. Wakil Presiden Sultan Hamengkubuwono IX meresmikan pabrik perakitan Volvo PT ISMAC di Ancol, Jakarta pada 22 Oktober 1975. Investasi pembangunan pabrik menelan biaya 9 juta dolar. Tanah untuk pabrik itu dihitung sebagai saham PT Pembangunan Jaya.

DI ANTARA pers sezaman dekade 1950-an, harian Pemandangan tak termasuk media beken. Tirasnya hanya 3000–4000 eksemplar per hari. Angka ini kalah jauh dibandingkan oplah suratkabar seperti Pedoman , Indonesia Raya , atau Abadi yang mencapai belasan ribu eksemplar per hari. Namun, dalam edisi tanggal 18 Maret 1953, harian Pemandangan bikin geger pemberitaan nasional. “21 perusahaan industri dimana menurut rencana modal asing baru dapat diusahakan. Dari perusahaan makanan, minuman kaleng-botol, sampai kepada pharmacie industri, pabrik mobil dan traktor,” demikian lansir Pemandangan pada halaman utamanya. Berita yang disajikan Pemandangan itu menguak informasi bahwa pemerintah tengah membuka keran untuk penanaman modal asing di Indonesia. Investasi itu meliputi 21 sektor industri, termasuk perusahaan makanan, minuman kaleng/botol, farmasi, hingga kendaraan berat. Namun, redaksi Pemandangan tak menyebutkan informan atau narasumber berita tersebut, hanya mencantumkan keterangan “dari kalangan yang mengetahui”. Sontak berita Pemandangan tersebut membuat pemerintah berang karena dianggap telah membocorkan rahasia negara. Setidaknya informasi tersebut biarpun benar masih dalam rapat kabinet dan belum diumumkan secara resmi ke publik. Berita ini menjadi kali kedua pemerintah dibuat gerah oleh harian Pemandangan, yang sebelumnya memberitakan rencana kenaikan gaji pegawai negeri yang dianggap sebagai rahasia negara. Berita harian Pemandangan , 18 Maret 1953, tentang rencana masuknya modal asing ke Indonesia.   Pemerintah memperkarakan harian Pemandangan secara hukum. Perdana Menteri Wilopo turun tangan langsung melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung. Laporan ini menyebabkan Asa Bafagih, pemimpin redaksi Pemandangan , berurusan dengan Kejaksaan Agung. “Asa Bafagih adalah wartawan Indonesia pertama yang menggunakan hak ingkar,” kata Nabiel A. Karim Hayaze’, penulis biografi Asa Bafagih: Diplomat & Tokoh Pers Indonesia  dalam diskusi bukunya di Gedung Antara Heritage, Jakarta Pusat, pada 5 April 2026. Kejaksaan Agung menerima pengaduan Wilopo pada 8 April 1953. Wilopo menuntut redaksi Pemandangan mengklarifikasi siapa informan berita yang diterbitkan pada 18 Maret 1953. Untuk memenuhi panggilan kejaksaan, Asa Bafagih mesti bolak-balik memberikan keterangan sepanjang pertengahan 1953. Asa Bafagih bersikukuh tidak memberitahukan siapa informan yang memberikan informasi tersebut. Asa Bafagih bungkam dengan merujuk kepada hak tolak dan hak ingkar wartawan. Dalam Kode Etik Jurnalistik, pers memiliki hak untuk melindungi identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan yang bersangkutan maupun keluarganya. “Hak ingkar bagi kami, wartawan sama seperti sumpah prajurit bagi tentara,” kata Asa Bafagih di hadapan tim pemeriksa Kejaksaan Agung. Dia juga mempertanyakan apa yang dimaksud dan apa batasan suatu informasi disebut rahasia negara. Saat itu tidak ada satu pun aturan yang didefinisikan sebagai rahasia negara. Asa Bafagih unjuk rasa menentang penahanannya. (Repro Asa Bafagih: Diplomat & Tokoh Pers Indonesia ). Menurut Nabiel, kasus hukum yang menjerat harian Pemandangan ini kemudian lebih dikenal sebagai Peristiwa Asa Bafagih. Kendati berhadapan dengan penguasa, Pemandangan dan Asa Bafagih tak berdiri sendirian. Di belakang mereka mengalir deras dukungan dari sesama insan pers. Pada 5 Agustus 1953, ratusan wartawan dari berbagai media di Jakarta maupun kota lainnya melakukan unjuk rasa besar-besaran di depan Kejaksaan Agung dan parlemen. Mereka Asa Bafagih dibebaskan, pengakuan hak ingkar wartawan, penghapusan undang-undang pers kolonial, dan hormati Kode Etik Jurnalistik. Aksi solidaritas terhadap Pemandangan dan Asa Bafagih sekaligus menjadi demonstrasi wartawan pertama di Indonesia. Rosihan Anwar, pemimpin redaksi harian Pedoman , menilai apa yang dilakukan Kabinet Wilopo terhadap Pemandangan ada gaya warisan pemerintah kolonial. Menurutnya, berita yang disampaikan Pemandangan hanyalah menyiarkan sebuah scoop , bukan rahasia negara. “Berita yang sudah jamak diketahui wartawan,” kata Rosihan dikutip Tempo , 19 Agustus 2007. Protes dari berbagai serikat pers akhirnya dibicarakan dalam parlemen. Baik Pemandangan maupun Asa Bafagih luput dari delik hukum. Tuduhan pembocoran rahasia negara tidak terbukti. Pada 15 Agustus 1953, Jaksa Agung Suprapto memutuskan penghentian tuntutan atas perkara Bafagih. Menurut jurnalis senior Joko Prawoto Mulyadi alias Okky Tirto, Peristiwa Bafagih layak diperingati sebagai suatu tonggak etik jurnalistik di Indonesia. Apa yang dilakukan Asa Bafagih dengan mempertahankan hak ingkarnya menjadi suatu pedoman bahwa wartawan harus melindungi narasumbernya, apapun taruhannya. Untuk itu, ia mendorong agar ingatan mengenai peristiwa ini menjadi agenda Dewan Pers Indonesia. “Sehingga Dewan Pers bisa punya satu momen setahun sekali memperingati Peritiwa Bafagih dalam perspektif etika jurnalistik,” ujar Okky, “untuk mengawal hak-hak wartawan, dalam hal ini hak ingkar, supaya tidak diintimidasi, tidak ditekan dalam membongkar siapa narasumbernya.”*

SEVERAL months after becoming the president director of Indonesian Service Company (ISC), a state-owned car assembly company, Hasjim Ning invited President Sukarno to inspect the assembly factory in Tanjung Priok, Jakarta, where the company headquartered before officially moving to Jalan Lodan. The invitation was accepted, and Sukarno finally came to pay a visit. Hasjim Ning showed every nook and cranny of the factory to the president who excitedly observed the installation of each component of the car that was being assembled. His keen interest was shown through the questions he often posed. After the factory tour, they were having a lunch break while discussing matters concerning the ISC. Hasjim Ning disclosed the conversation in his autobiography Pasang Surut Pengusaha Pejuang . "Tell me your difficulties in leading this company. I'll help you to resolve it," said Sukarno.

BEBERAPA bulan setelah memimpin Indonesian Service Company (ISC), perusahaan perakitan mobil milik negara, Hasjim Ning mengundang Presiden Sukarno untuk menengok pabrik perakitan ISC di Tanjung Priok, Jakarta –sebelum pindah ke Jalan Lodan. Undangannya berbalas. Sukarno datang. Hasjim Ning memperlihatkan cara kerja pabrik perakitan itu. Sukarno antusias memperhatikan pemasangan setiap komponen mobil yang sedang dirakit. Tak jarang ia mengajukan pertanyaan. Usai keliling pabrik, mereka makan siang sambil berbincang mengenai ISC. Hasjim Ning mengutarakan percakapan itu dalam otobiografinya Pasang Surut Pengusaha Pejuang .  “Katakan padaku, apa kesulitan jij  (kamu, red .) dalam memimpin perusahaan ini. Nanti aku bantu mengatasinya,” kata Bung Karno.