AMENSTY International Indonesia menyoroti mandeknya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, penulisan ulang sejarah, dan meluasnya peran aparat dalam urusan sipil. Di tengah perdebatan tentang warisan Orde Baru, krisis kebakaran hutan juga mengingatkan bahwa sejumlah persoalan lingkungan Indonesia telah berulang sejak tahun 1997–1998. Persoalan itulah yang mengemuka dalam konferensi pers Amnesty International Indonesia bertajuk “Rapor Merah HAM Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di HDI Hive Jakarta pada Senin, 19 Oktober 2026. Dalam evaluasinya, Amnesty menyoroti dua indikator utama, yakni politik dan ekonomi, yang dinilai berkaitan dengan pemajuan serta perlindungan HAM. Dalam ranah politik, perhatian Amnesty tertuju pada pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional dan penulisan ulang sejarah Indonesia. Sementara itu, dalam ranah ekonomi, Amnesty menyoroti kebijakan pembangunan yang berpotensi merugikan masyarakat, termasuk persoalan lahan, lingkungan, dan pemenuhan hak dasar warga. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai kinerja pemerintah selama dua tahun terakhir belum menunjukkan kemajuan yang memadai dalam penegakan HAM. Bahkan, dia menilai kinerja pemerintah di sejumlah bidang “nol besar” dalam pelaksanaan penegakan HAM. Legitimasi Sejarah Pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional pada 2025 menjadi perdebatan penting mengenai hubungan negara dengan masa lalunya. Pemerintah menganugerahkan gelar tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025 tanggal 6 November 2025. Penganugerahan itu merupakan kebijakan resmi negara dalam menentukan tokoh yang dinilai berjasa bagi bangsa. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh, salah satunya Soeharto yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 10 November 2025. (BPMI Setpres/Kris) Namun, penghormatan terhadap jasa seorang tokoh tidak serta-merta mengakhiri perdebatan mengenai tanggung jawabnya atas peristiwa-peristiwa dalam sejarah. Dalam kasus Soeharto, pembahasan tentang pembangunan ekonomi dan stabilitas politik pada masa Orde Baru berdampingan dengan persoalan korupsi, pembatasan kebebasan sipil, serta berbagai pelanggaran HAM yang menuntut pengungkapan dan pertanggungjawaban. “Menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional maka ini menunjukkan legitimasi seorang yang melakukan KKN, pembabatan hutan, dan pelanggaran HAM lainnya,” ujar Usman. Usman juga mengkritik penulisan ulang sejarah nasional yang berisiko menghilangkan narasi tentang kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu. Persoalan ini memperlihatkan bahwa penulisan sejarah tidak sepenuhnya terpisah dari politik. Ketika negara menetapkan tokoh yang dihormati dan menentukan narasi yang memperoleh tempat dalam ingatan resmi, keputusan tersebut ikut membentuk cara generasi berikutnya memahami masa lalu. Dalam Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, John Roosa menjelaskan, narasi mengenai Gerakan 30 September dibentuk pada masa Orde Baru dan digunakan untuk membenarkan kekerasan terhadap mereka yang dituduh terkait dengan peristiwa tersebut. “Dalam ingatan sosial masyarakat Indonesia seperti yang dibentuk rezim Soeharto, G30S merupakan kekejaman yang begitu jahat, sehingga kekerasan massal terhadap siapapun yang terkait dengannya dilihat sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan dan bahkan terhormat,”catat John Roosa. Kekerasan pada periode tersebut perlu dipahami dalam konteks pembentukan kekuasaan politik baru, bukan semata-mata sebagai reaksi terhadap G30S. “Kekerasan yang terjadi sepanjang akhir 1965 sampai awal 1966 harus dilihat lebih sebagai saat awal pembangunan sebuah rezim baru, ketimbang sebuah reaksi wajar terhadap G30S. Soeharto dan para perwira tinggi Angkatan Darat lainnya menggunakan G30S sebagai dalih untuk menegakkan kediktatoran militer di negeri ini,” jelas John Roosa. Dalam konteks sekarang, perdebatan tentang Soeharto sebagai Pahlawan Nasional perlu dibaca dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu penilaian terhadap jasa yang dikaitkan dengan seorang tokoh dan kebutuhan untuk tetap mengakui fakta-fakta sejarah yang berkaitan dengan kekerasan serta pelanggaran HAM. Mengakui satu sisi sejarah tidak semestinya menjadi alasan untuk menghapus sisi lainnya. Sebaliknya, penulisan sejarah yang bertanggung jawab perlu memberi ruang bagi bukti arsip, penelitian akademik, kesaksian korban, dan perbedaan penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan. “Salah satu desakan Amnesty Internasional Indonesia terhadap pemerintah ialah cabut status Pahlawan Nasional Soeharto serta menghentikan penyangkalan fakta pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kekerasan seksual dalam tragedi Mei 1998,” tegas Usman. Narasi Impunitas Perdebatan mengenai sejarah juga berkaitan dengan persoalan impunitas, yakni keadaan ketika pelaku pelanggaran tidak dimintai pertanggungjawaban secara efektif melalui proses hukum dan mekanisme keadilan yang semestinya. Ketua Dewan Pengurus Amnesty International Indonesia, Marzuki Darusman, menyampaikan kekhawatirannya mengenai arah hubungan antara negara dan masyarakat. Dia menilai situasi politik saat ini menunjukkan gambaran yang negatif dan memiliki “ciri-ciri yang mencemaskan”. Marzuki mengingatkan bahwa kekerasan terhadap masyarakat sipil dapat berkembang menjadi narasi impunitas. “Kekerasan yang sudah menjadi anti sipil maka bisa jadi narasi impunitas,” ujarnya. Marzuki juga menyoroti kecenderungan negara yang menempatkan rakyat sebagai pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Negara berhadapan dengan rakyat dan menjadikan rakyat sebagai pihak lain. Pernyataan tersebut mengingatkan pada persoalan yang terus membayangi perjalanan Indonesia sejak Reformasi 1998. Pergantian pemerintahan tidak selalu diikuti dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Kendati Reformasi membuka ruang lebih luas bagi kebebasan pers, gerakan masyarakat sipil, dan tuntutan pertanggungjawaban negara, sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masih menghadapi hambatan dalam proses penyelidikan, penuntutan, hingga pemulihan hak korban. Pasukan Penerjun Operasi Naga di Papua (Wikimedia Commons) Esther Haluk, pembela HAM dari Papua sekaligus anggota Amnesty International Indonesia, menilai pendekatan keamanan dan kekerasan militer masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan masyarakat Papua. “Represifitas militer masih terjadi sampai saat ini. Eskalasinya semakin meningkat. Kekerasan militer terjadi hampir setiap hari,” ujarnya. Esther mengkritik pengerahan pasukan militer yang berlebihan dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat sipil. Situasi tersebut membuatnya pesimis terhadap perkembangan perlindungan HAM di Papua. “Kondisi dua tahun ini menjadikan kami tidak ada harapan bahkan semakin gelap,” ungkapnya. Kekhawatiran Esther tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang konflik di Papua. Sejak proses integrasi Papua ke Indonesia pada 1960-an, wilayah tersebut mengalami berbagai ketegangan politik, operasi keamanan, dan konflik yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat sipil. Persoalan hak masyarakat adat, identitas, serta pengelolaan sumber daya alam turut mewarnai hubungan antara negara dan masyarakat Papua. Krisis Kabut Asap Asap di atas Danau Toba, Indonesia pada 10 Maret 1997 (NASA/JPL) Persoalan HAM tidak hanya berkaitan dengan politik dan militer, tetapi juga krisis lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melanda sejumlah wilayah Indonesia berdampak terhadap kesehatan, keselamatan, dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Persoalan ini mengingatkan pada krisis kabut asap yang melanda Indonesia pada 1997–1998. “Hutan hujan Indonesia terbakar akibat sejumlah faktor alam dan aktivitas manusia yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut sering kali tertutupi oleh retorika yang sarat kepentingan politik, penyederhanaan berlebihan, dan kurangnya informasi,” tulis David Glover dan Timothy Jessup dalam Indonesia’s Fires and Haze: The Cost of Catastrophe. Adelina Kamal, praktisi kebencanaan sekaligus mantan direktur eksekutif ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre), mengingatkan bahwa krisis lingkungan tidak semestinya ditangani hanya setelah bencana terjadi. Menurutnya, risiko kebakaran lahan gambut, kekeringan, dan kabut asap dapat diperkirakan sehingga pencegahan harus menjadi bagian penting dari kebijakan negara. Adelina menghubungkan karhutla saat ini dengan krisis 1997–1998, ketika Indonesia tidak hanya menghadapi krisis ekonomi, tetapi juga kebakaran hutan dan kabut asap berskala besar. “Krisis 1997–1998 juga bukan hanya membahas krisis moneter, tapi krisis asap yang melanda di beberapa lahan di Indonesia,” katanya. Pengalaman tersebut, menurut Adelina, menunjukkan pentingnya mengevaluasi kebijakan pengelolaan hutan dan lahan agar bencana serupa tidak terus berulang. Penanganan bencana semestinya tidak hanya berfokus pada penanggulangan dampak setelah kejadian, tetapi juga pada upaya pencegahan, seperti pemetaan wilayah rawan, pengawasan pembukaan lahan, dan pengelolaan kawasan gambut. “Aktivitas penebangan kayu, pembukaan lahan, dan praktik pertanian telah menciptakan kondisi yang meningkatkan risiko kebakaran di sebagian besar kawasan hutan dataran rendah Indonesia. Kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap kebakaran hutan berskala besar, termasuk yang terjadi pada 1997–1998,” tulis Glover dan Jessup. Risiko karhutla juga dipengaruhi kondisi iklim, termasuk fenomena El Niño yang dapat meningkatkan kekeringan. Fenomena serupa memperparah kebakaran pada 1997–1998. Kendati demikian, dampaknya dapat ditekan melalui pemetaan wilayah rawan, pengawasan pembukaan lahan, dan kesiapan menghadapi kebakaran. Adelina mengingatkan, potensi El Niño dan risiko kebakaran lahan gambut sebetulnya dapat diperkirakan. Karena itu, kesiapan pemerintah dalam mengambil langkah pencegahan menjadi persoalan penting. Tanpa evaluasi kebijakan dan penguatan mitigasi, krisis kabut asap berisiko terus berulang, dengan masyarakat kembali menanggung dampak kesehatan, sosial, dan lingkungan.*

NAMA Brigadir Jenderal TNI Musannif Ryacudu tercatut dalam susunan Dewan Revolusi, sehari setelah Gerakan 30 September (G30S) 1965. Saat itu, Musannif menjabat Panglima Daerah Militer (Pangdam) XII Tanjung Pura di Kalimantan Barat. Dewan Revolusi sendiri diumumkan oleh Letkol Untung Sjamsuri, pemimpin operasi G30S, lewat siaran Radio Republik Indonesia pada pagi hari, 1 Oktober 1965. “Sebagaimana yang diketahui dalam susunan Dewan Revolusi yang diumumkan oleh Untung pada 1 Oktober 1965, terdapat namanya [Musannif] yang juga diisukan sebagai simpatisan PKI,” tutur Alamsyah Ratu Perwiranegara dalam otobiografi Perjalanan Hidup Seorang Anak Yatim Piatu. Musannif Ryacudu lahir di Mesir Ilir, Bahuga, Way Kanan, Lampung pada 28 Februari 1924. Dia jebolan tentara sukarela Gyugun Sumatra Selatan di masa pendudukan Jepang. Selain Musannif, beberapa nama lain yang kelak dikenal dalam ketentaraan Indonesia, seperti Maludin Simbolon, Alamsyah Ratu Perwiranegara, Makmun Murod, Bambang Utoyo, Harun Sohar, dan Ibnu Sutowo juga jebolan Gyugun Sumatra Selatan. Prajurit Tanpa Rasa Takut Sebelum bertugas di Kalimantan, Musannif telah menjalani berbagai medan tempur dan operasi militer. Sebagai putra daerah, selama perang kemerdekaan, Musannif ikut angkat senjata dan memimpin pasukan menghadapi Belanda di Palembang dan Lampung. Namanya tercatat dalam Perang Lima Hari di Palembang dan pertempuran di Ogan Komering Ilir. “Beberapa kali Kapten Musannif Ryacudu harus keluar masuk hutan untuk mengepung dan dikepung Belanda. Saat ada pertempuran di Ogan Komering Ilir, dia sempat tertembak dan di evakuasi ke Tanjungkarang, Lampung. Istrinya yang mendapat kabar dari seorang kurir langsung menyusul menggunakan moda kereta api. Beruntung, nyawa prajurit yang kehabisan rasa takut itu bisa diselamatkan,” catat Sudarmono dalam Mayjen M. Ryacudu: Prajurit Perang dari Mesir Ilir. Sepanjang periode 1950-an, Musannif terlibat dalam operasi penumpasan pemberontakan. Paruh pertama 1950, dia memimpin batalion menumpas gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Garut-Tasikmalaya, Jawa Barat, kemudian Aceh Tenggara. Pada paruh kedua 1950, Musannif memimpin pasukan yang jauh lebih besar, Resimen Infantri V untuk menumpas Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Jambi. Memasuki tahun 1960, Musannif dari Teritorium II Sriwijaya diperbantukan untuk operasi Irian Barat. Di bawah kendali operasi (BKO) pemerintah pusat, dia menjalankan operasi teritorial ekonomi dan pemerintahan dalam misi pembebasan Irian Barat pada 1962. “Pulang dengan kemenangan, Ryacudu menamai anak bungsunya Iriana Trimurthy. Iriana diambil dari Irian Barat. Bapak ikut perang bebasin Irian Barat,” kata R.A. Zuhariah, istri Musannif Ryacudu, dalam 100 Tokoh Terkemuka Lampung: 100 Tahun Kebangkitan Nasional. Panglima Tanjung Pura Ketika Indonesia menentang pembentukan negara Federasi Malaysia, Presiden Sukarno melacarkan konfrontasi Ganyang Malaysia. Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad) Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani menunjuk perwira-perwira paling kompeten dan dapat dipercaya untuk memimpin komando di Kalimantan, yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sebagai Deputi Wilayah (Deyah) Kalimantan, Yani menempatkan Mayor Jenderal TNI Maraden Panggabean. “Sedangkan di Kodam Kalimantan Barat ditempatkan Brigadir Jenderal Ryacudu, Kodam Kalimantan Tengah Brigadir Jenderal Sobirin Mochtar, Kodam Kalimantan Selatan Brigadir Jenderal Amirmachmud, dan Kodam Kalimantan Timur Brigadir Jenderal Soemitro,” tulis Herry Gendut Janarto dalam biografi Matiur M. Panggabean, istri Maraden Panggabean, Bunga Pansur dari Balige: Pengabdian dan Keteguhan Iman Seorang Istri Prajurit. Sejak bertugas di Kalimantan Barat, Musannif mulai dikenal Sukarno. Bahkan, Sukarno menyukai Musannif karena loyalitasnya. Musannif termasuk panglima yang sepenuh hati mendukung konfrontasi Ganyang Malaysia. Dia tak segan-segan membiayai operasi militer dengan uangnya sendiri. Menteri Negara tanpa Portofolio, Oei Tjoe Tat, menyaksikan bagaimana loyalitas Musannif ketika ditugaskan untuk meninjau wilayah Pontianak, Sambas, dan Singkawang. Dari laporan Musannif, Oei Tjoe Tat mengetahui bahwa bantuan dana dari pusat untuk membiayai pasukan dan sukarelawan seringkali terkendala dan tidak memadai. “Karena tak bisa menunggu lebih lama tibanya perbekalan dari Jakarta, dari dananya sendiri harus menalangi pengadaaan barang-barang kebutuhan pasukan-pasukannya,” kenang Oei Tjoe Tat dalam Memoar Oei Tjoe Tat: Pembantu Presiden Soekarno yang ditulis Pramoedya Ananta Toer. Sementara itu, Maulwi Saelan, wakil komandan Resimen Tjakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Sukarno, mengisahkan Musannif pernah berselisih dengan koleganya sesama panglima daerah di Kalimantan, Brigadir Jenderal TNI Soemitro atau lebih dikenal dengan Mitro Gendut. Musannif dalam suatu rapat Komando Mandala Siaga (Kolaga) menghardik Soemitro. Persoalan bermula gara-gara Soemitro mencemooh Panglima Kolaga Marsekal Madya Omar Dani dan indoktrinasi ajaran Bung Karno. “Siapa yang berani menentang Presiden Sukarno dengan ajaran-ajarannya, akan berhadapan dengan saya, Ryacudu,” sergah Musannif seperti dituturkan Maulwi Saelan dalam Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa: Dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66. Tak Terselamatkan Setelah peristiwa G30S, Mussanif masih menjabat panglima Kodam Tanjung Pura hingga 1967. Dia sempat memimpin operasi penumpasan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku) di perbatasan Kalimantan-Malaysia. Begitu pula dengan operasi penumpasan anggota Partai Komunis Indonesia di Kalimantan Barat. Dari panglima Kodam Tanjung Pura, Mayor Jenderal TNI Musannif Ryacudu kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Komando Antar Daerah (Koanda) Indonesia Timur. Namun, dia tak lama menjabat karena segera dibebastugaskan. Saat itu sedang berlangsung peralihan kekuasaan dari Presiden Sukarno ke Jenderal TNI Soeharto. Untuk mengisi pucuk pimpinan TNI AD, Soeharto menunjuk perwira-perwira teras pilihannya. Musannif tidak masuk dalam pilihan Soeharto. Sayidiman Suryohadiprodjo dalam otobiografi Mengabdi Negara sebagai Prajurit TNI menyebut Musannif ditarik ke Mabes TNI AD di Jakarta. Namun, dalam biografi yang ditulis Sudarmono, Musannif disebut pensiun dini pada pertengahan 1970-an. Sementara itu, dalam otobiografi Alamsyah, Musannif disebut sebagai salah satu jenderal yang tak dapat diselamatkannya pasca G30S 1965. Di awal masa Orde Baru, Alamsyah termasuk salah satu jenderal lingkaran dalam Soeharto. Dia pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara (1968–1972) dan Menteri Agama (1978–1983). Sebagai bentuk solidaritas sesama putra Lampung, Alamsyah berusaha mencari tahu penyebab Musannif dibebastugaskan. Alamsyah berkali-kali membicarakan soal Musannif di Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam), tetapi tidak berhasil. Dia baru memperoleh jawaban setelah Musannif wafat pada 6 Maret 1987. Namun, Alamsyah mengunci rapat-rapat informasi soal akhir karier militer Musannif. Selama menjadi panglima di Kalimantan Barat, Musannif memang diisukan dekat dengan ketua PKI setempat, tetapi rumor ini dibantah oleh Alamsyah. “Setelah kurang lebih empat tahun Mayjen Ryacudu meninggal dunia baru datang kepada saya Letda (Purn.) Ishak Ibrahim, mantan ajudan Mayjen Ryacudu, menyampaikan kepada saya sebab yang sebenarnya Mayjen Ryacudu dibebastugaskan dan dipensiunkan, yang tidak perlu saya tuliskan dalam memoar ini,” kata Alamsyah.* Bersambung ke tulisan kedua.

SETELAH tujuh kali upaya pembunuhan terhadap Presiden Sukarno, akhirnya pada 6 Juni 1962 pemerintah membentuk Tjakrabirawa. Resimen khusus ini ditugaskan untuk menjaga keselamatan presiden. Tugas berat diemban oleh Tjakrabirawa agar tak kecolongan lagi. Ancaman pembunuhan Sukarno bukan berarti tak ada sama sekali. Itulah yang membuat Maulwi Saelan, wakil komandan Tjakrabirawa, tak mau lengah sedikit pun. Kalau perlu dia turun tangan untuk mengambil keputusan apapun demi keselamatan Presiden Sukarno. Misalnya pada saat Presiden Sukarno berkunjung ke Filipina untuk menghadiri konferensi Maphilindo (Malaysia, Philipina, Indonesia), 30 Juli–5 Agustus 1963. Konferensi tersebut membahas penyelesaian pembentukan federasi Malaysia yang bakal membuat Filipina kehilangan sebagian wilayahnya di Sabah.

DERU mesin pesawat DC-3 Dakota RI-002 memecah keheningan pagi 17 Oktober 1947. Pilot Bob Freeberg, veteran AL AS yang menjadi pilot Commercial Air Lines Incorporated (CALI), dan co-pilot Mayor Makmur Suhodo berkonsentrasi penuh mencari dropping zone, Sapanbiha, Kalimantan. Langit masih gelap. Belantara Kalimantan di bawah hanya terlihat hamparan warna hitam. Mata Mayor (Ud.)Tjilik Riwut, pemuda Dayak yang menjadi perwira di Bagian Siasat Perang Sekretaris KSAU, terus memelototi daratan yang akan dijadikan titik penerjunan. Meski sulit, dia tak ingin gagal. Misi kali ini menjadi pertaruhan baginya sekaligus AURI dalam mempertahankan kemerdekaan di bumi Kalimantan. Sejak Indonesia diproklamirkan, para republiken berjuang secara swadaya mengusir Belanda yang dipasrahi AS memegang kendali ketertiban dan keamanan di Kalimantan. Perjuangan para republiken di Kalimantan dilakukan dengan bergerilya menggunakan persenjataan alakadarnya. Bantuan dari pusat selalu gagal mencapai tujuan lantaran blokade pasukan Belanda amat ketat.

GERBANG perjuangan bangsa Indonesia telah terbuka sejak dekade pertama abad ke-20. Melalui berbagai organisasi, tokoh-tokoh nasionalis di negeri ini telah berupaya menghapuskan praktek ketidakadilan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda. Pergerakan mereka yang sebelumnya terpisah pun berhasil disatukan dalam satu wadah yang sama, yakni Volksraad (Dewan Rakyat). Nama-nama besar seperti Muhammad Husni Thamrin, Haji Agus Salim, H.O.S. Tjokroaminoto, dan Oto Iskandar di Nata, pernah menduduki kursi Volksraad. Mereka adalah perwakilan rakyat Indonesia di depan parlemen Belanda. Umumnya para anggota dewan dipilih mewakili partainya masing-masing, namun tidak sedikit yang menjadi wakil dari daerah. Salah seorang tokoh Volksraad yang cukup banyak diperbincangkan kala itu adalah Muhammad Yamin. Menurut Restu Gunawan dalam Muhammad Yamin dan Cita-Cita Persatuan, Yamin dikenal sebagai sosok yang keras oleh sesama anggota dewan.

MOHAMMAD Yamin adalah sosok di balik konsep teritorial Indonesia Raya yang kita anut sampai hari ini. Dari Sabang yang terletak di ujung utara Aceh sampai Merauke di Papua bagian selatan. Meliputi lima pulau besar: Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dari kawasan itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentang. Gagasan ini setidaknya terjejaki ketika Yamin berpidato dalam sidang perdana BPUPKI pada 31 Mei 1945. “Kelima daerah itu kita namai daerah yang delapan: Sumatra, Malaya, Borneo, Jawa, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku dan Papua," kata Yamin sebagaimana termaktub dalam Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945—19 Agustus 1945. Soal Papua, Yamin yakin betul wilayah di ujung timur ini bagian dari Indonesia. Yamin mendasarkan pendapatnya atas telaah di masa silam. Menilik sejarah 1000 tahun kebelakang, Yamin mengatakan Papua telah bersatu dengan tanah Maluku maka dengan sendirinya Papua bersatu-padu dengan Indonesia. Argumentasi Yamin diuji dalam debat sidang kedua BPUPKI 10—11 Juni 1945.

KIPRAH Prabowo Subianto begitu mentereng sebagai prajurit TNI. Potretnya yang gagah acapkali terlihat dalam balutan seragam Kopassus. Namun cerita masa kecil calon presiden kita ini tak banyak dikulik kepada publik. Bagaimana kisah masa kecil Bowo –panggilan akrab Prabowo? “Waktu itu (masa kecil), saya banyak dipengaruhi kakek saya, Pak Margono seorang pejuang perintis kemerdekaan,” kata Prabowo kepada tabloid The Politic dilansir Gerindra TV. Trah Prabowo berasal dari keluarga aristokrat yang ikut mewarnai perjalanan sejarah negeri ini. Kakeknya, Margono Djojohadikusumo adalah pengikut Budi Utomo, anggota BPUPKI, dan pendiri Bank Negara Indonesia (BNI). Nama kedua Prabowo diambil dari nama pamannya, Subianto Djojohadikusumo, perwira yang gugur dalam Pertempuran Lengkong di Tanggerang, Januari 1946.

PENDIDIKAN Adam Soepardjan di kelas tujuh sekolah dasar Hollandsche Inlandsche School (HIS) jadi berantakan tahun 1942. Hindia Belanda menyerah kepada Jepang sehingga pendidikan pun berubah. Adam tak jadi lulusan HIS, melainkan lulusan Sekolah Rakjat 6B. Setelah mendapatkan ijazah sekolah dasar, ia bekerja sebagai calon juru gambar di sebuah kantor yang dipimpin teknisi Jepang. Ketika ada tawaran bekerja di Kalimantan selama enam bulan, Adam mengajukan diri bersama kawan masa kecilnya bernama Ribut. Ia senang karena berharap bisa bertemu kakaknya yang berkerja di Kalimantan dan sudah lama tidak pulang. “Saya anak kolong. Ayah saya pensiunan KNIL,” kata Adam Soepardjan dalam Mendobrak Penjara Rezim Soeharto. Kakaknya, Soekatmin, mengikuti jejak ayahnya sebagai tentara KNIL.

DIA dihargai layaknya Robinhood. Aksi-aksinya merepotkan pemerintah kolonial, tapi dicintai rakyat. Dialah salah satu bandit sosial ternama di negeri ini. Tolo' namanya. Tapi orang juga mengenalnya sebagai Daeng Gasing alias Kraeng Lompo alias Poea Apada. Nama Poea Apada disandangnya karena dia adalah ayah dari Apada. Ibu dari Apada atau istri Tolo' adalah perempuan yang tak pernah ditinggalkan Tolo' meski dia berkali-kali kawin dengan banyak perempuan. Lelaki kekar ini tampaknya idaman para perempuan di zamannya. Tolo' bukan dari kalangan bangsawan, ia hanyalah anak petani bernama Kade dengan istrinya yang orang Parigi, Malino. De Preanger Bode edisi 25 November 1915 menyebut Tolo' lahir di Parapa Tajadi, Gallesong, Takalar, Sulawesi Selatan, sekitar tahun 1875. Dia tinggal bersama putrinya di Makassar.

AWAL September 1945, kota Makassar yang telah diisi oleh tentara Jepang kedatangan tentara Australia. Tentara Australia datang sebagai tentara pendudukan yang mewakili Sekutu dan menggantikan tentara Jepang yang kalah perang sejak 14 Agustus 1945. Di dalam kelompok Sekutu, terdapat pula Belanda yang tentaranya belum kuat waktu itu. Hilangnya Jepang berarti menjadi zaman baru bagi warga kota Makassar. Cerita tentang kekejaman berganti menjadi harapan. “Karena tentara Australia baru mendarat maka waktu itu disebut zaman Australia,” sebut Nasarudin Koro dalam Ayam Jantan Tanah Daeng. Cerita akan harapan itu semakin terbukti dengan tindak-tanduk “pendatang” baru itu. Umumnya, tentara Australia yang bertugas di daerah Sulawesi, Kalimantan dan sekitarnya bersikap baik penduduk lokal. Tentara Australia yang datang di Makassar dengan ransum-ransumnya itu tak pelit untuk berbagi.

NIYEM baru berusia sepuluh tahun ketika dibawa dari rumahnya di Karangmojo, Yogyakarta, ke kamp militer Jepang terdekat. Di sana, ia selama dua bulan diperkosa berulang kali. Bertahun-tahun kemudian setelah berhasil kabur dan kembali ke rumah, Niyem memilih tidak mengatakan nasib buruk yang dialaminya kepada siapapun. Selain takut menyakiti hati orang tuanya, ia juga khawatir akan dikucilkan bila orang-orang sekitarnya mengetahui apa yang terjadi pada dirinyaselama menghilang. Meski begitu keputusan Niyem untuk tutup mulut tak membuatnya lepas dari stigma negatif masyarakat. Puluhan tahun berlalu, gerakan aktivisme transnasional yang menuntut permintaan maaf dan ganti rugi kepada pemerintah Jepang atas kekerasan seksual yang dialami para penyintas ianfu di masa pendudukan bermunculan di sejumlah negara, termasuk Indonesia pada 1990-an.