Hasil pencarian

TAK rela negeri bekas jajahannya lepas, yang tentu bakal merugikan kepentingan Belanda, pemerintah Belanda mengirimkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hubertus Johannes van Mook ke Indonesia. Dia dianggap orang yang tepat. Lahir di Indonesia (Semarang), intelektual, dekat dengan sejumlah cendekiawan Indonesia yang relatif progresif. Namun, situasi sudah berubah. Van Mook pun menyiasatinya dengan menawarkan konsep negara federal. Sejak lama, dia mengidamkan Hindia Belanda lepas dan tak diperintah dari Belanda tetapi dari Batavia. Dia juga ingin gubernur jenderal memiliki kekuasaan yang kuat. Kali ini, Van Mook punya pertimbangan lain. Akibat perang, Jawa menjadi miskin sedangkan luar Jawa punya peluang memulihkan ekonomi. Politik kesatuan akan membebani luar Jawa yang harus menanggung pemulihan Jawa, tetapi di sisi lain luar Jawa akan tertulari (nasionalisme) Jawa. Kabinet Republik Indonesia Serikat. (Repro 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949). Van Mook memulainya dengan Konferensi Malino, yang membuka jalan bagi munculnya sejumlah negara bagian. Langkah politiknya melalui perundingan dengan Republik Indonesia juga berujung pada pembentukan Republik Indonesia Serikat. Namun, dia harus menelan pil pahit karena berseberangan jalan dengan pemerintahnya dan kelompok federalis yang dia bentuk. Gagasan Van Mook bukan hanya gagal tetapi juga mematikan alternatif dari bentuk negara kesatuan. Setiap kali wacana federalisme muncul, ia langsung tenggelam dengan alasan ia alat devide et impera (politik pecah belah atau adu domba) Belanda. Selain itu, sejarah federalisme di Indonesia selalu dikait-kaitkan dengan kekuasaan kaum feodal. Bagaimana pengalaman masa-masa negara federal dijalankan? Berikut ini laporan khusus jalan terjal negara federal. Langkah Van Mook di Tengah Amok Dalam Bayang-bayang Unitarisme Eksperimen Pertama Negara Federal Presiden Negara Indonesia Timur dari Bali Jalan Hidup Perdana Menteri Negara Indonesia Timur Pulihnya Kekuasaan Melayu Negara Madura Benteng Pengaman Negara Menak Sunda Dilema Menak Sunda Nyanyi Sumbang dari Palembang Pemerintahan Seumur Jagung BFO Kekuatan Ketiga Setelah RIS Habis

SEMENTARA kini pemerintah dan rakyat Indonesia merayakan hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan RI sekali dalam setahun setiap tanggal 17 Agustus, maka tidak demikian di tahun pertama eksistensi Indonesia. Peringatan HUT kemerdekaan RI dilakukan beberapa kali di masa antara 17 Agustus 1945–17 Agustus 1946 itu, baik di level nasional maupun lokal. Salah satu yang menarik adalah peringatan HUT ke-11 bulan RI pada 17 Juli 1946. Sebelas bulan bukan waktu yang singkat untuk sebuah negara baru yang kelahirannya ditentang bahkan hendak dihentikan oleh bekas penjajahnya dengan berbagai macam cara. Ini adalah momentum krusial sebelum memasuki periode yang penting secara psikologis sebulan berikutnya, yakni peringatan HUT ke-1 RI. Tanggal 17 Juli 1946 itu saat yang penting untuk merenungkan pencapaian yang telah diraih berikut kegagalannya dalam sebelas bulan terakhir, serta memperkuat sentimen kebangsaan dan memompa semangat juang rakyat agar Indonesia sampai pada satu tahun eksistensinya. Yang juga vital adalah menegaskan pada dunia bahwa RI masih ada, kendati Belanda dan Inggris mengklaim punya otoritas di Indonesia. Tepat sekali bila refleksi sebelas bulan eksistensi RI dilakukan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Lahir dari keluarga muslim taat di Minangkabau, menempuh pendidikan di Batavia dan Negeri Belanda, hingga akhirnya ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan selama dua dekade dengan segala untung perasaiannya, Hatta memiliki visi kebangsaan yang dilandasi kepedulian sosial, ilmu pengetahuan dan semangat kosmopolitanisme. Satu hal lagi yang kentara dari Hatta, ia sangat optimis dengan masa depan Indonesia kendati negara baru itu masih tertatih-tatih bahkan untuk mendapatkan pengakuan dari dunia.

REPUBLIK Indonesia sudah menginjak usia 81 tahun. Upacara pengibaran bendera dan atraksi alutsista dalam rangka memperingati HUT RI di Istana Negara Jakarta kemarin, Senin (17/8/2026), juga berjalan sebagaimana mestinya. Suasananya jauh lebih bisa “dinikmati” ketimbang yang terjadi delapan dekade silam dalam peringatan HUT RI pertama, 17 Agustus 1946. Dalam perjalanannya menuju satu tahun kemerdekaan, Indonesia tak hanya direcoki Sekutu dan Belanda yang ingin kembali berkuasa namun juga pergolakan politik internal. Puncaknya terjadi dua peristiwa yang bikin republik begitu rentan: penculikan Perdana Menteri (PM) Sutan Sjahrir pada 27 Juni 1946 dan Kudeta 3 Juli 1946 ketika Presiden Sukarno didesak mengganti Kabinet Sjahrir. Terlepas dari pro dan kontra yang mengiringinya, toh republik jalan terus. Para oposannya ditangkapi, mulai dari Tan Malaka, Mohammad Yamin hingga tokoh-tokoh muda yang setahun sebelumnya berperan dalam Proklamasi 17 Agustus 1945: Ahmad Subardjo, Sukarni, Adam Malik, dan Sayuti Melik. Itu yang kemudian jadi refleksi PM Sjahrir dalam pidatonya dalam menyambut hari jadi republik yang pertama. Pidatonya ia sampaikan via radio lantaran Sekutu tidak memberi izin perayaan besar-besaran, apalagi parade rakyat dan militer di Jakarta. Sehari pasca-peringatan HUT RI, Sjahrir memberikan keterangan persnya yang diperuntukkan para wartawan asing. “Pada Minggu (18 Agustus, red.), Tuan Sjahrir memberikan pernyataan kepada para perwakilan pers di Batavia. Menengok setahun ‘Republik’ ke belakang, Sjahrir mengemukakan kesulitan-kesulitan terhadap penentangan Belanda. Lebih jauh ia menggarisbawahi krisis politik serius yang telah dilalui ‘Republik’ dengan menegaskan, ‘kita semua sekarang lebih bersatu daripada sebelumnya.’ Kemarin malam Sjahrir menyampaikan pidato lewat radio Indonesia sebagai bagian dari siaran yang ditujukan kepada audiens asing; disampaikan dengan bahasa Indonesia dan diikuti dengan bahasa Inggris. Ia mendewa-dewakan gagasan rakyat Indonesia yang bersatu melawan ego nasional dan imperialisme,” tulis koran Het Dagblad edisi 19 Agustus 1946 dalam artikel “Sjahrir Aan Het Woord”. Ramai di Yogya, Dipersulit di Jakarta Sejak Januari 1946, segenap pimpinan negara dan pemerintahan pindah ke Yogyakarta yang kemudian dijadikan ibukota revolusi. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden (Wapres) Mohammad Hatta berkantor di Gedung Agung (kini Istana Kepresidenan Yogyakarta) sedangkan PM Sjahrir tetap di Jakarta. Sjahrir menempati bekas rumah Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 yang sekaligus dijadikan kantornya selaku PM merangkap menteri luar negeri. Di dua tempat itulah masyarakat berbondong-bondong ingin ikut merayakan hari jadi yang pertama republik pada 17 Agustus 1946. Di Gedung Agung Yogyakarta, Presiden Sukarno memimpin jalannya upacara HUT kemerdekaan yang masih bisa dihelat dengan khidmat. Mengutip Pramoedya Ananta Toer dalam Kronik Revolusi Indonesia: 1946, agendanya dipersiapkan dengan seksama. Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta juga akan me-relay siaran khusus ke pemancar-pemancar lain di seluruh Indonesia, di antaranya siaran pidato Sri Sultan Hamengkubuwana IX pada 15 Agustus malam, pidato Wapres Hatta pada 16 Agustus malam, serta siaran tanda waktu peringatan pada 17 Agustus pagi. “Jam 09.45 pemberitahuan (dari siaran RRI, red.) bahwa satu menit lagi akan dibunyikan sirine selama satu menit. Selama sirine berbunyi, semua orang yang sedang berjalan dan bekerja, juga semua kendaraan, hendaklah berhenti. Setelah berhenti, hendaknya tegak berdiri untuk mengheningkan cipta dan mendoakan kebahagiaan Negara Republik Indonesia. Acara mengheningkan cipta ditutup dengan pekik ‘Merdeka!’ dan setelah itu orang dan kendaraan boleh berjalan kembali,” ungkap Pram. Upacara peringatannya sendiri dilangsungkan di Gedung Agung tepat jam 10 pagi tanggal 17, di mana Presiden Sukarno membacakan ulang teks proklamasi. Sukarno juga berpidato setelah pidato pendahuluan oleh Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, Mr. Assaat. Bahkan, saat itu juga sudah dihadirkan “Kelompok 10” yang diprakarsai Husein Mutahar sebagai cikal-bakal Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). “Perayaan paling ramai berlangsung di Yogyakarta di Istana Presiden, yang dihadiri oleh para pembesar dan pemimpin rakyat. Juga di alun-alun, di mana dilangsungkan parade tentara dan lasykar, disaksikan oleh Menteri Pertahanan dan para pembesar Angkatan Darat, Laut, dan Udara,” ungkap majalah Pantja Raja edisi 1 September 1946. Upacara yang khidmat itu diatur oleh Sekretaris Negara Mr. Abdoel Gaffar Pringgodigdo. Setelah pembacaan ulang teks proklamasi dan pidato Mr. Assaat, Presiden Sukarno menyampaikan pidatonya yang kemudian ditutup dengan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih di halaman Gedung Agung. “Tatkala tanggal 17 Agustus tahun yang lalu kita memproklamirkan kemerdekaan kita dengan kata-kata yang sederhana, belum dapat kita membayangkan benar-benar apa yang kita hadapi, kita hanyalah mengetahui bahwa proklamasi kita itu adalah satu pekik ‘berhenti’ terhadap penjajahan yang 350 tahun. Kita memajukan proklamasi kita itu kepada dunia sebagai hak asli kita, hak bangsa kita, hak kemanusiaan kita, hak hidup kita dengan cara yang setajam-tajamnya,” ujar Sukarno, dikutip Pram. “Di dalam sejarah dunia sering orang dengan revolusi mendirikan suatu Republik, tetapi banyak sekali di antaranya yang gagal. Ada yang berusaia hanya beberapa bulan, ada yang beberapa minggu saja. Tetapi Republik Indonesia sudah berdiri satu tahun. Dan insya Allah kalau kita dapat berdiri satu tahun, kita dapat pula berdiri dua tahun. Kalau kita dapat berdiri dua tahun, kita dapat berdiri tiga tahun, tiga puluh tahun dan seterusnya, sampai akhir zaman,” lanjutnya. Ucapan selamat lalu berdatangan dari negara-negara dan tokoh-tokoh asing. Majalah Pantja Raja edisi 1 September 1946 mencatat, ucapan-ucapan selamat itu disampaikan via telegram di antaranya dari Ketua All-India Muslim League Muhammad Ali Jinnah, politikus Indian National Congress Morarji Desai, Ketua Partai Buruh Inggris Harold Laski, Ketua Liga Kebebasan Rakyat Anti-Fasis Myanmar Aung San, dan PM Republik Spanyol di pengasingan José Giral. Namun, keadaan berbeda terjadi di beberapa kota besar lain. Baik pemimpin tertinggi Sekutu di Indonesia Mayjen Robert Mansergh maupun Panglima Divisi ke-26 Inggris yang menaungi Sumatera, Mayjen R.C. Hedley, melarang perayaan kemerdekaan di Jawa dan Sumatera. “Hedley mengeluarkan instruksi operasi kepada para bawahannya terkait kebijakan Inggris terhadap ‘Hari Kemerdekaan’. Beberapa perwakilan (perwira) telah menerima pengajuan izin dari pihak Indonesia untuk menggelar prosesi, termasuk yang mengikutsertakan banyak perempuan dan anak-anak, di area yang diduduki Sekutu pada ‘Hari Kemerdekaan’ 17 Agustus. Tetapi tidak ada perayaan yang diperbolehkan di dalam area-area yang diduduki Sekutu. Hedley memerintahkan para bawahannya untuk mencegah parade, proses, maupun demonstrasi apapun pada 17 Agustus di area yang diduduki Sekutu, dengan cara patroli aktif,” tulis Richard McMillan dalam The British Occupation of Indonesia, 1945-1946: Britain, The Netherlands and the Indonesian Revolution. Para perwira pimpinan Sekutu, lanjut Hedley, mesti menginformasikan kepada para pemimpin lokal Indonesia agar prosesi perayaan kemerdekaan menghindari area-area militer Sekutu. Pemasangan dan pengibaran bendera Merah Putih belaka masih diperbolehkan dan para perwira maupun prajurit Sekutu dilarang keras ikut ambil bagian dalam perayaan baik formal maupun informal. Kalaupun harus diambil tindakan keras, hanya personel Inggris dan India yang boleh diterjunkan dan dilarang memobilisasi para tawanan serdadu Jepang. “Di Padang pun Serikat melarang perayaan kemerdekaan Indonesia. Hari ulang tahun kemerdekaan oleh penduduk Bogor dirayakan dengan berbagai cara, antara lain yang terpenting dengan menghancurkan tugu peringatan Jepang dan menanam pohon peringatan di Taman Merdeka. Di Bandung, musuh melancarakan serangan hebat terhadap Bandung Timur dengan senjata berat,” sambung Pram. Jakarta jadi perhatian utama Sekutu. Meski sudah ada larangan –yang disampaikan Walikota Jakarta Raya Soewirjo via radio sehari jelang perayaan usai permintaan izinnya ke pihak Sekutu dua hari sebelumnya ditolak– dan Sekutu sendiri melakukan “penebalan” penjagaan dan barikade di beberapa titik, masyarakat tetap antusias. Bersama sejumlah aktivis perempuan serta pandu-pandu putri dipimpin eks-Menteri Sosial Maria Ulfah, mereka melakukan long march ke kediaman PM Sjahrir di Pengangsaan Timur. Karuan saja mereka dihalang-halangi pasukan Sekutu. “Sesuai yang diminta markas Sekutu, Soewirjo menyampaikan siaran radio kepada penduduk Batavia pada Jumat malam (16 Agustus, red.), ia menjelaskan kenapa upacara peringatan dilarang dan ia meminta masyarakat untuk tidak berparade. Namun pada Sabtu (17 Agustus) pagi, polisi militer Inggris harus membubarkan beberapa parade kecil, sementara ratusan pelajar, dipimpin menteri perempuan Ulfah Santoso, berusaha mencapai kediaman Sjahrir melalui pekarangan belakang,” kata artikel Het Dagblad, 19 Agustus 1946, “Rustige Zaterdag”. Upacara peresmian Tugu Proklamasi (Album Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950) Kedatangan rombongan Maria Ulfah itu mulanya ingin menggelar upacara dan mendirikan Tugu Peringatan Proklamasi di halaman kediaman Sjahrir yang setahun sebelumnya jadi tempat pembacaan teks proklamasi. Namun larangan itu membuat mereka hanya bisa menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” di dekat pekarangan rumah Pegangsaan Timur. Sementara, Sjahrir hanya bisa menyampaikan pidatonya via radio pada 17 Agustus 1946 malam. “Perjuangan kita sekarang ini bagaimana juga aneh rupanya kadang-kadang, tidak lain dari perjuangan kita untuk mendapat kebebasan jiwa bangsa kita. Kedewasaan bangsa kita hanya jalan untuk mencapai kedudukan sebagai manusia yang dewasa bagi diri kita,” demikian bunyi petikan pidato radio Sjahrir, dikutip Rosihan Anwar dalam Mengenang Sjahrir: Seorang Negarawan dan Tokoh Pejuang Kemerdekaan yang Tersisih dan Terlupakan. “Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang percaya kepada kehidupan, percaya kepada kemanusiaan, berpengharapan kepada tempo yang akan datang. Kita telah belajar menggunakan alat-alat kekuasaan, akan tetapi kita tidak berdewa atau bersumpah pada kekuasaan. Kita percaya pada tempo yang akan datang untuk kemanusiaan, saat tiada kekuasaan lagi yang menyempitkan kehidupan manusia, tiada lagi perang, tiada lagi keperluan untuk bermusuh-musuhan antara sesama manusia. Sebagai bangsa yang balik muda kita mencari tenaga kita sebagai bangsa di dalam cita cita yang tinggi dan murni . Kita tidak percaya pada mungkin dan baiknya hidup yang didorong oleh kehausan semata-mata,” tambahnya. Sekutu hanya menghalang-halanginya pada tanggal 17 Agustus. Keesokan harinya, mereka tak lagi berjaga-jaga. Maka, massa datang lagi pada 18 Agustus pagi untuk meresmikan pendirian Tugu Peringatan Proklamasi di halaman rumah Pegangsaan Timur 56. Acaranya juga dihadiri Walikota Soewirjo dan PM Sjahrir. “Walikota Suwiryo memimpin upacara pembukaan Tugu Peringatan Kemerdekaan yang didirikan di halaman muka. Seperti dikatakan oleh Ny. Sukemi: ‘Tugu peringatan ini adalah suatu metselwerk (pekerjaan tukang batu) yang amat sederhana, tetapi mengandung arti yang mendalam. Tugu ini menyatakan jiwa kita yang sebenarnya’,” tandas Rosihan Anwar dalam Kisah-kisah Jakarta Menjelang Clash ke-I.*

SORE 25 Agustus 1945 itu, seorang asisten rumah tangga di kediaman Ahmad Subardjo di Cikini, Jakarta menginformasikan kepada sang tuan bahwa ada seorang tamu. Dari perawakannya, Subardjo sepintas mengira itu bekas kawannya semasa di Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda, Iskaq Tjokroadisoerjo. Tapi ternyata bukan. Yang datang Tan Malaka. “Wah, kau Tan Malaka,” seru Subardjo menyambut sang tamu, sebagaimana dikisahkan Subardjo dalam Kesadaran Nasional: Sebuah Otobiografi. Subardjo tak asing dengan Tan. Ia pertamakali bertemu dan mengenal Tan saat kuliah dan aktif di PI semasa di Belanda. Dalam pertemuan di rumah Subardjo tadi, Tan mengakui dalam otobiografinya, Dari Penjara ke Penjara, Jilid 3: Terbuang di Rumah Sendiri, bahwa Subardjo yang pertamakali menyebut nama aslinya. Sebab, bertahun-tahun Tan memakai banyak nama samaran.

DERETAN buku tentang kisah hidup dan karya Eduard Douwes Dekker alias Multatuli tertata rapi dalam kotak kaca di Museum Multatuli, Rangkasbitung, Banten. Di antara buku-buku berbahasa Belanda itu terselip sebongkah ubin berwarna abu-abu. Benda berbentuk segi enam tersebut diambil dari bekas rumah Asisten Residen Lebak yang pernah menjadi tempat tinggal Douwes Dekker ketika bertugas di Rangkasbitung pada abad ke-19. “Ubin itu sesungguhnya sepasang. Saya menemukannya di area bekas rumah Multatuli ketika mengambil rekaman video di Lebak tahun 1987. Saat kembali ke Belanda, saya bawa serta ubin itu dan disimpan di sana. Tidak ada yang tahu kalau ubin tersebut berasal dari bekas kediaman Multatuli,” kata Arjan Onderdenwijngaard, penulis buku Lebak Kota Multatuli, dalam pemutaran film serta peluncuran dan diskusi bukunya di Erasmus Huis, Jakarta, Kamis (13/8/2026) malam. Dua ubin itu berwarna abu-abu tua dan abu-abu muda. Arjan menemukan ubin itu dekat kontainer sampah puing-puing bangunan. Tak hanya mengambil ubin, dia juga membawa serta bingkai ubinnya. Setelah menyimpan ubin itu kurang lebih 25 tahun, Arjan menghibahkannya ke Multatuli Huis di Belanda. Sebelum diberikan kepada Multatuli Huis, ubin itu sempat digunakan rekan Arjan, Anton Dautzenberg yang memiliki perhatian besar terhadap Multatuli, sebagai medium pembelajaran di ArtEZ, sebuah akademi seni rupa di Arnhem. Dalam kuliah creative writing, Anton berdiskusi tentang kehidupan dan karya Multatuli, terutama Max Havelaar, dengan mahasiswa tahun kedua. Di hadapan mahasiswa, Anton menunjukkan ubin itu dan menjelaskan cerita di baliknya. Dia lalu memberikan salinan pidato terkenal para kepala-kepala Lebak yang diambil dari buku Max Havelaar dan menugaskan setiap mahasiswa memilih satu kutipan yang menarik perhatian mereka dan membacakannya di atas ubin tersebut. “Anton punya ide untuk menamai ubin itu dengan ‘batu-batu api’. Telah diputuskan untuk ‘menyalakan api’ mereka pada waktu yang tepat...Anton sendiri akan ‘menyalakan’ batu-batu api itu di Radbound University, di acara pembukaan simposium sastra, Wintertuin Festival, di mana dia akan mempresentasikan sebuah antologi berjudul Api... Tentu, Multatuli merupakan salah satu penulis dalam antologi itu,” tulis Arjan dalam Lebak Kota Multatuli. (Kiri ke kanan) Annayu Maharani, Arjan Onderdenwijngaard, dan Andi Achdian menghadiri acara After Multatuli Left: Lebak Trapped Between Local Feudalism and Dutch Colonialism yang diselenggarakan Erasmus Huis pada Kamis (13/8/2026) malam. (Amanda Rachmadita/Historia.ID). Batu-batu Api Multatuli Sejak pertama kali diterbitkan di Belanda pada 1860, Max Havelaar telah menjadi perbincangan luas di berbagai kalangan. Tak hanya sebagai tonggak penting dalam sastra, karya Multatuli itu membuka mata banyak orang di negeri penjajah mengenai penderitaan penduduk di tengah himpitan eksploitasi sistem tanam paksa dan tindakan sewenang-wenang penguasa feodal. Buku itu memicu kesadaran moral di Belanda hingga melahirkan kebijakan politik etis yang memuat tiga program utama, yakni irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Respons terhadap Max Havelaar juga terjadi di Hindia Belanda. Ada yang mengkritik, tetapi banyak pula yang tergugah hingga memicu bangkitnya kesadaran anti-kolonialisme dan tumbuhnya semangat kebangsaan di kalangan bumiputra. “Kalau ada orang yang bilang bahwa Max Havelaar adalah buku anti-kolonial saya rasa tidak, tapi kalau buku itu, seperti yang disampaikan Pramoedya Ananta Toer, adalah buku yang membunuh kolonialisme, saya setuju karena buku tersebut memiliki pengaruh yang besar. Hampir semua pejuang atau generasi awal nasionalis Indonesia seperti Kartini, Tirto Adhi Soerjo, membaca dan menulis tentang buku itu. Bahkan, Sukarno sering mengutip kata-kata di dalam buku tersebut di berbagai pidatonya,” kata Arjan. Arjan melihat pembacaan Max Havelaar juga mendorong semangat persatuan nasional yang terwujud dalam Sumpah Pemuda. “Menurut saya, Sumpah Pemuda itu juga muncul sebagai akibat dari Max Havelaar. Karena para pemuda tidak lagi merasa dirinya sebagai Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatra. Bukan. Mereka mengidentifikasi dirinya sebagai orang Indonesia. Anak-anak dari satu bangsa,” ungkapnya. Sementara itu, sejarawan Andi Achdian mengatakan, pembacaan terhadap Max Havelaar memberikan suatu pandangan menarik bagi tokoh-tokoh nasionalis generasi awal dalam memandang kolonialisme. Bila sebelumnya penduduk lokal terbiasa melihat penjajahan sebagai suatu kondisi yang tidak dapat diubah, melalui karya Multatuli itulah timbul pemahaman kolonialisme sebagai sebuah sistem yang dapat diakhiri atau diputus rantainya. Semangat anti-kolonialisme ini pula yang menjadi tema Museum Multatuli di Rangkasbitung, Banten. Pada 2015, Arjan dihubungi Klaartje Groot dari Multatuli Huis yang meminta persetujuan untuk menghibahkan satu ubin kepada Museum Multatuli. Tanpa pikir panjang, Arjan menyetujuinya dan diundang dalam acara resmi serah terima koleksi tersebut. “Saya mendonasikan ubin yang berwarna abu-abu terang, bukan abu-abu gelap ke museum: warna gelap berarti penjajahan Belanda yang disingkap oleh Multatuli. Ubin abu-abu gelap itu lantas disimpan di Belanda sebagai pengingat. Warna terang memunculkan harapan dan kerja sama berbasis kesetaraan antara kedua negara di masa depan. Sehingga, ubin berwarna abu-abu terang tersebut kembali ke ‘tanah kelahirannya’,” tulis Arjan. Setelah Multatuli Pergi Pembacaan terhadap Max Havelaar, menurut Arjan, menginspirasi generasi pendiri bangsa untuk melawan kolonialisme dan feodalisme. Perlawanan ini menghasilkan Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang berujung dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda tahun 1949. Sementara itu, generasi penerus Indonesia periode 1950–1960 menggunakan Max Havelaar untuk mendidik masyarakat tentang keadilan, kesetaraan, dan hak-hak individu. Sedangkan di masa Orde Baru, buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diadaptasi menjadi film oleh sutradara Fons Rademakers yang kemudian ditayangkan secara luas. Setelah era Reformasi, Multatuli dibangkitkan kembali. Di Lebak, dia menjadi ikon dan digunakan untuk berbagai kepentingan. Gagasan dan spirit Multatuli yang kental dengan perjuangan mengupayakan keadilan dan kesetaraan terus digaungkan melalui taman baca dan museum. Berbagai kuliah dan diskusi diadakan, buku dan penelitian baru juga diterbitkan. Di tengah munculnya pertanyaan, “adakah perubahan yang terjadi setelah Multatuli pergi?” buku tersebut kembali dibaca, bukan sekadar untuk mengenal sebuah novel yang menjadi tonggak penting dalam dunia kesusastraan, tetapi juga alat untuk melawan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa.*

TEUKU Abdul Manaf. Itulah nama yang diberikan kepada Ahmad Subardjo saat menyapa dunia pada 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang. Sejak namanya diganti, sosok keturunan Aceh itu hampir tak pernah menggunakan nama Abdul Manaf lagi, kecuali pada saat darurat di Belanda maupun Jerman. “Nama Teuku Abdul Manaf kadang-kadang dipakai untuk siasat saja ketika di Belanda. Jadi waktu pelarian di Berlin, dia pakai nama Teuku Abdul Manaf karena waktu itu kan Pak (Mohammad) Hatta dan teman-teman ditangkap di Belanda tapi Pak Subardjo, karena lagi ada di luar Belanda, enggak tertangkap. Dengan menggunakan Teuku Abdul Manaf sepertinya hilang dari jejaknya Belanda. Jadi strategislah. Teuku Abdul Manaf tetap dipakai sebagai kebanggaan dia sebagai orang Aceh,” demikian Hutomo Said Effendi, cucu Ahmad Subardjo, berkisah saat disambangi Historia.ID di Bintaro, Tangerang Selatan. Pelarian Subardjo terjadi medio 1927. Tak lama setelah Subardjo dan rekan-rekannya dari Perhimpunan Indonesia (PI) menghadiri Kongres Anti-Imperialisme dan Anti-Kolonialisme.

LELAKI itu berperawakan tinggi besar. Rambutnya sudah memutih. Usianya menginjak 82 tahun. Tapi suaranya masih jelas dan ingatannya sempurna. Pramono Adam, Kolonel Penerbang (Purn.), bercerita kepada Historia.ID tentang pengalamannya selama menjadi pilot Angkatan Udara Republik Indonesia di Kalimantan pada masa Dwikora (Dwi Komando Rakyat) 1963—1965. Masa itu Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Musababnya Inggris berniat membentuk Federasi Malaya (nama lama Malaysia) di utara Kalimantan tanpa membicarakannya dengan Indonesia. Presiden Sukarno tersinggung, merasa dilangkahi, dan menentang rencana itu. Dia pikir rencana itu juga sebentuk kolonialisme baru. Tidak sesuai dengan semangat zaman. Maka dia berseru, “Ganyang Malaysia!”

BAGI Kolonel Pnb. (Purn.) Pramono Adam, seberapa pun beratnya tugas yang diemban, ia mesti dijalankan dan diselesaikan. “Kita senang aja,” ujarnya kepada Historia.ID. Tanggungjawab itu selalu menjadi prinsipnya selama menjadi perwira Angkatan Udara, termasuk ketika dia di-BKO ke Kodam Mulawarman dalam rangka Dwikora, 1963-1965. Dia, kala itu berpangkat letnan, mesti bolak-balik menerbangkan helikopter angkut sedang Mi-4 melintasi hutan “perawan” Kalimantan tanpa dilengkapi flight guidance, peralatan navigasi dan komunikasi. Justru dari penugasan di “kegelapan” itu dia banyak belajar. “Kita memperhatikan sifat hutan, ada yang berbunga begini, ada tanah longsor, ada macam. Itulah alat bagi kami navigasi. Nggak ada yang nunjukan pada kita. Jadi mengikuti jejak di darat. Istilahnya dead reckoning,” sambung lelaki berusia 83 tahun yang biasa disapa Pram itu.

INGATANNYA masih sangat kuat ketika mengenang pengalamannya di pedalaman Kalimantan. Di teras rumahnya, Komplek Perumahan Lanud Atang Senjaya, Semplak, Bogor, Kolonel (Purn.) Pramono Adam masih menggebu kala berbagi segudang kisah penugasannya bolak-balik mengantar Pangdam IX/Mulawarman Brigjen Soemitro dari markasnya di Balikpapan hingga Long Bawang di perbatasan RI-Malaysia era konfrontasi (1963-1965). Ia kala itu masih berpangkat letnan penerbang dari Wing Operasi 004 Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) yang di-BKO-kan di Kodam IX/Mulawarman. Sejak 1963, AURI menempatkan beberapa helikopter angkut dari Wing Operasi 004 yang berbasis di Lanud Atang Sendjaja (ATS), termasuk heli angkut berat Mil Mi-6 dan heli angkut medium Mil Mi-4, untuk menyokong mobile udara. Dengan heli Mi-4 itulah Pram, sapaan karib Pramono, kerap mengantar Soemitro untuk menginspeksi perbatasan medio Maret-April 1965. “Kalau lewat jalur darat (Soemitro) enggak sampai-sampai. Pernah beliau ngomong, ‘kita bersyukur (ada heli). Saya sudah dua bulan enggak sampai-sampai, akhirnya pulang lagi.’ Kalau ada banjir dia harus menunggu, pernah menunggunya sampai sebulan sampai airnya asat,” kata Pram kepada Historia.ID.

BAWANG putih (Allium sativum) sudah dimanfaatkan sejak ribuan tahun silam. Tidak hanya sebagai bumbu masak, tapi juga obat mujarab. Sebagai makanan, menurut Jethro Kloss dalam Back to Eden, bawang putih telah lama tertulis dalam berbagai catatan sejarah. Dia memperkirakan bawang putih berasal dari Asia Tengah, kemudian dibudidayakan di banyak negara, dan juga tumbuh di Italia dan Eropa Selatan. Sementara itu, menurut Trina Clikner dalam A Miscellany of Garlic: From Paying Off Pyramids and Scaring Away, bawang putih sudah digunakan sebagai obat herbal di berbagai belahan dunia sejak 3000 tahun SM. Menurut Iyam Siti Syamsiah dan Tajudin dalam Khasiat dan Manfaat Bawang Putih, Hipocrates mengungkapkan bahwa pada zaman Babilonia dan Yunani, bawang putih biasa digunakan sebagai obat perangsang (prespiran) untuk menyembuhkan sembelit dan pelancar air seni. Dengan alasan kesehatan, para prajurit Yunani dan Roma pun juga gemar mengkonsumsinya.

JUS Soema Di Pradja masih ingat kemana harus meminjam flm saat malam minggu tiba. “Saya pergi ke rumah Tante Iet, pinjam film untuk ditonton rame-rame,” kata Jus. Toh meminjamkan film bukan perkara sulit bagi Maria. Dia Ketua Panitia Sensor Film. Setiap film yang akan diputar di bioskop lewat tangannya terlebih dahulu. Bukan hanya Jus yang punya kenangan nonton gratis berkat Maria Ullfah. Abbi Djajadiningrat, kemenakan Maria, pun punya pengalaman sama. “Dulu saya suka diajak nonton ke Studio 5 yang gedungnya dulu di antara Jalan Sunda dengan Jalan Agus Salim,” ujar Abbi. Maria menjabat Ketua Panitia Sensor Film sejak 1950 sampai 1961. Film di saat itu adalah hiburan bergengsi bagi sebagian kalangan. Beberapa agen perusahaan flm asing pun berkantor di Indonesia, salah satunya dan yang paling terkenal adalah American Motion Picture Association in Indonesia (AMPAI). Bill Palmer, direktur perusahaan itu kenal Maria dan dekat dengan kalangan PSI.

KETIKA Istana Kesultanan Langkat dijarah dalam peristiwa revolusi sosial, banyak harta benda kesultanan ludes digondol para begundal. Konon, sejumlah pentolan laskar yang menyerbu istana menggasak tiga kaleng sigaret cap “555” berisi penuh berlian sebesar kemiri. Setelah mendapatkan harta rampasan itu, mereka tak kembali ke pasukannya. Ada yang kabur ke Penang, Malaya, dan Jawa. Kesultanan Langkat tersohor sebagai kesultanan Melayu terkaya di pantai timur Sumatra. Puncak kejayaannya berlangsung pada masa Sultan Abdul Aziz Jalil Rahmad Shah yang memerintah antara 1893–1927. Di bawah Sultan Abdul Azis, Kesultanan Langkat mencapai kemakmuran sekaligus pusat pendidikan agama Islam di Sumatra Utara. Sejarawan Universitas Negeri Medan, Ichwan Azhari menyebut Sultan Abdul Aziz berperan dalam menguatkan hubungan politik Kesultanan Langkat, mendirikan perguruan Jam’iyah Mahmudiyah’, membangun Masjid Azizi, membuka sekolah umum, memberikan beasiswa keluar negeri untuk rakyat, memberikan fasilitas kesehatan gratis dan pembangunan rumah sakit.