Hasil pencarian

PADA sesi pertama persidangan di hari kedua, jaksa menghadirkan seorang saksi dari Solo yang tak pernah mengetahui alasan penangkapannya dan mengalami penyiksaan berat. Martono, saksi tersebut, ditangkap tentara RPKAD beserta sekelompok orang dengan penutup wajah seperti ninja pada 10 November 1965. “Saya ditangkap di rumah saya di Pasar Kliwon, Solo, jam 10 malam, 10 November 1965 tanpa surat perintah penangkapan. Saya langsung dibawa, disiksa sepanjang perjalanan dari rumah sampai pos Hanra (Pertahanan Rakyat-Red.). Tangan saya diikat dan diseret mobil ke jalan raya, jaraknya 150 meter,” kata Martono. Penyiksaan tak berhenti begitu saja. Martono yang tubuhnya berlumuran darah akibat diseret mobil, masih mengalami penyiksaan ketika berada di pos penahanan. Tubuhnya diikat dan ditarik ke atas plafon ruangan, lantas dijatuhkan ke lantai berkali-kali, dipaksa mengaku kalau dia ikut membunuh jenderal dalam peristiwa 1 Oktober 1965 di Jakarta.

BELAKANGAN ini banyak berita menyoroti perilaku aparat bea cukai. Mulai dari gaya hidup oknum petingginya hingga menahan barang dari luar negeri untuk ditebus sejumlah uang. Bagi pejabat nakal, bea cukai adalah ladang yang subur untuk mendulang keuntungan pribadi. Catatan masa lalu membuktikan bahwa bea cukai di Indonesia memang kerap bermasalah. Pada awal 1970, oknum bea cukai terseret kasus penyelundupan besar-besaran yang melibatkan nama Robby Tjahjadi. Robby telah lama menjadi incaran kepolisian. Sejak 1968, Robby –dibantu kakak sulung dan adik iparnya– menjalankan praktik penyelundupan mobil mewah dari luar negeri ke Indonesia. Mobil-mobil mewah itu meliputi berbagai merek: Mercedes Benz, BMW, Continental, Alfa Romeo, Fiat, Ford, Honda, Holden, termasuk mobil super mewah seperti Rolls Royce dan Jaguar. Kebanyakan berasal dari Hongkong. “Keras dugaan bahwa Abu Kiswo-lah salah seorang dari yang dikatakan Hakim Siburian (ketika mengakhiri vonis terhadap Robby) sebagai oknum yang banyak memberi bantuan sehingga Robby dapat leluasa melakukan tindak pidana korupsinya,” lansir Tempo, 17 Maret 1973.

WARNA dasar Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berubah dari hitam menjadi putih mulai Juni 2022. Pergantian ini bertahap dengan prioritas kendaraan baru dan kendaraan yang habis masa berlaku lima tahunan. Kendaraan pelat dasar hitam yang belum habis masa berlakunya tidak perlu melakukan pergantian. Selain berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan, TNKB atau pelat nomor juga digunakan untuk mengatur lalu lintas. Khususnya di ibu kota Jakarta, kepolisian memberlakukan aturan ganjil genap berdasarkan pelat nomor untuk mengurangi kemacetan pada jam sibuk, yakni pagi (06.00–10.00 WIB) dan sore (16.00–21.00 WIB). Kebijakan ini tidak berlaku pada akhir pekan dan hari libur nasional. Pelanggar aturan ini didenda maksimal Rp500.000. Plat nomor pada kendaraan telah digunakan sejak abad ke-18. Kala itu, para pemilik kereta kuda di Prancis diwajibkan memasang pelat logam pada kendaraan mereka dengan mencantumkan nama dan alamat pemilik kendaraan. Pada akhir abad ke-19, menurut Christopher Garrish dalam Tales from the Back Bumper: A Century of BC Licence Plates, yurisdiksi di seluruh Eropa mengeluarkan berbagai jenis lencana untuk digunakan pada kereta kuda.

PELAT nomor kendaraan RI 1 tentu tak asing bagi masyarakat Indonesia. Itu pelat nomor mobil presiden Republik Indonesia. Ternyata, pelat nomor mobil presiden pertama bukan RI 1. Menariknya, Presiden Sukarno membuat sendiri pelat nomor untuk mobilnya. Mangil Martowidjojo, komandan pengawal pribadi Sukarno, dalam Kesaksian Tentang Bung Karno 1945–1967 menceritakan bahwa ia diperintahkan Sukarno untuk meminta pelat nomor mobil kepada kepolisian lalu lintas Yogyakarta pada 1946 saat pemerintahan dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. “Saya waktu itu menghadap Kepala Polisi Lalu Lintas Soenarjo untuk meneruskan permintaan presiden,” kata Mangil.

POLISI Daerah (Polda) di seluruh Indonesia serentak menggelar Operasi Zebra selama 14 hari, dari 30 Oktober sampai 12 November 2018. Polisi meminta para pengendara bermotor melengkapi surat-surat kendaraannya dan mematuhi setiap peraturan lalu-lintas. Operasi Zebra bertujuan menertibkan perilaku berkendara dan menekan angka kecelakaan. Tujuan Operasi Zebra hari ini tak jauh beda ketika operasi ini kali pertama muncul pada 1978 di Irian Jaya (kini Papua). Gagasan Operasi Zebra berasal dari Brigadir Jenderal Soedarmadji, Kepala Daerah Polisi Irian Jaya. Soedarmadji melihat banyak pengendara bermotor di Irian Jaya sering mengabaikan peraturan dan rambu lalu-lintas. “Jumlah kendaraan pada waktu itu tercatat kurang lebih 20.000 buah, paling banyak sepeda motor,” tulis Redaksi Suara Pembaruan dalam Rekaman Peristiwa ’85. Jumlah kendaraan ini tidak banyak untuk wilayah seluas Irian Jaya. Tetapi angka pelanggaran lalu-lintas dan kecelakaan sangat tinggi.

LAPORAN Global Status Report on Road Safety 2013 dan 2015 garapan WHO menempatkan Indonesia dalam kelompok sepuluh besar negara dengan jumlah korban tewas kecelakaan kendaraan bermotor tertinggi di dunia. Sebagian besar korban tewas merupakan pemotor roda dua. Beberapa korban tewas setelah berbenturan keras dengan aspal. Mereka tak menggunakan helm. Padahal pemotor roda dua wajib menggunakannya. Gagasan mewajibkan penggunaan helm bermula dari peralihan kebiasaan orang Indonesia ketika keluar rumah. Mereka perlahan meninggalkan sepeda kayuh dan memilih sepeda motor pada dekade 1970-an awal.

NASIB tragis menimpa seorang tentara Inggris terkenal, Thomas Edward Lawrence. Dia tewas dalam sebuah kecelakaan motor tahun 1935. Hugh Crains, seorang ahli syaraf, meneliti sebab kematian pengendara motor yang meninggal akibat benturan di kepala itu. Hasil penelitiannya mendorong pentingnya penggunaan helm bagi pengendara motor dan kalangan militer. Penggunaan pelindung kepala atau helm telah dikenal bangsa-bangsa kuno di masa lalu. Mereka paham bahwa kepala merupakan bagian vital yang perlu perlindungan. Helm Kulit Buaya Dalam budaya Mesir kuno, buaya yang hidup di Sungai Nil memiliki tempat terhormat. Mereka percaya seorang prajurit akan mendapat kekuatan ekstra dan ditakuti musuh jika memakai atribut dari kulit buaya. Muncullah pakaian perang yang dibuat dari kulit bagian punggung buaya yang tebal dan helm dari kulit bagian perut sekira abad ke-3 SM.

PENGENDARA motor banyak yang ditilang karena tak memakai helm SNI. Padahal menggunakan helm untuk keselamatan mereka. Helm dapat melindungi bagian kepala dari benturan bila terjadi kecelakaan. Wajib memakai helm merupakan warisan dari Kapolri Hoegeng Iman Santoso. Di pengujung masa jabatannya, Hoegeng mengeluarkan maklumat Kapolri, yaitu para pengendara sepeda motor harus memakai topi helm dan penumpang yang membonceng harus duduk mengangkang. Peraturan itu menuai polemik. Mereka keberatan dengan alasan sudah biasa memakai topi atau peci, harus mengeluar biaya beli helm, hingga soal aturan hukumnya.

MARKAS komando Kopassus, Cijantung, 1985. Di ruang kerjanya, Komandan Kopassus Brigjen Sintong Panjaitan ditemani wakilnya Kolonel Kuntara berbincang santai dengan Panglima ABRI Jenderal TNI L.B. Moerdani, KSAD Jenderal TNI Try Sutrisno, dan Wakil KSAD Letjen TNI Edi Sudrajat. Mereka sedang menunggu tamu penting dari negeri seberang tiba. Meski semua akan melakukan upacara resmi, suasana di ruang itu santai. Obrolan mengalir begitu saja. Di tengah perbincangan itu, Sintong berjalan ke mejanya. Ditariknya laci mejanya dan kemudian diambilnya sebuah baret merah dari dalamnya. “Ini baret merah Bapak yang akan Bapak pakai dalam upacara nanti,” kata Sintong sambil memberikan baret itu kepada Moerdani, dikutip Hendro Subroto dalam Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando.

SETELAH menolak tawaran menjadi wakil KSAD dari KSAD Mayjen AH Nasution, Kolonel Djatikusumo mendapat tugas khusus pada akhir 1957. Tugas tersebut terkait dengan kekisruhan di Sumatera menyusul perampasan jabatan gubernur Sumatera Tengah oleh Kolonel Ahmad Husein dari tangan Ruslan Muljohardjo pada Desember 1956. “Pada waktu itu saya adalah Direktur Zeni AD. Untuk mengatasi Sumatera, maka Nasution (sebagai KSAD, pen.) memerlukan seorang senior. Karena harus mengatasi Jamin Gintings, Simbolon, dan Ahmad Husein. Akhirnya saya dijadikan Koordinator Operasi-operasi militer di Sumatera. Jabatan ini tanpa besluit, karena resminya saya masih menjabat Direktur Zeni,” ujar Djatikusumo kepada Solichin Salam yang menuliskannya dalam biografi berjudul GPH Djatikusumo, Prajurit-Pejuang dari Kraton Surakarta. Selain mendapat tugas sebagai koordinator operasi militer di Sumatera, Djati juga mendapat tugas khusus lain. “Saya diberi tugas khusus membawa pasukan dari Medan ke Bukittinggi, mendampingi Mayor Raja Syahnan,” sambungnya.

HARI masih pagi ketika pasukan Kompi A RPKAD dan Yon 438 Diponegoro memulai perjalanan dari Alahan Panjang menuju Muaralabuh, Sumatera Barat. Perjalanan itu merupakan kelanjutan dari perintah yang diterima Dan Kie A RPKAD Letda Benny Moerdani dari Panglima Operasi 17 Agustus Kolonel Ahmad Yani hari sebelumnya. Perjalanan itu dimaksudkan untuk membungkam jantung pertahanan pasukan PRRI. Setelah menganggap bertempur frontal di Padang tidak menguntungkan secara taktis, pasukan PRRI memilih menyingkir ke pinggiran. “Manuver-manuver perang gerilya mulai dilaksanakan Zulkifli Lubis, yang bergerak sebagai koordinator militer di daerah Sijunjung bersama sekitar tiga sampai empat anak buahnya melatih sekitar dua regu pasukan rakyat,” tulis Mestika Zed dalam Sumatera Barat di Panggung Sejarah, 1945-1995. Melihat kondisi tersebut, Yani pun mengambil keputusan baru. “Maka Kolonel Akhmad Yani mengambil keputusan untuk mengabaikan obyek politisnya yaitu perebutan ‘Ibu kota PRRI’, akan tetapi menduduki Alahanpanjang untuk menghindari/mencegah pihak PRRI melarikan diri ke daerah lumbung beras Sumatera, yakni Kerinci,” tulis Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro dalam Sejarah Rumpun Diponegoro dan Pengabdiannya.

MAYOR Benny Moerdani bergerak cepat. Begitu mengetahui Menhan Malaysia Tun Abdul Razak akan singgah di Bangkok sepulang dari kunjungannya ke Burma (kini Myanmar) pada pertengahan Juli 1965, Benny bersama Letkol Ali Murtopo, atasannya di Opsus (Operasi Khusus), organ intelijen di bawah Kostrad, langsung ke Bangkok untuk mendapatkan kontak Razak. Upaya Benny itu merupakan kelanjutan dari upaya membuka pintu normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia yang sedang panas akibat Konfrontasi. Sebelumnya, Benny telah melakukan pertemuan penjajakan dengan wakil Malaysia Ghazali Shafie, kepala Intelijen Keamanan Nasional (kelak menjadi menteri dalam negeri dan menteri luar negeri Malaysia), dan Des Alwi, anak angkat Sutan Sjahrir yang tinggal di Malaysia selepas PRRI-Permesta. “Langkah mengakhiri konfrontasi sudah dimulai bahkan sejak konfrontasi itu muncul,” kata Mindra F. dalam “Normalisasi RI-Malaysia Tak Ada Yang Menang, Apalagi Kalah”, dimuat dalam Warisan [Daripada] Soeharto.