FUNGSI bandar udara (airport) amat penting bagi industri penerbangan. Dalam sejarahnya, pembangunan bandar udara (bandara) di Indonesia tidak dapat terlepas dari peran PT Angkasa Pura. Itu nama badan usaha milik negara pelopor pengusahaan kebandarudaraan secara komersial di Indonesia.

“Diinisiasi oleh Presiden Sukarno yang punya keinginan membangun pelabuhan udara nasional dan internasional di Indonesia,” ujar Gede Eka Sandi, Corporate Secretary PT Angkasa Pura I dalam acara “Ekspose Inventaris Arsip PT Angkasa Pura I (Persero): 1960—2011” yang diselenggarakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 19 November 2019.  

Embrio Angkasa Pura bermula pada 1962. Saat itu, Presiden Sukarno baru kembali dari Amerika Serikat dan menyaksikan betapa modernnya bandara disana. Sukarno menegaskan keinginannya kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum agar lapangan terbang di Indonesia setara dengan bandara negara maju.

Ekspose Inventaris Arsip PT Angkasa Pura I (Persero): 1960—2011” yang diselenggarakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 19 November 2019. Foto: Dok. Direktorat Pengolahan ANRI.

Pada 15 November 1962, dibentuklah Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran yang bertugas membangun dan mengelola Bandara Kemayoran di Jakarta. Bandara Kemayoran ini sekaligus menjadi pelabuhan udara Indonesia pertama yang dibuka untuk rute penerbangan internasional. Pada 20 Februari 1964, PN Angkasa Pura Kemayoran mengambil alih aset dan operasional Bandara Kemayoran. Tanggal itu sekaligus diperingati sebagai hari jadi perusahaan.  

PN Angkasa Pura Kemayoran kemudian berganti nama menjadi PN Angkasa Pura. Pergantian ini sehubungan dengan pembangunan bandara di kawasan Indonesia yang lain. Setelah Kemayoran, Angkasa Pura membangun Bandara I Gusti Ngurah Rai (Denpasar), Halim Perdanakusumah (Jakarta), Polonia (Medan), Juanda (Surabaya), Sepinggan (Balikpapan), dan Sultan Hasanuddin (Ujung Pandang).

Pada 1974 status badan usaha Angkasa Pura diubah menjadi perusahaan umum (perum). Seiring waktu wilayah operasional Angkasa Pura kian meluas. Pada 1986, Angkasa Pura diubah menjadi Perusahaan Umum Angkasa Pura I. Hal ini sejalan dengan dibentuknya Perum Angkasa Pura II - sebelumnya bernama Perum Pelabuhan Udara Cengkareng – yang secara khusus bertugas mengelola Bandara Soekarno-Hatta Jakarta.

Pada 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5, Perum diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang sahamnya dimiliki penuh oleh negara. Sesuai peraturan ini, Angkasa Pura berganti nama menjadi PT. Angkasa Pura I. PT Angkasa Pura I mengelola bandara di regional Indonesia tengah dan timur. Sementara itu, PT Angkasa Pura II mengelola bandara di Indonesia kawasan barat

Hingga kini, PT Angkasa Pura I mengelola 15 bandara sedangkan PT Angkasa Pura II mengelola 16 bandara. Di luar sektor penerbangan, Angkasa Pura juga meluaskan sayap usahanya. Anak usaha Angkasa Pura meliputi bidang logistik, properti, perhotelan, dan retail.

Pada 2014 dan 2018 PT. Angkasa Pura I menyerahkan arsipnya ke pihak ANRI. Menurut Sarip Hidayat, Direktur Pengolahan ANRI arsip yang diserahkan terdiri dari 83 boks arsip tekstual, 2890 arsip foto 2890 lembar, 4000 frame arsip foto negatif, dan 293 slide arsip fotoslide. Selain itu, terdapat pula arsip-arsip visual berupa dokumentasi video. Arsip-arsip tersebut mengurai perjalanan Angkasa Pura sepanjang setengah abad mulai dari berdiri sampai 2011.  

Kepada Historia, arsiparis ANRI, Jajang Nurjaman yang mengelola arsip Angkasa Pura mengatakan arsip tersebut dapat segera diakses publik. Menurutnya arsip ini punya nilai penting dalam merekam sejarah penerbangan maupun industri kedirgantaraan di Indonesia. Diperkirakan, arsip Angkasa Pura telah masuk layanan ANRI pada awal tahun depan.

“Harapannya supaya banyak peneliti atau masyarakat umum yang mengakses arsip terkait kedirgantaraan Indonesia, dan sebagai gerbang masuk arsip statis lain yang masih disimpan oleh perusahaan atau individu yang terkait dengan sejarah penerbangan Indonesia,” kata Jajang.